1 / 35

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Tim Dosen Lingkungan. UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM 20 10. LATAR BELAKANG. Penurunan kualitas lingkungan hidup A. Kualitas Air. Sumber: SLHI 2005 & 2007. 2. Lemahnya tingkat penaatan lingkungan hidup.

germane-blevins
Télécharger la présentation

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Tim Dosen Lingkungan UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM 2010

  2. LATAR BELAKANG • Penurunankualitaslingkunganhidup A. Kualitas Air Sumber: SLHI 2005 & 2007

  3. 2. Lemahnya tingkat penaatan lingkungan hidup Sumber: SLHI 2004; 2005; 2006 & 2007

  4. Sumber: SLHI 2006 & 2007

  5. Instrumen pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU 32/2009: • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); • Tata Ruang; • Baku Mutu Lingkungan Hidup; • Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; • AMDAL; • UKL-UPL; • Perizinan; • Instrumen ekonomi lingkungan hidup (termasuk insentif); • Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup(Green Legislation); • Anggaran berbasis lingkungan hidup(Green Budget); • Analisis Risiko Lingkungan Hidup; • Audit Lingkungan Hidup; • Penegakan Hukum • Kelembagaan Pengelolaan lingkungan hidup

  6. 5. PenegakanHukumAdministrasi a) Penegakanhukumadministrasidibidanglingkunganhidupmeliputi 2 (dua) hal: • Upayahukum yang ditujukanuntukmencegahdanmenanggulangipencemarandanperusakanlingkunganhidupmelaluipendayagunaankewenanganadministrasisesuaidenganmandat yang diberikanoleh UU; • Gugatanadministratif (court review) terhadapputusantatausaha Negara (TUN) di PTUN.

  7. b) Manfaatstrategispenegakanhukumadministratiflingkunganhidup: • Penegakanhukumadministrasidibidanglingkunganhidupdapatdioptimalkansebagaiperangkatpencegahan (preventive); • Penegakanhukumadministrasi (yang bersifatpencegahan) dapatlebihefisiendarisudutpembiayaandibandingkanpenegakanhukumpidanadanperdata. Pembiayaanuntukpenegakanhukumadministrasimeliputibiayapengawasanlapangan yang dilakukansecararutindanpengujianlaboratorium. Pembiayaaninilebihmurahdibandingkandenganupayapengumpulanbukti, investigasilapangan, mendatangkansaksiahliuntukmembuktikanaspekkausalitas (sebabakibat) dalamkasuspidanadanperdata; • Penegakanhukumadministrasilebihmemilikikemampuanmengundangpartisipasimasyarakat. Partisipasimasyarakatdilakukanmulaidariprosesperizinan, pemantauanpenaatan/ pengawasan, danpartisipasidalammengajukankeberatandanmemintapejabattatausahanegarauntukmemberlakukansanksiadministrasi.

  8. c) Perangkatpenegakanhukumadministrasilingkunganhidup: • izin, yang didayagunakansebagaiperangkatpengawasandanpengendalian; • persyaratandalamizindenganmerujukpadatataruang, AMDAL, standarbakumutulingkungan, danperaturanperundang-undanganlainnya; • mekanismepelaksanaan pengawasanpenaatan; • keberadaanpejabatpengawas(inspektur) untukmelakukanpemantauanpenaatan. • sanksiadministrasi. Kelimaperangkatinimerupakanprasyaratawaldariefektivitaspenegakanhukumadministrasidibidanglingkunganhidup.

  9. d) Penegakan Hukum AdministrasidiBidang Lingkungan Hidup:(Berdasarkan UU N0.32/2009) • Tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah (Pasal 63). • Peran masyarakat (Pasal 70) • Pengawasan (Pasal 72,72,73,74,75). • Sanksi Administratif (Pasal 76,77,78,79, 80,81,82,83). • Gugatan Administratif (Pasal 93). • Ketentuan peralihan (Pasal 123)

  10. Ad.1) Tugas dan Wewenang Pemerintah / Pemerintah Daerah: • Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan • Menerbitkan izin lingkungan • Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup Ad.2) Peran Serta Masyarakat • Pengawasan sosial • Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan • Penyampaian informasi dan/laporan

  11. Ad.3) Pengawasan • Menteri, Gubernur, Bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. • Menteri, gubernur, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam pengawasan pada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang PPLH • Menteri, gubernur, Bupati/Walikota dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (inspektur lingkungan hidup) yang merupakan pejabat fungsional • Menteri, gubernur, Bupati/Walikota dapat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan • Kewenangan Menteri terhadap usaha/kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (dalam hal terjadi pelanggaran yang sangat serius) • Kewenangan Menteri untuk melakukan “Step in” (oversight)

  12. Pengawasan Mnrt UU No. 32/2009 • Pasal 71 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya wajibmelakukan pengawasan terhadap ketaatanatas ketentuanperaturan perundang-undangan. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotadapat mendelegasikan kewenangannyadalam melakukan pengawasan kepadapejabat/instansi teknis (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri,gubernur, atau bupati/walikota menetapkanpejabat pengawas lingkungan hidup yangmerupakan pejabat fungsional. • Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya wajib melakukanpengawasan ketaatan terhadap izin lingkungan. • Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan thd izin lingkungan yang diterbitkan olehpemerintah daerah jika menganggapterjadi pelanggaran yang serius.

