1 / 42

ORGAN NEGARA SINGAPORE

ORGAN NEGARA SINGAPORE. FATKHUL MUIN, SH.,LL.M. SEJARAH KONSTITUSIONAL DAN HUKUM.

foster
Télécharger la présentation

ORGAN NEGARA SINGAPORE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ORGAN NEGARA SINGAPORE FATKHUL MUIN, SH.,LL.M

  2. SEJARAH KONSTITUSIONAL DAN HUKUM • Sejakditemukanoleh Sir Thomas Stamford Raffles dari British East India Company ditahun 1819 hinggakemerdekaannyaditahun 1965, perkembanganhukumSingapuratelahsangatberhubunganeratdenganmajikankolonialInggris-nya.  Seringkali, tradisi-tradisihukum, kebiasaan-kebiasaan, kasus-kasushukumdanperundang-undanganmenuruthukumInggrisdiseraptanpabanyakpertimbanganapakahhaltersebutcocokdengankeadaansetempatSingapura.

  3. Dengankemerdekaannya, kemudiansecarabertahap – danterusmeningkat – terjadilahpergerakan-pergerakanmenujuperkembangansuatusistemhukumlokal. Prinsipkuncinyaadalahsetiappenyerapansuatupraktekhukumataunormaharussesuaidengankondisibudaya, sosialdanekonomiSingapura.

  4. KedatanganInggriskeSingapura (1819)   • Awalabad ke-19: Singapuraberadadibawahkekuasaan Sultan Johor, yang menetapdikepulauanRiau-Lingga. KombinasitradisiMelayudanhukumadat (yaituhukumdankebiasaantradisional yang secaralokalberlakudi Indonesia dan Malaysia) telahmembentukdasarbagisistemhukumawal yang berlakubagimasyarakatnelayanpadawaktuitu yang jumlahnyatidaklebihdari 200 orang.

  5. 29 Januari 1819: PendirianSingapura modern oleh Raffles, yang padasaatituadalahLetnan-GubernurBengkulu. Raffles telahsanggupmeramalkedepandanmenentukanbahwaSingapurasebagailokasi yang strategissecara geo-politis: halinitelahmenjadikanSingapurasebagaititikkontrol yang sangatbaikbagiKerajaanInggrisuntukmengawasigerbangmasukmenujuSelatMalakadanrutepelayaranutamaantara Asia Selatandan Asia TimurLaut. Secaracepat, Singapuratelahberevolusimenjadipelabuhandagang yang penting.  

  6. 30 Januari 1819: Raffles membuatsuatuperjanjianawaldenganTemenggongAbdu'rRahman, perwakilan Sultan JohordiJohordanSingapura, untukmendirikansuatupusatperniagaan (trading factory) diSingapura. • 6 Februari 1819: Suatuperjanjian formal dibuatantara Sultan Hussein dariJohorbersamaTemenggongAbdu’rRahman,  masing-masingadalahpenguasa de juredanpenguasa de facto Singapurawaktuitu, untukmeresmikanperjanjianawal yang telahdibuatsebelumnya. Raffles kemudianmenetapkanSingapurasebagaibagiandariyurisdiksiBengkulu, yang kemudianberadadibawahpemerintahanGubernurJenderaldi Calcutta, India.

  7. 1819 - 1823: Agar pemerintahandiSingapuraberjalandenganbaik, Raffles menetapkansuatukitabundang-undang yang dikenaldengansebutan “Singapore Regulations” atau “Peraturan-peraturanSingapura” danmenetapkansuatusistemhukum yang mendasarnamunbersifatfungsionaldenganpenerapanhukum yang seragam yang berlakubagisemuapenduduk.

  8. Status Singapore Sebagai Jajahan Inggris • Maret 1824: Status SingapurasebagaidaerahkekuasaanInggrisditegaskandalamPerjanjian Anglo-Belanda (Anglo-Dutch Treaty) danPerjanjianPenyerahanKekuasaan (Treaty of Cession). • BelandamencabutsemuakeberatannyaterhadappendudukanInggrisatasSingapuradanmenyerahkanMalaka, sebagaigantipelepasanpenguasaanInggrisataspabrik-pabrikdiBengkuludanSumaterakepadaBelanda. Kemudian, dalamtahun yang sama, perjanjian yang keduadibuatdengan Sultan Hussein danTemenggongAbdu’rRahman, berdasarkanmanaKesultananJohormenyerahkanSingapurakepadaInggrissebagaigantipeningkatanpembayaranuangtunaidanpensiun.

