1 / 25

W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum

PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA. W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum Jakarta 17-19 Juli 2013. KONSEP UMUM. IZIN:   PERNYATAAN MENGABULKAN ; PERSETUJUAN MEMBOLEHKAN. KEGIATAN: AKTIVITAS; USAHA; PEKERJAAN. OBJEK: CAGAR BUDAYA .

edan
Télécharger la présentation

W. Djuwita Ramelan Penyusunan Pedoman Perizinan Cagar Budaya dan Museum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERIZINAN CAGAR BUDAYA INDONESIA W. DjuwitaRamelan PenyusunanPedomanPerizinanCagarBudayadan Museum Jakarta 17-19 Juli 2013

  2. KONSEP UMUM IZIN:  PERNYATAAN MENGABULKAN ; PERSETUJUAN MEMBOLEHKAN KEGIATAN: AKTIVITAS; USAHA; PEKERJAAN OBJEK: CAGAR BUDAYA LEGAL : SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU HUKUM SYARAT: KETENTUAN YG HARUS DIINDAHKAN DAN DILAKUKAN PEMBERI IZIN: LEGAL> JABATAN BUKTI LEGAL: SURAT KEPUTUSAN ; SURAT PENETAPAN

  3. I. JenisPengalihan 1. Pewarisan Pemilikmemiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Pewarismemilikisurat keterangan ahli waris untuk yang diwariskan. Pewarismemilikiizin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. PelindunganCagarBudayaIzinpengalihankepemilikancagarbudaya

  4. 2. Hibah • Pemilikmemiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. • Calonpemilikmemilikisurat pernyataan hibah untuk yang dihibahkan. • Calonpemilikmemilikiizin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. PelindunganCagarBudayaIzinpengalihankepemilikancagarbudaya

  5. 3. Penukaran • Pemilikmemiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. • Calonpemilikmemilikisurat perjanjian tukar menukar untuk yang ditukarkan. • Calonpemilikmemilikiizin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. PelindunganCagarBudayaIzinpengalihankepemilikancagarbudaya

  6. 4. Hadiah • Pemilikmemiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. • Calonpemilikmemilikisurat pernyataan dari pemberi hadiah untuk yang dihadiahkan. • Calonpemilikmemilikiizin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. PelindunganCagarBudayaIzinpengalihankepemilikancagarbudaya

  7. 5. Jualbeli • Pemilikmemiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. • Calonpemilikmemilikisurat perjanjian jual-beli untuk yang dijual. • Calonpemilikmemilikiizin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. PelindunganCagarBudayaIzinpengalihankepemilikancagarbudaya

  8. 6. Penetapan • Pemilikmemiliki (a) surat keterangan status Cagar Budaya; dan (b) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. • Calonpemilikmemilikisuratpenetapan atau putusan pengadilan untuk yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan. PelindunganCagarBudayaIzinpengalihankepemilikancagarbudaya

  9. II. PemberianIzin Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin sebagaimana harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis (RPP CB Pasal 3 Ayat 4). PelindunganCagarBudayaIzinpengalihankepemilikancagarbudaya

  10. III. PengalihanKepemilikan • Pengalihan Kepemilikan ditindaklanjuti dengan surat perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik dalam register nasional (RPP CB Pasal 3 Pasal 4). • Apabila Pemilik Cagar Budaya yang baru tidak mengajukan permohonan perubahan Kepemilikan, maka tidak berhak mendapatkan Insentif dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku (RPP CB Pasal 3 Pasal 5). • Kriteriadanjenis-jenisinsentif (RPP CB Pasal 160-163). PelindunganCagarBudayaIzinpengalihankepemilikancagarbudaya

  11. Pemohonmengajukanizinkepadabupati/wali kota dengantembusankepadaMenteri; gubernur; instansi terkait; dan pemilik dan/atau yang menguasai lokasi penelitian. • Pemohonmembawa proposal • Membawasurattugasdarilembaga • Bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis. PelindunganCagarBudayaIzinpencariancagarbudaya

  12. Pemohonmengajukankepadadiajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis. PelindunganCagarBudayaIzinmemindahkancagarbudaya

  13. Pemohonmengajukankepadadiajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis. PelindunganCagarBudayaIzinmemisahkancagarbudaya

  14. Pemohonmengajukankepadadiajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis. PelindunganCagarBudayaIzinmembawacagarbudayakeluarwilayahprovinsiataukabupaten/kota

  15. Negara atausemuaorangkecualiorangasingdan/ataubadanhukumasingbolehmembawaCagarBudayakeluarnegeridenganseizinmenteri. • Alasanmembawahanyabolehuntukkepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran • Pemohonmengajukanizinkepadamenteri. PelindunganCagarBudayaIzinmembawacagarbudayakeluarwilayah Indonesia

  16. Pemohon mengajukan izin perbanyakan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Perbanyakan dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya. • Gubernur atau bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. PelindunganCagarBudayaIzinperbanyakancagarbudaya

  17. PemohonmengajukanizinPemugarankepadakepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin sebagaimana harus memperoleh kajian teknis terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis. • Pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dalam melakukan Pemugaran didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dalam bentuk konsultasi. PelindunganCagarBudayaIzinpemugarancagarbudaya

  18. Pemohon Indonesia mengajukan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Pemohon asing mengajukan kepada Menteri. • Pemohon menyerahkan proposal. • Pemohon terikat oleh kewajiban lain. PengembanganCagarBudayaIzinpenelitiancagarbudaya

  19. Pemohon mengajukan izin revitalisasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Pemohon membawa proposal revitalisasi dan terikat oleh kewajiban lain. PengembanganCagarBudayaIzinrevitalisasicagarbudaya

  20. Pemohon mengajukan izin adaptasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Pemohon membawa master plan adaptasi. • Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. PengembanganCagarBudayaIzinadaptasicagarbudaya

  21. Pemohon mengajukan izin pemanfaatan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Gubernur atau bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Instansi Pemerintah Daerah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya. PemanfaatanCagarBudaya IZIN pemanfaatancagarbudaya

  22. PemohonmengajukanizinkepadaMenteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. PemanfaatanCagarBudayaIzinpendokumentasiancagarbudayauntukkepentingankomersial

  23. Pemohon mengajukan izin perbanyakan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. • Perbanyakan dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya. • Gubernur atau bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. PemanfaatanCagarBudayaIzinperbanyakancagarbudaya

  24. Jenis-jenisPemilik • Jenis-jenisobjekCagarBudaya • Jenis-jeniskegiatan yang diizinkan • Jenis-jenisPemohonizin • Jenis-jenishakdankewajibanPemohonizin • Jenis-jenispemberiizin • Jenis-jenishakdankewajibanpemberiizin • Jenis-jenissuratkeputusanperizinan • Mekanismedanprosedurpemberianizin BAHAN DISKUSI PEDOMAN perizinan

  25. Terimakasih

More Related