1 / 32

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Pada Acara :

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Pada Acara : Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur se- Provinsi Jambi Jambi, 07 Februari 2019. Oleh : Drs. Dindin Wahidin , M.Si Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

jstuckey
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Pada Acara :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PadaAcara: RapatKoordinasiPengembanganSumberDayaManusiaAparatur se-ProvinsiJambi Jambi, 07 Februari 2019 Oleh: Drs. DindinWahidin, M.Si SekretarisBadanPengembanganSumberDayaManusia KementerianDalamNegeri

  2. APA ITU KOMPETENSI ASN?

  3. KOMPETENSI MANAJERIAL KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI PEMERINTAHAN PP 18 Tahun 2016 (Pasal 98) PegawaiAparaturSipil Negara yang menduduki JabatanPimpinanTinggi, Jabatan Administrator, dan JabatanPengawaspada Perangkat Daerah wajib memenuhipersyaratan KOMPETENSI : UU 23/2014 (Pasal 233) KNOWLEDGE skill ???????? attitude

  4. Undang- UndangNomor 23 Tahun 2014 KompetensiPemerintahan PASAL 233 • KebijakanDesentralisasi; • HubunganPemerintahPusatdengan Daerah; • Pemerintahanumum, • pengelolaankeuangan Daerah; • UrusanPemerintahan yang menjadikewenangan • Daerah • HubunganPemerintah Daerah dengan DPRD; • Etikapemerintahan.

  5. Undang- UndangNomor 23 Tahun 2014

  6. DASAR PERUBAHAN NOMENKLATUR BADAN DIKLAT MENJADI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

  7. DASAR PERUBAHAN NOMENKLATUR Permendagri No 43/2015 ttgOrganisasidan Tata KerjaKemendagri UU 39/2008 ttgKementerian Negara Perpres 11/2015 ttg OTK Kemendagri UUD 1945 UU 5/2014 ttg A S N PP 11/2017 ttgManajemen PNS Permendagri 85/2017 ttgDiklatKepemimpinanPemerintahanDalamNegeri Permendagri 108 /2017 ttgKompetensiPemerintahan PP 18/2016 ttgPerangkat Daerah UU 23/2014 ttgPemerintahan Daerah Permendagri 11/2018 ttgSistemPengembangan SDM AparaturBerbasisKompetensi Di Lingkungan KemendagridanPemda PP 12/2017 ttgBinwasPenyelenggaraanPemerintahan Daerah Permendagri 14/2018 ttgPerubahanatasPermendagri No 133/2017 ttgOrientasi & PendalamanTugasAnggota DPRD Prov & DPRD Kab/Kota 7 3

  8. Pasal 1 Negara Indonesia adalahnegarakesatuan yang berbentukrepublik. sebagaipemerintahnasionaluntukpertamakalinyadanselanjutnyapemerintahnasionaltersebutlah yang kemudianmembentuk Daerah Pasal 18 ayat (2) & ayat (5) menyatakanbahwaPemerintahan Daerah berwenanguntukmengaturdanmengurussendiriUrusanPemerintahanmenurutAsasOtonomidanTugasPembantuandandiberikanotonomi yang seluas-luasnya Alineakeempatmemuatpernyataanbahwasetelahmenyatakankemerdekaan, yang pertama kali dibentukadalahPemerintah Negara Indonesia PresidenmelimpahkankewenangankepadaMenteri (Menteri Dalam Negeri)sebagaikoordinatorpembinaandanpengawasan yang dilakukanolehkementerian/lembagapemerintahnonkementerianterhadappenyelenggaraanPemerintahan Daerah UUD 1945 UrusanPemerintahan yang diserahkanke Daerah berasaldarikekuasaanpemerintahan yang adaditanganPresiden. KonsekuensinyatanggungjawabakhiradaditanganPresiden Agar terciptasinergiantaraPemerintahPusatdan Daerah, kementerian/lembagapemerintahnonkementerianberkewajibanmembuatnorma, standar, prosedur, dankriteria (NSPK) untukdijadikanpedomanbagi Daerah dalammenyelenggarakanUrusanPemerintahan yang diserahkanke Daerah danmenjadipedomanbagikementerian/lembagapemerintahnonkementerianuntukmelakukanpembinaandanpengawasan Presidendibantuolehmenterinegara yang bertanggung jawabatasUrusanPemerintahantertentudalampemerintahan