  9. Integrasi SingapuraKeMalaysia (1963 – 1965) • 27 Mei 1961: PerdanaMenteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, mengusulkankerjasamapolitikdanekonomi yang lebiheratdiantaraPersekutuanTanahMelayu (Federation of Malaya), Singapura, Sarawak, Borneo Utaradan Brunei, melaluisuatupenggabungan. Partai PAP lebihmemilihpenggabungandenganPersekutuanTanahMelayu (Federation of Malaya) denganalasandemikelangsunganperekonomiandansebagaicarauntukmencapaikemerdekaanpolitikdariInggris. Para pendukungkaumkomunismemandangusulaninisebagaisuatuskenarioimperialis. 

  10. 1 September 1962: Dilakukansuatu referendum untukmenentukanketentuan-ketentuanpenggabungandanrencanapenggabungan PAP disetujui. Ketentuan-ketentuanutamapenggabunganmenetapkanbahwapemerintah federal di Kuala Lumpur bertanggungjawabuntukbidangpertahanan, urusanluarnegeridankeamanandalamnegeri. Namun, ditetapkan pula tentangotonomilokalatasbidangkeuangan, pendidikandanperburuhan. Singapurajugadiharuskanmemilikipemerintahannegarasendiri.

  11. 16 September 1963: Malaysia – yang terdiridariPersekutuanTanahMelayu (Federation of Malaya), Singapura, Sarawak dan Borneo Utara (sekarangSabah) – dibentuk. Indonesia dan Filipina menentangpenggabunganini. Presiden Indonesia, Sukarno, meluncurkankampanyekerasKonfrontasimelawan Malaysia. Denganpenggabungantersebut, sistempengadilanSingapuramenjadibagiandarisistempengadilan Malaysia. MahkamahAgungSingapuradigantidenganPengadilanTinggi Malaysia diSingapura. Instansipengadilan banding terakhiradalahPengadilan Federal (Federal Court) di Kuala Lumpur.

  12. Kemerdekaan Singapore dari Malaysia (1965) • 1965: Dalamwaktuduatahunsejakpenggabungan, kesatuanitugagalkarenaberbagaialasan, mulaidaripolitikrasial Malaysia sampaipertengkaranpribadi. Kesemuanyaini, ditambahdenganancamandanledakankekerasanrasialsertaancamankomunis yang sekalipuntelahberkurang, telahmemicupemisahanSingapuradari Malaysia padatanggal 9 Agustus. PerjanjiantentangKemerdekaanSingapura (The Independence of Singapore Agreement) tanggal 9 Agustus 1965 mendeklarasikanbahwa, : “… Singapuraakanselamanyamerupakannegarademokratis yang berdaulatdanmerdeka yang didirikanberdasarkanprinsip-prinsipkemerdekaan, keadilandanberusahamencapaikesejahteraansertakebahagiaanbagiwarganegaranyadalammasyarakat yang lebihadildansetara”.

  13. Desember 1965: Yusof bin IshakterpilihsebagaiPresidenSingapurapertamapadatanggal 22 Desember 1965. Padatanggal yang sama, ParlemenSingapuramenyelesaikanpenyusunan ‘tatatertibprosedurdanformalitaskonstitusionaldanhukum’ agar selarasdengan status Singapurasebagainegaramerdeka, termasukmembereskananomaliPengadilanTinggiSingapura yang merupakanbagiandarisistemyudikatif Malaysia.

  14. Komitekonstitusionalkeduakemudiandibentuk, dipimpinoleh Hakim Kepala Wee Chong Jin, untukmenelaahbagaimanahak-hakgolonganminoritas (tentangras, bahasadan agama) dapatsecarakonstitusionaldilindungi. Dalamlaporannyapadatahun 1966, Komite Wee (Wee Commission) merekomendasikanditetapkannyaketentuan-ketentuankonstitusionalmengenaikemerdekaan fundamental, badanyudikatif, badanlegislatif, pemilihanumum, hak-hakminoritas,  kedudukankhususorangMelayudanprosedur-prosedurperubahan (dalamhalini, untukmengubahketentuan-ketentuantersebutdiperlukanproses [persetujuan] duatahap: 2/3 mayoritassuaradiParlemendandiikutidengan 2/3 mayoritassuarapada referendum nasional).

