1 / 40

HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. TAKDIR RAHMADI HAKIM AGUNG RI/ANGGOTA POKJA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN. PERKEMBANGAN SUMBER HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP: KERUSAKAN LH DAN PENCEMARAN LH. DARI UU NO. 4 THN 1982 KE UU NO. 23 THN 1997.

milt
Télécharger la présentation

HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAKDIR RAHMADI HAKIM AGUNG RI/ANGGOTA POKJA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN

  2. PERKEMBANGAN SUMBER HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA • MASALAH LINGKUNGAN HIDUP: KERUSAKAN LH DAN PENCEMARAN LH. • DARI UU NO. 4 THN 1982 KE UU NO. 23 THN 1997. • DARI UU NO. 23 THN 1997 KE UU NO 32 THN 2009. • MEMPERLIHATKAN ADANYA PERKEMBANGAN NORMA-NORMA UNDANG-UNDANG DAN INSTRUMEN-INSTRUMEN KEBIJAKAN. • UU NO. 32 THN 2009 MENGADOPSI ASAS-ASAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM DEKLARASI RIO + OTOMOMI DAERAH.

  3. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) • DEVELOPMENT THAT MEET THE NEEDS OF THE PRESENT GENERATION WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF NEEDS OF FURTURE GENERATION TO MEET THEIR OWN NEEDS (OUR COMMON FUTURE). • UPAYA SADAR DAN TERENCANA YG MEMADUKAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL DAN EKONOMI KE DALAM STRATEGI PEMBANGUNANUNTUK MENJAMIN KEUTUHAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KESELAMATAN, KEMAMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN MUTU HIDUP GENERASI KINI DAN GENERASI MASA DEPAN (PASAL 1 BUTIR 3 UUPPLH).

  4. ASAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN • Tangggungjawabnegara (prinsip 2 Deklarasio Rio); • KelestariandanKeberlanjutan; • Keserasian dan keseimbangan; • Keterpaduan (Prinsip 4 Deklarasi Rio) • Manfaat. • Kehati-hatian (Prinsip 15 Deklarasi Rio). • Keadilan (Prinsip 3, 5 dan 6 Delarasio Rio). • Ekoregion.

  5. LANJUTAN • KeanekaragamanHayati. • PencemarMembayar (Prinsip 6 Deklarasi Rio). • Partisipatif (Prinsip 10). • KearifanLokal. (Prinsip 22) • Tata KelolaPemerintah yang baik. • Otonomi Daerah.

  6. MAKNA ASAS • ”A principle ...states a reason that argues in one direction, but does not necessitate a particular decision (Ronald Dworkin1980, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, hal. 22-23. • ”principles embody legal standards, but standards they contain are more general than commitmments and do not specify particular actions, unlike rules (Sands1995, “International Law in th e Field of Sustainable Development: Emerging Legal Principles”, dalamWinfired Lang (ed), Sustainable Development and International Law, Graham & Trotman/MartinusNijhoof, hal. 61. ). • ” principles provide the legal and philosophical basis for the development and application of sustainable development” (Sands).

  7. ASAS VS NORMA UNDANG-UNDANG • UNDANG-UNDANG NEGARA BAGIAN NEW YORK MENYATAKAN: SEORANG PEMBUNUH TIDAK KEHILANGAN HAK ATAS BENDA/KEKAYAAN YANG DIPEROLEH MELALUI WASIAT. • KAKEK ELMER BERWASIAT, BAHWA ELMER MEMPEROLEH BEBERAPA HARTA SI KAKEK. • WASIAT BARU BELAKU JIKA KAKEK TELAH MENINGGAL.

  8. LANJUTAN • KAKEK ELMER KAWIN LAGI, ELMER TAKUT WASIAT DIBATALKAN, ELMER BUNUH SI KAKEK. • TANTE ELMER AJUKAN GUGAT KE PENGADILAN MINTA PEMBATALAN WASIAT. • HAKIM KABULKAN GUGATAN ATAS DASAR ASAS: TAK SEORANG PUN BOLEH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DARI PERBUATAN JAHATNYA SENDIRI. • ASAS MENGALAHKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

  9. INSTRUMEN KEBIJAKAN DAN HUKUM • KLHS, TATA RUANG, BAKU MUTU LH, KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH, AMDAL, UKL, UPL, PERIZINAN, INSTRUMEN EKONOMI, PERATURAN PERUU BERBASIS LH, ANGGARAN BERBASIS LH, ANALISIS RISIKO LH, AUDIT LH.

