REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

1. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA YUNUS HUSEIN KEPALA PPATK 11 MARET 2010

2. Saat ini sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diangkat dengan KEPPRES No. 201/M, Oktober 2002. Lahir 29 Desember 1956 di Mataram, Lombok, NTB. Pendidikan SD, SMP dan SMA diselesaikan di Mataram. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1981), Master of Laws (LL.M) dalam International Legal Studies dari Washington College of Law, The American University, Washington D.C. USA (1986), dan memperoleh Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2003). DR. YUNUS HUSEIN, S.H., LLM. • Saat ini pula menjadi Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Ketua Bidang Publik Komite Nasional Good Governance (KNKG), serta Ketua Tim Pembentukan RUU Perampasan Aset. • Merupakan pejabat karir di Bank Indonesia sejak 1982. Pada tahun 2002 menjadi Deputi Direktur Hukum BI (2002); • Co-Chair Asia Pacific Group (APG) on Money Laundring periode 2006-2008. • Dosen tidak tetap mata kuliah Hukum Perbankan pada FHUI untuk program regular dan ekstensi (1990-sekarang), Program S2 (eksekutif) dan Notariat FHUI (2001-sekarang), Program Pascasarjana Universitas Pancasila (2001-sekarang).

3. FOKUS PEMBAHASAN • MEMAHAMI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MENGGUNAKANNYA UNTUK MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

4. Topik Konsep Dasar dan Mekanisme Kerja Aspek Hukum TPPU dan Terobosannya Cakupan Kerjasama: Domestik dan Internasional Statistik Pelaporan

5. Kendala pemberantasan korupsi • Kendala Non Yuridis a. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. b. Korupsi umumnya dilakukanberkelompok. Khawatir menjadi tersangka menyebabkan mereka saling menutupi sehingga menyulitkan penyidikan. c. Korupsisering baru terungkap setelah dalam tenggang waktu yang lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan bukti-bukti yang kemungkinan sudah hilang atau sudah dimusnahkan. d. Pelaku telah mempergunakan atau mengalihkan hasil yang diperoleh dari korupsi dalam bentuk lain dengan nama orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum.

6. Kendala pemberantasan korupsi • Kendala Yuridis a. Pembuktian: - dalam persidangan saksi menarik keterangannya yang ada di BAP. - sulit menghitung kerugian negara secara pasti. - pelaku intelektual korupsi seringkali tidak terlibat langsung di dalam perbuatan formil sehingga sulit membuktikan kesalahannya. - dan lain-lain. b. Perlindungan hak asasi manusia yang lebih tinggi terhadap tersangka c. Tenggang waktu proses penegakan hukum tidak dibatasi oleh undang-undang.

7. Conference of the States Parties to the UN Convention against Corruption, Amman, 10-14 December 2006 Resolution 1/4: Establishment of an intergovernmental working group on asset recovery: Stressing the importance for the States parties, whose national authorities are called upon to cooperate more closely in the implementation of the convention, of exchanging information on the experiences they have gained and solutions they have adopted at the national level with a view to tracing financial flows linked to corruption, seizing assets derived from corruption and returning such assets. Decides to establish an interim open-ended intergovernmental working group to advice and assist the Conference in the implementation of its mandate on the return of proceeds of corruption.

8. Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery (Wina, 27-28 Agustus 2007) Dalam Laporan dibahas tentang perlunya mempelajari tipologi pencucian uang dalam kaitannya dengan kasus korupsi. Negara-negara juga menyadari pentingnya peranan penyedia jasa keuangan dalam mendeteksi aliran asset hasil korupsi yang disembunyikan atau disamarkan dengan skema pencucian uang.

