1 / 31

PENANGANAN PELANGGARAN IUU FISHING DI WIL PERBATASAN RI

PENANGANAN PELANGGARAN IUU FISHING DI WIL PERBATASAN RI. SEMINAR NASIONAL HUKUM LAUT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA. Senin , 22 September 2014. Asli Palsu. KIA Tiongkok Bendera Indonesia di ZEE araFuru. 2005. 2006.

kaycee
Télécharger la présentation

PENANGANAN PELANGGARAN IUU FISHING DI WIL PERBATASAN RI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENANGANAN PELANGGARAN IUU FISHING DI WIL PERBATASAN RI SEMINAR NASIONAL HUKUM LAUT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA Senin, 22 September 2014

  2. AsliPalsu

  3. KIA TiongkokBendera Indonesia di ZEE araFuru 2005

  4. 2006 Nahkoda Indonesia & PhilippinadiperintahkanbhwKapalinimenggunaknama Indonesia ketikaberiperasi di Indonesia danmenggunakannamaPhilipinaketikaberoperasi di Philipina

  5. PenyalahgunaanLinsensi Satulinsensiuntuk 2 kapal (2 Kapalinimenggunakannamadannomorygsama (identitasnyasama) 2000/2001

  6. Isu di Natuna • Illegal Fishing oleh KIA TiongkokygdikawalolehKapalPatroliTiongkok. ContohKejadian: Tahun 2010: 15 Mei; 22 Juni; 23 Juni Tahun 2013: 26 Maret;

  7. Modus Operandi • Kapalmenggunakan Flags of Convenience dgnpemilikygtidakjelas • Illegal transshipment di lautataupelabuhan • Re-flagging di laut • Beberapakapalmenggunakannama/identitasygsama • MenggunakanlinsensiAspal • Beroperasi di wilayahperbatasan

  8. ApaituIUU Fishing? • IUU Fishing terdiridari : • Illegal Fishing • Un-regulated Fishing • Unreported Fishing

  9. Illegal Fishing • Menangkapikanygdilakukanolehkapalikannasional &kplikanasing di WPP suatunegaraygbertentanganhukum & aturannegaratsb. • Menangkapikanolehkapalikannasional & asing di lautbebasygbertentangandgnperjanjianinternasionalataupukesepakatan regional.

  10. Un-Reported Fishing • Kegiatanperikanan & penangkapanikan di perairannasionalygtidakdilaporkanataudilaporkansecrtidakbenarkpdpetugaspengawasperikananygbertentangandgnhukumdanaturannasional • Kegiatanperikananygdilakukan di lautbebasygtidakdilaporkanataudilaporkansecrtidakbenarygbertentangandgnprosedurpelaporanygdisepakati.

  11. UnRegulated Fishing • Kegiatanperikanan di wilayahatauditempatdimanastokikantidak/belumdiaturatauditetapkankonservasinya

  12. Contoh: Illegal Fishing • Penjarahanolehkapalikanasing • Pengambilanikanygberlebihan, ukuranikanygtidakbenaratauikanygdilarang

  13. Contoh: Unregulated Fishing • Cara penangkapan • Spesiesygtidakdiatur • Penangkapanikan di lautbebastanpahak

  14. Contoh: Unreported Fishing • Tidakdilaporkan • Dilaporkanttptidakbenar (jenis, ukuran/berat)

  15. IUU Fishing di Kawasan • 3 perbedaan, ttpjenisnyasalingterkait: • IUU Fishing olehkapalikandomestikygberoperasi di jurisdiksinasional. • Seringmenjadipermasalahan regional atauinternasional, ttp MSC nasionaldptmenyelesaikannya. • IUU fishing olehKapalIkanAsing: • Menjadimasalahbesar, seringdidanaiolehsindikatkriminalinternasional • IUU fishing olehkapalikandomestik di wilayahperairannasionalygdidanaiolehkepentinganasing. • Dapatmenjadimasalahbesar.

