1 / 38

PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN RENCANA

PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN RENCANA. MATERI KULIAH. Oleh: Tonny Judiantono 131754508. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UNISBA 2008. INSTRUMEN PEMBANGUNAN KOTA. Development Plan Strategig Plan

fritz-ramsey
Télécharger la présentation

PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN RENCANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN RENCANA MATERI KULIAH Oleh: Tonny Judiantono 131754508 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UNISBA 2008

  2. INSTRUMEN PEMBANGUNAN KOTA Development Plan • Strategig Plan Merupakan rencana yang sifatnya umum, strategik dan konsepsional, lebih banyak berisi uraian yang sifatnya desktiptif dan retorik, memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijaksanaan Pembangunan Kota • Functional Plan Merupakan rencana intermiediate yang bersifat sudah lebih teknis, tidak terlalu banyak lagi uraian yang bersifat deskriptif tetapi sudah memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peruntukan makro kota • Detail Plan Merupakan rencana yang bersifat sangat rinci, sudah menggambarkan tentang dimensi-dimensi teknis perpetakan, Right of Way, Sempadan bangunan dlsb nya. Development Regulation/Control • Istilah yang digunakan • Development control (Inggris) • Zoning Regulation (Perancis) • Zoning Code (San Diego) • Zoning Resolution (New York) • Zoning Ordinance (beberapa kota di USA) • Land Development Code (Palm Beach)

  3. CONTOH JENJANG RENCANA KOTA DI BERBAGAI NEGARA

  4. HIRARKI/ JENJANG RENCANA DI INDONESIA

  5. KEDUDUDKAN ZONING REGULATION DALAM KONTEKS PENATAAN RUANG ASPEK PERENCANAAN ASPEK PEMANFAATAN RUANG ASPEK PENGENDALIAN LAND MANAGEMENT (KAWASAN) PERATURAN PENGELOLAAN LAHAN • NETWORK • ACTIVITY • DENSITY • INTENSITY • PERATURAN • PERIJINAN • PENGAWASAN • PENERTIBAN • KELEMBAGAAN LAND DEVELOPMENT (PESRSIL, BLOK & SEKTOR) ZONING REGULATION

  6. TUJUAN ZONING REGULATION • Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan, keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindak atas suatu satuan ruang • Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat • Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang memadai, dan menningkatkan kualitas lingkungan hidup • Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan • Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong partisipasi masyarakat

  7. FUNGSI ZONING REGULATION Sebagai intrumen pengendalian pembangunan Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional Sebagai panduan teknis pengembangan lahan SUBSTANSI ZONING REGULATION Prosedur Pembangunan Ketentuan-ketentuan Teknis Dampak Pembangunan

  8. KERANGKA PERATURAN • Ketentuan Umum • Asas, Tujuan dan Fungsi • Lembaga Penataan Ruang • Jenis Rencana dan Materi Rencana • Peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang • Prosedur penyusunan Rencana Tata Ruang • Prosedur Peninjauan rencana • Prosedur Perijinan • Prosedur Pembangunan Kawasan • Zonasi • Peraturan penggunaan • Ketentuan Teknis • Ketentuan Khusus • Dampak Pembangunan

  9. LEMBAGA PENATAAN RUANG • Lembaga Penataan Ruang dibagi atas dua kelompok, yaitu : • Pengambil keputusan • Pembuat Rekomendasi • 2. Pengambil Keputusan, terdiri atas: • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) • Komisi Perencanaan • Badan Pertimbangan Urusan Tanah (BPUT) • Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) • Dinas Tata Kota (DTK) • 3. Pembuat Rekomendasi, terdiri atas: • Dewan Kota/ Kabupaten • Dewan Kelurahan • Tim Pertimbangan Arsitektur Kota (TPAK) • Tim Pertimbangan Penggunaan Lahan (TPPL) • Badan Kesejarahan

  10. SUBSTANSI RENCANA MENURUT JENJANG RENCANA TATA RUANG

  11. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG • Hak masyarakat dalam perencanaan tata ruang • Kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang • Tahapan PSM dalam perencanaan tata ruang • Lingkup substantif PSM dalam perencanaan tata ruang • Kelompok serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang • Cara serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang • Waktu serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang • Bentuk kelembagaan masyarakat dalam perencanaan tata ruang