9. Konsep Dasar & Mekanisme Kerja Rezim Anti Pencucian Uang 9

10. DEFINISI PENCUCIAN UANG Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Pengertian lengkap, Pasal 1 angka 1 UU TPPU “Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money Laundering” 10

11. KEJAHATAN SUMBER UANG TIDAK SAH (PASAL 2 UU TPPU) Perbankan P I D A N A A S A L Pasar Modal Asuransi Narkotika T P P U Psikotropika Perdg. Manusia Korupsi AKTIF  Setiap Orang yang dengan sengaja: Menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, metitipkan, membawa ke luar negeri, metukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan tersebut (Pasal 3 UU TPPU) Perdg. Senjata Glp Penyuapan Penculikan Terorisme Penyelundupan Brg Pencurian Penggelapan PASIFSetiap Orang yang menerima/menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Sumbangan, penitipan, atau penukaran (Pasal 6 UU TPPU) Penyelundupan TK Penipuan Pemalsuan Uang Penyelundupan Imigran Perjudian Prostitusi Perpajakan Kehutanan Lingk. Hidup Kelautan 11 Lainnya

12. Tujuan Pencucian Uang • Menyembunyikan uang/kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. • Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. • Menghindari Pajak. Uang legal berusaha disembunyikan untuk menghindari pajak. • Meningkatkan keuntungan. Uang ilegal diikutsertakan dalam bisnis legal.

13. Dampak • Persfektif Bisnis: rusaknya reputasi, terlibat masalah hukum, mengganggu operasional dan likuiditas bisnis. • Persfektif Ekonomi: Meningkatkan instabilitas sistem kuangan, distorsi ekonomi, menyulitkan otoritas moneter mengendalikan jumlah uang beredar. • Persfektif Sosial: Menciptakan/memperparah ketidakadilan sosial. • Persfektif Internasional: TPPU merupakan persoalan dan perhatian dunia.

14. Kerugian Negara • Jumlah kerugian negara akibat money laundering sangat besar, akan kurang lebih sebanding dengan suatu proceeds of crimes. • FATF: perkiraan jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba berkisar antara US$ 300 miliar hingga US$ 500 miliar; • IMF: perkiraan volume cross border money laundering adalah antara 2-5% dari Gross Domestic Product (GDP) dunia.

15. Hasil kejahatan as “Blood of the Crime”. Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan; Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan; Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“follow the money”); Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya. PARADIGMA BARU Follow the Money 15

16. PROSES PENCUCIAN UANG Placement Penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan Layering Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana Integration Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman 16

17. REZIM ANTI PENCUCIAN UANG PRESIDEN DPR MASYARAKAT KOMITE KOORDINASI NASIONAL Kerjasama Internasional SEKTOR KEUANGAN PPATK PENGAWAS BI Kerjasama Dalam Negeri DEPKEU Bank, PVA ASURANSI, DLL PROSES HUKUM PASAR MODAL PENYIDIK PENUNTUT HAKIM LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM & PERADILAN BEA CUKAI PJK HASIL KEJAHATAN LAW ENFORCEMENT APPROACH KEJAHATAN ASAL 17

18. TUJUAN AKHIR LAW ENFORCEMENT APPROACH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KRIMINALITAS KRIMINALITAS MENURUN + ANTI MONEY LAUNDERING APPROACH INTERGRITAS & STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENINGKAT 18

19. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) • Financial Intelligence Unit (Badan Intelijen Keuangan). • Dasar Pembentukan UU No.15/2002. • Tanggung jawab langsung kepada Presiden. • PPATK tidak berada di bawah suatu Departemen, Kementerian atau Lembaga Negara. • Laporan hasil analisis kepada Presiden, DPR dan Bank Indonesia, Bapepam dan Depkeu setiap 6 bulan. • Personil berasal dari beberapa instansi terkait. 19

20. TUGAS PPATK (Pasal 26) • Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh • Memantau catatan dalam buku daftarpengecualian • Membuat pedoman tatacara pelaporan STR • Memberikan nasihat dan bantuan • Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK ttg kewajibannya • Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya pencegahan • Melaporkan hasil analisis kepada penyidik • Membuat dan memberikan laporan berkala kepada Presiden, DPR, dll. 20

21. WEWENANG PPATK • Meminta dan menerima laporan dari PJK • Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan/penuntutan • Melakukan audit terhadap PJK • Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan (Pasal 27 UU TPPU)

22. Sumber Informasi PPATK • Laporan Penyedia Jasa Keuangan: • Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Pasal 13); • Laporan Transaksi Keuangan Tunai (Pasal 13); 2. Laporan Pembawaan Uang Tunai Dirjen Bea dan Cukai (Pasal 16); 3. Mekanisme Audit Kepatuhan PJK (Pasal 27 angka 1 huruf c); Akses informasi transaksi keuangan (Pasal 27 angka (1) huruf a): PPATK mempunyai wewenang meminta informasi; Kerjasama pertukaran informasi dan penanganan kasus-kasus pencucian uang yang berisfat multidisiplin dan transnasional; Informasi dari media dan masyarakat. 22

23. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) (Suspicious Transaction Report–STR) • Transaksi Tidak Wajar (unusual): • (Pasal 1 angka 7 UU TPPU) • menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah; • bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi; • dilakukan/batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekaayaan berasal dari tindak pidana. Penyampaian STR dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah diketahui oleh PJK 23

24. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report – CTR) • Dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari • Transaksi tersebut antara lain berupa transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain, misalnya traveller cheque, cek dan bilyet giro • Penyampaian paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan • Pengecualian kewajiban pelaporan CTR

25. Laporan Pembawaan Uang Tunai • Setiap orang yang membawa uang tunai Rupiah ke dalam atau ke luar wilayah negara RI sejumlah Rp 100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara, harus melaporkan ke Ditjen Bea dan Cukai • Ditjen Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya tersebut kepada PPATK selama jangka waktu 5 hari kerja • Ditjen Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada PPATK paling lambat 5 hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan pembawaan uang tersebut 25

26. PENYEDIA JASA KEUANGAN Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada;bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.[PASAL 1 ANGKA 5 UUTPPU]

27. Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 1 angka 5) • PJK yang dikenai kewajiban lapor: • Setiap orang yang menyedia jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan; • Termasuk tapi tidak terbatas pada: • Bank; • Lembaga pembiayaan; • Perusahaan Efek; • Pengelola Reksa dana; • Kustodian; • Wali Amanat; • Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian; • Pedagang Valuta Asing; • Dana Pensiun; • Perusahaan Asuransi; • Kantor Pos

28. KEWAJIBAN PJK Menyampaikan LTKM dan LTKT kepada PPATK; Mewajibkan setiap orang yang berhubungan dengan PJK untuk memberikan identitas secara lengkap dengan mengisi form yang disediakan (KYC); Membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan; Memastikan pengguna jasa keuangan, bertindak untuk diri sendiri atau orang lain; Menyimpan catatan dan dokumen Identitas Pengguna Jasa Keuangan; Merahasiakan laporan STR/CTR yang telah disampaikan kepada PPATK; Melakukan pemblokiran harta kekayaan sesaat setelah surat Perintah Pemblokiran diterima dan Menyerahkan Berita Acara Pemblokiran. 28

29. HAK PENYEDIA JASA KEUANGAN • PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PJK YANG BERBENTUK BANK, DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN RAHASIA BANK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIMAKSUD DALAM UU YANG MENGATUR MENGENAI RAHASIA BANK (PASAL 14) • PENYEDIA JASA KEUANGAN, PEJABAT SERTA PEGAWAINYA TIDAK DAPAT DITUNTUT BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN SESUAI KETENTUAN UUTPPU (PASAL 15 UU TPPU) • MENDAPAT PERLINDUNGAN SEBAGAI PELAPOR/SAKSI PELAPOR (PASAL 39-43 UU TPPU)

30. Aspek Hukum & Terobosannya

31. HUKUM ACARA PENANGANAN PERKARA TPPU • PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG INI, DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA, KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG INI (PASAL 30 UUTPPU).

32. Alternatif bentuk Surat Dakwaan • Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang dapat memilih beberapa alternatif bentuk surat dakwaan yang akan disusun, yaitu: • Predicate crime dan pencucian uang dibuat secara alternatif; • Predicate crime dan pencucian uang dibuat dalam bentuk kumulatif; • Predicate crime dan pencucian uang dakwaan dilakukan secara terpisah atau dibuat dakwaan tunggal. • Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan in casu perkara yang sedang dihadapi. • Penting untuk dipahami, bahwa secara umum tindak pidana pencucian uang itu harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (independent crime) yang dapat dibedakan dari predicate crime walaupun sangat berkaitan erat.

33. UU Pengadilan Tipikor • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: • Tindak Pidana Korupsi; • tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; • tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. RUU Pengadilan Tipikor telah disahkan DPR 29 September, kini menunggu penomoran.