  16. TIMOR-ARAFURA SEA SUB-REGION • Indonesia • Australia • Timor Leste • Papua New Guinea

  17. SULU-SULAWESI SEA SUB-REGION • Indonesia • Philippines • Malaysia • Brunei

  18. GULF OF THAILAND SUB-REGION • Thailand • Vietnam • Cambodia • Malaysia

  19. TRANS-NATIONAL CRIME PERSPECTIVE • SindikatKriminal • Perdagangan: • Senjata • Orang • Narkoba • Penyelundupanbarang • Pergerakan Terrorist • Korupsi

  20. LESSONS LEARNT • IUU Fishing di Kawasanmrpkpermasalahanbesarkrnberpengaruhpdsemuanegara • Permasalahankeamananpanganuntuksebagian negara2 • Jktdktertangani, IUU fishing dptmengakibatkankeamananmaritimlainnya • Pemberantasan IUU fishing membutuhkankerjasama bilateral, sub-regional dan regional.

  21. Kewenangantni al

  22. ROLE ROLE, FUNCTION & TASK TNI AL DEFENCE CONSTABULARY DIPLOMACY

  23. Fungsi • Kekuatan Pertahanan: • Menangkal & m’beratas ancaman • Mendorongkeamanannasional • Berdsrk tujuan & Strat Militer: • KontrolLaut • ProyeksiKekuatan • Berdsrk Struktur TNI: • FungsiUtama • FungsiOrganisasi Mil • FungsiTeknis • FungsiKhusus

  24. Tugas TNI Angkatan Laut Pasal 9 UU No. 34/2004 Pertahanan matra laut; Menegakkan hukum & menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dgn ketentuan hukum nasional & hukum internasional; Tugas diplomasi mendukung kebijakan politik luar negeri; Pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan Pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

  25. JENIS TINDAK PIDANA LAUT PEROMPAKAN / PEMBAJAKAN DI LAUT TINDAK PIDANA PERIKANAN PELAYARAN LINGKUNGAN HIDUP TINDAK PIDANA DI LAUT KSDA & EKOSISTEM KEHUTANAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL TENGGELAM ATAU BENDA CAGAR BUDAYA (BMKT) KEIMIGRASIAN PENGANGKUTAN PENAMBANGAN KEPABEANAN PELANGGARAN WILAYAH TINDAK PIDANA DI ZEE 25

  26. Aspekhukumdlmopskamla

  27. YURISDIKSI TNI AL DALAM GAK KUMLA 27

  28. LEGALITAS KEWENANGAN TNI AL DALAM GAK KEDAULATAN HUKUM UNCLOS 1982 di RATIFIKASI dgn UU NO.17 Thn 1985 1. HUKUM INTERNASIONAL 2. HUKUM NASIONAL * TZMKO (Stbl 1939 No.442) * UU No. 8 Thn 1981 * UU No. 5 Thn 1983 * UU No. 17Thn 2008 * UU No. 23 Thn 1997 * UU No. 5 Thn 1990 * UU No. 3 Thn 2002 * UU No. 45 Thn 2009 * UU No. 34 Thn 2004 • PSL 29 UNCLOS 1982 • PSL 73 UNCLOS 1982 • PSL 110 UNCLOS 1982 • PSL 111 UNCLOS 1982 • PSL 224 UNCLOS 1982 28

  29. JARKAPLID OLEH KRI TDK DICURIGAI ABAIKAN NIL. KONDISI HENTIKAN PERIKSA DICURIGAI Θ KONTAK Θ DETEKSI Θ IDENTIF TDK CUKUP BUKTI BEBASKAN ADHOCK KAWAL TANGKAP CUKUP BUKTI PELABUHAN / LANAL TERDEKAT BERWENANG MENYIDIK SPDP SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN RIKS. LANJUT TDK BERWENANG MENYIDIK KOORD. & SERAHKAN INST./APARAT BER-WENANG 29

  30. Kendala • Keterbatasankondisiteknisunsur (sdhtua) • Keterbatasansarana & prasaranapendukung • KesiapanDermaga • kesiapanFasharkan • Jumlahunsur • Keterbatasandukungan BBM Operasi

  31. Sekian TerimaKasihAtasPerhatian

More Related