  12. HAK MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG • Mengetahui seluruh maksud/keinginan/ rencana pemerintah, atau mengajukan inisiatif • Mengetahui seluruh proses persiapan dan ikut menilai kesiapan (proses administrasi) penyelenggaraannya • Memberikan pendapat, saran, masukan, dan penentuan tujuan-tujuan dan arah • Memberikan pendapat, saran, masukan, data/ informasi dan penentuan potensi dan masalah tata ruang • Memberikan kontribusi dalam perumusan rencana • Melibatkan diri di dalam, dan/atau mengawasi proses penetapan rencana tata ruang • Mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang

  13. KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG • Memberikan informasi, data dan keterangan dalam setiap tahapan • Berlaku tertib dan santun • Menghormati dan menghargai pendapat, saran dan masukan data/ informasi pihak-pihak lain • Mendudukkan kepentingan kolektif/ publik lebih tinggi daripada kepentingan pribadi atau kelompok

  14. TAHAPAN PSMDALAM PERENCANAAN TATA RUANG • Tahapan Pembelajaran • Tahapan Pemberdayaan • Tahapan Perencanaan berbasis masyarakat • Tahapan Perencanaan oleh masyarakat

  15. LINGKUP SUBSTANTIF PSM

  16. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA RTRW Provinsi RTRW Kota/ Kabupaten RRTRW Kecamatan RTRK

  17. RTRW PROVINSI & RTRW KAB/KOTA • Pengumuman kepada masyarakat • Penyelenggaraan Lokakarya I (stakeholder yang relevan) • Penyusunan angket dari hasil Lokakarya I dan penyebarluasannya untuk menjaring pilihan masyarakat • Pengolahan hasil angket • Penyelenggaraan Lokakarya II (konsultasi teknis) • Penyempurnaan rancangan rencana • Pelaksanaan ekspose publik di tempat-tempat umum yang strategis • Pelakasanaan dengar pendapat publik (Public Hearing) di depan sidang DPRD dan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Akhir • Penetapan dan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kab/Kota.

  18. RRTRW KECAMATAN & RTRK Pengumuman kepada masyarakat Penentuan metoda pengumpulan data Penentuan metoda peran serta Pengumpulan informasi Perumusan isu-isu utama, penetapan tujuan, penyusunan alternatif dan pemilihannya, serta pengembangan rencana Pelaksanaan ekspose publik di tempat-tempat umum yang strategis di wilayah Kecamatan Pelakasanaan dengar pendapat publik (Public Hearing) di depan Guvernur dan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rancangan Rencana Akhir Penetapan dan pengesahan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan

  19. PROSEDUR PENINJAUAN RENCANA Prakarsa perubahan, dapat diajukan oleh: • Masyarakat baik kelompok maupun perorangan • Pemerintah provinsi/ kab/kota • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pertimbangan Penyesuaian Rencana Usul perubahan rencana dapat diajukan jika salah satu kriteria berikut dipenuhi: • Terdapat kesalahan peta dan informasi • Rencana yang disusun berpotensi menimbulkan bencana publik • Rencana menyebabkan penderitaan terhadap seseorang • Menawarkan manfaat yang besar bagi leingkungan di sekitar atau masyarakat kota Kategori Penyesuaian Rencana • Minor Modification atau perubahan kecil • Major Modification atau perubahan besar

  20. PROSEDUR PENYESUAIAN RENCANA Prosedur Perubahan Rencana Kategori Perubahan Kecil • Pemohon mengajukan usul kepada Dinas Tata Kota • DTK melakukan kajian terhadap usulan pemohon : • Apabila perubahan terjadi pada kategori penggunaan yang sama maka dapat diproses langsung oleh DTK • Apabila perubahan terjadi pada kategori penggunaan yang berbeda maka DTK menyampaikan kepada komisi perencanaan untuk dilakukan dengar pendapat publik • Apabila perubahan disetujui komisi pencanaan menyampaikan laporannya kepada Gubernur/Bupati/ Walikota • Berdasarkan hasil keputusan tersebut DTK melakuka perubahan rencana Prosedur Perubahan Rencana Kategori Perubahan Besar • DTK menyampaikan konsep perubahan kepada komisi perencanaan untuk dilakukan dengar pendapat publik • Apabila perubahan disepakati komisi perencanaan membuat rekomendasi kepada DPRD untuk dimintakan persetujuannya

