1 / 17

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN. Kelompok 6.

geri
Télécharger la présentation

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN Kelompok 6

  2. Penatausahaankeuangandaerahmerupakanbagian yang takterpisahkandariprosesPengelolaanKeuangan Daerah, baikmenurutPeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 maupunberdasarkanPermendagriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah. Uraiantentangpenatausahaankeuangandaerahmencakuphal-halsebagaiberikut: (a) asasumumpenatausahaankeuangandaerah. (b) pelaksanaanpenatausahaankeuangandaerah. (c) penatausahaanpenerimaandan (d) penatausahaanpengeluaran.

  3. (a) AsasUmumPenatausahaanKeuangan Daerah • Asas-asasumumPenatausahaanKeuangan Daerah menurutkeduaperaturanperundang-undangantersebutdiatasmenyebutkanbahwa: 1. Penggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran, bendaharapenerimaan/ pengeluarandanorangataubadan yang menerimaataumenguasaiuang/ barang/kekayaandaerah, wajibmenyelenggarakanpenatausahaansesuaidenganperaturanperundang-undangan. 2. Pejabat yang menandatanganidan/ataumengesahkandokumen yang berkaitandengansuratbukti yang menjadidasarpengeluaranatasbeban APBD bertanggungjawabataskebenaran material danakibat yang timbuldaripenggunaansuratbuktitersebut.

  4. Lanjutan… 3. Semuapenerimaandanpengeluarandanapemerintahandaerahharusdianggarkandalam APBD dandilakukanmelaluirekeningkasdaerah yang dikelolaolehBendaharaUmum Daerah. 4. Untuksetiappengeluarandanaatasbeban APBD, harusditerbitkanSuratKeputusanOtorisasi (SKO) olehKepala Daerah atausuratkeputusan lain yang berlakusebagaisuratkeputusanotorisasi. 5. Kepala Daerah, wakilkepaladaerah, pimpinan DPRD, danpejabatlainnyadilarangmelakukanpengeluarandanaatasbebananggarandaerahuntuktujuan lain dari yang telahditetapkan.

  5. (b)PelaksanaanPenatausahaanKeuangan Daerah • Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelum dimulainnya suatu tahun anggaran Kepala Daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut ini: 1. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD). 2. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 3. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 4. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 5. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

  6. Lanjutan… 6. Pejabatfungsionaluntuktugasbendaharapenerimaan/pengeluaran. 7. Bendaharapengeluaran yang mengelolabelanjabunga, belanjasubsidi, belanjahibah, belanjabantuansosial, belanjabagihasil, belanjabantuankeuangan, belanjatakterduga, danpengeluaranpembiayaanpadaSKPD. 8. Bendaharapenerimaanpembantudanbendaharapengeluaranpembantudan 9. Pejabat-pejabatlainnya yang perluditetapkandalamrangkapelaksanaan APBD.

  7. Lanjutan… Pejabatpelaksana APBD lainnyamencakup: 1. PejabatPenatausahaanKeuangan SKPD (PPK-SKPD} yang diberiwewenangmelaksanakanfungsitatausahakeuanganpadaSKPD. 2. PejabatPelaksanaTeknisKegiatan (PPTK) SKPD yang diberiwewenangmelaksanakansatuataubeberapakegiatandarisuatu program yang sesuaidenganbidangtugasnya. 3. Pejabat yang diberiwewenangmenandatanganisuratbuktipemungutanpendapatandaerah. 4. Pejabat yang diberiwewenanguntukmenandatanganibuktipenerimaankasdanbuktipenerimaanlainnya yang sah, dan 5. Pembantubendaharapenerimaandan/ataupembantubendaharapengeluaran.