  15. Saturekomendasi yang diterimaadalahdibentuknyaDewan Negara (State Council), yaitusuatubadanpenasehat yang mengusulkannasehat-nasehatkepadaParlemenmengenaisuatuperaturan yang sedangdiajukandandampaknyaterhadapgolonganminoritas. BadaninisekarangdikenaldengannamaDewanKepresidenanuntukBidangHak-hakMinoritas (Presidential Council for Minority Rights).

  16. PerkembanganSistemHukum • Padatahun 1970-an dan 1980-an terasaadanyakemudahansecaraimplisitkarenatelahmewarisitradisi, kebiasaandanhukumInggris. Doronganuntukmenciptakansistemhukumsendiritelahmeningkatkan momentum padaakhirtahun 1980-an dandipercepatdenganpengangkatan Hakim Kepala Yong Pung How padabulan September 1990 yang masihmenjabathinggasaatini. PeristiwainiberbarengandenganmasapenyusunankembalisecarakonstitusionaldanintensifuntukmengembangkansistempemerintahandanparlemensendirimilikSingapura. Ditinggalkannyasistemparlemen yang terinspirasigaya Westminster telahdibuktikanmelaluiinovasi-inovasi, yang diupayakanuntukmengatasikeadaanpolitik yang unikdiSingapura.

  17. 1979: Ketentuan-ketentuankonstitusionaldibuatuntukmembentukKomisarisYudisial (Judicial Commissioners) yang berfungsimemfasilitasipenyelesaianperkaradiMahkamahAgunguntuksuatuwaktu yang terbatas yang dapatdiperbaharui, yaituantara 6 bulansampai 3 tahun. KomisarisYudisialjugadapatditunjukuntukmemeriksadanmemutuskansuatukasustertentusaja. • KomisarisYudisialmelaksanakanwewenangdanfungsi yang samadengan Hakim PengadilanTinggi (High Court Justice) danmemilikiimunitasseperti yang dimiliki Hakim PengadilanTinggi, kecualidalamhaltidakadajaminantentangjangkawaktumasajabatan. Sebelumnya, padatahun 1971, KonstitusiSingapuratelahdiubahsedemikianrupa agar memungkinkandiangkatnyahakim-hakimtambahan, sehinggamemungkinkanpara Hakim PengadilanTinggi, yang seharusnyasudahpensiunpadausia 65 tahun, untuktetapdudukdikursihakimuntukmasajabatan yang lebihpanjangberdasarkansuatukontrak.

  18. 1993: Penghapusansemuaupaya banding keDewanPenasehat (Privy Council) (pada 1989, upaya-upaya banding ke Privy Council dilarangkeras). SuatuPengadilan Banding (Court of Appeal) yang permanen, dipimpinoleh Hakim Kepala (Chief Justice) dandua Hakim Banding (Justices of Appeal), ditetapkansebagaipengadilantertinggiSingapura. Padabulan November 1993, Undang-undangtentangPenerapanHukumInggris (The Application of English Law Act; Cap 7A, 1994 Rev Ed) diberlakukandanmenentukansejauhmanahukumInggrisdapatditerapkandiSingapura.

  19. 11 Juli 1994: SuatuPernyataanPraktektentangPresedenYudisial (The Practice Statement on Judicial Precedent) yang pentingmenyatakanbahwakeputusan-keputusanpengadilanSingapuraterdahulu, yaituDewanPenasehat (Privy Council), demikianjugakeputusan-keputusanPengadilan Banding (Court of Appeal) yang dikeluarkansebelumnyatidaklagimengikatPengadilan Banding permanen.

