1 / 28

ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik

ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik. Hariadi Kartodihardjo Solo, 13 November 2013. Isi Presentasi. Pendahuluan Pemetaan Isu Kehutanan Perkembangan Inisiatif sd Akhir 2013 Isu Paradigmatik dan Rute Pembaruan Paradigma Pembangunan Kehutanan

fritzi
Télécharger la présentation

ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ISU-ISU KEHUTANAN TERKINI: Pendekatan Institusi dan Politik Hariadi Kartodihardjo Solo, 13 November 2013

  2. Isi Presentasi • Pendahuluan • Pemetaan Isu Kehutanan • Perkembangan Inisiatif sd Akhir 2013 • Isu Paradigmatik dan Rute Pembaruan • Paradigma Pembangunan Kehutanan • Strategi Pelaksanaan Perubahan

  3. Pendahuluan 1 • Arah pembangunan kehutanan ditentukan oleh kebijakan, pasar, institusi dan kapasitas pelaku; • Masalah: kawasan—konflik—penegakkan hukum—keruwetan birokrasi, bersumber dari paradigma dan kontestasi kekuasaan—proses pembuatan dan implementasi kebijakan; • Banyak ide/gagasan dan tindakan—jejaring kekuasaan. Ide/gagasan baru berada ditengah-tengah proses tarik-menarik kepentingan.

  4. Pemetaan Isu Kehutanan 2 Kondisi Pengelolaan Kawasan Hutan Nasional, 2011

  5. Gap Antar Pulau di Indonesia

  6. IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN LINDUNG Sumber: Ditjen Minerba, 2013

  7. Jawabankondisisaatini – no 2 PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA Total IUP : 10.909 STATUS 26 SEPTEMBER 2013 P. KALIMANTAN KK : 9 PKP2B : 61 IUP logam : 741 IUP non logam&batuan : 406 IUP batubara : 2.686 P. SULAWESI KK : 10 IUP logam : 1.071 IUP non logam &batuan : 395 IUP batubara : 107 P. SUMATERA KK : 11 PKP2B : 15 IUP logam : 1,499 IUP non logam&batuan : 543 IUP batubara : 989 KEP.MALUKU KK : 2 IUP logam : 402 IUP non logam &batuan : 22 IUP batubara : 12 P.JAWA KK : 1 IUP logam : 302 IUP non logam&batuan : 1,025 IUP batubara : 6 P. PAPUA KK : 7 IUP logam : 113 IUP non logam &batuan : 7 IUP batubara : 118 PKP2B = 79 KK = 39 IUP mineral logam = 4.454 IUP non logam & batuan = 2.520 IUP Batubara =3.903 P. BALI DAN NUSA TENGGARA KK : 2 IUP logam : 339 IUP non logam&batuan : 125 IUP batubara : 1

  8. Indeks KLH, 2013 IKLH=Lahan dan Vegetasi, Air, Keanekaragaman Hayati

  9. Sumberdaya Air, MenPU, 2013

  10. Air Maya ProdukHasilPertanian2010 MenurutPulauUtama Indonesia Sumber: KemenPU, 2013

  11. LuasSawahEksistingdanKebutuhanSwasembadaBeras 2029 Sumber: KemenPU, 2013

  12. SDA & LH Pendukung Utama Sumber Penghidupan Penduduk Miskin

  13. Bencana, 1815-2012 (BNPB, 2013)

  14. Kondisi Ketimpangan Pemanfaatan Hutan, 2011 Sumber: PermenHut No. 49/2011

  15. Indeks Tata Kelola • Indeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5); • Nilai rata-rata Pusat—Propinsi—Kab: 2,78—2,39—1,80; • Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, Sulteng—Musi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu. Sumber: UNDP, 2013

  16. Peran Isu Tata kelola konflik open akses • Pusat: • Peningkatan kapasitas dapat menaikkan indeks isu Hukum& Kebijakan terkait hak dan kelola tetapi belum diikuti peningkatan kinerjanya; • Isu utama: open akseskawasanhutan dan konflik. • Propinsi: • Isuutama: rendahnya indeks penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi; Pusat I S U P G A biaya transaksi penegakan hukum Sumber: UNDP, 2013 Propinsi I S U P G A

  17. Implikasi Lemahnya Tata KelolaKehutananbagi Politik Kehutanan Elites consolidated power Enforcement capacity is weakened Compromise Sumber: Transparancy International, 2012