  8. (c)PenatausahaanPenerimaan • MenurutketentuandariPermendagriNomor 13 Tahun 2006 yang dimaksuddenganpenerimaandaerahadalahuang yang masukkekasdaerah. Semuapenerimaandaerahdisetorkerekeningkasumumdaerahpada bank pemerintah yang ditunjukdandianggapsahsetelahKuasaBendaharaUmum Daerah menerima nota kredit.Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut: 1. Disetorlangsungke bank olehpihakketiga. 2. Disetormelalui bank lain, badan, lembagakeuangan, dan/ataukantor pos olehpihakketigadan 3. Untukbendaberhargasepertikarcisretribusi yang dipakaisebagaitandabuktipembayaranolehpihakketigamakapenyetorannyadilakukandengancarapenerbitantandabuktipembayaranretribusitersebut yang disahkanoleh PPKD.

  9. Langkah 1 PPKD menyerahkanSuratKetetapanPajak (SKP) Daerah yang telahditerbitkankepadaBendaharaPenerimaanuntukkeperluanmelakukanverifikasipadasaatpenerimaanpendapatan. PenggunaAnggaranmenyerahkanSuratKetetapanRetribusi (SKR) yang telahditerbitkankepadaBendaharaPenerimaanuntukkeperluanmelakukanverifikasipadasaatpenerimaanpendapatan. Langkah 2 WajibPajak/WajibRetribusimenyerahkanuang (setoranpajak/retribusi). BendaharaPenerimaankemudianmelakukanverifikasipenerimaanuangdengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelahmelakukanverifikasi, BendaharaPenerimaanmengeluarkanSuratTandaBuktiPembayaran/Bukti Lain yang Sah. Langkah 3 BendaharaPenerimaanmenyiapkanSuratTandaSetoran (STS). BendaharaPenerimaankemudianmelakukanpenyetorankepada bank disertai STS. STS yang telahdiotorisasioleh bank kemudianditerimakembaliolehBendaharaPenerimaanuntukkemudianmenjadibuktipembukuan.

  10. Sebagaimanatelahdisebutkansebelumnyabahwauntukkepentinganpelaksanaan APBD dan/ataupenatausahaankeuangandaerah, kepaladaerahperlumenetapkanpejabatfungsionaluntuktugasbendaharapenerimaandanbendaharapengeluaran. Untukitubendaharapenerimaanwajibmenyelenggarakanpenatausahaanterhadapseluruhpenerimaandanpenyetoranataspenerimaan yang menjaditanggungjawabnyadanharusmelaporkannyakepadapenggunaanggaranataukuasapenggunaanggaranmelalui PPKD paling lambattanggal 10 bulanberikutnya. Penatausahaanataspenerimaandilaksanakandenganmenggunakanbukukas, bukupembantu per rincianobyekpenerimaandanbukurekapitulasipenerimaanharian. Sedangkanbuktipenerimaandan/ataubuktipembayaran yang diperlukanuntukpenatausahaananggaranadalah: 1. Suratketetapanpajakdaerah (SKP-Daerah). 2. Surat ketetapan retribusi (SKR). 3. Surat tanda setoran (STS). 4. Surattandabuktisetorandan 5. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

  11. (d)PenatausahaanPengeluaran • Artidaripengeluarandaerahsepertidimaksudkandalamperaturanperundang-undanganterkaitadalahsemuaarusuang yang keluardarikasdaerah. Hal-hal yang berhubungandenganpenatausahaanpengeluaranadalah: (I) penyediaandana. (II) permintaanpembayaran. (III) perintahmembayar. (IV) pencairandanadan (V) pertanggungjawabanpenggunaandana.

  12. (I) PenyediaanDana • Dalamrangkamanajemenkas, setelahpenetapananggarankas, pejabatpengelolakeuangandaerah (PPKD) menerbitkanSuratPenyediaan Dana (SPD) denganmempertimbangkanjadwalpembayaranpelaksanaan program dankegiatan yang dimuatdalamdokumenpelaksanaananggaran SKPD. SuratPenyediaan Dana tersebutdipersiapkanolehkuasabendaharaumumdaerahdanditandatanganioleh PPKD. Semuapengeluarankasharusdilakukanberdasarkan SPD ataudokumen lain yang dipersamakandengan SPD.