  9. OUR OFFICE

  10. Undang- UndangNomor 23 Tahun 2014 PSL. 25 PSL. 10 PSL. 11 - 24 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ABSOLUT (TIDAK DISERAHKAN)(6) KONKUREN (32) PANCASILA, UUD45, BHINEKA TUNGGAL IKA, KEUTUHAN NKRI. PERSATUAN DAN KESBANG KERUKUNAN ANTAR SUKU, INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS DAN GOLONGAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KOORDINASI PELAKSANA TUGAS ANTAR INSTANSI PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA PELAKSANAAN URUSAN YG BKN KEWENANGAN DAERAH POLITIK LUAR NEGERI PERTAHANAN KEAMANAN YUSTISI MONETER & FISKAL AGAMA WAJIB (24) PILIHAN (8) NON-PELAYANAN DASAR (18) PELAYANAN DASAR (6)

  11. UU NOMOR 23 TAHUN 2014 URUSAN PILIHAN URUSAN WAJIB Potensi, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. kehutanan; 5. Energi dan sumber daya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Tansmigrasi. PelayananDasar Non PelayananDasar 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PU & PR 4. Sosial 5. Perumahan rakyatdan kawasanpemukiman 6. Ketentraman,Ketertiban umumdan perlindungan masyarakat 1. Tenaga kerja 2. PP & PA 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan hidup 6. Adm. Kependdkan dan pencatatan sipil; 7. PMD 8. Pengendalaian penduduk dan KB; 9. Perhubungan 10. Kominfo 11. Koperasi dan UKM; 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan olahraga 14. Statistik 15. Persandian 16.Kebudayaan 17. Perpustakaan dan 18. Arsip UrusanBerbasisEkosistem Kehutanan; ESDM; kelautan dan perikanan. 11

  12. Kemenkes, Kemendes, Kementerian PUPR , dst Kementerian Negara LPNK PemerintahPusat Hubungan PemerintahPusat Dan Pemerintah Daerah PemerintahProvinsi Pemerintah Kab/Kota

  13. Pasal 7 : UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Urusan Pem. oleh Daerah Pasal 373 : Pem Pusat lakukan binwas thd penyelngg Pem-an Daerah Provinsi Gub sbg Wakil Pem Pusat lakukan binwas thd penyelengg Pem-an Daerah Kab/Kota Binwas sbgm dimksd scr nasional dikoordinasikan oleh Mendagri Pasal 374 : Mendagri lakukan pembinaan yg bersifat umum yg meliputi : pembagian urpem, kelembagaan daerah, kepeg pd perangkat daerah, keuangan daerah, bangda, yan publik, kerjasama, KDH dan DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dg ketentn perundang-undangan Menteri Teknis dan Ka LPNK lakukan pembinaan yg bersifat teknis thd teknis penyelengg urpem yg diserahkan ke Prov Pembinaan tsb dilakukan dlm bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihanserta penelitiandanpengembangan

  14. BAGAIMANA PERAN BPSDM? 2

  15. PILAR PENGEMBANGAN SDM Aparatur yang kompeten dan profesional Standardisasi Sertifikasi PengembanganKompetensi BPSDM PRIMA BadanPengembanganSumberDayaManusia

  16. Provinsi Pusat PERAN BPSDM 2. 3. 1. • Pengembangan • Kompetensi Kabupaten/Kota • Pengembangan • Kompetensi • Standardisasi • Sertifikasi • Sertifikasi • Pengembangan • Kompetensi

  17. PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI PERMENDAGRI NO.11 TAHUN 2018

  18. PERMENDAGRI 11 TAHUN 2018 SISTEM PENGEMBANGAN SDM APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA PASAL 56 RUMPUN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM NEGERI L A M P I R A N C 1. PengembanganKompetensiUmum 2. PengembanganKompetensiInti JPT & Jabatan Adm. 3. PengembanganKompetensiIntiJabatanFungsional 4. PengembanganKompetensiPilihan 5. PengembanganKompetensiJabatanTeknis 6. PengembanganKompetensiKepamongprajaan 7. PengembanganKompetensiPimpinan Daerah 8. PengembanganKompetensiStandardisasidanSertifikasi 9. PengembanganKompetensiInternasional 10. PengembanganKompetensimelaluiPendidikan Formal

