1 / 34

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014. PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019. ARAH RPJMN KE-3 SESUAI AMANAT RPJPN 2005-2025. RPJM 3 : Pembangunan Keunggulan Kompetitif P erekonomian yang berbasis :

jackson-daniel
Télécharger la présentation

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019 Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014

  2. PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019

  3. ARAH RPJMN KE-3 SESUAI AMANAT RPJPN 2005-2025 RPJM 3: Pembangunan KeunggulanKompetitifPerekonomian yang berbasis: SDA yang tersedia SDM yang berkualitas KemampuanIptek 3

  4. KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT) JangkaPanjang: KELUAR DARI MIT Tercapaitahun 2030 apabilaEkonomitumbuh 6-8%/tahun RT-RPJMN sangatpentinguntukmenguatkanfondasikeluardari MIT. Tidakbolehmelesetmasa 5 tahunkedepan. AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3): SDA, SDM, IPTEK. RT-RPJMN: 2015-2019 Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change Daerah Polhukam Ekonomi Kesra Lingkungan • Membutuhkan • Comprehensif Reform • Not BAU (out the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadutidaksendiri- • sendiri • Pengelolaan • SDA dan biodiversity • -Kelautan • Mitigasi • adaptasi PI • Pemerataan • SPM terpenuhi • Urbanisasi • Pelaksanaan Desentralisasi • Tranfromasi • Struktur • Resiliensi • Infrastruktur • Inovasi • Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • -Employment • BPJS • RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN Delivery Mechanism Kerangka Pendanaan : APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan 4

  5. POLA HUBUNGAN ANTARA RPJPN, RPJMN,DAN RKP RPJM III SDA SDM IPTEK RPJM I RPJM II RPJM IV • TEMA RKP 2015 • Keberlanjutan RKP 2014 • MeresponTantanganEksternal-Internal • Diterjemahkankedalamisustrategismasing-masingBidang RKP 2014 RPJP 2005-2025 9 BIDANG 2015 Transisi RPJM II  III TEMA RKP 2015 TANTANGAN INTERNAL EKSTERNAL RKP 2015 RPJM 3 Perpres (Jan 2015) RPJM 3 Teknokratik (Agt 2014) APBN 2015 ISU STRATEGIS 9 BIDANG PEMB. 2015 DiselaraskanMelalui Proses APBN-P 2015 (Mar-Apr 2015) 5

  6. TEMA, PRIORITAS, DAN ISU STRATEGIS RKP 2015 ARAHAN RPJPN 2005-2025 RPJM 3: Pembangunan KeunggulanKompetitif yang berbasis: SDA yang tersedia SDM yang berkualitas Kemampuan IPTEK RPJMN 2015-2019 merupakan bagian dari RPJPN 2005-2025 RKP 2015 adalah tahun pertama RPJMN 3 dan merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP 2014. Dengan demikian isu strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan pada RKP 2015. Tema disusun berdasarkan: tantangan, keberlanjutan, dan mandat RPJPN 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan pembangunan periode RPJMN 2015-2019. Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan RPJPN 2005-2025 RANCANGAN TEMA RKP 2015 : Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Peningkatan Daya Saing Nasional PRIORITAS BIDANG RPJPN 2005-2025: Sosial budaya dan kehidupan beragama; Ekonomi; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan Aparatur; Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Penyediaan Sarana dan Prasarana; Pengelolaan SDALH. ISU STRATEGIS : Diturunkan dari masing-masing Bidang Pembangunan (fokus, memilikidayaungkittinggi, jelaslokasi) 6 6

  7. RANCANGAN ISU STRATEGIS PER BIDANG RKP 2015 7

  8. JADWAL RANCANGAN RPJMN 2015-2019…(1) 5-20 Mei Finalisasi RKP 2015 12-19 Mei Masukan Renstra K/L 3 Juni Launching RPJMN Teknokratik dan Pedoman Renstra K/L

