AUDIT PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR RI

1. AUDIT PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR RI

2. Kelompok 3 Manpro Achmad Fajar R Irwansyah Putra Muhammad Iqbal Hersa Dwi

3. Introduction • DPR merencanakan akan melakukan pembangunan gedung baru dengan anggaran sekitar Rp 1,6 triliun yang dilengkapi berbagai fasilitas yang diharapkan dapat menunjang kinerja anggota DPR RI seperti ruang istirahat, ruang rapat, ruang tamu, dan ruang pribadi serta kamar mandi yang cukup mewah. • terdiri dari 27 lantai dengan total luas 120 ribu meter persegi. • Daya tampung gedung mencapai 540 anggota Dewan plus dua staf ahli dan satu asisten pribadi masing-masing

4. Sumber Dana dan Spesifikasi Gedung

5. Current Status • Total biaya pembangunan gedung sekitar Rp1.162.202.186.793 (Rp1,162 triliun). Belum termasuk anggaran untuk IT, sistem keamanan dan furniture. Rinciannya: • Biaya Konstruksi Fisik Rp1.125.074.721.000 • Biaya Konsultan Perencana Rp19.126.270.257 • Biaya Konsultan MK Rp16.876.120.815 • Biaya Pengelolaan Kegiatan Rp1.125.074.721 • Proyek pembangunan mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 • Dana yang sudah dicairkan sebesar Rp. 250 Milyar dari total dana yang dibutuhkan • Lelang konsultan perencanaan dimenangkan oleh PT Yodya Karya dan PT Ciria Jasa. • Daya tampung gedung mencapai 540 anggota Dewan plus dua staf ahli dan satu asisten pribadi masing-masing

6. Future Project • Sumber dana untuk proyek pembangunan gedung ini bersumber dari dana 3 tahun APBN • 2010 Rp. 50 Milyar • 2011 Rp. 800 Milyar • 2012 sisanya • Karena menuai banyak kritikan maka proyek pembangunan gedung baru DPR RI sedang dikaji ulang. • Jika hasilnya berupa pembatalan proyek maka anggota Dewan diminta tak mengajukan penambahan staf ahli. Inilah satu-satunya alasan di balik urgensi pembangunan gedung. • Jika hasilnya ditunda, maka alokasi dana dari APBN periode ini tidak akan cair.

7. Critical Management Issue • Pembangunan gedung DPR tidak didukung oleh semua pihak di DPR • rencana pembangunan DPR belum pernah diputuskan dalam forum rapat pimpinan • DPR tidak transparan dalam memutuskan pembiayaan gedung • Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah telah memberikan laporan bahwa Gedung Nusantara I DPR miring 7 derajat. Gedung DPR hanya membutuhkan perbaikan di sejumlah titik dengan metode injeksi

8. Risk Analyisis • Berpeluang terjadinya korupsi • Saat perencanaan, bisa jadi ada main mata antara pemohon proyek (anggota DPR) dengan konsultan. Tujuannya adalah untuk menggelembungkan dana yang dianggarkan untuk proyek. • Penyiasatan anggaran, sejauh ini DPR mengajukan bahwa anggaran pembangunan nantinya dimasukkan dalam APBN. Sementara, DPR sebenarnya sudah memiliki anggaran renovasi yang juga tak kecil. Tumpang tindih anggaran ini bisa disiasati untuk kepentingan-kepentingan jahat. • Menggelar tender. Proyek yang nilainya bisa mencapai triliunan ini, tentunya akan membuat berbagai pihak berebutan untuk ikut serta. Di sini bisa ada praktik suap oleh para kontraktor. Parah-parahnya, anggota DPR juga bisa melakukan tender sepihak. • Mark up harga barang.

9. Final Comments • Demi rasa keadilan rakyat, rencana pembangunan gedung baru DPR RI dibatalkan • Sebaiknya pertimbangkan lagi dalam kondisi yang masih relatif sulit seperti sekarang ini, apalagi jika memang ada rencana menyediakan fasilitas mewah di sana • Karena gedung yang ada sekarang masih memadai dan bahkan bernilai sejarah. Gedung DPR di Senayan seharusnya dilestarikan dan hanya membutuhkan perbaikan jika mengalami kerusakan