STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM

1. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM LINGKUNGANPERADILAN MILITER ANKUM POM ODITUR DILMIL/ DILMILTI MAHKAMAH AGUNG RI DILMIL/ DILMILTI OTMIL/ OTMILTI DILMILTI DILMILTAMA TAHAP PENYIDIKAN TAHAP PENUNTUTAN TAHAP PERSIDANGAN TAHAP EKSEKUSI TNI AD TNI AL TNI AU TNI AD TNI AL TNI AU DASAR PENYIDIKAN PAPERA PERPANJANGAN PENAHANAN SE- MENTARA SETIAP KALI 30 HARI, MAKS. 180 HARI TINGKAT PERTAMA 1. LAPORAN 2. PENGADUAN 3. TERTANGKAP TANGAN 1. PIDANA PENJARA 2. PIDANA KURUNGAN DILMIL KAPTEN KEBAWAH 1. SKEP PENYERAHAN PERKARA 2. SKEP HUKUMAN DISIPLIN 3. SKEP PENUTUPAN PERKARA DILMILTI MAYOR KEATAS PELAKSANA 3. PIDANA PERCOBAAN 1.PEMASYA- RAKATAN MILITER 2.STALTUN- TIBMIL • - PENANGKAPAN • PENAHANAN MAX • 20 HARI • PENGGELEDAHAN • - PENYITAAN TINGKAT BANDING DILMILTI KAPTEN KEBAWAH OTMIL KAPTEN KEBAWAH DILMILTAMA MAYOR KEATAS TERHADAP TINDAK PIDANA KHUSUS PENYIDIKAN DILAKUKAN POM DENGAN ODITUR OTMILTI MAYOR KEATAS PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP 1. BERITA ACARA PENDAPAT ODITUR 2. PENDAPAT HUKUM, BERUPA PERMINTAAN : - SKEP PENYERAHAN PERKARA, ATAU - SKEP HUKUMAN DISIPLIN ATAU - SKEP PENUTUPAN PERKARA. 3. SURAT DAKWAAN 4. SURAT TUNTUTAN 5. PELAKSANAAN EKSEKUSI KESATRIAAN KESATUAN TINGKAT KASASI SEMUA TINGKAT KEPANGKATAN

2. DITJEN BADILMILTUN PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG BAGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM PIDANA 7 DILMIL/TI 8 6 SKEPPERA 1 PELANGGARAN SIDANG - SKEP TUPRA - SKEP KUMPLIN 2 9 3 5 4 Terima BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) PUTUSAN Vonis ANKUM 6 A ODMIL/TI POM PAPERA Upaya hukum Biasa Upaya hukum luar biasa 10 11 BANDING KASASI KASASI demi Kepentingan hukum PK Terima BHT BHT 6.A Diselesaikan melalui hukuman disiplin, Papera mengeluarkan Skep untuk didisiplinkan kepada Ankum. 6.A Diselesaikan dengan menutup perkara, Papera mengeluarkan Skep Tupra kepada Ankum. 7. Odmil/Odmilti menyerahkan berkas dan Skeppera kepada Dilmil/ti. 8. Dilmil/Ti melaksanakan sidang. 9. Putusan pengadilan. 10. Terdakwa/ Oditur mengajukan banding. 11. Terdakwa/ Oditur mengajukan kasasi. 1. Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI. 2. Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum ada unsur pidana. 3. Ankum serahkan kasus kepada POM. 4. POM menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil/ti. 5. Odmil/Odmilti mengolah perkara dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) tentang penyelesaian perkara kepada Papera. 6. Saran diselesaikan melalui sidang Dilmil/ti, Papera keluarkan Skeppera diserahkan melalui Odmil/ti.

3. DITJEN BADILMILTUN PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG BAGAN PENYELESAIAN PELANGGAR HUKUM DISIPLINTIDAK MURNI ORJEN TNI 5 PAPERA ODMIL/TI 3 6 4 1 2 ANKUM POM PELANGGARAN 7 SIDANG DISIPLIN • Terjadi pelanggaran oleh prajurit TN I : • Dilaporkan kepada Ankum. • Karena perbuatan tersebut tindak pidana, Ankum menyerahkan ke POM. • Hasil penyidikan oleh POM diserahkan ke Odmil/ti. • Surat Pendapat Hukum Odmil/ti disarankan kepada Papera untuk didisiplinkan. • Papera tanda tangani Skep tentang penyelesaian menurut hukum disiplin dan kemudian diserahkan kepada Ankum untuk segera gelar sidang disiplin. • Ankum menyelenggarakan sidang hukuman disiplin.

4. DITJEN BADILMILTUN PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG BAGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN MURNI 7A 6A KEP KUMPLIN SIAPKAN SIDANG YAKIN SARAN STAF 5 1 2 CATAT DALAM BUKU HUKUMAN 1. Tegoran 2, Penahananringan 3. Penahananberat ANKUM PELANGGARAN 7 3 4 6 CATATAN PADA BERKAS KARA PA/BA RIK TDK YAKIN • Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI : • Dilaporkan kepada Ankum. • Ankum perintahkan petugas melakukan pemeriksaan. • Hasil pemeriksaan dalam bentuk BAP diserahkan Ankum. • Saran dan pertimbangan Staf. • Ankum tidak yakin pelanggar bersalah. • 6Ankum yakin pelanggar bersalah, Ankum perintahkan anggota siapkan sidang pelanggaran disiplin. • 7. Memberi catatan pada berkas perkara, sipelanggar tidak dihukum • 7.A Ankum jatuhkan Kumplin (Hukuman Disiplin) dan dicatat dalam CB.