1 / 32

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka , tabungan , dan / atau bentuk lainnya yang dipersa­makan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR .

juliet
Télécharger la présentation

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

  2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) • BPR adalahlembagakeuangan bank yang menerimasimpananhanyadalambentukdepositoberjangka, tabungan, dan/ataubentuklainnya yang dipersa­makandenganitudanmenyalurkandanasebagaiusaha BPR. • BPR adalah bank yang melaksanakankegiatanusahasecarakonvensionalmaupunsyariah yang dalamkegiatannyatidakmemberikanjasadalamlalulintaspembayaran

  3. SejarahSingkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

  4. SejarahSingkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

  5. PerbandinganJumlah BPR dengan Bank Umum

  6. Pemberian Status BPR Status BPR diberikankepada: Bank Desa, LumbungDesa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LumbungPitihNagari (LPN), LembagaPerkreditanDesa (LPD), BadanKreditDesa (BKD), BadanKreditKecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), LembagaPerkreditanKecamatan (LPK), Bank KaryaProduksiDesa (BKPD), dan/ataulembaga-lembagalainnya yang dipersamakandenganituberdasarkan UU PerbankanNomor 7 Tahun 1992 denganmemenuhipersyaratantatacara yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah.

  7. AsasBPR • DalammelaksanakankegitannyaBPR berasaskandemokrasiekonomidenganmenggunakanprinsipkehati-hatian. • Demokrasiekonomiadalahsistemekonomi Indonesia yang dijalankansesuaidenganpasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciripositifsebagaipendukungdan 3 cirinegatif yang harusdihindari (free fight liberal­ism, etatisme, danmonopoly).

  8. FungsiBPR Penghimpundanpenyalurdanamasyarakat.

  9. Tujuan BPR Menunjangpelaksanaanpembangunannasionaldalamrangkameningkatkanpemerataan, penumbuhanekonomi, danstabilitasnasionalkearahpeningkatankesejahteraanrakyatbanyak.

  10. SasaranBPR Melayanikebutuhanpetani, peternak, nelayan, pedagang, pengusahakecil, pega­wai, danpensiunankarenasasaraninibelumdapatterjangkauoleh bank umumdanuntuklebihmewujudkanpemerataanlayananperbankan, pemerataankesem­patanberusaha, pemerataanpendapatan, dan agar merekatidakjatuhketanganparapelepasuang (rentenirdanpengijon).

  11. Usaha BPR • Menghimpundanadarimasyarakatdalambentuksimpananberupadepositoberjangka, tabungan, dan/ataubentuklainnya yang dipersamakandenganitu. • Memberikankredit. • Menyediakanpembiayaanbaginasabahberdasarkanprinsipbagihasilsesuaidenganketentuan yang ditetapkandalamPeraturanPemerintah. • MenempatkandananyadalambentukSertifikat Bank Indonesia (SBI), depositoberjangka, sertifikatdeposito, dan/atautabunganpada bank lain. SBI adalahsertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

  12. Usaha yang TidakBolehDilakukanBPR • Menerimasimpananberupagiro • Melakukankegiatanusahadalamvalutaasing. • Melakukanpenyertaan modal denganprinsipprudent banking danconcern terhadaplayanankebutuhanmasyarakatmenengahkebawah. • Melakukanusahaperasuransian. • Melakukanusaha lain di luarkegiatanusahasebagaimana yang dimaksuddalamusaha BPR.

  13. AlokasiKreditBPR Beberapahal yang harusdiperhatikanoleh BPR, yaitu: • Dalammemberikankredit, BPR wajibmempunyaikeyakinanataskemampuandankesanggupandebituruntukmelunasiutangnyasesuaidenganperjanjian. • Dalammemberikankredit, BPR wajibmemenuhiketentuan Bank Indonesia mengenaibatasmaksimumpemberiankredit, pemberianjaminan, atauhal lain yang serupa, yang dapatdilakukanoleh BPR kepadapeminjamatauseke­lompokpeminjam yang terkait, termasukkepadaperusahaan-perusahaandalamkelompok yang samadengan BPR tersebut. Batas maksimumtersebutadalahtidakmelebihi 30% dari modal yang sesuaidenganketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

  14. AlokasiKredit BPR • Dalammemberikankredit, BPR wajibmemenuhiketentuan Bank Indonesia mengenaibatasmaksimumpemberiankredit, pemberianjaminan, atauhal lain yang serupa, yang dapatdilakukanoleh BPR kepadapemegangsaham (dankeluarga) yang memiliki 10% ataulebihdari modal disetor, anggotadewankomisaris (dankeluarga), anggotadireksi (dankeluarga), pejabat BPR lainnya, sertaperusahaan-perusahaan yang di dalamnyaterdapatkepentinganpihakpemegangsaham (dankeluarga) yang memiliki 10% ataulebihdari modal disetor, anggotadewankomisaris (dankeluarga), anggotadireksi (dankeluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimumtersebuttidakmelebihi 10% dari modal yang sesuaidenganketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

  15. PerijinanBPR BPR hanyadapatdidirikandandimilikidenganizinDewanGubernur Bank Indonesia oleh: a. Warga Negara Indonesia; b. Badanhukum Indonesia yang seluruhpemiliknyawarganegara Indonesia; c. Pemerintah Daerah; atau d. Duapihakataulebihsebagaimanadimaksuddalamhuruf a, b dan c.

