1 / 59

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Sub Bidang K esehatan dan Gizi Masyarakat

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Sub Bidang K esehatan dan Gizi Masyarakat. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Batam , 1 9 Maret 201 4. Outline Paparan. Pendahuluan Draft Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN Kondisi Umum Isu Strategis

darcie
Télécharger la présentation

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Sub Bidang K esehatan dan Gizi Masyarakat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat DirektoratKesehatandanGiziMasyarakat Batam, 19Maret 2014

  2. Outline Paparan • Pendahuluan • Draft Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 • KerangkaPikirPenyusunan RPJMN • KondisiUmum • IsuStrategis • Sasaran • ArahKebijakandanStrategi • KerangkaPelaksanaan (Pendanaan, Regulasi, Kelembagaan) • Kefarmasian dan Alat Kesehatan

  3. I. pendahuluan

  4. LandasanHukum • UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 • RPJP Nasionalmenjadipedomandalampenyusunan RPJM Nasional yang memuatVisi, Misidan Program Presiden • UU No. 25 Tahun 2004tentang SPPN • RPJM Nasionalmerupakanpenjabarandarivisi, misi, dan program Presiden yang penyusunannyaberpedomanpada RPJP Nasional, memuat • StrategiPembangunanNasional, kebijakanumum, program Kementerian/LembagadanlintasKementerian/Lembaga, kewilayahandanlintaskewilayahan, • KerangkaEkonomiMakroyang mencakupgambaranperekonomiansecaramenyeluruhtermasukarahkebijakanfiskaldalamrencanakerja yang berupakerangkaregulasidankerangkapendanaanyang bersifatindikatif

  5. Landasan... • PenyusunanRPJM Nasional/Daerah dilakukanmelaluiurutankegiatan: • Backgroundstudy; • Kerangkaregulasiuntukmendorongperanmasyarakat /swasta (termasukkebijakanketenagakerjaan,perijinan, dsb) • Kerangkapendanaanuntukmengoptimalkanperanpemerintahn(a.lreformasibirokarasi, pendidikan, infrastruktur, pelaksananSJSN, ketahanan pangan, ketahananenergi, dan hankam • RancanganTeknokratik • Awal 2014 s/d menjelangterbentuknyaKabinetbaru • Rancangan dan Finalisasi RPJMN • Da • Dalam waktu 3 bulan setelah Presiden dan Wapres dilantik ( diperkirakan Oktober 2014 s/d Januari 2015)

  6. BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN Aspirasi Masyarakat 4 Musrenbang Jangka Menengah Nasional RPJPN 2005-2025 Platform Presiden SIDANG KABINET Background Study Rancangan Teknokratik RPJMN 6 5 RANCANGAN RPJMN Hasil Evaluasi RPJMN RPJMN 2015-2019 1 RANCANGAN AKHIR RPJMN 3 RANCANGAN RPJMN RANCANGAN AWAL RPJMN Pedoman Penyesuaian Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L SIDANG KABINET TRILATERAL MEETING Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra K/L RENSTRA K/L Rancangan Teknokratik Renstra K/L Penelaahan 2 Pembagian Tugas Bahan penyusunan dan Perbaikan Koordinasi Hasil Evaluasi Renstra PEMERINTAH DAERAH Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD RPJMD

  7. TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN RANCANGAN PERSIAPAN AWAL • Kajian Pendahuluan(Background study) • Pelaksanaan Evaluasi RPJMN berjalan PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK PENETAPAN RPJMN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMN 2 bulan setelah Presiden dilantik 3 bulan setelah Presiden dilantik Tahun terakhir pelaksanaan RPJMN berjalan

  8. II. Draft Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019

  9. 1. Kerangkapikir

  10. Pentahapan PembangunanRPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur RPJM 4 (2020– 2025) RPJM 3 (2015– 2019) RPJM 2 (2010– 2014) RPJM 1 (2005 – 2009)