  10. PERKEMBANGAN HAK • PENGAKUAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 65 ayat (1). • PENGAKUAN HAK PERANSERTA MASYARAKAT, HAK MEMPEROLEH INFORMASI LH (Pasal 65 ayat 2, 3 dan 4). • HAK UNTUK TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PIDANA DAN PERDATA BAGI ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK-HAK LH (Pasal 66) – SBG DASAR HUKUM ANTI SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) .

  11. PEMBIDANGAN HUKUM LINGKUNGAN • HUKUM ADMINISTRASI • HUKUM PIDANA • HUKUM PERDATA.

  12. HUKUM ADMINISTRASI • InstrumenIzinLingkungan,dikeluarkanolehMenteri, GubernurdanBupati/Walikotasesuaiperaturanperundang-undangan. • IzinLingkunganTerpadu (Pasal 123). • Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (Pasal 36 (1). • Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL (Pasal 36 (2). • Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL (Pasal 36 (3).

  13. PENGAWASAN • PengawasanketaatanPenanggungjawab Usaha terhadapperaturanperundang-undangandanPerizinanLingkungan (Pasal 71 danPasal 72) • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Mendelegasikankepadapejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

  14. PenegakanHukumJalurkedua (2nd line Law enforcement) • Pasal 73: • Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

  15. LANJUTAN • Pasal 76: • Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. • Sanksi administratif terdiri atas: • a. teguran tertulis; • b. paksaan pemerintah; • c. pembekuanizinlingkungan; atau • d. pencabutanizinlingkungan.

  16. LANJUTAN • Pasal 77 (2ND LINE ENFORCEMENT): • Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

  17. LANJUTAN • Pasal 78: • Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. • Pasal 79: • Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

  18. LANJUTAN • Pasal 80: • Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: • a. penghentian sementara kegiatan produksi; • b. pemindahan sarana produksi; • c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; • d. pembongkaran; • e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; • f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau • g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

  19. LANJUTAN • Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: • ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; • dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau • kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

  20. LANJUTAN • Pasal 81 • Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

  21. LANJUTAN • Pasal 82: • (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. • (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

  22. HUKUM PIDANA • Pasal 94PPNS LH BERWENANG: • a…..j • k. menangkapdanmenahanpelakutindakpidana. • Berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. • Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik POLRI. • memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. • Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

  23. KETENTUAN LARANGAN (PASAL 69 AYAT (1) Setiap orang dilarang: • melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; • memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; • memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; • memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; • membuang limbah ke media lingkungan hidup; • membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

  24. LANJUTAN g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; • menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

  25. DELIK MATERIIL • PERBUATAN MENGAKIBATKAN TERLAMPAUINYA BAKU MUTU AIR, BAKU MUTU UDARA AMBIEN, BAKU MUTU AIR LAUT, KRITERIA BAKU KERUSAAKAN LH. • DENGAN SENGAJA, ANCAMAN HUKUMAN: MIN. 3 TH, DENDA MIN, MILIAR RP, MAKS. 10 TH, DENDA MAKS. 10 MILIAR RP. • AKIBATKAN LUKA/BAHAYA KESEHATAN MANS: MINIM. 4 TH, 4 MILIAR, 12 TH DAN 12 MILIAR MAKS. • LUKA BERAT & MATI: 5 TH, 5 MILIAR MINIM, 15 TH DAN 15 MILIAR MAKS.

  26. LANJUTAN • KARENA LALAI, ANCAMAN HUKUMAN, 1 TH DAN 1 MILIAR RP MINIM, 3 THN DAN 3 MILIAR RP. • AKIBATKAN LUKA/BAHAYA KSEHATAN MANS: 2 TH. DAN 2 MILIAR RP MINIM, 6 TH DAN 6 MILIAR RP MAKS. • AKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATI: 3 TH DAN 3 MILIAR MINIM. DAN 9 TH DAN 9 MILIAR RP MAKS.

