1 / 15

STRUKTUR PENGANGGARAN

jace
Télécharger la présentation

STRUKTUR PENGANGGARAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DASAR HUKUMDasar hukum Adminitrasi Keuangan InstitutPertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb:1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;3.PeraturanMenteriKeuangan RI Nomor : 01/PM.2/2009 tentangStandarBiayaUmumTahunAnggaran2010.4. PeraturanRektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 01/I3/KU/2010 tentangPetunjukOperasionalKegiatan (POK) DaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) IPB TahunAnggaran 2010

  2. STRUKTUR PENGANGGARAN • Satuan Kerja : Institut Pertanian Bogor (189772) • Fungsi IPB : Pendidikan (10) • Sub Fungsi IPB : Pendidikan Tinggi (10.06) • Program : Pendidikan Tinggi (10.06.01) • Kegiatan : Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 10.06.01.2310 • Sub Kegiatan : Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan : (10.06.01.2310.00048) 1. Penelitian Strategis Nasional 521219) 2. Penelitian Desentralisasi (521219)

  3. Mekanisme Pencairan Dana Pencairantahap I (70%) : • PenandatangananKontrak : 1. Proposal Penelitian (disetujuioleh LPPM) + 2. Kelengkapanlainnya : SK Rektor • PengajuanPermintaandanake KPPN : SPM danKelengkapannya • Atasdasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimanadanalangsungmasukkerekeningpenelitisetelahdikurangipajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasateknik : 2%) Pencairantahap II (30%): • LaporanKemajuan + LaporanPertanggungjawabankeuangan • PengajuanPermintaandanake KPPN : SPM danKelengkapannya • Atasdasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimanadanalangsungmasukkerekeningpenelitisetelahdikurangipajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasateknik : 2%)

  4. PENGGUNAAN DANA OLEH PENELITI Menggunakan dana tersebut untuk: • Pembayaran Upah/Honorarium • Pembelian bahan penelitian • Pembayaran Perjalanan Dinas • Pembayaran Operasional lainnya (biaya rapat, fotocopy, sewa peralatan/kendaraan, biaya analisis/uji coba & penyusunan laporan)

  5. Belanja Upah/Honorarium : KelengkapanAdministrasi : 1. KuitansiatauDaftar penerima upah/honor; Perpajakan : Ada 2 (dua) opsi yang bisadigunakan : a. Tidakdipungut/dibayarpadasaatmenerimadiperhitungkanpadasaatpengisian SPT tahunan b. Dipungut/dibayarpadasaatmenerima honorarium sehinggadapatmenjadipengurangterhadappajakterutangsaatpengisian SPT tahunan

  6. Belanja Upah/Honorarium : c. Jikadipilihopsi b makaSurat Setoran Pajak (SSP) untuk pajak penghasilan(PPh) Pasal21sebagaiberikut : - Tarif (progresif) : 5% - Nomor NPWP : Peneliti (penerimaupah/honorarium) - Nama NPWP : Peneliti (penerimaupah/honorarium) d. Jikaadatim yang belum PNS, makaperhitunganpajakPPh 21 harusdihitungpenghasilan yang bersangkutandalam 1 tahun (Penghasilan – PTKP) Contoh : Penghasilan per bulankurangdariRp. 1.320.000,- tidakdikenakanpajak JikapenghasilanrutinRp. 2.000.000,- PTKP ………………………. Rp. 1.320.000,- Penghasilan PKP…….. Rp. 680.000,- Pajakterutang 5% x Rp. 680.000 = Rp. 34.000,-

  7. Contoh Kuitansi *) pilih satu kegiatan yang dilaksanakan

  8. Belanja Bahan Kelengkapan Administrasi : 1 Jika Belanja : sampai dengan kurang dari Rp. 1.000.000,- - Kuitansi, Bon/faktur barang - materai 3000 (jika belanja > 250.000 • Jika Belanja : Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- - Kuitansi, Bon/faktur barang - materai 6000

  9. Jikabelanja bahan yang bernilai sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d kurangdari 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah), berupa: KelengkapanAdministrasi : a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan barang/jasa yang prosedurnya mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Perubahannya; b.Berita Acara Pemeriksaaan Barang c.Berita Acara Serah Terima Barang d.Kuitansi e.Bon/Faktur Barang

  10. BelanjaPerjalanan Bukti Pengeluaran biaya perjalanan berupa: • Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudahdilegalisasi; • tiket, airport tax, boarding pass, kuitansi biaya hotel. • Bukti pengeluaran riil yang tidak diperoleh ditempat (seperti biaya penginapan diluar hotel, biaya transport lokal dan lain-lain), maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat bukti pengeluaran riil.

  11. Contoh format Bukti pengeluaran riil perjalanan dinas

  12. Belanja Lain-lain Bukti Pengeluaran berupa: 1. Biaya rapat (akomodasi dankonsumsi); • Daftarpenerima transport • Kwitansipembeliankonsumsi • Daftarhadir 2 Fotocopy danPenggandaanKontrak(bon: materai, stempel, namaterang) 3 Sewa peralatan, komputer dan kendaraan: • Kwitansi(materai, stempeltoko, namaterang) 4 Biaya analisa/uji coba (yang dapat dipertanggungjawabkan hanya yang dilakukan di luar Departemenpenelitibersangkutan.

  13. MONEV (zero manajemen fee) Biaya Monitoring dan Evaluasi penelitian ditanggung oleh para peneliti, dengan teknis : • Biaya total : sewa gedung, upah reviewer, ATK dan administrasi lainnya dibebankan kepada para peneliti (at cost) dengan pola dibagi para peneliti yang dimonev (bayar masing-masing)

  14. Contoh format-1: laporankeuangan (SPAB)

  15. Contoh format-2: laporan keuangan (cash flow)

More Related