1 / 22

Update Proses dan Progress RTRWA serta Prosedur Persetujuan Substansi RTRW Kab /Kota

Update Proses dan Progress RTRWA serta Prosedur Persetujuan Substansi RTRW Kab /Kota. Disampaikan pada : Fasilitasi Percepatan Rekomendasi Substansi Tingkat Provinsi dan Penguatan Kelembagaan BKPRD Tingkat Provinsi Hotel Pade , 18-19 Oktober 2011.

erling
Télécharger la présentation

Update Proses dan Progress RTRWA serta Prosedur Persetujuan Substansi RTRW Kab /Kota

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Update Prosesdan Progress RTRWAsertaProsedurPersetujuanSubstansiRTRWKab/Kota Disampaikanpada : FasilitasiPercepatanRekomendasiSubstansi Tingkat Provinsi danPenguatanKelembagaanBKPRD Tingkat Provinsi Hotel Pade, 18-19 Oktober 2011

  2. MAKSUD, TUJUAN, danPERMASALAHAN • Maksud : Menyampaikansejauhmanaprosespenataanruangdi Aceh PercepatanPenyusunanRTRW Aceh danKabupaten/Kota • Tujuan : MenyelesaikanRTRWAcehdanRTRWKabupaten/Kota Tahunpadaakhirtahun 2011. • Permasalahan : SesuaidenganamanatUndang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuangbesertaturunannya, sampaidengansaatiniRencana Tata Ruang Wilayah Aceh sebagianbesarRTRWKabupaten/Kota belumdiqanunkan.

  3. RIWAYATRTRW ACEH RTRW 1993, disusun sejak 1990 dan diperdakan 1995 (Perda No. 9/1995 tentang RTRWP Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 : Revisi RTRW, tetapi tidak diperdakan Tahun 2004 : Peninjauan Kembali RTRW, tidak selesai. Tahun 2006 Disusun dengan fasilitasi Badan Rehab-Rekons (BRR) NAD-Nias dan belum di Qanunkan Karena munculnya UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 26/2008 tentang RTRWN Tahun 2009-sekarang : Disusun dan disesuaikan dengan UU 26/2007 dan PP 26/2008

  4. KETENTUAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI berdasarkan UU 26/2007 Peraturan Daerah Provinsi Psl 23 ayat (6), UU 26/ th 2007 Tentang Penataan Ruang • RTRWN • Pedoman bidang penataan ruang • RPJPD • UU 26/2007 Psl 22 ayat (1) • Perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi • Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi • Keselarasan & daya tampung lingkungan hidup • RPJPD • RTRWP yang berbatasan • RTR Kawasan Strategis Provinsi • RTRWK • Psl 22 ayat (2) ditetapkan dengan mengacu Disusun dengan memperhatikan RTRWP memuat Pedoman untuk • Tujuan, kebijakan, danstrategipenataanruangwilayahprovinsi • Rencanastrukturruangwilayahprovinsi yang meliputisistemperkotaandalamwilayahnya yang berkaitandengankawasanperdesaandalamwilayahpelayanannya & sistemjaringanprasaranawilayahprovinsi • Rencanapolaruangwilayahprovinsi yang meliputikawasanlindungdankawasanbudidaya yang memilikinilaistrategisprovinsi • Penetapankawasanstrategisprovinsi • Arahanpemanfaatanruangwilayahprovinsi yang berisiindikasi program utamajangkamenengah lima tahunan • Arahanpengendalianpemanfaatanruangwilayahprovinsi yang berisiindikasiarahanperaturanzonasisistemprovinsi, arahanperizinan, arahaninsentifdandisentif • Psl 22 ayat (2) Jangka waktu 20 tahun Psl. 23 ayat (3) • PenyusunanRPJPD • PenyusunanRPJMD • Pemanfaatanruang & pengendalianpemanfaatanruangdalamwilayahprovinsi • Mewujudkanketerpaduan, keterkaitan & keseimbanganperkembanganantarwilayahkabupaten/kota, sertakeserasianantarsektor • Penetapanlokasidanfungsiruanguntukinvestasi • Penataanruangkawasanstrategisprovinsi • Penataanruangwilayahkabupaten/kota • Psl23 ayat (2) Di tinjau 1 kali dalam 5 tahun Psl. 23 ayat (4) • Di tinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal • Perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, dan/atau • Perubahan batas teritorial negara dan/atau provinsi • Psl. 23 ayat (5) Sumber : UU No. 26 Tahun 2007, TentangPenataanRuang DitjendPenataanRuang, DPU