  9. JADWAL RANCANGAN RPJMN2015-2019…(2)

  10. PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015-2019 • Pimpinan K/L wajib menyusun Renstra K/L (teknokratis) berpedoman RPJMN 2015-2019 (teknokratis). • Pimpinan K/L berkoordinasi dg Pemda untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam rangka pencapaian sasaran nasional sesuai dg Rancangan teknokratis Renstra K/L di sektornya. • K/L melakukan penyelarasan terhadap rancanagan teknokratis Renstra dg visi, misi, dan program prioritas presiden terpilih, yg selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra K/L 2015-2019 • Menyampaikan rancangan Renstra ke Bappenas paling lambat Nov 2014 untuk penelaahaan, penyesuaian, dan penetapan (3 bulan setelah penetapan RPJMN) • Renstra yang telah ditetapkan dikoordinasikan antara KemenPPN, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemen PAN-RB (kerangka regulasi, pendanaan, dan kelembagaan) • Rencana uji coba pada K/L pilot (PU, Kemenhub, Kementan, Kemenperin, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, Kemendikbud, MA, MK, dan KPK) • Sistematika penulisan Renstra: • Bab I Pendahuluan • Bab II Visi, misi, dan tujuan K/L • Bab III Strategi dan arah kebijakan • Bab IV Penutup • Lampiran

  11. Permasalahan saat ini

  12. Triple-track problem: MISKIN – RENTAN – TIMPANG Jumlah penduduk miskin terus berkurang, namun semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya. KEMISKINAN BERKURANG • Tidak terjadi komplementaritas antar program • Belum menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran; • Terlalu banyak instansi yang menangani penanggulangan kemiskinan sehingga: • Koordinasi sangat sulit • Penanggungjawab utama tidak jelas • Keterlibatan dan tanggung-jawab pemerintah daerah kurang jelas. PERMA-SALAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKIN-AN • Sebagian yang di atas GK masih rentan jatuh ke kemiskinan.Namun kelompok ini adalah embrio kelas menengah Indonesia. KERENTANAN TINGGI KESENJANGAN MENINGKAT • Rasio Gini yang meningkat dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya.

  13. PERKEMBANGAN JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK • Jumlah penduduk masih bertambah dengan jumlah absolut yang relatif besar sebagai akibat dari momentum kependudukan (tingkatkelahiran yang stagnan) • Laju pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi dan bervariasi antar provinsi • Rendahnya akses dan kualitas layanan KB dan kespro, termasukkapasitas SDM penyedialayanan, dantingginyadisparitasantarwilayah Sumber: www.bps.go.id dan Bappenas dkk (2013).

  14. TINGKAT KEMISKINAN 2004-2014 • Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan dari 11,37% pada Maret 2013 ini disebabakan terutama karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target pada APBN-P. Dampak dirasakan terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan sebagai dampak antara lain karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 dan perubahan iklim. • Target APBN 2014 sebesar 9,0%-10,5% (Revisi RPJMN 2009-2014: 8,0%-10,0%). 14

  15. KINERJA EKONOMI BAIK, NAMUN KEMAKMURAN BELUM MERATA • Kesenjangan meningkat • Tidak ada negara yang maju dengan kesenjangan yang tinggi • Kesenjangan terjadi karena adanya inequality of opportunities. • Inclusive growth: Pertumbuhan ekonomi harus memungkinkan setiap orang berkontribusi dan mendapat manfaat • Opportunity for all (termasuk miskin, berkebutuhan khusus, perempuan) • quality: produktivitas meningkat

  16. ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN 2/3 Rumah Tangga konsumsiterendahtumbuh di bawah rata2 nasional Sumber: Susenas, World Bank calculations Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan. Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata2 nasional. Pertumbuhan lebih besar terdapat pada rumah tangga terkaya. Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi yad. 16