  13. Menteri • Gubernur • Bupati/Walikota • (sesuai kewenangannya) Wewenang PENGAWASANMenurutUU 32/09(pasal 71 – pasal 75) • Melakukan Pengawasan thd kegiatan &/atau usaha : • Peraturan PUU dibidang LH • Izin Lingkungan dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Menetapkan PPLH yang merupakan pejabat fungsional

  14. P P L H • Pemantauan • Meminta Keterangan • Membuat Catatan • Membuat Salinan Dokumen • Memasuki tempat tertentu • Memotret • Membuat rekaman audio visual • Mengambil sampel • Memeriksa peralatan • Memeriksa instalasi/Alat Transportasi • Menghentikan pelanggaran tertentu kewenangan

  15. PENGUATAN PENGAWASAN : 1 PENGAWASAN LAPIS KEDUA(second line inspection) psl 73 UU No.32/09 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan LH 2 Kewenangan PPLH untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lapangan (pasal 74 ayat (1) huruf J UU No. 32/09)

  16. Ad.4) Sanksi Administratif • Secaragarisbesar (Van den Brekel): • Herstelsancties/reparatoir:gerict op herstel van de inbreuk op de rechtsorde (ditujukanuntukpemulihandaripelanggaranterhadaptertibhukum) • Contoh: paksaanpemerintah • Bestraffendesancties (punitief): gericht op vergelding (extra leedtoebrengen) alsreactie op normovertreding en preventiefafschrikkendewerking(ditujukansebagaipembalasanataupemberianpendereitaanekstrasebagaireaksiataspelanggarannormadanupayapenjera) • Contoh: dendaadministratif • Regressief: terugkeernaar de oorspronkelikerechtstoestand(pengembaliankepadakeadaanhukumawal) dapatmemilikisifatreparatoirataupunpunitief • Contoh: pencabutanizin

  17. Pasal 76 • Menteri, gubernur, atau bupati/walikotamenerapkan sanksi administratif kepadapenanggung jawab usaha dan/atau kegiatanjika dalam pengawasan ditemukanpelanggaran terhadap izin lingkungan. • Sanksi administratif terdiri atas: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan.

  18. Gary Becker Benefit > Cost Benefit > p x Sanction • Contoh: penggunaan IPAL memerlukan dana sebesar Rp. 5 juta/hari. Seseorang memutuskan memutuskan untuk tidak menggunakan IPAL tersebut dengan maksud untuk menghemat pengeluaran. Setelah 20 hari (20 kali tidak menggunakan IPAL), aksinya tersebut dapat diketahui oleh petugas. Pada Berdasarkan aturan yang ada, maka sanksi adalah paksaan pemerintah berupa penggunaan IPAL. Berapa jumlah yang berhasil dihemat? Apakah sanksi demikian cukup memadai?

  19. JenispaksaanPemerintah (pasal 80 ayat 1): • penghentian sementara kegiatanproduksi; • pemindahan sarana produksi; • penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; • pembongkaran; • penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkanpelanggaran; • penghentian sementara seluruhkegiatan; • tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dantindakan memulihkan fungsilingkungan hidup.jo. Pasal 82

  20. paksaan pemerintahdijatuhkan tanpa didahului teguranapabila pelanggaran yang dilakukanmenimbulkan (pasal 80 ayat 2): • ancaman yang sangat serius bagimanusia dan lingkungan hidup; • dampak yang lebih besar dan lebihluas jika tidak segera dihentikanpencemaran dan/atau perusakannya; • kerugian yang lebih besar bagilingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atauperusakannya. • pembekuan atau pencabutan izin lingkungandilakukan apabilapenanggung jawab usaha dan/atau kegiatantidak melaksanakan paksaan pemerintah(Pasal 79) • Pasal 40 (2): dalam hal izin lingkungan dicabut, izinusaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

  21. Audit lingkunganwajib (49) • Menteri mewajibkan audit lingkungan hidupkepada: • usaha dan/ataukegiatantertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; • penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang menunjukkanketidaktaatan terhadap peraturanperundang-undangan. sanksiadministrasi • Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanwajib melaksanakan audit lingkungan hidup. • Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisikotinggi dilakukan secara berkala.

  22. Isi audit wajib (penjelasan pasal 49 ayat 1): • informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit; • temuan audit; • kesimpulan audit; dan • data dan informasi pendukung.

