PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN

1. PEMBAHARUAN HUKUM LINGKUNGAN Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 2014

2. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Globalisasi ekonomi dilakukan secara terstruktur melalui lembaga keuangan dunia, seperti Bank Dunia/IMF, WTO perusahaan multinasional • Negara-negara maju semakin memperkokoh hegemoni mereka untuk mengatur dan mengontrol sumber-sumber di dunia. Lewat tangan WTO mereka mengatur kebijakan perdagangan dunia • TRIPs merupakan instrumen hukum internasional untuk melindungi kekayaan intelektual dan penemuan termasuk makhluk hidup yang salah satunya adalah benih atau varietas pertanian.

3. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Melalui lembaga keuangan multilateral, mereka dapat menentukan negara mana yang dapat menikmati kucuran uang. • Menekan negara-negara peminjam melalui IMF untuk melakukan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. • Dampak dari investasi MNC yang mengakibatkan penderitaan pada masyarakat adat (indigenous people).

5. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Selain merusak lingkungan, korporasi global yang didukung oleh negara-negara maju dan kaya, WTO, kartel utang terutama IMF, Bank Dunia sebagai mesin utama globalisasi dalam mengakumulasi kekayaan dan menghisap sumber daya negara-negara berkembang, operasi korporasi global tersebut menyokong terjadinya pemiskinan yang semakin masif. • Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menghambat terpenuhinya hak atas lingkungan yang sehat.

6. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Permasalahan pemenuhan atas hak lingkungan juga terkait dengan hak atas permukiman yang layak (right to adequate housing) dan akses terhadap layanan air bersih. • Rakyat yang hidup dalam kondisi miskin justru sulit untuk memperoleh kedua penikmatan atas hak ini. • Kecenderungannya kesenjangan sosial ekonomiantara negara maju dan negara miskin semakin memprihatinkan sepanjang 10 tahun terakhir.

7. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Data UNDP tahun 1999 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar AS sehari meningkat dari 1,197 milyar pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar pada tahun 1997 atau sekitar 20% dari penduduk dunia. • Dua puluh lima persennya lagi (sekitar 1,6 milyar) dari penduduk dunia bertahan hidup dengan 1-2 dollar AS setiap hari.

8. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Dampaknya setiap hari 11.000 anak mati kelaparan di seluruh dunia, sedangkan 200 juta anak menderita kekurangan gizi dan protein serta kalori (satu dari empat anak di dunia). • Selain itu lebih dari 800 juta orang menderita kelaparan kronis di seluruh dunia dan kira-kira 70% dari mereka adalah perempuan dan anak.

9. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Di sisi lain, globalisasi menghasilkan pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang. • Tiga orang terkaya di dunia menguasai aset yang nilainya setara dengan milik 600 juta orang di 48 negara miskin. • Saat ini pula seperlima penduduk di negeri-negeri paling menguasai 86 % produk domestik bruto dunia, 82% pasar ekspor dunia, dan 68% penanaman modal langsung yang mana pelaku ekonominya didominasi oleh korporaso global.

10. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Dari 100 pelaku ekonomi terbesar di dunia, 52 di antaranya adalah korporasi global. • Gabungan pendapatan Mitsubishi, General Motor, dan Ford Motor lebih besar dibandingkan gabungan Denmark, Thailand, Turki, Afrika Selatan, Arab Saudi, Norwegia, Finlandia, Malaysia, Chili, dan Selandia Baru. • Gejala ini menunjukkan bahwa kekuasaan korporasi kini telah menyaingi kekuasaan ekonomi-ekonomi negara-negara yang mana proses akumulasi kekayaan tersebut bukan terjadi secara alamiah tetapi berdasarkan suatu rancangan kebijakan politik-ekonomi yang kini dikenal sebagai neoliberalisme dan globalisasi kapitalis.

11. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Dari 100 pelaku ekonomi terbesar di dunia, 52 di antaranya adalah korporasi global. • Gabungan pendapatan Mitsubishi, General Motor, dan Ford Motor lebih besar dibandingkan gabungan Denmark, Thailand, Turki, Afrika Selatan, Arab Saudi, Norwegia, Finlandia, Malaysia, Chili, dan Selandia Baru. • Gejala ini menunjukkan bahwa kekuasaan korporasi kini telah menyaingi kekuasaan ekonomi-ekonomi negara-negara yang mana proses akumulasi kekayaan tersebut bukan terjadi secara alamiah tetapi berdasarkan suatu rancangan kebijakan politik-ekonomi yang kini dikenal sebagai neoliberalisme dan globalisasi kapitalis.

12. Dampak globalisasi ekonomi terhadap lingkungan hidup • Demikian juga halnya dengan tata ruang kota yang hanya memfasilitasi kepentingan pemodal melalui pembangunan apartemen, mal, dan sentra-sentra bisnis lainnya melalui penggusuran hunian masyarakat miskin kota sebangun dengan kecenderungan terjadinya komodifikasi ruang-ruang publik sebagai nafas utama kapitalisme.