  5. Memperhatikan : UU no 11/2006tentangPemerintah Aceh (pasal 167 -169) ttgkawasanperdaganganbebasdanpelabuhanbebassabang PP 26/2008 tentang RTRWN (Lampiran II) “ Sabang PKSN & PKW” RPJMN 2010-2014, Buku II, BAB IX. “KPBPB Sabang" Ke Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa, Afrika RencanaPerubahanOrientasiPerekonomian Aceh keLuardenganMenggunakanSabang (Hub Port) sebagai Outlet Aceh Medan Peta Sabang

  6. KESESUAIAN KEDUDUKAN PROVINSI ACEH dalam alur pelayaran perdagangan Internasional PROVINSI ACEH Pemerintah Aceh mengadakan hub/kerjasamaluarnegeri, UUPA no 11/2006 BAB IV - pasal 9

  7. KANDUNGANRTRW STRUKTUR RUANG Definisi : Sistemperkotaandansistemjaringanprasaranawilayah yang mempunyaifungsimendukungkegiatansosialekonomimasyarakat yang secarahirarkimempunyaihubunganfungsional Pola RUANG Definisi : Distribusiperuntukanruangdalamsuatuwilayah yang meliputiperuntukanruanguntukfungsilindungdanperuntukanruanguntukfungsibudidaya Kawasanlindungkawasan yang memberikanperlindunganthdpkawasanbawahannya; kawasanperlindungansetempat; suakaalam, pelestarianalam, dancagarbudaya; rawanbencanaalam; lindunggeologi; dankawasanlindunglainnya Kawasanbudidayakawasanperuntukanhutanproduksi, hutanrakyat; pertanian; perikanan; pertambangan; industri; pariwisata; permukiman; peruntukanlainnya.

  8. STRUKTUR RUANG ACEH KE DEPAN • SistemPerkotaan • SistemTransportasi • SistemJaringanJalurKeretaApi • SistemTransportasiPenyeberangan, PelabuhanNasional, danInternasional • Bandar UdaraPusatPenyebaran • SistemjaringanPrasaranaLainnya • SistemjaringanSumberDaya Air • SistemJaringanEnergi • SistemJaringan Telekomunikasi

  9. POLARUANG ACEH • PerwujudanKawasanLindung(melindungiLHdanSDA) 2. KawasanAndalan (potensipertumbuhanekonomi) • Kawasan Banda Aceh, SabangdanA.Besar (pariwisata, industri, pertaniandanperikananlaut) • KawasanPidiedanPidie Jaya (pertanian, perkebunan, industri, perikanandanpertambangan) • Lhokseumawe, BireundanA.Utara (industri, pertanian, pertambangan, perikanan) • Langsa, A.TimurdanA.Tamiang (Perkebunan, pertanian, indusri, perikanan, pertambangan) • KawasanA.Tengah, BenerMeriah (perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan, danpertanian) • KawasanA.TenggaradanGayoLues (Perkebunan, pariwisatadanpertanian) • KawasanA.Jaya, A.BaratdanNagan Raya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan) • Kawasan Aceh Selatan danAbdya (Perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata) • KawasanSubulussalam, Singkil (Perkebunan, perikanandanpariwisata) • KawasanSimeulu ( Perikanan, Perkebunan danpariwisata)