  20. PenerimaanHukumInggris • SebelumdiundangkannyaUndang-undangtentangPenerapanHukumInggris (The Application of English Law Act; Cap 7A, 1994 Rev Ed), PiagamKeadilanKedua (The Second Charter of Justice) menetapkandasarhukumbagipenerimaansecaraumumprinsip-prinsipdanaturan-aturanhukumInggris (common law and equity) danundang-undangInggris pra-1826 diSingapura, dengansyaratharusmemperhatikankecocokandanmodifikasisesuaikebutuhandalamnegeri. Namun, kesulitannyaadalahtidakseorang pun yang tahudenganpasti yang manakahdariundang-undangInggristersebut yang diterapkandisini (bahkanundang-undang yang diInggristelahdicabut).

  21. Undang-undangtentangPenerapanHukumInggris (The Application of the English Law Act) menetapkanbahwa common law Inggris (termasukprinsip-prinsipdanaturan-aturantentangkeadilan), sepanjangmasihmenjadibagiandarihukumSingapurasebelum 12 November 1993, akantetapmenjadibagiandarihukumSingapura. Section 3 dariUndang-undangtersebutmenetapkanbahwabagaimanapun common law akantetapberlakudiSingapurasepanjanghaltersebutdapatditerapkanpadakeadaan-keadaandiSingapuradanharusdimodifikasijikakeadaankhususdiSingapuramengharuskannya.  

  22. Section 4, dibacabersamaandengan the First Schedule, menentukanpengundanganperaturan-peraturanInggris (baikseluruhnyamaupunsebagian), denganmodifikasi yang diperlukan, yang diberlakukanatauterusdiberlakukandiSingapura. Section 7 menetapkanberbagaiperubahanpadaundang-undangdalamnegeri, denganmemasukkanperaturanhukumInggris yang relevan.

  23. Undang-undangTertinggi(Supreme Law) • Konstitusi (Constitution, 1999 Rev Ed) adalahundang-undangtertinggidiSingapura. Diamanatkanbahwasetiapperaturan yang bertentangandenganKonstitusiadalahbatal. • Ketentuan-ketentuandalamKonstitusihanyadapatdiubahberdasarkanpersetujuan 2/3 suaradarijumlah total AnggotaParlementerpilih. Sehubungandenganperubahan-perubahankonstitusionaltertentuuntukmengubahwewenang-wewenangmemutuskandariPresidenTerpilihdanketentuan-ketentuantentangkemerdekaan fundamental, bagaimanapun, disyaratkanjugapersetujuandarisedikitnya 2/3 darijumlah total suara yang diambilolehparapemilih (electorate) dalamsuatu referendum nasional.

  24. Organ-organ Negara Singapore • Konstitusimengandungketentuan-ketentuan yang secarategasmenentukanwewenangdantugas/fungsiberbagai organ negara, termasukbadanlegislatif/Legislature,badaneksekutif/Executive danbadanyudikatif/Judiciary.

  25. BADAN LEGISLATIF • TugasutamaParlemenSingapuraadalahmengundangkanundang-undang yang mengatur Negara. • AnggotaParlemen yang dipilihberasalparacalonangggota yang memenangipemilihanumum yang diselenggarakansetiap 4 sampai 5 tahun. Padasaatini, Parlemendidominasiolehpartai PAP yang sedangmemimpindan yang lain adalahsedikitperwakilandaribeberapapartaipolitikoposisi.

  26. Mereka (anggotadaripartaipolitikoposisi) berasaldaricampuranantaradaerah-daerahpemilihanberanggotatunggal (single-member constituencies) denganDaerahPemilihandenganPerwakilanKelompok (Group Representation Constituencies - GRCs). GRC yang didirikanpadatahun 1988, saatiniterdiridari 4 sampai 6 anggota, yang paling sedikitsatudiantaranyaharusmerupakanperwakilan yang dipilihdarigolonganminoritas. Tujuanutama GRC adalahuntukmenjalankanmultirasialismedalamduniapolitikSingapura.

  27. Di lain pihak, AnggotaParlemen yang tidakdipilihtidakmempunyaihaksuaradalampengambilansuara/voting untukperubahan-perubahankonstitusional, RUU keuangandanmositidakpercayapadaPemerintah. AnggotaParlemen yang tidakdipilihiniterdiridariduakategori yang berbeda, yaitu: AnggotaParlemenBukan Dari DaerahPemilihan (Non-Constituency Members of Parliament - NCMPs) danAnggotaParlemen Yang Dicalonkan (Nominated Members of Parliament - NMP).