  18. Pemetaan Isu Hutan HUTAN TATA KELOLA: Soal birokrasi & korupsi INDUSTRI EKSTRAKTIF KETIMPANGAN ALOKASI MANFAAT AIR KEMISKINAN KONFLIK SOSIAL PANGAN

  19. Perkembangan Inisiatif, akhir 2013 3 • RPJM-Perpres 5/10; MP3EI-Perpres 32/11; RKTN-Permen 39/11, tidak sinkron; • RANGRK-Perpres 61/11; Stranas REDD+; SRAP, belum berjalan; • UU 26/07 dan UU 32/09 belum berjalan efektif; • Putusan MK 45/11, 35/12 delegitimasi kawasan hutan.

  20. Agenda NKB-12 Kementerian/ Lembaga—KPK-UKP4

  21. Variable—Corruption Impact Assesment

  22. Temuan Sementara Penyebab Langsung: • Peraturan, izin dan pengesahan. • Rekomendasi Gubernur/Bupati • Multi-interpretasi • Lama waktu tidak dipenuhi dan tidak pasti • Tidak dapat dilaksanakan tetapi harus dilaporkan • Penetapan jumlah produksi • Hubungan sosial terkait pengamanan usaha dan dana lainnya Penyebab Tidak Langsung: • Kualitas birokrasi. • Sistem sangsi/hukuman. • Kontrol institusi : efektivitas supervisi, kebebasan press/media; efektifitas audit. • Hilangnya transparansi. • Kurangnya contoh dari pimpinan.

  23. Isu Paradigmatik & Rute Perubahan 4 • Teknologi, keadilan dan korupsi: Pilihan teknologi dan manajemen tidak peka terhadap persoalan ketidak-adilan, transparansi, dan biaya transaksi tinggi; • Simbolisasi luas kawasan hutan: keyakinan pada aspek legalitas saja tidak mampu menghentikan perusakan hutan secara de facto. Gap statistik dan fakta; • Monopoli interpretasi: Tidak dipenuhinya asumsi (RHL, Tata-batas) tetap menjadi kebenaran.

  24. Perubahan di pusat kekuasaan: ilmu mengelola hutan dilaksanakan tanpa ilmu mengelola manusia. Keberhasilan dianggap hanya dari penegakan hukum. Perubahan harus dari “dalam” melalui inklusi ide/gagasan; • Jaringan pembaruan: Perubahan paradigmatik berangkat dari cara pikir—perlu network “luar-dalam” untuk menggeser cara pikir;

  25. Isu Integrasi dan Inklusifitas 5 • Substansi: pengelolaan hutan serbaguna—pengelolaan ekosistem selaras dengan pelestarian bentang alam: pengembangan paradigma, komunikasi sosial, proses inklusif (knowledge- based society), agenda dan keberlanjutannya; • Lompatan: menjembatani 2 sudut pandang—natural science-asosial dan social science-believe sharing; • Ranah perubahan: kebijakan, peraturan, struktur organisasi, manajemen, perencanaan, pendidikan, proses politik, penelitian inter-disiplin, berfikir ulang gagasan dan aksi saat ini.

  26. EKOREGION: Integrasi Pengelolaan Biofisik & Sosial Untuk Pengendalian Beban dan Tekanan BIODIVERSITY DARATAN HUTAN LINDUNG BIODIVERSITY DARATAN HUTAN KONSERVASI KONSERVASI SUMBER AIR HUTAN PRODUKSI PENCEMARAN AIR BIODIVERSITY DARATAN KERUSAKAN LAHAN BIODIVERSITY PERAIRAN EKOSISTEM PANTAI DAN PESISIR EKOSISTEM PULAU KECIL EKOSISTEM LAUT

  27. Penetapan target pencapaian pembangunan lebih terbuka—dan ditetapkan dengan basis ekosistem-spasial; • Akuntabilitas dan transparansi penetapan dan penggunaan anggaran; • Pengembangan sistem karier SDM sesuai standar profesionalitas, serta penetapan pejabat yang terbuka bagi publik; • Proses pengurusan dan pelaksanaan—termasuk mekanisme pembayaran iuran, pajak, dll—serta penilaian izin yang terbuka bagi publik. • Akses yang lebih terbuka atas data/informasi/peta yang dikelola oleh K/L terkait hutan.

  28. T e r i m a k a s i h

More Related