  11. LANDASAN PIKIR: SISTEM KESEHATAN NASIONAL(Perpres No 72/2012) Manajemen Kesehatan SDM K • Derajat Kesehatan • Perlindungan finansial • Responsivenes yankes Farmasi, Alkes dan makanan Upaya Kesehatan Litbang Pemberdayaan Masyarakat Pembiayaan Kesehatan Dimensi Pendukung DimensiUpaya

  12. 2. Kondisi Umum

  13. Kinerja Pembangunan Kesehatan • Capaian pembangunan kesehatan bervariasi: • kesehatan anak dan jaminan kesehatan membaik • kesehatan ibu dan gizi cenderung memburuk • Kematian dan kecacatan akibat penyakit tidak menular meningkat, penyakit menular menurun • perlindungan terhadap resiko finansial meningkat (terutama melalui JKN)

  14. STATUS CAPAIAN INDIKATOR UTAMA KESEHATAN 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2

  15. 1. Kesehatan Ibu, balita, remaja dan lansia • Keberlangsungan pelayanan (continuum of care) kurang terjaga • Cakupan pelayanan (kunjangan KI, K4, persalinan oleh tenaga kesehatan) meningkat, tetapi masih jauh dari sasaran • Population at risk cukup tinggi • Fertilitas (TFR) tetap tinggi antara lain karena CPR rendah dan unmet need kontrasepsi tinggi • Remaja putri dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) cukup tinggi, meningkatkan resiko bayi dengan berat lahir rendah • Fasilitas dan tenaga : • Hambatan jarak dan biaya: 36,8% kelahiran tidak di fasilitas kesehatan • Sebagian besar kab/kota belum memenuhi standar jumlah Puskesmas PONED • Hanya 7,6% RS PONEK memenuhi semua standar • Kurang tenaga dokter di Puskesmas dan spesialis di Rumah Sakit • AKI cenderung meningkat • Penurunan AKB lambat terutama kematian neonatal • Disparitas yang tinggi antara kelompok sosial ekonomi, daerah dan kota-desa

  16. 2. Status Gizi Masyarakat • Permasalahan gizi terjadi seluruh kelompok umur • Lebih dari 1/3 balita mengalami stunting (pendek); 1/5 kurang gizi (kurus) dan 1/10 kegemukan • Sepertiga remaja & ibu hamil kekurangan energi protein • Seperempat penduduk dewasa mengalami obesitas • Double burden of malnutrition: Kekurangan dan kelebihan gizi secara bersamaan Gizi mikro: • Anemia pada ibu hami tidak mengalami perubahan yaitu 36,4% kota dan 37,8 % di desa (2013) • Riskesdas 2007, rata-rata anak dengan serum retinol kurang dari 20 ug • Sebagian penduduk mengalami kekurangan yodium, sedangkan sebagian kelebihan yodium (diukur dengan ekskresi iodium dalam urin (EIU) kaddar normal antara 200-230 μg/L. Sedangkan indikasi TGR (Total Gitre rate) hanya 14,9%

  17. 3. Beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan Beban ganda : • penyakit tidak menular (PTM) meningkat, penyakit menular (PM) masih tinggi Akses pada air minum dan sanitasi • Penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum layak 33,2% dan sanitasi layak 40,2% PTM: • Penyebab 69% kematian, dan terus meningkat • Meningkatnya faktor resiko (hipertensi, glukosa darah, kegemukan) • Pengaruh pola makan, kurang aktifitas fisik dan merokok dan peningkatan penduduk usia dewasa dan lansia PM: • Kematian akibat PM cenderung menurun • Prevalensi DBD, diare, malaria, TB dan AIDS menurun • Tetapi TB dan diare masuk dalam 10 besar penyebab kematian. • Muncul resiko multi-drug resistante TB, infeksi baru HIV yang masih tinggi • Tingginya prevalensi malaria, DBD, di daerah-daerah endemis. • Penyakit lama: Kusta (no.3 terbesar di dunia) dan frambusia (di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia dan Timor Leste)

