Presentasi Wanita dan Hukum

1. Presentasi Wanita dan Hukum Female Legal Theory dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Anggota Kelompok 2 • Aditya Pratama • Fachmi Ridho Pratama P • Fahri Gunawan • Garinindya E • Nabilah Karimah

3. Permasalahan UU No.1 tahun 1974 • Banyak permasalahan dan kasus-kasus yang dialami oleh perempuan dalam perkawinan atau akibat perkawinan karena pengaplikasian UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Contohnya: • Agama • Pertengakaran dalam perkawinan • Kawin Siri • Kedudukan suami istri yang tidak seimbang • Poligami • Perempuan sbg Kepala Rumah Tangga • Umur melakukan perkawinan

4. Permasalahan UU No.1 tahun 1974 Berbagai permasalahan tersebut selanjutnya memerlukan upaya dari berbagai pihak (termasuk DPR RI) untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai permasalahan tersebut. Salah satunya adalah melalui pembahasan perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjadi suatu hal yang memiliki tingkat Urgensitas tinggi didasarkan pada Peraturan lain yang berlaku dan dianut di Indonesia yang melindungi perempuan, yakni 1.UUD 1945 Pasal 27 tentang Persamaan Hak dan Kewajiban Warga Negara; 2. UU NO. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (ratifikasi CEDAW); 3. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Upaya-upaya yang dilakukanmembahas UU perkawinan • Meuthia farida hatta • Direktorat jendral peraturan perundang-undangan • Tokoh ulama garut • Seminar nasional kedudukan ALK • Komnas perempuan • Fakultas syari’ah IAIN • PSKK-UGM • Hukum onlline • Kongres koalisi perempuan nasional

6. APAKAH FEMALE LEGAL THEORY? • Female Legal Theory atau Feminist Jurisprudence berkembangdimulaipadatahun 1960 sampaiawal 1970 yang dibawaolehfeminisAmerika. Female Legal Theory adalahfalsafahhukum yang didasarkanadanyakesetaraan gender diberbagaibidang. Female Legal Theory melakukanpendekatanFeminisKultural, dimanapendekatantersebutmengutamakanadanyaperbedaanantarapriadanwanita yang kemudianmencarikeadilandariperbedaantersebut. Female Legal Theory berkembangdikarenakanadanyakritisasiwanitaatas peraturan2 yang lebihmengakomodirkebutuhanpria, sehinggawanitamerasatidakterlindungidengansistemhukum yang berlaku. Selainitu, semakinberkembangnyateoriinidiakibatkanadanyaisupolitikatas sub ordinansiantarapriadanwanita.

7. metode yang digunakandalam Female Legal Theory • Menurut Katherine T Bartlett,metode yang digunakandalam Female Legal Theory sebetulnyasamadengan yang dilakukanparapengacarapadaumumnya, namunadabeberapametode-metode yang lebihmenyeluruhyaitu : • asking woman question -> dimanametodeiniberusahamenelaahbagaimanahukumtelahgagalmelihatdarisisipengalamanperempuan yang akhirnyamerugikanperempuan • feminist practical reasoning -> penalaranhukummenolakadanyamonolitic community yang seringdigunakanolehpria, danlebihmemusatkankepadakepadaperspektifwanitasebagaikaum yang tidakterwakili. Aliraninikemudianlebihluaskarenamemusatkanhal-hal yang tidakbiasa, namuntetapmemusatkanperempuansebagaititiktolak • consciousness raising -> lebihmemusatkanpadapemberdayaanindividubukanlagipadaserangan-seranganterhadapkaumtertentu. Pemberdayaaninijugaikut ‘menyerang’ institusi2 dengancara through the popular medias, arts, even litigations.

8. Alasan.Female Legal Theory digunakan sebagai landasan  teori bagi penganut konsep Feminisme • 1.Mengidentifikasi sumber ketidakjelasan dan ketidakadilan dari produk hukum terhadap kaum perempuan • 2.Mencari cara untuk mencapai agar tercipta keadilan terhadap perempuan di dalam lembaga maupun kehidupan sehari – hari • 3.Mengidentifikasi alasan terjadinya penolakan -penolakan  terhadap batasan – batasan hukum yang membatasi perempuan

9. FEMALE LEGAL THEORY DI INDONESIA? • Gerakanemansipasidi Indonesia terusbergulirmengikutizaman, bisadilihatdariberbagairancanganundang-undang yang terusdibuatdenganharapanbahwaterdapatkeadilanbagikaumwanita. Contohrancanganundang-undangPerlindunganKekerasanRumahTangga, PekerjaWanitaMigran, danUndang-undangPerkawinan 1 / 1974 • Selainmelakukangerakan-gerakanpadahukumpositifdi Indonesia, bisadilihatdenganmunculnya LSM – LSM pergerakanwanitadimanaterusmenyuarakanproduk-produkkebijakan yang dibuatnamunmerugikanwanita. Berbagaicaradilakukandengan seminar, debatpublik, atautalkshow. • SalahsatuUndang-undang yang ikutditelaahdari Female Legal Theory adalahUndang-undang No. 44 Tahun 2008 tentangPornografi. Berbagai pro dankontraterhadapundang-undanginikarenadiharapkanakanmemberianginsegarkepadaperlindunganwanita. Namun, masihsajaditemukanadanyaPasal-pasalterkait yang jelasmerugikanwanita. SebagaicontohPasal 8 yang mengaturtentangpelaranganbagisetiaporang yang dengansengajadanataspersetujuandirinyamenjadiobjekpornografi. Penjelasanpasaliniadalahjikaseseorangdalamkeadaanpaksaandanancamanmakaiatidakakandipidana. Tetapi, padaketentuanpidanapasal 34 menyebutkanancamanhukumanpidanadalam UU Pornografiiniadalahmaksimal 10 tahunataudendamaksimal 10 milyar. Dan, UU Pornografiinimengacupada KUHAP yang menyebutkanbahwaancamanpidanadiatas 5 tahunwajibdilakukanpenahanan (pasal 23 KUHAP). Artinyaperempuandananakkorbanpornografiwajibmembuktikandirinyatidakbersalah. Namun, dalamprosespenyidikansebagaikorbanmerekatetapditahandalamtahananpenyidik/polisikarenamengacupada KUHAP.

10. KERTAS KONSEP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN • Seminar Nasional • “Mendorong Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” • DISAMPAIKAN OLEH KUNTHI TRIDEWIYANTI • DISELENGGARAKAN OLEH KOMNAS PEREMPUAN • 22 September 2011

11. KERTAS KONSEP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

12. KERTAS KONSEP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

13. KERTAS KONSEP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

14. KERTAS KONSEP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

15. KERTAS KONSEP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

16. Sekian dan Terima Kasih • SESI TANYA JAWAB