Download
bank perkreditan rakyat bpr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

4733 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

  2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) • BPR adalahlembagakeuangan bank yang menerimasimpananhanyadalambentukdepositoberjangka, tabungan, dan/ataubentuklainnya yang dipersa­makandenganitudanmenyalurkandanasebagaiusaha BPR. • BPR adalah bank yang melaksanakankegiatanusahasecarakonvensionalmaupunsyariah yang dalamkegiatannyatidakmemberikanjasadalamlalulintaspembayaran

  3. SejarahSingkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

  4. SejarahSingkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

  5. PerbandinganJumlah BPR dengan Bank Umum

  6. Pemberian Status BPR Status BPR diberikankepada: Bank Desa, LumbungDesa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LumbungPitihNagari (LPN), LembagaPerkreditanDesa (LPD), BadanKreditDesa (BKD), BadanKreditKecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), LembagaPerkreditanKecamatan (LPK), Bank KaryaProduksiDesa (BKPD), dan/ataulembaga-lembagalainnya yang dipersamakandenganituberdasarkan UU PerbankanNomor 7 Tahun 1992 denganmemenuhipersyaratantatacara yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah.

  7. AsasBPR • DalammelaksanakankegitannyaBPR berasaskandemokrasiekonomidenganmenggunakanprinsipkehati-hatian. • Demokrasiekonomiadalahsistemekonomi Indonesia yang dijalankansesuaidenganpasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciripositifsebagaipendukungdan 3 cirinegatif yang harusdihindari (free fight liberal­ism, etatisme, danmonopoly).

  8. FungsiBPR Penghimpundanpenyalurdanamasyarakat.

  9. Tujuan BPR Menunjangpelaksanaanpembangunannasionaldalamrangkameningkatkanpemerataan, penumbuhanekonomi, danstabilitasnasionalkearahpeningkatankesejahteraanrakyatbanyak.

  10. SasaranBPR Melayanikebutuhanpetani, peternak, nelayan, pedagang, pengusahakecil, pega­wai, danpensiunankarenasasaraninibelumdapatterjangkauoleh bank umumdanuntuklebihmewujudkanpemerataanlayananperbankan, pemerataankesem­patanberusaha, pemerataanpendapatan, dan agar merekatidakjatuhketanganparapelepasuang (rentenirdanpengijon).

  11. Usaha BPR • Menghimpundanadarimasyarakatdalambentuksimpananberupadepositoberjangka, tabungan, dan/ataubentuklainnya yang dipersamakandenganitu. • Memberikankredit. • Menyediakanpembiayaanbaginasabahberdasarkanprinsipbagihasilsesuaidenganketentuan yang ditetapkandalamPeraturanPemerintah. • MenempatkandananyadalambentukSertifikat Bank Indonesia (SBI), depositoberjangka, sertifikatdeposito, dan/atautabunganpada bank lain. SBI adalahsertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

  12. Usaha yang TidakBolehDilakukanBPR • Menerimasimpananberupagiro • Melakukankegiatanusahadalamvalutaasing. • Melakukanpenyertaan modal denganprinsipprudent banking danconcern terhadaplayanankebutuhanmasyarakatmenengahkebawah. • Melakukanusahaperasuransian. • Melakukanusaha lain di luarkegiatanusahasebagaimana yang dimaksuddalamusaha BPR.

  13. AlokasiKreditBPR Beberapahal yang harusdiperhatikanoleh BPR, yaitu: • Dalammemberikankredit, BPR wajibmempunyaikeyakinanataskemampuandankesanggupandebituruntukmelunasiutangnyasesuaidenganperjanjian. • Dalammemberikankredit, BPR wajibmemenuhiketentuan Bank Indonesia mengenaibatasmaksimumpemberiankredit, pemberianjaminan, atauhal lain yang serupa, yang dapatdilakukanoleh BPR kepadapeminjamatauseke­lompokpeminjam yang terkait, termasukkepadaperusahaan-perusahaandalamkelompok yang samadengan BPR tersebut. Batas maksimumtersebutadalahtidakmelebihi 30% dari modal yang sesuaidenganketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

  14. AlokasiKredit BPR • Dalammemberikankredit, BPR wajibmemenuhiketentuan Bank Indonesia mengenaibatasmaksimumpemberiankredit, pemberianjaminan, atauhal lain yang serupa, yang dapatdilakukanoleh BPR kepadapemegangsaham (dankeluarga) yang memiliki 10% ataulebihdari modal disetor, anggotadewankomisaris (dankeluarga), anggotadireksi (dankeluarga), pejabat BPR lainnya, sertaperusahaan-perusahaan yang di dalamnyaterdapatkepentinganpihakpemegangsaham (dankeluarga) yang memiliki 10% ataulebihdari modal disetor, anggotadewankomisaris (dankeluarga), anggotadireksi (dankeluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimumtersebuttidakmelebihi 10% dari modal yang sesuaidenganketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

  15. PerijinanBPR BPR hanyadapatdidirikandandimilikidenganizinDewanGubernur Bank Indonesia oleh: a. Warga Negara Indonesia; b. Badanhukum Indonesia yang seluruhpemiliknyawarganegara Indonesia; c. Pemerintah Daerah; atau d. Duapihakataulebihsebagaimanadimaksuddalamhuruf a, b dan c.