  18. 4. Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian belum sesuai standar Penggunaan obat secara rasional rendah Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83% Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor) Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin

  19. 5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Banyaknya kebijakan publik yang tidak berwawasan kesehatan • Lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat • Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat • Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI ekslusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik. • Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan • Meningkatkan promosi kebijakan publik yang berwawasan kesehatan • Meningkatkan dukungan terhadap penyediaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat • Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partispiasi UKBM • Mendorong peningkatan promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan

  20. 6. Jaminan Kesehatan Nasional • Kepesertaan • Th 2012 secara teori: 64,6% penduduk memiliki asuransi kesehatan; Susenas: 41% • Sebagain penduduk belum tahu jika mereka memperoleh asuransi • Skema asuransi lain (Jamkesda, TNI/Polri, Jamsostek) belum terintegrasi • Kepesertaan kelompok non-penerima upah masih rendah • Pelayanan kesehatan: • Hambatan biaya tidak langsung & geografis masih tinggi • Fasilitas belum memenuhi standar sarana, tenaga, dan kualitas • Sebagian kecil fasilitas kesehatan primer mandiri yang bekerjasama • Sistem rujukan belum optimal • Pembiayaan dan Pembayaran Provider • Belum adanya skema pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, penyediaan fasilitas dan ketenagaan • Belum dimanfaatkannya JKN sebagai instrumen mendorong prioritas nasional kesehatan • Kerangka pelaksanaan • Regulasi belum lengkap, sosialisasi dan advokasi masih lemah • Sistem pemantauan dan evaluasi belum terbentuk

  21. 7. SumberDayaManusiaKesehatan • Jumlah masih kurang, dari 9.500 Puskesmas: • 380 puskesmas tanpa dokter • 2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi • 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes • Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes • Mutu belum memadai

  22. 8. Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier yang berkualitas • Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama untuk penduduk di daerah DTPK • Kualitas pelayanan yang belum optimal karena ketiadaan standar standar guideline pelayanan kesehatan (clinical guideline), dan sistem informasi (seperti medical record dan informasi kepada pasien) • Sistem akreditasi pelayanan kesehatan puskesmas, klinik mandiri dan rumah sakit belum berjalan • Peran pelayanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif yang masih rendah • Sistem rujukan belum optimal • Keterbatasan pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana

  23. 9. Manajemen dan Pembiayaan Kesehatan • Ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning cukup baik, tetapi dukungan sistem informasi untuk dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan kesehatan masih lemah • Kenaikan pengeluaran kesehatan, tidak mungkin dihindari: • Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN) • Transisi epidemiologi: biaya penanganan penyakit tidak menular mahal • Peningkatan teknologi kesehatan • Allocative efficiency masih kurang, misalnya sebagian besar dana mengarah pada upaya kuratif • Technical efficiency, alokasikegiatandalammasing-masing program-program • Belum dimanfaatkannya instrumen sistem pembayaran kepada provider JKN sebagai Strategic Purchasing untuk mendorong kebijakan nasional

  24. 3. ISU STRATEGIS

  25. Isu yang belum terselesaikan • Penurunan kematian ibu dan kematian bayi, kekurangan gizi dan penurunan TFR (fertilitas) • Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular • Peningkatan upaya promotif dan preventif • Ketersediaan farmasi, alat, obat dan makanan • Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi • Keterbatasan jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, • Disparitas akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah dan antar kelompok sosial ekononi masyarakat. • Kerangka pelaksanaan: • hambatan pendanaan, kelembagaan dan regulasi • pembangunan kesehatan di pusat dan daerah yang belum harmoni

