Dr. Roberto Akyuwen Widyaiswara Madya BDK Yogyakarta

1. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONALDiklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan Ke-138 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dr. Roberto Akyuwen Widyaiswara Madya BDK Yogyakarta Pusdiklat PSDM, Jl. Alun-Alun Utara No. 2, Magelang, Senin, 4 April 2011 (Pukul 07.45-16.15 WIB)

2. DAFTAR ISI • BAB I PENDAHULUAN • BAB II PERENCANAAN STRATEJIK DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN • BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH • BAB IV PENYUSUNAN RENSTRA INSTANSIONAL • PENUTUP

3. PENDAHULUAN • Latar Belakang • Deskripsi Singkat • Hasil Belajar • Indikator Hasil Belajar • Materi Pokok • Manfaat

4. Latar Belakang • Era reformasi merubah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ditiadakannya GBHN sebagai arah perencanaan pembangunan nasional. • Amandemen UUD 1945 mengamanatkan Presiden dan Wapres serta Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dipilih langsung oleh rakyat. • PNS mempunyai peran vital dalam menunjang keberhasilan agenda Presiden dan Wapres serta Kepala Daerah terpilih.

5. Deskripsi Singkat • Mata diklat ini membahas tentang perubahan mendasar pada landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan setelah tidak diberlakukannya GBHN dan dilaksanakannya Program Pembangunan Nasional serta diamandemennya UUD 1945.

6. Hasil Belajar • Peserta diklat diharapkan memiliki pemahaman tentang visi, misi, dan strategi pembangunan nasional, serta penjabarannya dalam program pembangunan nasional.

7. Indikator Hasil Belajar • Peserta mampu memahami dan menjelaskan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional. • Peserta mampu memahami dan menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan nasional. • Peserta mampu memahami dan menjelaskan keterkaitan antara sistem perencanaan pembangunan nasional, sektoral, dan daerah. • Peserta mampu memahami, menjelaskan, dan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam Perencanaan Strategi (Renstra) instansinya, termasuk implementasinya.

8. Materi Pokok • Perencanaan Stratejik dan Sasaran Pokok Pembangunan. • Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. • Penyusunan Renstra Instansional.

9. Manfaat • Peserta diharapkan lebih memahami penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas di instansinya masing-masing, serta dapat berperan aktif dalam implementasinya.

10. PERENCANAAN STRATEJIK DANSASARAN POKOK PEMBANGUNAN • Perencanaan Stratejik • Sasaran Pokok Pembangunan

11. Perencanaan Stratejik • Perencanaan stratejik adalah pendekatan perencanaan yang menekankan pada isu atau masalah yang dihadapi dan harus segera diselesaikan. • Perencanaan stratejik adalah metoda untuk menggunakan secara bersama kekuatan internal dan eksternal organisasi, sehingga dapat dilakukan perubahan yang cukup berarti. • Faktor-faktor seperti produk dan pelayanan organisasi, pendapatan, proyeksi pertumbuhan, tingkat keuntungan, dan pengembalian investasi (ROI) merupakan dampak dari keberhasilan dan kemampuan organisasi.

12. Lanjutan...

13. Lanjutan... • Perencanaan stratejik menekankan pada kerangka dalam menghadapi masa depan dengan tetap memperhatikan peluang atau kesempatan. • Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan keuntungan dan manfaat dari peningkatan keberhasilan organisasi. • Contoh kekuatan eksternal yang mempengaruhi pasar adalah jam buatan Swis yang pada awalnya menguasai pasar, namun kemudian dilampaui oleh jam buatan Jepang, karena tidak memiliki visi dan terlalu fleksibel. • Perencanaan stratejik pada dasarnya adalah untuk mengendalikan dan mengatur hasil yang diperoleh dalam situasi ketidakpastian. • Proses perencanaan stratejik melibatkan seluruh pimpinan dan pegawai organisasi.