  27. DELIK MATERIIL TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH • Pejabatygberwenangtidakmelakukanpengawasanterhadapketaatanpenjabkegiatanusaha yang mengakibatkanterjadinyapencemaran/kerusakan LH yang mengakibatkanhilangnyanyawamanusia: penjara 1 thndanataudenda 500 jutaRp (Pasal 112).

  28. DELIK-DELIK FORMIIL • Melanggar Baku Mutu Air, Baku MutuEmisi, Baku Mutu Air Laut, Baku MutuGangguan, ancamanhukuman: maks 3 thn, 3 miliarRpmaks ( Pasal 100). Sebagaiultimumremedium, setelahsanksiadministrasitidakdipatuhi.

  29. LANJUTAN • Melepaskan/mengedarkanprodukrekayasagenetikake media LH yang bertentangandenganperaturanperUUan/ izin LH: 1 th, 1 miliarRp minim, 3 thdan 3 milarRpmaks (Pasal 101). • Mengelolalimbah B3 tanpaizin: 1 thn, 1 miliar minim, 3 thndan 3 milarRpmaks (Pasal 102). • Tidakmelakukanpengelolaanlimbah B3 sesuaidenganPasal 59: 1 thn, 1 miliar minim, dan 3 thn, 3 miliarRpmaks (Pasal 103).

  30. LANJUTAN • Melakukan dumping limbahtanpaizin: 3 thnmaksdan 3 miliarRpmaks (Pasal 104). • Memasukkanlimbahkewilayah NKRI: 4 thn, 4 miliar minim; 12 thndan 12 miliarRpmaks (Pasal 105). • Memasukkanlimbah B3 kewilayah NKRI: 4 th, 4 milar minim, 12 thndan 12 miliarRpmaks (Pasal 106).

  31. LANJUTAN • Memasukkan B3 kewilayah NKRI tanpaizin: 5 th, 5 miliar minimal, 15 thdan 15 milarRpmaks (Pasal 107). • Melakukanpembakaranlahan: 3 thndan 3 miliar minimal, 10 thndan 10 miliarRpmaksimal (Pasal 108, denganmemperhatikankearifanlokal). • Menjalankanusahatanpaizin LH: 1 thn 1 miliar minimal, 3 thn, 3 miliarmaksimal (Pasal 109).

  32. LANJUTAN • MenyusunAmdaltanpasertifikatkompetensi: 3 thndan 3 miliarRpmaksimal (Pasal 110). • Pejabatmemberiizin LH tanpaAmdal/UKL UPL: 3 thn, 3miliar Rpmaks (Pasal 111 ayat (1). • Pejabatpemberiizinusahamenerbitkanizinusahatanpadilengkapiizin LH: 3 thndandenda 3 miliarRpmaks (Pasal 111 ayat 2).

  33. LANJUTAN • Memberikaninformasipalsu, menghilangkaninformasi, merusakinformasi, memberikanketerangan yang tidakbenar Yang diperlukanbagipengawasandanpenegakanhukum: penjara 1 thndandena 1 miliarmaksimal (Pasal 113). • Penjabygtidakmelaksanakanpaksaanpemerintah: penjara 1 thndandendamaksimal 1 miliarRp (Pasal 114).

  34. LANJUTAN • Dengansengajamenghalangiataumenggagalkanpelaksanaantugaspejabatpengawas LH dan PPNS LH: penjara 1 thndandenda 500 jutaRpmaks (Pasal 115).

  35. PertanggungjawabanKorporasi(Pasal 116 danPasal 118) • Badanusahadikenaihukuman • Orang yang memberiperintahatau yang bertindaksebagaipemimpin yang dalamtindakpidana (Pasal 116). • Pasal 118: pidanadijatuhkankepadabadanusaha yang diwakiliolegpengurus. • PenjelasanPasal 118: tuntutanpidanadansanksipidanadikenakanterhadappemimpinbadanusaha.

  36. HUKUM PERDATA • Hakgugatpemerintah (Pasal 90) • (1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. • (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

  37. HAK GUGAT MASYARAKAT (PASAL 91) • Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. • Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. • (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

  38. HAK GUGAT ORGANISASI LH (PASAL 92) • (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. • (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. • (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: • a. berbentuk badan hukum; • b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan • c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

  39. GUGATAN TUN (PASAL 93) OLEH WARGA • (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: • badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; • badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau • badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. • (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

  40. TERIMA KASIH

More Related