13. Konsep pembangunan • UULH-1982 : pembangunn berwawasan lingkungan • UUPLH-1997 : pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan • UUPPLH-2009 : pembangunan berkelanjutan

14. KEMAMPUAN MELAKUKAN CHECK & BALANCE DI ANTARA 3 ELEMEN BANGSA • NEGARA • Eksekutif • Legislatif • Judikatif G G SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Pertumbuhan + Sustainability) GSDG PERTUMBUHAN EKONOMI (Economic Growth) • DUNIA USAHA • Perbankan • Koperasi • BUMN • BUMD • Private corporation • MASYARAKAT • WARGA • Akademisi • Wartawan • Tokoh masyarakat • Pengamat • LSM • Masyarakat sadar politik GOOD SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOVERNANCE EKONOMI, EKOLOGI, SOSIAL MENGABAIKAN SUSTAINABILITY GG + SD Belum tentu sensitif terhadap perlindungan daya dukung ekosistem Perjalanan Paradigma

15. Paradigma pengelolaan lingkungan hidup • Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan yang Baik (Good Environmental Governance) • Prinsip-prinsip Pengelolaan Pembanguan Berkelanjutan yang Baik (Good Sustainable Devlopment Governance)   

16. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yg berkelanjutan • Intergenerational equity; • Intragenerational equity; • The precautionary principle; • The internalization of externality; • Pollution Prevention; • Polluter Pays Principle; • Strict Liability and  Absolute Liability; • Shifting of burden of proof; • Transboundary Principle; • Extraterritoriality Principle.

17. Asas-asas kebijakan lingkungan (principles of environmental policy)  • abatement at the source; • best practicable means/best technical means; • stand still principle; • principle of regional differentiation;

18. Implikasi Good Sustainable Development Governance • Dorongan ke arah Corporate Social Responsibility dan  Accountability lebih menguat (termasuk tuntutan masyarakat internasional); • Masyarakat akan lebih terbuka dan demokratis (democratic society and government) • Kekuatan-kekuatan civil society sebagai kelompok penekan (pressure group) semakin kuat dan efektif; • Gerakan konsumen hijau semakin meluas seiring dengan berkembangnya pendidikan lingkungan, meningkatnya kesadaran LH terhadap kondisi SDA dan LH yang semakin memburuk; • Rule of Law semakin terbangun.

19. Sifat Perangkat Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup • Bersifat insidental; • Bersifat komensalis, adanya minority regulation • Bersifat Partial, misalnya lahirnya Perpu 1/2004 jo UU No. 19/2005 yang membolehkan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, yang nota bene oleh UU No. 41/1999 tentang Kehutanan adalah dilarang.

20. Sifat Perangkat Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup • Bersifat Sektoral atau Departemental, krn egois sektoral/departemen. Apabila tidak ada koordinasi maka sering timbul konflik kewenangan, overlapping, dan tarik menarik kepentingan di antara sektor dan berpotensi untuk terjadi disharmoni dan inkonsistensi dalam pengambilan kebijakan di bidang lingkungan.

21. Sifat Perangkat Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup • Perangkat Jalan Pintas, mislnya pengaturan lingkungan seringkali diterabas oleh produk yang mudah diterbitkan dan penyelesaian lingkungan selalu didasarkan pada kesepakatan (joint policy) para pengambil kebijakan misalnya melalui SKB; • Seringkali bersifat tidak komprehensif, kohesif, dan konsisten

22. Sifat Perangkat Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup • Komprehensif: artinya  substansi perundang-undangan ini memuat setiap aspek dari pengelolaan lingkungan antara lain meliputi: inventarisasi, perencanaan, perlindungan, pencegahan,  pemanfaatan, penanggulangan, pemulihan, pelestarian, konservasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat, desentralisasi, pengawasan, pengendalian, perizinan, sumber daya manusia, standar, baku mutu, instrumen ekonomi, meninternalisasi komitmen global.

23. Sifat Perangkat Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup • Kohesif artinya: senantiasa dikembangkan keterpaduan, keterkaitan, keterlekatan, keterhubungan, dan ketergantungan antara perundang-undangan lingkungan dengan sektor. Contoh di Belanda yang mereka sebut sebagai National Environmental Policy Plan (NEPP).  3

24. Sifat Perangkat Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup • Konsisten: bahwa setiap produk perundang-undangan di bidang lingkungan hidup senantiasa mengedepankan  selain good process, artinya dibentuk dengan melibatkan   pemangku kepentingan (stakeholders) seluas mungkin secara genuine; juga good norms artinya tepat jenis perundang-undangannya, dibuat oleh lembaga yang tepat, mampu menjabarkan dengan jelas (clearly) prisnip-prinsip good environmental governance dan good sustainable development governance ke dalam norma yang enforceable, sehingga UUPLH dapat dijadikan atau berfungsi “payung” bagi kegiatan sektor.         

25. KOMPONEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN • Pembangunan ekonomi • Pembangunan sosial • Perlindungan daya dukung ekosistem INTERDEPENDENSI DAN SALING MEMPERKUAT

26. PRASYARAT MUTLAK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN • Pengentasan kemiskinan • Perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan • Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai basis pembangunan ekonomi dan sosial INTERDEPENDENSI GOOD GOVERNANCE

27. KETERKAITAN ANTARA PARADIGMA PEMBANGUNAN, KEBIJAKAN DAN PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DEVELOPMENT PARADIGM POLICY/ LAW ENFORCEMENT PRACTICES 27

28. KETERKAITAN ANTARA SUSTAINABLE DEVELOPMENT & GOOD GOVERNANCE(Point 4 Introduction, Plan of Implementation WSSD Johannesburg 1992) “…tata pemerintahan yang baik disetiap negara dan di tingkat Internasional adalah hal yang esensial untuk menunjang Pembangunan Berkelanjutan.. Ditingkat domestik, keberpihakan terhadap lingkungan , sosial, kebijakan ekonomi, institusi demokrasi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, aturan hukum, tindakan anti korupsi, kesetaraan gender dan investasi yang mendukung lingkungan adalah dasar dari Pembangunan Berkelanjutan…”

29. KERANGKA KERJA HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL 29

30. Sejarah Hukum Lingkunan • UU 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 30

31. Sejarah Hukum Lingkunan • UU 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 31