  10. 3. KawasanStrategisPropinsi • Sudutkepentinganekonomi, • Kawasanpengembanganberbasis SDA (termasukkelautan) terbagidalam 10 kawasanandalan • Sudut sosial budaya • Cagar budaya berupa situs peninggalan Kesultanan Aceh di Banda Aceh dan Aceh Besar. • Cagar budaya berupa situs peninggalan Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara • Kawasan pemakaman massal korban tsunami • Sudut Kepentingan Fungsi daya dukung lingkungan hidup, antara lain: • Kawasan ekosistem Ulu Masen • Kawasan Gunung Seulawah • Taman wisata alam laut Pulau Weh • Kawasan hutan lindung pesisir (hutan bakau di pesisir Timur dan pesisir Barat di Gosong Telaga Singkil) • Kawasan Taman Wisata Alam Laut/TWAL Pulau banyak, Singkil) • Kawasan DAS Peusangan ( PLTA, Irigasi ) RegulasididalampenyusunanRTRW

  11. TIGAPERSETUJUANSUBSTANSI di dalampenyusunanRTRWA Persetujuansubstansiteknis RTRW yang diterbitkanolehMenteriPekerjaanUmumsesuaidenganPermen PU No. 15/PRT/M/2009tentangPedomanPenyusunan RTRW Provinsi. Persetujuansubstansikehutananyang diterbitkanolehMenteriKehutanansesuaidenganPeraturanPemerintah No : 10/2010 tentangTata Cara PerubahandanPeruntukandanfungsikawasanHutan. PersetujuanrancanganPerda/Qanun yang diterbitkanolehMenteriDalamNegerisesuaidenganPermendagri No. 28/2008tentang Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentangRencana Tata RuangDaerah.

  12. URUTANPENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH Draft NaskahAkademis & RanQanun RTRWA Pembahasan DPRA Qanun RTRWA

  13. Capaian di dalam penyusunan RTRWA, sebagai berikut: I. PersetujuanSubstansiTeknis TelahdilaksanakanpembahasansubstansiTeknisdanmaterimuatan RTRWA, sertatelahmemenuhiketentuanpermen PU No. 15/PRT/M/2009 dandapatditerimasecarateknisolehkementrianPU; II. PersetujuanSubstansiKehutanan Telahdilakukanpeninjauankelapanganoleh Tim Terpadu(25 November s/d 4 Desember 2010), ditindaklanjutipertemuanawal Tim terpadu (24-26 Mei 2011) gunamenelitiusulanperubahanperuntukandanfungsikawasanhutandalamRTRWA. b. Pertemuan Tim Terpadudi Bogor padatanggal 24-26 Mei 2011, dengancapaian :

  14. Lanjutan,b. Pertemuantimterpadu…. • TersusunnyaKriteriadanindikatoruntukmengkajipemaduserasianTGHKdenganRTRWA • TaatAzazHukum (MemperhatikandanmempertimbangkanPeraturandanPerundang-undangan yang berlaku : UU, Keppres, Permen/SK Menteri, Perda) • TaatAzazEkologi/DayaDukungLingkungan • TaatAzazAspekSosial, Ekonomi, danBudaya • TerbentuknyaTim Kecil dengantugas: • Merumuskanpolaeksekusi; • Merumuskanrekomendasisementara; dan, • Membuat draft laporanke Tim Terpadu • Tersusunnyajadwalwaktupelaksanaantimterpadu. c. Pembahasanlanjutandengan Tim Terpadu (22-25 Agustus 2011) dantelahdisepakati data base yang dipakaidanmetodeeksekusiterhadappoligon –poligon yang diusulkanberubah.

  15. Lanjutan, d. Pertemuan Tim GIS di Bogor, dalamrangkapenyempurnaan data base sbgbhnimplementasikriteriaindikatorkajiantimterpaduterhadapusulanRTRWA (12-30 Sept 2011). e. Pembahasan Tim Kecil (4 s/d 6 oktober 2011) dalamImplementasikriteriaindikatorkajiantimterpaduterhadapusulanperubahanperuntukankawasanhutanRTRW Aceh. f. Pembahasan Tim GIS (11 s/d 14 Oktober 2011), Implentasikriteriaindikatortahap II berdasarkanarahan Tim Kecil RTRW Aceh. g. Pembahasanlanjutan Tim GIS (19 s/d 21 Oktober 2011), Implentasikriteriaindikatortahap II berdasarkanarahan Tim Kecil RTRW Aceh.