14. Lanjutan... • Penyusunan perencanaan stratejik harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan pelanggan, stakeholders, dan penyusun kebijakan guna merumuskan visi, misi, tujuan, serta indikator kinerja suatu organisasi. • Perencanaan stratejik mengarahkan suatu organisasi untuk menjawab 5 pertanyaan: • Di mana saat ini berada (where are we now)? • Ke mana arah yang kita inginkan (where do we want to be)? • Bagaimana menentukan kemajuan yang ada (how do we measure our progress)? • Bagaimana mencapainya (how do we get there)? • Bagaimana cara mengukur kemajuan (how do we track our progress)?

15. Memperkuat Tujuan Organisasi • Alasan diperlukannya perencanaan stratejik: • Merupakan perencanaan untuk pembaharuan dalam lingkungan yang selalu berubah. • Mengatur hasil yang dicapai. • Merupakan alat manajerial yang penting. • Berorientasi ke masa depan. • Melakukan penyesuaian. • Sebagai pendukung. • Meningkatkan komunikasi.

16. Proses dan Persiapan • Perencanaan stratejik merupakan proses yang menekankan pada suatu evolusi dan bukan revolusi. • Mencoba menemukan cara-cara baru dengan menekankan pada apa yang dapat terjadi dan bukan pada apa yang ada. • Misi: pernyataan mengapa suatu organisasi dibentuk. • Visi: suatu gambaran pernyataan ke depan dari suatu organisasi yang harus konsisten dengan nilai dan misi. • Nilai: pernyataan kepercayaan atau aturan dasar yang membentuk nilai organisasi yang tidak akan mudah untuk diubah. Nilai merupakan dasar dari budaya organisasi.

17. Lanjutan... • Prinsip Dasar: petunjuk dalam bersikap yang mencerminkan sistem manajemen organisasi. Prinsip dapat berubah sesuai tuntutan keadaan dan perkembangan pengetahuan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Namun, perubahan harus dilakukan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan nilai, para pekerja, dan konsumen. • Tujuan: besaran spesifik apa yang akan dicapai dalam periode perencanaan sedemikian rupa sehingga visi yang telah dirumuskan dapat tercapai. • Strategi: rencana program untuk mencapai tujuan dalam periode perencanaan. • Cara: beberapa tindakan atau kegiatan sebagai penjabaran strategi ke dalam rencana tindak yang dapat dimengerti, diukur, dan dicapai.

18. Langkah-Langkah Perencanaan Stratejik

19. Memulai Proses Perencanaan Stratejik Berdasarkan Model Perencanaan Klasik

20. Menjaga Rencana • Agar tetap dalam jalur. • Tinjauan terhadap rencana. • Tingkat keberhasilan.

21. Tipologi Pendekatan Perencanaan(Blakely and Bradshaw, 2002: 90)

22. Strategic Planning (Proactive) • SP is the most appropriate approach for all communities. • This is a future-oriented approach that builds an economy on the basis of needs. • Strategic = utilization of all of forces, through large-scale, long-range planning, and development to ensure success. • To help ensure the successful development of a stable and prosperous economy, a long-range view of economic development should be adopted. • SP also necessarily entails a large-scale effort to deploy available resources.

23. Continued... • The term large-scale effort implies that economic development becomes a long-term objective for all ongoing, community governance functions. • The full set of regulations, tax policies, public works, and government program expenditures is framed with long-term economic development objectives firmly. • A strategic view of planning would put economic development specialists at the focal point of budgets, tax policies, public procurement, expenditure patterns, and public finance. • The enterprise types to be developed are selected on the basis of the community needs and resources rather than on the availability of opportunities.

24. Sasaran Pokok Pembangunan • Salah satu cerminan keberhasilan pembangunan adalah peningkatan perekonomian masyarakat yang biasanya diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. • Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) • Beberapa Agregat Ekonomi Lainnya • Keterkaitan Antarindikator

25. Perhtungan PDB • PDB adalah ukuran dasar kegiatan ekonomi yang merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu perekonomian dalam periode tertentu, biasanya triwulanan atau tahunan. • 3 pendekatan perhitungan PDB: • Pendekatan Produksi • Pendekatan Pendapatan • Pendekatan Pengeluaran

26. Pendekatan Produksi • PDB = penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto dari kegiatan ekonomi, atau selisih antara nilai produksi (output) dan nilai seluruh barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi (input antara). PDB = ∑NTB di mana: ∑NTB = jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi

27. Pendekatan Pendapatan • PDB = penjumlahan dari pendapatan yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. PDB = W + OS + TSP di mana: W = kompensasi pekerja yang terdiri dari upah, gaji, dan biaya tenaga kerja lainnya; OS = surplus operasi perusahaan bruto yang terdiri dari keuntungan, sewa bunga, dan depresiasi; serta TSP = pajak produksi dikurangi subsidi.

28. Pendekatan Pengeluaran • PDB = penjumlahan dari penggunaan akhir. PDB = Cp + Cg + Ip + Ig + (X-M) di mana: Cp = konsumsi akhir rumah tangga; Cg = konsumsi akhir pemerintah; Ip = investasi rumah tangga; Ig = investasi pemerintah; X = ekspor barang dan jasa; serta M = impor barang dan jasa.

29. Beberapa Agregat Ekonomi Lainnya • Pendapatan Nasional Bruto (PNB) • Pendapatan Nasional Disposabel (PND) • Tabungan Nasional Bruto (S)

30. Perhitungan PNB • PNB adalah PDB dikurangi pendapatan atas faktor yang dibayarkan kepada non-residen ditambah pendapatan atas faktor yang diterima dari non-residen. • Pendapatan atas faktor meliputi: • Pendapatan atas modal, seperti pembayaran dividen dari investasi langsung serta oembayaran bunga kredit dan pinjaman. • Pendapatan tenaga kerja dari para migran dan pekerja musiman. • Pendapatan atas jasa untuk sewa tanah, bangunan, dan royalti. PNB = PDB +NFIA PNB = PDB + Yf di mana: NFIA = Yf = net factor income from abroad.

31. Perhitungan PND • PND = total pendapatan yang tersedia bagi residen untuk digunakan sebagai konsumsi akhir ataupun tabungan. PND = PNB + TRf di mana: TRf = transfer berjalan bersif (net current transfer).

32. Perhitungan S • Tabungan nasional bruto didefinisikan sebagai selisih antara PND dengan konsumsi akhir. S = PND – C di mana: C = Cp + Cg

33. Keterkaitan Antarindikator • Hubungan antara pendapatan nasional dan neraca pembayaran dapat diturunkan dari persamaan identitas PDB, PNB, dan PND. • Transaksi berjalan (TB) identik dengan selisih antara PND dan permintaan domestik (A). PND – A = TB A = Cp + Cg + Ip + Ig • Defisit transaksi berjalan terjadi jika suatu negara melakukan pengeluaran melebihi kekayaannya atau menyerap melebihi apa yang dapat diproduksi. • Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dapat melalui peningkatan pendapatan atau pengurangan permintaan domestik.

34. Lanjutan... • Dalam jangka pendek, peningkatan output dan pendapatan memerlukan pendayagunaan kapasitas produksi yang tidak terpakai. • Dalam jangka menengah memerlukan kebijakan struktural. • Permintaan domestik dapat dikurangi melalui pengendalian konsumsi akhir (C) dan atau investasi (I). PDB = Cp + Cg + Ip + Ig + (X-M) PNB = PDB + Yf = Cp + Cg + Ip + Ig + (X-M) + Yf = A + (X-M) + Yf PND = PNB + TRf = A + (X-M) + Yf + TRf

35. Lanjutan... PND – A = (X-M) + Yf + TRf PND – A = Transaksi Berjalan (TB) Karena PND – C = I + (X-M) + Yf + TRf = S Maka S – I = (X-M) + Yf + TRf = TB Atau (Sp+Sg) – (Ip+Ig) = TB (Sp-Ip) + (Sg-Ig) = TB • Selisih tabungan investasi swasta ditambah selisih tabungan investasi pemerintah sama dengan transaksi berjalan.