  26. Isu Strategis Baru • Pengembangan JKN menuju universal health coverage tahun 2019: • Kepesertaan • Pembiayaan, pembayaran dan paker manfaat • Kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan • Pengaturan peran kesehatan publik. • Perubahan struktur penduduk yang diikuti dengan transisi epidemiologi: • Mendorong peningkatan pervalensi dan kematian akibat penyakit tidak menular • Peningkatan kesehatan lansia dan pengendalian penyakit mental • Permasalahan penyakit menular dapat diperburuk oleh perubahan iklim. • Beban ganda gizi: • Mengurangi kekurangan gizi dan stunting • Mencegah meningkatnya kegemukan

  27. Isu Strategis RPJMN 2015-2019 Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia Perbaikan status gizi masyarakat Pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan Peningkatanpromosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas Peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan Penguatanmanajemen dan sistem informasi Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan

  28. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia Meningkatakan akes terhadap pelayanan gizi masyarakat Meningkatkan pengendalianpenyakit dan penyehatan lingkungan Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan kualitas farmasi, alat kesehatan Meningkatkan pengawasan obat dan makanan Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya manusia kesehatan Menguatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan

  29. Kerangka pikir RPJMN 2015-2019 Manajemen& Sistem Informasi Peningakatan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, lansia Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Peningkatan ketersediaan farmasi, alkes, dan pengawasan obat dan makanan Status Kesehatan & Gizi Perlindungan Finansial Resposiveness sistem kes. Pengutanan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar berkualitas Pengutanan Akses Pelayanan kesehatan rujukan berkualitas Perbaikan gizi masyarakat Pengendalian penyakit & penyehatan lingkungan Promosi & Pemberdayaan Masyarakat Jaminan Kesehatan Nasional Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

  30. 4. SASARAN

  31. SASARAN UMUM • Meningkatnya status kesehatanmasyarakat, ditandai dengan:

  32. SASARAN UMUM 2. Meningkatnya status gizimasyarakat, ditandai dengan: 3. Meningkatnya perlindungan finansial, yang ditandai dengan meningkatnya penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dari 64,7% (2013) menjadi xxx (2019) 4. Meningkatnya ketanggapan (responsiveness) sistem kesehatan, yang ditandai dengan menurunnya disparitas status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan

  33. 5. ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI

  34. ArahKebijakan 1Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia

  35. ArahKebijakan 2 Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Gizi

  36. ArahKebijakan 3 Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

  37. ArahKebijakan 4 Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi Dan Alat Kesehatan

  38. ArahKebijakan 5Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

  39. ArahKebijakan 6Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

  40. ArahKebijakan 7Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional

  41. ArahKebijakan 8Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

  42. ArahKebijakan 9Meningkatkan AksesPelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas

  43. ArahKebijakan 10Meningkatkan AksesPelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas

  44. ArahKebijakan 11 Meningkatkan Manajemen dan Sistem Informasi

  45. ArahKebijakan 11 Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

  46. Kerangka Pendanaan

  47. Kerangka Kelembagaan

  48. Kerangka Regulasi • Revisi SPM bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan terkait • Peningkatan efisiensi biaya dengan regulasi yang mendorong produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri • Penguatan peraturan fortifikasi mikronutient • Pengaturanmekanisme PPP bidangkesehatan • RegulasiPenguatanimplementasi NSPK di daerah • Penyusunanregulasitenaga kesehatan: mandatory deployment lulusan nakes, pendidikannakes baru: promosi kesehatan spesialis kesehatan primer • Penuntasan PP terkait UU 36/2011 tentangkesehatandanpenguatan Perpres SKN menjadi UU

  49. III. Kefarmasian dan alat kesehatan

  50. KondisiUmum KetersediaanObatdanVaksin Sumber: BinfarKemenkes, 2013 Ketersediaanobatdanvaksindi Indonesia secaraumummengalamikenaikandaritahunketahundimanarelisasiselalumelampaui target yang telahditetapkandisetiaptahunnya.

More Related