  16. DATA SERTIFIKATDESAKABUPATEN/KOTA

  17. Lanjutan… • III. PersetujuanRancanganQanun • TelahdiserahkanNaskahAkademisdanRancanganQanunRTRWAkepadapihakDPRApadatanggal 21 Juli 2010 danditindaklanjutidengantelahdibentukKomisi 11 diDPRAgunamenyusunRaqandimaksud. • Pertemuandengan Tim Pansus XI DPRA • Basis rancanganqanun yang dibahasadalahrancanganqanunRTRWA yang diusulkanolehpihakeksekutif. • Sebelumdilakukanpembahasan, diperlukanpertemuanawalantaratimahli/teknismasing-masingpihak. • JadwalpembahasanrancanganqanunRTRWAakandimulaipadatanggal 8 Agustus 2011. • PembahasanRTRW Aceh lanjutanpada tanggal 14 September 2011 s/d sekarang • PansusDPR Aceh menginginkandilibatkansecaraaktifdidalam Tim Terpadu • Pembahasandilanjutkandengan forum yang lebihkecildenganmelibatkanbeberapatenagaahliRTRWDPRAdantimBKPRA

  18. PenyusunanKajianLingkunganHidupStrategisRTRWA • Penyusunan KLHS terhadap RTRWA akan dibantu oleh tim Konsultan Majemen Regional (KMR) yang ditunjuk oleh pihak kementrian • Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ToR di dalam penyusunan KLHS mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kementrian Dalam Negeri Nomor 660/5113/SJ dan 041/MENLH/12/2010

  19. PercepatanPenyusunanRTRWKabupaten/Kota UsulanpermohonanrekomendasigubernurterhadapRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, diharapkanturutmelampirkan (hard dan soft copy) sebagaiberikut : • Naskah akademis/materi teknis yang telah disetujui oleh bupati/walikota, sejumlah rangkap15 (lima belas); • Rancangan qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, sejumlah rangkap15 (lima belas); • Berita acara konsultasi publik; • Berita acara rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan; • Album peta dengan ketentuan sebagai berikut: a. Peta rencana pola ruang dan peta rencana struktur ruang yang telah ditandatangani oleh bupati/walikota dan mengikuti blad topografi: • Ukuran kertas A1, skala peta 1 : 50.000 untuk kabupaten; • Ukuran kertas A1, skala peta 1 : 25.000 untuk kota; • Bila tidak dapat disajikan secara utuh dalam 1 lembar kertas, peta disajikan dalam beberapa lembar. Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka bujur dan lintang geografis yang beraturan, seperti halnya pada peta rupa bumi.

  20. Lanjutan,5. Album Peta … b. Muatan umum album peta untuk peta-petalainnyadenganukurankertasA3, sebagai berikut: • Peta orientasi Berisi peta skala kecil (mengikuti ukuran kertas) yang menunjukan kedudukan geografis kabupaten/kota di dalam wilayah lebih luas. • Peta batasadministrasi Berisi delineasi wilayah kecamatan yang ada di dalam wilayah kabupaten/kota: • Skala peta mengikuti ukuran kertas • Setiap kecamatan diberi warna berbeda • Setiap delineasi kecamatan diberi nama kecamatan bersangkutan • Setiap delineasi kecamatan diberi titik pusat kecamatan • Peta tutupan lahan wilayah kabupaten/kota Berisi delineasi jenis tutupan lahan yang ada di seluruh wilayah kabupaten/kota • Skala peta mengikuti ukuran kertas • Klasifikasi pemanfaatan ruangnya bebas sesuai dengan apa yang ada di kenyataan (tidak harus mengikuti klasifikasi untuk Rencana Pola Ruang)

  21. Lanjutan,5. Album Peta … • Peta Rawan Bencana Berisi delineasi kawasan-kawasan rawan bencana menurut tingkatan bahayanya • Skala peta mengikuti ukuran kertas • Tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dalam gradasi warna • Peta Sebaran Penduduk Berisi pola kepadatan penduduk per kecamatan di seluruh kabupaten/kota untuk menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk • Skala peta mengikuti ukuran kertas • Gradasi kepadatan penduduk digambarkan dalam gradasi warna simultan • Peta-peta profil tata ruang lainnya yang dirasa perlu untuk ditampilkan dalam album peta

  22. TERIMAKASIH

More Related