  28. Untukmenyalurkansuarapolitik yang berbedadiParlemen, anggotaNCMPsdipilihdariparacalonanggota yang telahmengumpulkanpersentasesuaratertinggidiantaramereka “yang kalah” dalampemilihanumum.  Sebaliknya, anggotaNMPsadalahparatokohmasyarakat non-politikus yang dicalonkan agar memberikanvariasi yang lebihbesarpadapandangan-pandangan non-partisan diParlemen.

  29. BADAN EKSEKUTIF • PemimpinBadanEksekutifadalahPresidenTerpilih. Kualifikasiataupersyaratanuntukjabatankepresidenansangatlahketat. Disampingintegritas, karakterbaikdansyarat-syaratlainnya, calonpresidendiharuskantelahmendudukijabatantinggiselamatidakkurangdari 3 tahundiposisi yang ditentukansecarakonstitusional, dewanresminegara, perusahaanbesarataujabatansetingkatlainnyadalamorganisasiataudepartemen yang mempunyaiukuranbesardankompleksitas yang setara (baikdarisektorpublikmaupunswasta), yang telahmemberikanpengalamandankemampuan yang diperlukanuntukmenjalankantanggungjawabkepresidenan yang akandipikulnya. KomitePemilihanPresiden (Presidential Elections Committee) telahdibentukuntukmemastikan agar persyaratan-persyaratantersebutterpenuhi.

  30. PresidenTerpilihmengembantugasmenjagacadangandevisaluarnegerinegaradanmempertahankanhak veto ataspengangkatanparapegawainegeri yang memegangposisikunci.  JikaPresidenakanmelepaskantugas-tugaskonstitusionalini, makaPresidendiharuskanberkonsultasidenganDewanPenasehatPresiden (Council of Presidential Advisers), suatubadan yang dibentukberdasarkanKonstitusiSingapura.

  31. Kabinet • Kabinet, yang beradadibawahwewenangPerdanaMenteri (Prime Minister), bertanggungjawabsecarakolektifkepadaParlemen. PerdanaMenteriadalahseseorang yang dipiliholehPresidenTerpilih, yang ataspenilaianPresidenTerpilihdianggapakandapatmemperolehkepercayaandarimayoritasAnggotaParlemen. 

  32. TidakadapemisahanwewenangsecarategasantaraBadanEksekutifdenganBadanLegislatif. Dari segikomposisi, paraanggotaKabinetdipilihdariAnggotaParlemen (Members of Parliament). Para SekretarisParlemen (Parliamentary Secretaries) selanjutnyadipilihdariparaAnggotaParlemenuntukmembantukerjaparaMenteri. Selanjutnya, paraMenteridanbadan-badanpemerintah yang terkaitbertanggungjawabmembuatperaturan-peraturanditingkat yang lebihrendahsebagaipelaksanaandariperaturaninduk yang telahdiundangkanolehParlemen.

  33. BADAN YUDIKATIF • Hakim diSingapuraadalah arbiter baikdarisegihukummaupunfakta. Sistemjuri/jury system telahsecarakerasdibatasidiSingapuradanakhirnyadihapuskansepenuhnyapadatahun 1970. WewenangyudisialdiberikankepadaMahkamahAgung/Supreme Court (yang terdiridariPengadilan Banding Singapura/Singapore Court of Appeal danPengadilanTinggi/High Court)  dankepadaPengadilan-pengadilan Yang LebihRendah/Subordinate Courts.

  34. Pengadilan Banding (Court of Appeal) • PengadilantertinggidiSingapuraadalahPengadilan Banding permanen/permanent Court of Appeal, yang menanganikasus-kasus banding baikperdatamaupunpidana, yang berasaldariPengadilanTinggi/High Court  danPengadilan-pengadilan Yang LebihRendah/Subordinate Courts.