  16. Perijinan BPR Modal disetoruntukmendirikan BPR : a. Rp.5 miliaruntuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta; b. Rp.2 miliaruntuk BPR yang didirikan di wilayahibukotaprovinsi di pulauJawadanBali dan di wilayahKabupatenatauKotamadya Bogor, Depok, Tangerang danBekasi; c. Rp.1 miliaruntuk BPR yang didirikan di ibukotaprovinsi di luarpulauJawadanBali dan di wilayahpulauJawadan Bali di luarwilayahsebagaimanadisebutdalamhuruf a dan b;

  17. Perijinan BPR d. Rp.500 jutauntuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luarwilayahsebagaimanadisebutdalamhuruf a, b dan c.

  18. Perijinan BPR • Pembukaankantorcabang BPR di luaribukotanegara, ibukotapropinsi, ibukotaKabupaten, dankotamadyasertapembukaankantor di bawahkantorcabang BPR wajibdilaporkankepada Bank Indonesia. PersyaratandantatacarapembukaankantortersebutditetapkanMenteriKeuangansetelahmendengarpertimbangan Bank Indonesia.

  19. Perijinan BPR • BPR tidakdapatmembukakantorcabangnya di luarnegerikarena BPR dilarangrnelakukankegiatanusahadalamvalutaasing (transaksivalas).

  20. BentukHukum BPR Bentukhukum BPR dapatberupa: • Perusahaan Daerah (Badan Usaha MilikDaerah) • KoperasiPerseroan Terbatas (berupasahamatasnama) • danbentuk lain yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah.

  21. KepemilikanBPR • BPR hanyadapatdidirikandandimilikiolehwarganegara Indonesia, badanhukum Indonesia yang seluruhpemiliknyawarganegara Indonesia, pemerintahdaerah, ataudapatdimilikibersama di antarawarganegara Indonesia, badanhukum Indonesia yang seluruhpemiliknyawarganegara Indonesia, danpemerintahdaerah.

  22. Kepemilikan BPR • BPR yang berbentukhukumkoperasi, kepemilikannyadiaturberdasarkanketentuandalamundang-undangtentangperkoperasian yang berlaku. • BPR yang berbentukhukumperseroanterbatas, sahamnyahanyadapatditerbitkandalambentuksahamatasnama.

  23. Perubahankepemilikan BPR wajibdilaporkankepada Bank Indonesia. • Merger dankonsolidasiantaraBPR, sertaakuisisi BPR wajibmendapatijinMenteriKeuangansebelumnyasetelahmendengarpertimbangan Bank Indo­nesia. Ketentuanmengenai merger, konsolidasi, danakuisisiditetapkandenganPeraturanPemerintah.

  24. PembinaandanPengawasanBPR Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi : • Pemberianbantuandanlayananperbankankepadalapisanmasyarakat yang rendah yang tidakterjangkaubantuandanlayanan bank umum, yaitudenganmemberikanpinjamankepadapedagang/pengusahakecil di desadan di pasar agar tidakterjeratrentenirdanmenghimpundanamayarakat. • Membantupemerintahdalamikutmendidikmasyarakatgunamemahamipolanasionaldenganadanyaakselerasipembangunan.P • Penciptaanpemerataankesempatanberusahabagimasyarakat.

  25. Dalammelakukanpengawasanakanditemukanbeberapakesalahan, yaitu : • Organisasidansistemmanajemen, termasuk di dalamnyaperencanaan yang ditetapkan. • Kekurangantenagatrampildanprofesional. • Mengalamikesulitanlikuiditas. • Belummelaksanakanfungsi BPR sebagaimanamestinya (sesuai UU).

  26. PengaturandanPembagianTugas BPR, KUD, danBRI • BPR yang terdapat di daerahpedesaansebagaipengganti Bank Desa, kedu­dukannyaditingkatkankekecamatandandiadakanpenggabungan Bank Desa yang adadankegiatannyadiarahkankepadalayanankebutuhankreditkeciluntukpengusaha, pengrajin, pedagangkecil, ataukepadamereka yang tinggaldanberusaha di desatersebuttetapitidakataubelummenjadianggota KUD danmenghimpundanadarimasyarakatdalambentukdepositoberjangka, tabungan, dan/ataubentuklainnya yang dipersamakandenganitu.

  27. PengaturandanPembagianTugas BPR, KUD, dan BRI • KUD bekerjasebagailembagaperkreditankecil di desa yang memberikanpinjamankepadapetani, peternak, dannelayan yang menjadianggotanya. Dana untukpemberiankreditberasaldaridana yang dihimpundarianggota KUD dankredit yang disalurkanoleh BRI dan BI.

  28. PengaturandanPembagianTugas BPR, KUD, dan BRI • BPR yang terdapat di daerahperkotaanadalah Bank Pasar, Bank Pegawai, atau bank yang sejenis yang melayanikebutuhankreditpengusahadanpedagangkecil di pasardan di kampung. Sumberpembiayaankreditiniadalahberasaldaridanamasyarakat yang dihimpundalambentukdepositoberjangka, tabungan, dan/ataubentuklainnya yang dipersamakandenganitu.

  29. PengaturandanPembagianTugas BPR, KUD, dan BRI • BRI melayanilangsungkredit yang relatifbesarataukredit yang dipinjamkankepadapengusahamenengah di pedesaanatau di perkotaan.

  30. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERBANKAN • BPR wajibmenyediakandanapendidikanuntukmeningkatkanpengetahuandanketrampilanSDM di bidangperbankansebesar 5% darirealisasibiaya SDM tahunsebelumnya.

  31. Pelaksanaanpendidikandanpelatihandapatdilakukandengancara : a. dilaksanakanoleh BPR sendiri; b. ikutsertapadapendidikan yang dilakukan BPR lain; c. bersama-samadengan BPR lain menyelenggarakanpendidikan; atau d. mengirim SDM mengikutipendidikan yang diselenggarakanolehlembaga pendidikanperbankan.

More Related