  13.  (II) PermintaanPembayaran • BerdasarkanSPD, bendaharapengeluaranmengajukanSuratPermintaanPembayaran (SPP) kepadapenggunaanggaran/ kuasapenggunaanggaranmelaluiPejabatPengelolaKeuangan SKPD (PPK-SKPD). Ada 4 jenis SPP yaitu:1) SuratPermintaanPembayaranUangPersediaan (SPP UP).2) SuratPermintaanPembayaranGantiUangPersediaan (SPP¬GU).3) SuratPermintaanPembayaranTambahanUangPersediaan (SPP TU). 4) SuratPermintaanPembayaranLangsung (SPP-LS).

  14. (III)PerintahMembayar • Setelahmeneliti SPP, penggunaanggaran/kuasapenggunaanggaranharusmenyatakanapakandokumen SPP telahlengkapdansah. Dalamhaldokumen SPP dinyatakanlengkapdansah, penggunaanggaran/kuasapenggunaanggaranmenerbitkanSuratPerintahMembayar (SPM). Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) harikerjaterhitungsejakditerimanyadokumen SPP. Jikadokumen SPP dinyatakantidaklengkapdan/atautidaksah, penggunaanggaran/kuasapenggunaanggaranmenolakmenerbitkan SPM. Penolakanpenerbitan SPM paling lama 1 (satu) harikerjaterhitungsejakditerimanyapengajuanSPP.SPM yang telahditerbitkandiajukankepadakuasa BUD untukpenerbitan SP2D.Setelahtahunanggaranberakhir, penggunaanggaran/kuasapenggunaanggarandilarangmenerbitkan SPM yang membebanitahunanggaranberkenaan.

  15. (IV) PencairanDana • Kuasa BUD menelitikelengkapandokumen SPM yang diajukanolehpenggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran agar pengeluaran yang diajukantidakmelampauipagudanmemenuhipersyaratan yang ditetapkandalamperaturanperundangundangan. Jikadokumen SPM dinyatakanlengkap, kuasa BUD menerbitkanSuratPerintahPencairan Dana (SP2D). Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) harikerjaterhitungsejakditerimanyapengajuan SPM. Jikadokumen SPM dinyatakantidaklengkap, kuasa BUD menolakmenerbitkan SP2D. Penolakanpenerbitan SP2D paling lama 1 (satu) harikerjaterhitungsejakditerimanyapengajuan SPM.Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkanuntukkeperluanuangpersediaan/gantiuangpersediaan/tambahanuangpersediaankepadapenggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran. Sedangkanuntukpembayaranlangsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkankepadapihakketiga.

  16. (V)PertanggungjawabanPenggunaan Dana • Bendaharapengeluaransecaraadministratifwajibmempertanggungjawabkanpenggunaanuangpersediaan/gantiuangpersediaan/tambahuangpersediaankepadakepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambattanggal 10 bulanberikutnya. Hal inidilaksanakandenganmenutupBukuKasUmumsetiapbulandengansepengetahuandanpersetujuanpenggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran. SelanjutnyaBendaharaPengeluaranmenyusunlaporanpertanggungjawabanpenggunaanuangpersediaan.

  17. Dalamhallaporanpertanggungjawabantelahsesuai, penggunaanggaranmenerbitkansuratpengesahanlaporanpertanggungjawaban. Untuktertiblaporanpertanggungjawabanpadaakhirtahunanggaran, pertanggungjawabanpengeluarandanabulanDesemberdisampaikan paling lambattanggal 31 Desember. • Disampingpertanggungjawabansecaraadministratif, BendaharaPengeluaranpada SKPD jugawajibmempertanggungjawabkansecarafungsionalataspengelolaanuang yang menjaditanggungjawabnyadenganmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanpengeluarankepada PPKD selaku BUD paling lambattanggal 10 bulanberikutnya. Penyampaianpertanggungjawabantersebutdilaksanakansetelahditerbitkansuratpengesahanpertanggungjawabanpengeluaranolehpenggunaanggaran/kuasapenggunaanggaran.

More Related