34. TINDAK PIDANA LAIN BERKAITAN DENGAN TPPU • PASAL 8 : PJK YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA PPATK DIPIDANA DENDA RP 250 JT – RP 1 MILYAR • PSL 9 : TIDAK MELAPORKAN PEMBAWAAN UANG TUNAI RP 100 JUTA ATAU LEBIH ATAU MATA UANG ASING YANG SETARA KELUAR MASUK RI, DIPIDANA DENDA RP 100 JUTA S.D 300 JUTA • PASAL 10 A : PEMBOCORAN DOKUMEN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 5 TAHUN S.D 15 TAHUN • PASAL 17 A : ANTI TIPPING-OFF, DIANCAM PIDANA 3 TAHUN S.D 5 TAHUN, DAN DENDA RP 100 JUTA S.D RP 1 MILYAR • PASAL 10 : PPATK, SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT, HAKIM, ATAU ORANG YANG TERKAIT DENGAN PERKARA TPPU YANG SEDANG DIPERIKSA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 39 (1) DAN PASAL 41 (1), DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 1 TAHUN S.D 3 TAHUN

35. TEROBOSAN RAHASIA BANK • DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN, PPATK DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN RAHASIA BANK DAN KERAHASIAAN TRANSAKSI LAINNYA MENURUT UUTPPU (PASAL 27) • UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN DALAM PERKARA TPPU, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM ATAU HAKIM DAPAT MEMINTA KETERANGAN, DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN RAHASIA BANK DAN KERAHASIAAN TRANSAKSI LAINNYA MENURUT UUTPPU (PASAL 33)

36. PERLUASAN CAKUPAN PEMBLOKIRAN • HARTA KEKAYAAN SETIAP ORANG YANG TELAH DILAPORKAN OLEH PPATK KEPADA PENYIDIK, TERSANGKA, ATAU TERDAKWA YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA. • PEMBLOKIRAN DILAKUKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN, BUKAN REKENING (PSL 32 UU TPPU) • PERINTAH PEMBLOKIRAN ADALAH WEWENANG PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM.

37. HARTA KEKAYAAN SIAPA YANG DIBLOKIR? • HARTA KEKAYAAN SETIAP ORANG YANG TELAH DILAPORKAN OLEH PPATK KEPADA PENYIDIK, TERSANGKA, ATAU TERDAKWA YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA. • HARTA KEKAYAAN SAKSI YANG TIDAK DILAPORKAN PPATK TIDAK DIBLOKIR

38. PROSEDUR PEMBLOKIRAN SECARA TERTULIS ATAU MELALUI SURAT YANG MEMUAT: • NAMA DAN JABATAN PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, ATAU HAKIM; • IDENTITAS SETIAP ORANG YANG TELAH DILAPORKAN OLEH PPATK KEPADA PENYIDIK, TERSANGKA, ATAU TERDAKWA; • ALASAN PEMBLOKIRAN; • TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN ATAU DIDAKWAKAN; DAN • TEMPAT HARTA KEKAYAAN BERADA.

39. PEMBUKTIAN TERBALIK • PADA DASARNYA BEBAN PEMBUKTIAN DI DALAM PERKARA TPPU, TETAP BERADA DI PIHAK PENUNTUT UMUM. ARTINYA JPU TIDAK DAPAT MENGAJUKAN DAKWAAN TANPA DISERTAI DENGAN PENGAJUAN BUKTI-BUKTI, NAMUN DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TERDAKWA WAJIB MEMBUKTIKAN SEBALIKNYA, BAHWA HARTA KEKAYAANNYA BUKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA. • PEMBUKTIAN TERBALIK HANYA DIGUNAKAN PADA PEMERIKSAAN DI MUKA PERSIDANGAN. • HANYA UNSUR “HARTA KEKAYAAN” YANG WAJIB DIBUKTIKAN.

40. PERLUASAN ALAT BUKTI (PASAL 38 UU TPPU) • ALAT BUKTI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HUKUM ACARA PIDANA (PASAL 184 KUHAP); • ALAT BUKTI LAIN BERUPA INFORMASI YANG DIUCAPKAN, DIKIRIMKAN, DITERIMA, ATAU DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK DENGAN ALAT OPTIK ATAU YANG SERUPA DENGAN ITU; DAN • DOKUMEN (PASAL 1 ANGKA 9) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 ANGKA 7.