  21. PROSEDUR PERIJINAN SP3L (Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan lahan) SIPPT (Surat Ijin Penggunaan & Pemanfaatan Tanah) IJIN PEMBANGUNAN IJIN PEMBANGUNAN KATEGORI I IJIN PEMBANGUNAN KATEGORI II

  22. PROSEDUR PERMOHONAN SP3L • Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur selaku Ketua Badan Pertimbangan Urusan Tanah dengan melengkapi semua persyaratan • Gubernur meminta DTK selaku sekretariat BPUT mempersiapkan bahan-bahan terkait untuk dibahas dalam sidang rapat pimpinan BPUT • Sidang rapat pimpinan BPUT membahas permohonan dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan sesuai saran-saran anggota • Apabila sidang menerima permohonan maka Gubernur menerbitkan SP3L • Setelah menerima SP3L pemohon harus melaporkannya kepada walikota setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat • Apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar masyarakat pemilik tanah menolak, maka walikota membuat laporan dan saran kepada Gubernur • Atas saran walikota, Gubernur dapat meninjau kempali SP3L dimaksud

  23. PROSEDUR PERMOHONAN SIPPT • Pemohon mengajukan permohonan kepada Gubernur selaku Ketua Badan Pertimbangan Urusan Tanah dengan melengkapi semua persyaratan • Gubernur meminta DTK selaku sekretariat BPUT mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dalam sidang rapat pimpinan BPUT • Sidang memberikan koreksi dan saran atas usulan dimaksud • Memperhatikan semua saran dan koreksi, Gubernur menerbitkan SIPPT • Setelah menerima SIPPT, pemohon melaporkannya kepada walikota setempat untuk kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat • Apabila ada gugatan dari masyarakat terhadap rencana, Walikota membuat laporan dan saran kepada Gubernur • Gubernur meminta komisi perencanaan untuk melakukan dengar pendapat publik • Komisi perencanaan melakukan dengar pendapat publik dan membuat keputusan dan disampaikan kepada Gubernur • Apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, Gubernur meminta DTK untuk melaksanakan penyesuaian rencana

  24. PROSEDUR IJIN PEMBANGUNAN (KATEGORI I) • Pemohon mengajukan permohonan kepada DTK dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan • DTK menerbitkan ijin dimaksud dan mengumumkannya kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi yang dimohon • Apabila dalam jangka waktu 2 minggu tidak ada keberatan atau sanggahan dari pemohon maupun warga sekitarnya maka ijin pembangunan dimaksud dinyatakan sah secara hukum • Apabila ada keberatan atau sanggahan, maka dilakukan dengar pendapat publik melalui komisi perencanaan • Apabila mayoritas warga menerima maka ijin pembangunan dinyatakan sah dan apabila mayoritas warga menolak, ijin pembangunan harus ditinjau kembali

  25. PROSEDUR IJIN PEMBANGUNAN (KATEGORI II) • Pemohon mengajukan permohonan kepada DTK dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan • DTK menyiapkan konsep perijinan dan meminta kepada komisi perencanaan untuk melakukan uji publik yaitu dengan melaksanakan dengar pendapat publik warga di sekitarnya dan beberapa tenaga ahli terkait • Apabila mayoritas warga menerima, maka DTK memproses ijin pembangunan yang definitif • Apabila mayoritas warga menolak, maka tidak dikeluarkan perijinan

  26. PROSEDUR PEMBANGUNAN KAWASAN Untuk membangun sebuah kawasan harus dipenuhi syarat-syarat sbb: • Memiliki Badan Hukum • Memperoleh persetujuan Gubernur/ Bupati/ Walikota • Menyusun Master Plan • Menyusun Amdal • Memiliki SDM yang profesional • Memiliki dukungan finansial

  27. ZONASI Zona dasar Zona Utama, yaitu zona dasar yang masih memiliki sifat yang asli Zona Spesifik, yaitu pemberian karakter-karakter tertentu pada zona utama sehingga memiliki sifat-sifat pembatasasn ataupun keleluasaan tertentu pada zona dasar Paket Penggunaan, yaitu jenis-jenis penggunaan yang memungkinkan diijinkan pada setiap zona spesifik Paket Peraturan Pembangunan, yaitu persyaratan-persyaratan pembangunan pada zona dasar untuk dapat menampung penggunaan yang diijinkan, seperti luas perpetakan minimum, lebar dan kedalaman perpetakan minimum, KDB, KLB, Ketinggian bangunan, dsb.

  28. PAKET PERATURAN PEMBANGUNAN • Paket peraturan pembangunan lebih menjelaskan dimensi zona dasar dengan mempertimbangkan penggunaan yang diperbolehkan dalam paket penggunaan • Paket peraturan dengan paket penggunaan tidak boleh saling bertentangan • Salah satu unsur dalam paket peraturan yang mengindikasikan besaran ruang dari zona-zona dasar dengan mengambil salah satu atau beberapa dari ketentuan-ketentuan pembangunan yang paling mewakili • Ketentuan-ketentuan yang lebih rinci tentang luas perpetakan, jarak-jarak bebas, KDB, KLB, Tinggi bangunan, dan ketentuan-ketentuan tentang bangunan lainnya diatur dalam tabel peraturan pembangunan.

  29. KETENTUAN TEKNIS • Tata ruang dan pertimbangan lingkungan • Daerah perencanaan • Intensitas bangunan • Sifat lingkungan • KDB dan KLB • Ketinggian Bangunan • Garis sempadan bangunan (GSB), Garis sempadan jalan (GSJ) • Jarak bebas • Jarak bebas pada bangunan renggang • Jarak bebas pada bangunan rapat 4. Sarana penunjang 5. Insentif pembangunan 6. Ketentuan tentang bangunan industri 7. Ketentuan tentang bangunan-bangunan lainnya.

  30. KETENTUAN KHUSUS • Peraturan umum untuk penggunaan terpisah • Panduan rancang kota • Standar sarana kota • Perparkiran • Prasarana kota • Penataan kegiatan • Tata Informasi/ media luar ruang • Bangunan bersejarah • Pedoman pembangunan wilayah kepulauan • Penataan kawasan di sekitar Bandara • Kawasan Pantura • Reklame

  31. DAMPAK PEMBANGUNAN • Pencemaran lingkungan • Dampak pembangunan • Analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan baru

  32. DEVELOPMENT CONTROL

  33. 1. GENERAL PRINCIPLES • Introduction • The need for approval to commence development • Form of application • Procedure for dealing with development applications • Considerations in the determination of development applications • Applications for the renewal of development approval • The use of conditions • Temporary approvals • Appeals

  34. 2. ACCESS TO REGIONAL ROADS • General • The Access problem • Classification of roads • Development on controlled access highways • Development on important regional roads • The design of driveways • Conclusions

  35. 3. RETAIL SHOPPING POLICY • Introduction • Retail shopping background • Retail shopping policy objectives • Regional retail shopping structure plan • Guidelines for the planning of shopping centres • Car parking for shopping centres

  36. 4. THE URBAN DEFERRED ZONE • The purpose of the urban deffered zone • Metropolitan region scheme • Procedure for the transfer of land from urban deferred zone to the urban zone • Imposition of conditions on clause • Subdivision • Local authority town planning schemes

  37. 5. MANAGEMENT OF PARKS AND RECREATION RESERVES • The authority considers that publicly owned open space must be palnned as part of a total metropolitan open space system encompassing public and private land in order to maximise the recreation and conservation potential of the resources • The authority will undertake the co-ordination of planning of metropolitan open space resources in order to: • Establish long term goals and policy objectives • Develop a structure paln for region based o an inventory of resource capability and user needs • Prepare concept plans for Parks and Recreation reserves based on above • Prepare development plans for such reserves and implement a development programme for the metropolitan open space system • 3. Special circumstances dictate • 4. Management budget • 5. The desirability of sustaining an adequate level of maintenance and surveillance compatible with the availability of finance and human resources

  38. 6. URBAN RUN-OFF STORMWATER DISCHARGE • The authority opposes the discharge of piped or artificially channelled stormwater drainage to lakes, or other wetlands and the establishment of sumps • Prepared to accept the pipe discharge of stormwater drainage to lakes or other wetlands in such reserved lands on the following basis: • That it is satisfied that no alternative disposal method is reasonably available to the proponent • That provision has been made for the pre-treatment of water for the removal of solids before it enters reserved lands • 3. The design of management structures, the level of pre-treatment and the method of implementation is to be based on the advice of the Department of Conservation and Environment and to be to the satisfaction of the Authority

More Related