KOMITMEN NASIONAL terhadap PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. KOMITMEN NASIONALterhadapPEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : HA LATIEF BURHAN Email: burhan_alb@unair.ac.id Dewan Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur 2008

2. Good Environmental Governance Principles • Transparansi • Akuntabilitas publik • Demokratisasi • Responsibilitas • Konstitusional

3. Ruang Lingkup PLH • Pengelolaan LH rutin • Pengelolaan bencana alam • Perencanaan LH dalam Pembangunan Nasional PLH • inventarisasi • pencagaran

4. PLH berciri : • Lintas sektor • Interdisiplin ilmu • Interaksi / batas wilayah ekologi • Pendekatan holistik • Keseimbangan ekosistem • Suitainable - Berkelanjutan

5. Issue pokok : • Hutan, lahan dan sumber air • Pesisir dan laut • Pencemaran lingkungan • Perkotaan • Kemasyarakatan SDA ---------------- LH

6. Stateholder EMS Dinas LH Orpol PPNS Bapedal Kadin Sektor terkait Industri P L H Asosiasi profesi Pariwisata Akademisi PT Kejaksaan LSM/NGO Pengadilan Negeri BUMN/D POLRI Ormas Pakar/tokoh

7. Kebutuhan Stateholder EMS • Kepastian & pentaatan hukum • Komitmen terhadap LH : ramah lingkungan • Prosedur baku / SOP-PLH • Standard/tolok ukur (BML,NAB) • Konsistensi pelaksanaan & monev • Forum konsultasi, klarifikasi dan tindak lanjut serta persamaan persepsi  DLH

8. Problematika utama dalam PLH • Fakta pencemaran & kerusakan lingkungan • Komitmen & keberfihakan terhadap LH • Tindak lanjut hasil MONEV • Penegakan & pentaatan hukum • Basis data untuk PLH • SDM berbasis LH • Protab / SOP PLH belum sinergi

9. Alternatif Solusi • Pentaatan sistem hukum PLH • Kesadaran PLH • Preventif dilakukan lebih dulu • Eco-efisiensi itu murah • Publikasi LH – multi media & pendidikan • Pendidikan LH (multi entry) • Kasus PLH, perlu kesamaan persepsi dan kesatuan penyelesaian  perlu jaringan komunikasi atau forum informasi via DLH • Komitmen stateholder terhadap PLH

10. Aspek Perkotaan • Clean & Green City Program (sejak 2002) mengandung prinsip : * Hak mendapat LH yang baik dan sehat * Peduli dan peka thd kebutuhan masyarakat * Kemampuan mewujudkan ‘Good Governance’ * Dukungan politik (political will) • Pembudayaan & pemberdayaan masyarakat dalam Program Bangun Praja

11. Aspek Perkotaan (2) • Problem sampah kota, dengan tolok ukur: produk sampah, sampah terangkut, anggaran per kapita (APBD) dan pembudayaan bersih • Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tolok ukur: luas RTH per kapita, wilayah serapan hujan, anggaran per kapita, bentuk peranserta masyarakat, gerakan sejuta pohon, membuat hutan kota ber pohon

12. Aspek Pesisir dan Laut • Perwujudan pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) • Kerusakan pesisir karena abrasi/ sedimentasi dan bangunan fisik • Tumpahan minyak dan pencemaran di perairan pesisir krn ‘landbase pollution’ • Pembudayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir • Penetapan status lahan & kewenangan pesisir

13. Aspek Hutan, Lahan & Sumber Air • RUTR/RDTR dalam alokasi ruang lahan (preservasi, konservasi dan budidaya) • Manajemen sumber air dan DAS (hulu, tengah dan hilir) • Kawasan lindung hutan (= preservasi area) dalam ketaatan & konsistensi • ‘illegal loging’ dengan turunannya • Koordinasi kewenangan sesuai batas ekologi

14. Apa yang harus kita perbuat ? • Kembangkan ruang lingkup PLH secara konsisten • Tegak & taati hukum lingkungan • Kerjakan pelestarian fungsi LH • Regulasi kewenangan & kebijakan PLH • Budayakan hidup bersih & sehat • Tumbuhkan kegiatan ramah lingkungan