41. PERMINTAAN KETERANGAN DARI PJK (PASAL 33 UUTPPU) • PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM BERWENANG MEMINTA KETERANGAN DARI PJK MENGENAI HARTA KEKAYAAN ORANG TELAH DILAPORKAN PPATK, TERSANGKA ATAU TERDAKWA; • PENEROBOSAN TERHADAP KETENTUAN KERAHASIAAN TRANSAKSI (RAHASIA BANK, DSB)

42. PROSEDUR PERMINTAAN KETERANGAN DARI PJK • SECARA TERTULIS DENGAN MENYEBUTKAN SECARA JELAS MENGENAI: • NAMA DAN JABATAN PENYIDIK, • PENUNTUT UMUM, ATAU HAKIM; • IDENTITAS SETIAP ORANG YANG TELAHDILAPORKAN OLEH PPATK, TERSANGKA,ATAU TERDAKWA; • TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN ATAU DIDAKWAKAN; DAN • TEMPAT HARTA KEKAYAAN BERADA.

43. PROSEDUR PERMINTAAN KETERANGAN DARI PJK (LANJUTAN…) • SURAT PERMINTAAN UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN HARUS DITANDATANGANI OLEH: • KAPOLRI ATAU KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DALAM HAL PERMINTAAN DIAJUKAN OLEH PENYIDIK; • JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ATAU • KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DALAM HAL • PERMINTAAN DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM; • HAKIM KETUA MAJELIS YANG MEMERIKSA PERKARA YANG BERSANGKUTAN

44. PENYITAAN HARTA KEKAYAAN DALAM HAL DIPEROLEH BUKTI YANG CUKUP SEBAGAI HASIL PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TERHADAP TERDAKWA, HAKIM MEMERINTAHKAN PENYITAAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA YANG BELUM DISITA OLEH PENYIDIK ATAU PENUNTUT UMUM (PASAL 34).

45. IN ABSENTIA DAN PENETAPAN UNTUK PERAMPASAN • Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 36). • Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara (Pasal 37).

46. PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI SAKSI DAN PIHAK PELAPOR • SUATU BENTUK PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN RASA AMAN TERHADAP PELAPOR ATAU SAKSI DARI KEMUNGKINAN YANG MEMBAHAYAKAN DIRI, JIWA, DAN/ATAU HARTANYA TERMASUK KELUARGANYA • DASAR HUKUM: BAB VII, PASAL 39 S.D 43 UUTPPU, PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2003 TANGGAL 11 NOVEMBER 2003, PERATURAN KAPOLRI NO. 17 TAHUN 2005 TANGGAL 31 DESEMBER 2005 • MASIH ADA COMPLAIN DARI PJK YANG MELAPORKAN LTKM BAHWA IDENTITASNYA DI-DISCLOSE KEPADA PIHAK LAIN • PPATK SECARA RESPONSIF AKAN MENDATANGI POLDA/KEJAKSAAN DAN PJK UNTUK MENDISKUSIKAN BERSAMA PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS

47. PERLINDUNGAN PELAPOR & SAKSI (Ps.39-43) PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan berbagai ancaman Di sidang pengadilan, pihak-pihak yang terkait dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan berbagai ancaman Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan

48. PIHAK-PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS • PEMBERI PERLINDUNGAN KHUSUS ADALAH APARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. • PEMOHON/PENERIMA PERLINDUNGAN KHUSUS : PELAPOR, SAKSI, PPATK, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN HAKIM

49. Lanjutan….(Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Perlindungan Khusus) • Pelapor adalah : (a) Reporting Parties/Pihak Pelapor/PJK dan (b) setiap orang yang melaporkan dugaan terjadinya TPPU • Saksi adalah orang yg memberi keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara TPPU yg didengar, dilihat dan atau dialami sendiri • Keluarga adalah keluarga inti (suami/istri dan anak dari pelapor dan saksi)

50. Cakupan Perlindungan Khusus Bagi Pelapor, Saksi dan Keluarganya • Keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental • Harta benda • Perahasiaan dan penyamaran identitas • Pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan