1 / 12

Kelompok 2

Kelompok 2. Elvrado Wega S 125040201111016 Rini Agustin 12504020 1111045 Rahma Novianita 12504020 7111034. Hukum Islam.

genero
Télécharger la présentation

Kelompok 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kelompok 2 ElvradoWega S 125040201111016 RiniAgustin 125040201111045 RahmaNovianita125040207111034

  2. Hukum Islam beberapaistilahpenting yang bisadigunakanuntukmemahamipengertianhukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah syariah, fikih, danhukum Islam sendiri. Syariah berasal dari kata al-syari’ah yang berarti “jalan ke sumber air” atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan Adapun kata “fikih” berasal dari kata al-fiqh yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

  3. PrinsipHukum Islam

  4. FungsiHukum Islam

  5. Demokrasi Dalam Islam Secaraetimologi (lughawi), kata DemokrasiyaituDemocratieberasaldaribahasaYunani, yang terdiridari kata: demos yang berartirakyatdancratos yang berartikekuasaan. Secaraterminologi (ishtilaahi), DemokrasisecaralugasialahSistemPemerintahan yang secarakonseptualmemilikiprinsipdarirakyat, olehrakyatdanuntukrakyat. Dikenalistilahvoxpopulivoxdei (suararakyatsuaraTuhan).

  6. DEMOKRASI YANG SEJALAN DENGAN ISLAM Di dalam Islam bermusyawarahuntukmencapaimufakat adalah halyang disyariatkan. (QS. Asy-syura: 36) Dengan ayatitu, kitamemahamibahwa Islam telahmemposisikanmusyawarahpadatempat yang agung. Secaraumumdemokrasiitukompatibel dengan nilai-nilai universal Islam sepertipersamaan, kebebasan, permusyawaratandankeadilan. Akan tetapi dalam dataranimplementatifhalinitidakterlepasdariproblematika. Sebagaicontoh adalah ketikanilai-nilaidemokrasiberseberangan dengan hasilijtihadparaulama. Contohkecil adalah kasustentang orang yang pindah agama dari Islam

  7. DEMOKRASI YANG SEJALAN DENGAN ISLAM Dalam demokrasiadaprinsipkesamaanantarawarga Negara. Namun dalam Islam adabeberapahal yang sangattegasdisebut dalam Al-Qur'an bahwaadaperbedaanantaralaki-lakidanperempuan, misalnyatentangpoligame. (QS. An-Nisa' 33) tentanghukumwaris (QS. An-nisa' 11) tentangkesaksian (QS. Al-Baqarah 282). DemikianjugadalamIslamdibedakanantarahakdankewajibankafirdzimmi dengan yang muslim. Hal ini dalam demokrasitidakbolehterjadi, sebabtidaklagimenjunjungnilaipersamaan.

  8. Hak dan Kewajiban Asasi dalam Islam Hakasasimanusia dalam Islam tertuangsecarajelasuntukkepentinganmanusia, lewatsyari’ah Islam yang diturunkanmelaluiwahyu. Menurutsyari’ah, manusia adalah makhlukbebas yang mempunyaitugasdantanggungjawab, dankarenanyaiajugamempunyaihakdankebebasan. Sistem HAM Islam mengandungprinsip-prinsipdasartentangpersamaan, kebebasandanpenghormatanterhadapsesamamanusia. HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok, yaituhifdzu al-din (penghormatanataskebebasanberagama), hifdzu al-mal (penghormatanatashartabenda), hifdzu al-nafswa al-‘ird (penghormatanatasjiwa, hakhidupdankehormatanindividu) hifdzu al-‘aql (penghormatanataskebebasanberpikir) danhifdzu al-nasl (keharusanuntukmenjagaketurunan).

  9. KontribusiUmat Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia UUD 1945 Dilihatdarisketsahistoris, hukumislammasukkeindonesiabersamamasuknyaislamke Indonesia padaabadke 1 hijriyah atau 7/8 masehi. Dalam pembentukanhukumislam di indonesia, kesadarnberhukumislamuntukpertama kali padazamankemeerdekaan adalah di dalam Piagam Jakarta 22 juni 1945 , yang di dalam dasarketuhanandiikuti dengan pernyataan “dengan kewajibanmenjalankansyariatislambagipemeluk-pemeluknya”.

  10. PerundanganLainnya Undang-undangNomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan. PeraturanPemerintahNomor 28 tahun 1977 tentangperwakafandan tanah milik. Undang-undang No 7 tahun 1992 danperaturanpemerintah No 70 dan 72 tentang Bag bagihasil. Undang-undang No 38 tahun 1999 tentangpenyelenggaranibadah haji.

  11. TERIMA KASIH

More Related