  35. PengadilanTinggi (High Court) • Para Hakim PengadilanTinggi/High Court Judges menikmatijaminanmasatugasuntukjangkawaktutertentu, sementaraparaKomisarisYudisial/Judicial Commissioners diangkatberdasarkankontrakjangkapendek. Namundemikian, keduanyamempunyaiwewenangyudisialdanimunitas yang sama. Wewenangyudisialmerekameliputiyurisdiksitingkatawal (original) maupuntingkat banding (appellate) baikuntukperkaraperdatamaupunpidana. Pengangkatanpara Hakim PengadilanTinggibaru-baruini, yang khususuntukmenanganiperkaraarbitrasediPengadilanTinggi, telahmenambah 2 jenispengadilankhusus yang telahada, yaitu: PengadilanMaritim/Admiralty Court danPengadilanHakMilikIntelektual/Intellectual Property Court.

  36. Tribunal Konstitusional (Constitutional Tribunal) • Suatu Tribunal Konstitusional/Constitutional Tribunal khususjugatelahdibentuk yang beradadibawahyurisiksiMahkamahAgung/Supreme Court, untukmenanganipertanyaan-pertanyaan yang berdampakpadaketentuan-ketentuankonstitusional yang diserahkanolehPresidenTerpilih.

  37. Pengadilan-pengadilan Yang LebihRendah (Subordinate Courts) • Pengadilan-pengadilan Yang LebihRendah/Subordinate Courts (yang terdiridariPengadilanNegeri/District Courts, PengadilanMagistrat/Magistrates’ Courts, PengadilanAnak-anak/Juvenile Courts, Coroners Courts serta Tribunal GugatanKecil/Small Claims Tribunals) jugatelahdibentukdalamhirarkiyudisialSingapurauntukmelaksanakankeadilandalammasyarakat. Denganadanyapeningkatankecanggihandalamduniatransaksibisnisdanhukum, baru-baruinitelahdibentukPengadilanNegeriUrusanNiagaPerdatadanPidana/Commercial Civil and Criminal District Courts dalam Subordinate Courts, untukmenanganikasus-kasus yang lebihkompleks.

  38. PengadilanNegeri (District Courts) danPengadilanMagistrat (Magistrates’ Courts) • PengadilanNegeri/District Courts danPengadilanMagistrat/Magistrates’ Courts mempunyaiwewenang yang samadalampenangananmasalah-masalahtertentusepertigugatan-gugatan yang  mengandungunsurkontraktualdanperbuatanmelawanhukumatasutang, tagihanataukerugiandantindakan-tindakanuntukpengembalianuang.  Namun, yurisdiksimerekadibatasiolehbesarnyanilaiperkara, yaituuntukkasus-kasusperdatasenilai $ 60.000 DolarSingapurauntukPengadilanMagistratdan $ 250.000 DolarSingapurauntukPengadilanNegeri.

  39. Pengadilan-pengadilanitujugamempunyaiperbedaandarisegiwewenangmenghukumsecarapidana. Batasanmasakurungan yang ditetapkanPengadilanMagistratadalah 2 tahun, sedangkanbatasanmasakurungan yang ditetapkanPengadilanNegeriadalah 7 tahun.

  40. Tribunal untukGugatanKecil (Small Claims Tribunals) • Dilain pihak, Tribunal untukGugatanKecil/Small Claims Tribunals, dapatmenanganikasussecaralebihcepat, hematdandenganproses yang tidakterlalu formal untukmemutuskankasus-kasusgugatankecildenganbatasansebesar $20.000 DolarSingapura (asalkanparapihak yang bersengketasama-samamenyetujuisecaratertulis).

  41. PengadilanKeluarga (Family Courts) • Disampingpengadilan-pengadilan yang disebutkandiatas, PengadilanKeluarga/Family Courts menanganimasalah-masalahperceraian, pemeliharaan, perwaliandanadopsi.

  42. PengadilandanTeknologiInformasi • BadanYudikatifjugatelahmengambillangkah-langkahpentingdalammemanfaatkanteknologiinformasidipengadilan, yang telahmeningkatkantingkatefisiensi, setidaknyauntuksebagianhal. PengadilanBerteknologi, misalnya, telahdidirikanuntukmemungkinkanadanya information sharing diantaraparapengacaradanhakimdanpengajuanbukti-buktiolehparasaksimelaluikonferensi video.

More Related