  23. Second line enforcement (Pasal 77) • Menteri dapat menerapkan sanksi administratif jika Pemerintah menganggap pemerintahdaerah secara sengaja tidak menerapkan sanksiadministratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup. • Bandingkan dengan pasal 73 (apa bedanya?)

  24. Pembekuan izin , pencabutan izin , denda keterlambatan,dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan SANKSI ADMINISTRASIUU 32/09 (pasal 76 sd pasal 83) 1. Teguran 2. Paksaan Pemerintah 3. Pembekuan izin 4. Pencabutan izin Audit lingkunganwajibbilaterjadipelanggaran (ps. 49 ayat 1b) oleh Second Line Enforcement Menteri dapat menerapkan sanksi adm, jika pemerintah menganggap Pemda secara sengaja tdk menerapkan sanksi adm thd pelanggaran yang serius • Menteri • Gubernur • Bupati/walikota • Sesuai kewenangannya

  25. Dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan: Ancaman yg sangat serius bagi manusia & LH Dampak yg lebih besar & lebih luas Kerugian yg lebih besarbagi LH Paksaan Pemerintah(pasal 80) • PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI • PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI • PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI • PEMBONGKARAN • PENYITAAN • PENGHENTIAN SEMENTARA SELURUH KEGIATAN • TINDAKAN LAIN UNTUK MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN. Paksaanmelakukantindakanpemulihan (dapatdijalankansendirioleh Men/Gub/Bupatauolehpihakketiga yang ditunjuk , denganbiayapencemar (ps. 82 ayat 1&2)

  26. Ad 5). GugatanAdministratif • Pasal 93 (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negaraapabila: • badan atau pejabat tata usaha negaramenerbitkan izin lingkungan kepadausaha dan/atau kegiatan yang wajibamdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; • badan atau pejabat tata usaha negaramenerbitkan izin lingkungan kepadakegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapitidak dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL;dan/atau • badan atau pejabat tata usaha negarayang menerbitkan izin usaha yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (2) Tata cara pengajuangugatanterhadapkeputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata UsahaNegara.

  27. Citizen Lawsuit? • UU No. 9 thn 2004: • Pasal 53 (1) (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. • Penjelasanpasal 53 (1) • hanya orang atau badan hukum perdatayang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan TUN. • Badan atau Pejabat TUN tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan TUN. • Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena olehakibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan TUN

  28. Sanksi Pidana Terhadap Setiap Orang (Dalam kaitan dengan Izin) dan Pejabat TUNBerdasarkan UU 32/2009 • Pasal 109 dan 110 (ancaman Hukuman bagi setiap orang); • Pasal 111 dan 112 (ancaman hukuman bagi pejabat TUN)

  29. Ad.6) Ketentuan Peralihan (Pasal 123) Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah di keluarkan oleh Menteri, gubernur, Bupati/Walikota wajib di integrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan

  30. Bentuk Pelanggaran di Lapangan • Menggunakan kawasan hutam untuk kepentingan non kehutanan yang merubah fungsi pokok tanpa adanya keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menhut; • Melakukan persiapan usaha sebelum memperoleh persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan; • Memberikan IUP diatas kawasan hutan yang belum dilepas atau sudah dilepas tapi belum memperoleh HGU

  31. Lanjutan Melakukan land clearing (penebangan kayu ex hutan) tanpa adanaya persetujuan prinsip dan IPK; Melakukan usaha perkebunan dengan luasan tertentu (>25 kektar) tanpa adanya IUP; IUP tidak didahului oleh AMDAL atau UKL/UPL

  32. 5. Teoripenjeraandalampenegakanhukumlingkunganhidup(interelated elements in creating deterrence), (International Network For Environmental Compliance & Enforcement (INECE) pada tahun 1994): • Kemampuanuntukmendeteksiadanyapelanggaran (a credible livelihood that a violation can be detected); • Kemampuanuntukmerespondengancepatdantepatpelanggarandimaksud(a swift and certain response by government and others); • Kemampuanmenjatuhkansanksisecaraadildanmemadai(appropriate consequences in the form of sanction or penalty); dan • Kemampuanuntukmembangunpersepsibahwaketigahaltersebuttelahdilaksanakandenganbaik (the perception that the above conditions exist).

  33. Bahan Diskusi • Apakah ancaman hukuman dalam pasal 109-112 dapat memperbaiki kondisi penegakan hukum administrasi di Indonesia? • Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektifitas penegakan hukum administrasi dalam konteks Indonesia? • Bagaimana upaya untuk memperbaikinya?

  34. TERIMA KASIH

  35. Daftar singkatan penting: • RPPLH: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • KLHS: Kajian Lingkungan Hidup Strategis • Amdal: analisis mengenai dampak lingkungan • UKL/UPL: Upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan • B3: Bahan berbahaya dan beracun • SKKLH: surat keputusan kelayakan lingkungan hidup • PPLH: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup • TUN: Tata Usaha Negara

More Related