  16. Perijinan BPR Modal disetoruntukmendirikan BPR : a. Rp.5 miliaruntuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta; b. Rp.2 miliaruntuk BPR yang didirikan di wilayahibukotaprovinsi di pulauJawadanBali dan di wilayahKabupatenatauKotamadya Bogor, Depok, Tangerang danBekasi; c. Rp.1 miliaruntuk BPR yang didirikan di ibukotaprovinsi di luarpulauJawadanBali dan di wilayahpulauJawadan Bali di luarwilayahsebagaimanadisebutdalamhuruf a dan b;

  17. Perijinan BPR d. Rp.500 jutauntuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luarwilayahsebagaimanadisebutdalamhuruf a, b dan c.

  18. Perijinan BPR • Pembukaankantorcabang BPR di luaribukotanegara, ibukotapropinsi, ibukotaKabupaten, dankotamadyasertapembukaankantor di bawahkantorcabang BPR wajibdilaporkankepada Bank Indonesia. PersyaratandantatacarapembukaankantortersebutditetapkanMenteriKeuangansetelahmendengarpertimbangan Bank Indonesia.

  19. Perijinan BPR • BPR tidakdapatmembukakantorcabangnya di luarnegerikarena BPR dilarangrnelakukankegiatanusahadalamvalutaasing (transaksivalas).

  20. BentukHukum BPR Bentukhukum BPR dapatberupa: • Perusahaan Daerah (Badan Usaha MilikDaerah) • KoperasiPerseroan Terbatas (berupasahamatasnama) • danbentuk lain yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah.

  21. KepemilikanBPR • BPR hanyadapatdidirikandandimilikiolehwarganegara Indonesia, badanhukum Indonesia yang seluruhpemiliknyawarganegara Indonesia, pemerintahdaerah, ataudapatdimilikibersama di antarawarganegara Indonesia, badanhukum Indonesia yang seluruhpemiliknyawarganegara Indonesia, danpemerintahdaerah.

  22. Kepemilikan BPR • BPR yang berbentukhukumkoperasi, kepemilikannyadiaturberdasarkanketentuandalamundang-undangtentangperkoperasian yang berlaku. • BPR yang berbentukhukumperseroanterbatas, sahamnyahanyadapatditerbitkandalambentuksahamatasnama.

  23. Perubahankepemilikan BPR wajibdilaporkankepada Bank Indonesia. • Merger dankonsolidasiantaraBPR, sertaakuisisi BPR wajibmendapatijinMenteriKeuangansebelumnyasetelahmendengarpertimbangan Bank Indo­nesia. Ketentuanmengenai merger, konsolidasi, danakuisisiditetapkandenganPeraturanPemerintah.

  24. PembinaandanPengawasanBPR Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi : • Pemberianbantuandanlayananperbankankepadalapisanmasyarakat yang rendah yang tidakterjangkaubantuandanlayanan bank umum, yaitudenganmemberikanpinjamankepadapedagang/pengusahakecil di desadan di pasar agar tidakterjeratrentenirdanmenghimpundanamayarakat. • Membantupemerintahdalamikutmendidikmasyarakatgunamemahamipolanasionaldenganadanyaakselerasipembangunan.P • Penciptaanpemerataankesempatanberusahabagimasyarakat.

  25. Dalammelakukanpengawasanakanditemukanbeberapakesalahan, yaitu : • Organisasidansistemmanajemen, termasuk di dalamnyaperencanaan yang ditetapkan. • Kekurangantenagatrampildanprofesional. • Mengalamikesulitanlikuiditas. • Belummelaksanakanfungsi BPR sebagaimanamestinya (sesuai UU).

  26. PengaturandanPembagianTugas BPR, KUD, danBRI • BPR yang terdapat di daerahpedesaansebagaipengganti Bank Desa, kedu­dukannyaditingkatkankekecamatandandiadakanpenggabungan Bank Desa yang adadankegiatannyadiarahkankepadalayanankebutuhankreditkeciluntukpengusaha, pengrajin, pedagangkecil, ataukepadamereka yang tinggaldanberusaha di desatersebuttetapitidakataubelummenjadianggota KUD danmenghimpundanadarimasyarakatdalambentukdepositoberjangka, tabungan, dan/ataubentuklainnya yang dipersamakandenganitu.

  27. PengaturandanPembagianTugas BPR, KUD, dan BRI • KUD bekerjasebagailembagaperkreditankecil di desa yang memberikanpinjamankepadapetani, peternak, dannelayan yang menjadianggotanya. Dana untukpemberiankreditberasaldaridana yang dihimpundarianggota KUD dankredit yang disalurkanoleh BRI dan BI.

  28. PengaturandanPembagianTugas BPR, KUD, dan BRI • BPR yang terdapat di daerahperkotaanadalah Bank Pasar, Bank Pegawai, atau bank yang sejenis yang melayanikebutuhankreditpengusahadanpedagangkecil di pasardan di kampung. Sumberpembiayaankreditiniadalahberasaldaridanamasyarakat yang dihimpundalambentukdepositoberjangka, tabungan, dan/ataubentuklainnya yang dipersamakandenganitu.

  29. PengaturandanPembagianTugas BPR, KUD, dan BRI • BRI melayanilangsungkredit yang relatifbesarataukredit yang dipinjamkankepadapengusahamenengah di pedesaanatau di perkotaan.

  30. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN • BPR wajibmenyediakandanapendidikanuntukmeningkatkanpengetahuandanketrampilanSDM di bidangperbankansebesar 5% darirealisasibiaya SDM tahunsebelumnya.

  31. Pelaksanaanpendidikandanpelatihandapatdilakukandengancara : a. dilaksanakanoleh BPR sendiri; b. ikutsertapadapendidikan yang dilakukan BPR lain; c. bersama-samadengan BPR lain menyelenggarakanpendidikan; atau d. mengirim SDM mengikutipendidikan yang diselenggarakanolehlembaga pendidikanperbankan.