36. Keseimbangan Sektoral

37. Lanjutan... • Keadaan 1: keadaan normal, di mana banyak negara sedang melakukan program penyesuaian, seperti Indonesia. Defisit keuangan negara merupakan sumber defisit TB dan biasa disebut dengan defisit kembar (tein deficits). • Keadaan 2: defisit TB disebabkan oleh defisit keuangan negara dan kekurangan tabungan swasta untuk membiayai investasinya. • Keadaan 3: mengindikasikan terjadinya defisit TB dengan keadaan surplus keuangan negara, namun defisit pada sektor swasta.

38. PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL DAN DAERAH • Rencana Pembangunan Jangka Panjang • Rencana Pembangunan Jangka Menengah • Rencana Pembangunan Tahunan

39. Program Pembangunan Nasional Dari Masa Ke Masa • Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional: • Periode Tahun 1945-1959 (revolusi kedaulatan) • Periode Tahun 1959-1966 (Pidato manifesto politik, TAP MPRS No. I/MPRS/1960, GBHN I dan TAP MPRS No. II/MPRS/1960, Dewan Perancang Nasional, Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I (1961-1969)) • Periode Tahun 1966-1968 (Orde Baru, TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Landasan Pembaruan Kebijakan Ekonomi dan TAP MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Politik Luar Negeri) • Periode Tahun 1971-1998 (MPR berhasil merumuskan dan menetapkan GBHN, misalnya TAP MPR No. II/MPR/1998). • Periode Tahun 1998-2004 (TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang dituangkan lebih lanjut dalam PROPENAS dan REPETA).

40. Paradigma Pembangunan • Indonesia pernah menerapkan beberapa Paradigma Pembangunan sebagai berikut: • Paradigma Pertumbuhan (Growth Paradigm) • Paradigma Kesejahteraan (Welfare Paradigm) • Paradigma Pembangunan Berpusat Pada Manusia (People Centered Development Paradigm)

41. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus-menerus dan merupakan usaha untuk lebih maju dan terjadi perbaikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. • Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara (UU No. 25 Tahun 2004). • Pembangunan nasional sesungguhnya merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (UU No. 25 Tahun 2004).

42. Manfaat Perencanaan • Menghasilkan usaha yang terkoordinasi. • Mengurangi ketidakpastian dan mendorong para pimpinan untuk melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan menyusun tanggapan yang tepat. • Meminimalkan pemborosan dan tindakan yang tumpang tindih. • Sebagai standar atau sasaran dalam kegiatan pengendalian.

43. Asas Perencanaan Pembangunan Nasional • SPPN diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara: • Kepastian Hukum • Tertib Penyeleggaraan Negara • Kepentingan Umum • Keterbukaan • Proporsionalitas • Profesionalitas • Akuntabilitas

44. Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional • Tujuan SPPN: • Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. • Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. • Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

45. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional • Perumusan SPPN dilakukan menggunakan 5 pendekatan: • Politik • Teknokratik • Partisipatif • Atas-Bawah (Top-Down) • Bawah-Atas (Bottom-Up)

46. Rencana Pembangunan Jangka Panjang • Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945. • Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah terdiri dari: • Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) • Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) • RPJM Kementerian/Lembaga = Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) • RPJM Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) • Rencana Pembangunan Tahunan Nasional = Rencana Kerja Pemerintah (RKP) • Rencana Pembangunan Tahunan Daerah = Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) • Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga = Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) • Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah = Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

47. Lanjutan… • RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025. • RPJP ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. • Landasan Idiil RPJP Nasional: Pancasila. • Landasan Konstitusional RPJP Nasional: UUD RI Tahun 1945

48. Lanjutan… • Landasan Operasional RPJP Nasional: • TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

49. Lanjutan… • Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004: RPJP Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. • Pasal 9 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2004: penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: • Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. • Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). • Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

50. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang • Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025: “Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.” • Misi Pembangunan Nasional: • Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. • Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. • Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. • Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. • Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. • Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. • Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. • Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.