  17. ARAH DAN STRATEGI RPJMN 2014-2019

  18. SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN 2015-2019 RPJPN 2005-2025 MP3KI 2013-2025 Background Study RPJMN 2015 - 2019 Rancangan RPJMN Teknokratis Evaluasi RPJMN 2010 - 2014 RPJMN 2005-2009 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2015-2019 RPJMN 2020-2024 Target Realisasi Catatan:* September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014 18

  19. AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015 – 2019 Keberlanjutan Transformasi & Ekspansi Rekonsiliasi Fase MP3KI 2020-2025 2015-2019 2013-2014 Bantuan & perlindungan sosial Sistem jaminan sosial Sistem bantuan sosial Sistem perlindungan sosial yang komprehensif Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan Klasifikasi Program dan Kegiatan Jaminan layanan dasar Infrastruktur dasar terpadu Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif Pemberdayaan masyarakat dan UMKM RPJMN 2015 - 2019 RPJMN 2010 - 2014 19

  20. PENDEKATAN UPAYAPENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR INDIVIDU GINI RASIO SJSN,PKH,BEASISWA, BLT, DLL • DELIVERY MECHANISM • Sektoral (pendidikan,kesehatan, dll) • DAK • DAU • Hibah Daerah (Earmark) K E S E N J ANGAN ANALISA GAP COSTING SPM PELAYANAN DASAR AMANAT UUD SEMUA WILAYAH SPM • Basis Keunggulan • DayaSaing • Proses nilaitambah • Konektivitas WILAYAH STRATEGIS PERCEPATAN MP3EI,KEK,FTZ, KAPET • Lintas Sektor • Pelayanan Dasar • Akses Perekonomian WILAYAH TERTINGGAL KEBERPIHAKAN Kab. Tertinggal ANTAR WILAYAH KESEJAHTERAAN KEAMANAN Darat & Pulau Terluar Pelayanan Dasar dan Akses Ekonomi di Kecamatan Lokasi Prioritas KAWASAN PERBATASAN TINGKAT PERKEMBANGAN EKONOMI PDRB Metropolitan, Besar, Menengah dan Kecil PERKOTAAN • SPM Perkotaan Desa Maju dan tertinggal • Implementasi UU Desa PERDESAAN

  21. KEBIJAKAN DUAL TRACK STRATEGY PERLU DIPERKUAT DENGAN REGULASI, SISDUR, DAN DATA YANG MENUNJANG REGULASI PRO-POOR KebijakanEkonomi SISDUR Non-Miskin DUAL TRACK FOUR TRACK STRATEGY GROWTH WITH EQUITY Miskin KebijakanAfirmatif DATA REGULASI SISDUR 21

  22. PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI REGULASI Landasanhukum yang dapatmemberikankekuatandandukungandalammelaksanakankebijakan PK • Basis data yang akuratdengan update regular yang dilakukanmelaluikelembagaan yang solid • Definisikemiskinan yang tepatdandapatmencerminkantarafkesejahteraanrakyat MekanismepelaksanaandankoordinasiantarKementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM) SISTEM PROSEDUR DATA 22

  23. PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF

  24. TRANSFORMASI BANTUAN SOSIAL – BERBASIS SIKLUS HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA • Bantuan Tunai Bersyarat Berbasis Keluarga dengan komponen: • Anak (pendidikan dan kesehatan) • Penyandang disabilitas • Lansia • Bantuan pangan Bantuan pangan Asistensi sosial Lanjut Usia Asistensi sosial Penyandang Disabilitas Asistensi sosial pendidikan dan kesehatan Bansos Reguler Bantuan sosial berbasis panti untuk penduduk di luar sistem keluarga (termasuk ABH) • SINERGI DAN INTEGRASI • Sistem Rujukan Terpadu: • Pendataan, updating, & outreaching; • Rujukan program • Pengaduan Panti Anak, Lansia, disabilitas telantar Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karya Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP Bansos Temporer Bantuan Guncangan Ekonomi (BLSM): bantuan tunai Bantuan penghidupan berkelanjutan