  19. DIKLAT E-LEARNING PENATARAN MAGANG PELATIHAN DALAM JABATAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PERMENDAGRI 11 TAHUN 2018 PENDALAMAN TUGAS BIMTEK SEMINAR KURSUS - - - - - - - - - - - - Pasal 57 Rumpun pengembangan kompetensi dibagi kedalam jenis : WORKSHOP PEMBEKALAN

  20. LSP-PDN KKPDN  SKKPDN B.N.S.P  L.S.P PROGRAM PELATIHAN BerbasisKompetensi S E L E K S I LULUSAN DIKLAT PNS KOMPETEN UK SERTIFIKASI KOMPETENSI NAKER KOMPETEN PNS LULUSAN Sarana, Prasarana, Instruktur PNS Berpengalaman LEMBAGA PELATIHAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN LBG. KOORDINASI PELATIHAN SISTEM UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN

  21. SertifikatKompetensi UJI KOMPETENSI LSP-PDN 1 2 3

  22. U J I K O M P E T E N S I TIM SERTIFIKASI KOMPETENSI SYARAT TIM UJK KOMITE SERTIFIKASI • SekretariatJenderal • DirektoratJenderalOtda • BPSDM • LSP-PDN • Pakar • PerwakilanPemerintahProvinsi • Unit KerjaKemendagri • LSP-PDN • Pakar yang Kompeten • Praktisi yang Kompeten • MemilikiSertifikatAsesorKompetensiPemerintahanygmasihberlaku • TerintegrasisbgAsesorPemerintahanpada BPSDM Kemendagri • Menguasaisubstansistandarkompetensi

  23. U J I K O M P E T E N S I Prinsip UJK Metode UJK • Observasi • Wawancara • TesTertulis • TesLisan • Portofolio

  24. Dinyatakan KOMPETEN • Mendapatkan Sertifikat Kompetensi • Sertifikat diterbitkan oleh Kemendagri • Pengangkatan Dalam Jabatan • Masa berlaku 3 tahun • BELUM KOMPETEN • Uji Ulang 1 X BPSDM PRIMA

  25. Implementasi Permendagri No 85 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri 2

  26. DIKLAT PIMPEMDAGRI UU 23/2014 Karakter Dan Jiwa Kepamongprajaan PP 12/2017 PP 18/2016 Target Group Diklat Ini Adalah PNS Yang Menduduki Jabatan Pengawas s.d Jpt Madya Substansi Dari Diklat Ini Difokuskan pada Pengembangan Kompetensi Pemerintahan

  27. STRUKTUR KURIKULUM = KOMPETENSI PEMERINTAHAN

  28. TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH DAERAH

  29. POLA PIKIR REVOLUSI MENTAL

  30. RESOLUSI PENGANGGARAN DIKLAT PADA TAHUN 2019

  31. LampiranPermendagri 38 Tahun 2018 tentangPedomanUmumPenyusunan APBD 2019 V. Hal khususlainnya, antara lain : 33. Pemerintahdaerahmengalokasikananggaranpendidikandanpelatihandalamrangkapengembangan kompetensi, untuk : a. Pemenuhankompetensipemerintahanpegawai ASN melaluiDiklatPimpemdagribagiKepalaPerangkat Daerah, Jabatan Administrator danJabatanPengawas; b. DiklatTeknisdanFungsionalSubstantifPemdagri; c. Penyelenggaraanujikompetensipemerintahandalamrangkakompetensipemerintahan. Dalamhalbesaranalokasianggarandalam APBD tahunsebelumnyatelahmelebihipersentasetersebut, pemerintahdaerahtidakdiperkenankanmengurangibesaranpersentasealokasianggaranpendidikandanpelatihandimaksud. Provinsi 0,34 % dari total belanjadaerah Kab/Kota 0,16 % dari total belanjadaerah

  32. SEKIAN DAN TERIMA KASIH BPSDM PRIMA KITA ADALAH BANGSA PEMENANG DENGAN KERJA NYATA BISA MENJADI BANGSA MAJU !

More Related