oleh: Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si ANGGOTA KPU

1. PERAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI MATA PELAJARAN PKn UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU (KADA) disampaikan pada KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI GURU-GURU PKN yang diselenggarakan oleh KPU PROVINSI DKI JAKARTA oleh: Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si ANGGOTA KPU SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

2. PEMILU & PARTISIPASI Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 2

3. Partisipasi masyarakat SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 Sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan Pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin legitimate sebuah Pemilu. Secara kuantitatif, diukur melalui persentase jumlah pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan hak pilihnya. Secara kualitatif dapat dilihat dari rasionalitas pilihan dan peran aktif pemilih dalam setiap tahapan. 3

4. PEMILIH PEMULA SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 • Merupakan pemilih yang baru memasuki usia pemilih (17 tahun) atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. • Biasanya adalah kaum remaja atau pemuda yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda. • Pada Pemilu 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 29 juta pemilih dan pada Pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih. 4

5. Karakteristik Pemilih Pemula ~ Kritis ~ Mandiri ~ Mencari jati diri ~ Memiliki rasa ingin tahu & mencoba hal yang baru ~ Memiliki antusias tinggi ~ Tipis kadar pragmatisme ~ Belum memiliki pengalaman memilih ~ Belum memiliki jangkauan politik yang luas ~ Haus akan perubahan ~ Relatif rasional ~ Semangat & bergejolak SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 5

6. Potensi Pemilih Pemula SECARA KUANTITAS SECARA KUALITAS Potensi besar CALON PEMIMPIN SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 6

7. Potensi Pemilih Pemula Pembangunan budaya politik demokrasi dari awal • Perlu dilakukan agar tercipta kultur demokrasi: • Egaliter • Menghargai perbedaan • Kesetaraan SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011 7

8. Oleh karena itu, pendidikan pemilih (voter education) bagi pemilih pemula yang jumlahnya lebih dari 20 % pemilih di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan. (Data BPS 2010: Penduduk usia 15-19 tahun: 20.871.086 jiwa usia 20-24 tahun: 19.878.417 jiwa Jumlah : 40.749.503 jiwa) SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

9. Voter Education Terletak di Antara Voter Information Dan Civic Education Voter Education adalah bagian dari Civic Education; Voter Information bagian dari Voter Education. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

10. SEJARAH MATA PELAJARAN 1962, CIVICS dalam bentuk indoktrinasi politik; 1968, CIVICS pendidikan kewargaan negara yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; 1969, PKN yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; 1973, PKN yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; 1975 dan 1984, PMP yang tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4; 1994, PPKn sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, semua bentuk penataran P-4 telah dibekukan, dan pada tanggal 30 April 1999 BP7 secara resmi dilikuidasi kembali pada PKN SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

11. TIGA PENDEKATAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA 1. Social-cultural development, melalui penciptaan dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 2. Psycho-paedagogical development, melalui perkembangan psikologis seseorang melalui proses belajar. 3. Socio-political development, melalui berbagai intervensi kebijakan politik pemerintah. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

12. PENGERTIAN PKN 1. Civic education yakni “…the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives” 2. atau yang lebih luas yakni Citizenship Education “…both these in-school experiences as well as out-of school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen” Cogan (1999:4) UPAYA MENUMBUHKAN SIKAP SISWA BERPIKIR KRITIS TENTANG DEMOKRASI, BERTINDAK DEMOKRATIS DAN MEMBANGUN DEMOKRASI. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

13. Urgensi pendidikan kewarganegaraan a. Meningkatnya gejala dan kecenderungan political unliteracy, tidak melek politik, tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga politik di kalangan warganegara. b. Meningkatnya political apathies yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warganegara dalam proses-proses politik. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

14. Urgensi …… c. Salah satu instrumen pendidikan politik yang mampu melakukan empowerment bagi masyarakat, terutama masyarakat terpelajar. d. Sebagai wahana dan instrumen untuk melakukan social engineering dalam rangka membangun social capital yang efektif bagi tumbuhnya kultur demokrasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara serta tumbuhnya masyarakat madani. (Azyumardi Azra) SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

15. PARADIGMA METODOLOGI PKN 1. Transfer of knowledge  Making Scientific Attitude  berpikir kritis ttg Demokrasi 2. Transfer of attitude  Making Democratic Citizenship Attitude  menjadi WN Demokratis SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

16. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah: a. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab. b. Menjadi warganegara yang baik dan demokratis. c. Mampu berpikir komprehensif, analitis dan kritis. d. Membentuk siswa yang memiliki good and responsible citizen. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

17. VOTER EDUCATION At its core, voter education is an enterprise designed to ensure that voters are ready, willing, and able to participate in electoral politics. It has been assumed that this entails election literacy and confidence that the electoral process is appropriate and efficacious in selecting governments and promoting policies that will benefit the individual voter. Sumber: www.aceproject.org SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

18. TUJUAN Traditional voter education aims to create of a climate of knowledgeable participation by all potential voters in a forthcoming election. It also seeks to enable potential voters to cast their votes with confidence. Sumber: www.aceproject.com SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

19. VOTER EDUCATION MENENTUKAN KUALITAS PEMILU VOTER EDUCATION KUALITAS PEMILU Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

20. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB? PENYELENGGARA PEMILU PESERTA PEMILU VOTER EDUCATION PENGAWAS PEMILU (Khusus pengawasan) MASYARAKAT UU Pemilu dan UU Penyelenggara Pemilu tidak menyebut secara spesifik soal pendidikan pemilih dan institusi yang bertanggung jawab untuk melakukannya. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

21. PERAN GURU PKN • Guru PKN memiliki peran penting dalam pembentukan warga negara yang utuh bagi generasi muda. • Dalam kurikulum PKN terdapat beberapa materi terkait dengan Demokrasi, Budaya Politik, maupun Pemilihan Umum • Pada prinsipnya materi pendidikan pemilih merupakan bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

22. MATERI DALAM PENDIDIKAN PEMILIH • Makna pemilu dan pentingnya pemilu • Bagaimana pemilu diselenggarakan: penyelenggara, azas penyelenggaraan, dan tahapan dalam penyelenggaraan • Bagaimana caranya menjadi pemilih • Bagaimana berpartisipasi dalam pemilu • Bagaimana menjadi pemilih yang baik dalam pemilu • Hak warga negara pasca pemilu SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

23. UNTUK APA PEMILU? SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

24. PENYELENGGARA PEMILU • KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (pasal 22E UUD 1945) • Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS • Syarat jadi penyelenggara pemilu • Tugas dan kewenangan KPU SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

25. TUJUAN PEMILU DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM TUJUAN NASIONAL MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA PEMIILU TUJUAN PEMILU IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

26. AZAS PENYELENGGARAAN PEMILU • Mandiri • Jujur • Adil • Kepastian hukum • Tertib penyelenggaraan • Kepentingan umum • Keterbukaan • Proporsional • Akuntabilitas • Efisiensi • Efektivitas SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

27. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PENDAFTARAN PESERTA PEMILU TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PENETAPAN PESERTA PEMILU PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD MASA KAMPANYE MASA TENANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PENETAPAN HASIL PEMILU PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR.DPD, DPRD SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

28. CARA JADI PEMILIH • Persyaratan Pemilih • Mekanisme dan jadwal pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih pemilu SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

29. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU • Membantu PPS dan PPLN dalam pemutakhiran data pemilih • Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan PPS • Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS perbaikan yang diumumkan PPS • Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPR dan DPRD yang diumumkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kab/kota • Memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPD yang diumumkan KPU • Menjadi peserta kampanye • Terlibat dalam siaran kampanye • Bekerja sama dengan KPPS dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara • Menghadiri kegiatan KPPS dan KPPSLN sebelum diadakannya pemungutan suara SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

30. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU • Memantau penghitungan suara di TPS • Menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di luar TPS • Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS • Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS melalui saksi peserta pemilu atau pengawas pemilu yang hadir apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu. SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

31. METODE PENDIDIKAN PEMILIH • Internalisasi materi dalam kurikulum • Ceramah/pemaparan oleh guru dengan tanyajawab • Diskusi kelompok • Bermain peran • Pembahasan Kasus • ? • ? • ? SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

32. Sumber: Media Indonesia8 Agustus 2011 SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011

33. SEKIAN TERIMA KASIH SOSIALISASI GURU PKn, Jakarta, 9 Agustus 2011