  25. Potensi Penataan PMKS (1) Permensos 8 tahun 2012 Saran Setelah Penataan • Balita telantar • Anak telantar (usia 6-17 tahun) • Penduduk lanjut usia telantar usia 60 tahun ke atas 1. Penduduk Telantar 4. Anak dengan disabilitas 5. Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas 2. Penduduk Penyandang Disabilitas 6. Fakir miskin 7. Perempuan rawan sosial ekonomi 3. Fakir Miskin (Penduduk miskin terdata & berdomisili tetap) 8. Gelandangan 9. Pengemis 10. Anak jalanan 11. Pemulung 4. Penduduk Miskin yang Tidak Berdomisili Tetap (Homeless)

  26. PotensiPenataan PMKS (2) Permensos 8 tahun 2012 Saran Setelah Penataan 12. Komunitasadatterpencil 5. Masyarakatadat 13. Korbanbencanaalam 14. Korbanbencanasosial 6. Korbanbencana 15. Anak yang menjadikorbantindakkekerasan 16. Korbantindakkekerasan (usia 18 tahunkeatas) 17. Wanita tuna susila 18. Korban trafficking 19. Pekerjamigranbermasalah 7. Korbankekerasan, eksploitasidanperdaganganmanusia 20. Anakberhadapandenganhukum 21. Anakmemerlukanperlindungankhususlainnya 22. ODHA 23. Kelompokminoritas 24. BWBLP 25. Keluargabermasalahsosialpsikologis 26. KorbanNapza 8. Penduduktermarjinalkan

  27. PENATAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

  28. KERANGKA KELEMBAGAAN: SISTEM RUJUKAN DAN PELAYANAN SOSIAL TERPADU • Program Kesejahteraan Sosial yang terfragmentasi diarahkan untuk lebih terpadu. • SISTEM RUJUKAN TERPADU dibangun di setiap daerah untuk meningkatkan integrasi program, dengan fungsi: • Pemutakhiran basis data terpadu • Penanganan pengaduan dan pelayanan kesejahteraan sosial • Sistem ini menjadi media penghubung dan koordinasi pelaksanaan untuk K/L terkait di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dan perusahaan (CSR). • Pengembangansistemdilakukanpadatingkatdaerah (kota/kabupaten, di kecamatanuntukdaerah yang padatataudengangeografis yang sulit) • SistemRujukanmelibatkanpekerjasosialdankomponenmasyarakat lain.

  29. SINERGI LOKASI, TARGET, DAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 29

  30. SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA G ARIS KEMISKINAN Program Keuangan Mikro dan Pengembangan Penghidupan Program-program Perlindungan Sosial Miskin Moderat Non Miskin Rentan Tidak Miskin Sangat Miskin Sejahtera • Penanganan kemiskinan harus lebih terintegratif dan proporsional. Pemberian bantuan memerlukan syarat sasaran, kriteria, dan mekanisme agar tidak membuat ketergantungan pada negara. • Sinergi di tingkat wilayah dan rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT).

  31. KOMPONEN UTAMA DALAM PENDEKATAN GRADUASI MENUJU PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN Penghidupan Berkelanjutan Kemiskinan Ekstrim PENDAMPING (COACHING) TABUNGAN TRANSFER ASET PELATIHAN KETRAMPILAN BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN ANALISIS PASAR PERTARGETAN Bulan ke-3 Bulan ke-6 Bulan ke-24 Bulan ke-36 Mulai Sumber: Graduation model, CGAP

  32. SINERGI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM (PUSAT DAN DAERAH) PROGRAM-PROGRAM PUSAT • JAMKES, BSM, RASKIN • KUBE/UEP/RTLH • ASLUT, ASODKB, • ASKESOS • PNPM: P’desaan, PUAP, KP • UMKM • Dll. Permasalahan yg sering timbul dalam koordinasi dan sinergi • TNP2K: koord TKPKD • Bappenas: koord sasaran & program2 pusat • K/L: supervisi implementasi Informasi yang diterimadaerahtidaksempurna (sosialisasilemah) Pemdatidakmemilikidatapesertaby name by address PROGRAM-PROGRAM PROVINSI RTSM/KSM exPKH Kriteria peserta program pusat berbeda dg target sasaran program daerah Inclusion/Exclu-sion errorpendataandan tidak adanya pemutakhiran sehinggatidaksesuai dg kondisiriil • KUBE/UEP/RTLH daerah • Jamkesda • Beasiswa siswa miskin, • Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan • Koperasi • Dll. • Bappeda: koordinasi penentuan sasaran, program & monev • Dinas terkait: supervisi implementasi Tidakadanyakekuatanhukumuntukmendo-rongkomplemen-taritas PROGRAM-PROGRAM KAB/KOTA • Bappeda: koordinasi penentuan sasaran & program • Dinas terkait: supervisi implementasi • Berbagai pelat. keterampilan, • Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, • PRONA, • Koperasi, • Proyek2 infrastruktur desa, • dll Resertifikasi PKH telah dapat menyelesaikan masalah ini 32

  33. CONTOH INISIATIF KOMPLEMENTARITAS PROGRAM UNTUK MENDUKUNG PESERTA PKH AkselerasiKemam-puanBelajar PemberantasanButaAksara KoperasiWanita (Kopwan) RTSM • Les bahasa Inggris • Les SD/SMP untuk mata pelajaran UAN Mengajarkan baca-tulis ibu-ibu dalam setiap pertemuan kelompok bulanan Mengupayakan bantuan permodalan Kopwan dari Dinas Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KUBe) PendirianFasdik di TempatTerpencil PembangunanFasilitas MCK Koordinasi dg tokoh masyarakat untuk mengajukan pendirian MTs ke Depag Mengupayakan RTSM memperoleh pendampingan KUBe Mengajak mahasiswa untuk membangun fasilitas MCK di desa “Saya sangat bersyukur karena sudah tidak dianggap sebagai orang miskin lagi.... Anak saya sudah SMA dan sekarang saya sudah punya usaha sendiri” Contoh: Ibu Mujali Saodah dari Desa Triwulan Mojokerto, Jawa Timur saat menerima surat graduasi dari PKH. PelatihanKeterampilan DukunganMarke-ting Usaha Bordir Taman Bacaan / PerpustakaanDesa Memfasilitasi pemberian pelatihan keterampilan pada kelompok RTSM Fasilitasi kemudahan akses pemesanan jasa bordir milik RTSM Fasilitasi pembangunan tamanbacaan desa

  34. PENUTUP • Upayapenurunankemiskinandanpengurangankesenjanganmerupakanlangkah yang harusdilakukansecarasistemikdanterintegrasi gunamencapaipertumbuhan yang inklusif, berkeadilandanberkelanjutan. • Dalamrancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titikberatpencapaianpertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, danberkelanjutandifokuskankepada: • Peningkatankualitasdanperluasanhakdasarterutamapengentasankemiskinan, pemenuhanlapanganpekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungansosial, danpengembanganpenghidupanberkelanjutan; • Peningkatankapasitasnasionaldalammengelolasumberdayaproduktifdenganmengedepankankepentingannasionaldalammemenangkanpersaingan global. • Peningkatandayasaingsektorriilberbasisusahamikro, kecil, danmenengahsertakeberpihakankepadakoperasi; 3. Peningkatankesadarankolektifantarpemangkukepentinganbaikdi pusatmaupundaerahdiperlukan agar mampumereduksiberbagaiketimpangan,termasuk ego sektoraldanwilayah. TERIMA KASIH 34

More Related