H UKUM

1. HUKUM TATA NEGARA • By Prof. DR. JimlyAsshiddiqie, SH • KBP. Drs. Alamsyah M., SH, MH

2. A. PENGERTIAN DAN ISTILAH HTN HTN PADA DASARNYA AD. HUKUM YG MENGATUR ORGANISASI. KEKUASAAN SUATU NEGARA BESERTA SEGALA ASPEK YG BERKAITAN DGN ORGANISASI NEGAR TSB SEHUBUNGAN DGN ITU DLM LINGKUNGAN HTN DIKENAL BERBAGAI ISTILAH YAITU: TU 1. STATE LAW DIMANA YG DIUTAMAKAN ADLAH HUKUM NEGARA 2. STAAT RECHT (BELANDA) DIBEDAKAN ANTARA: a) ARTI LUAS STAAT RECHT IN RUINENZIM b) ARTI SEMPIT STAATRECHT IN ENGEEZIM 3. CONSTITUTIONAL LAW (INGGRIS) DIMANA HTN LEBIH MENITIK BERATKAN PADA KONSTITUSI ATAU HUKUM KONSTITUSI. 4. DROIT CONSTITUTIONNEL DAN DROIT ADMINISTRATIVE (PERANCIS) DIMANA TITIK TOLAKNYA ADALAH UTK MEMBEDAKAN ANTARA HTN DGN HUKUM ADMINSITRASI NEGARA. 5. VERFASSSUNG RECHT DAN VERVALTING RECHT (JERMAN) YG SAMA DGN PERANCIS. 6. BAGI INDONESIA TENTUNYA MEMPUNYAI HUB DGN HTN BELANDA DGN ISTILAH-2 STAAT RECHT ATAU HUKUM NEGARA /HUKUM TATA NEGARA.

3. DEFINISI HTN MENURUT PARA PAKAR HUKUM • HTN MENURUT LOGEMAN ADL: “HUKUM YG MENGATUR ORGANISASI NEGARA” • HTN MENURUT VAN VOLEN HOVEN ADL: “HUKUM YG MENGATUR SELURUH MASY HKM ATASAN & MAYS HKM BAWAHAN, MENURUT TINGKATANNYA DAN MENENTUKAN WILAYAH LINGKUNGAN MASYNYA SERTA MENENTUKAN BADAN & FUNGSINYA MASING-2 SERTA SUSUNAN DAN WEWENANG BADAN TSB.” • HTN MENURUT SCHOLTEN ADL: “HKM YG MENGATUR ORGANISASI NEGARA. DLM ORGANISASI NEGARA YG DIMAKSUD TELAH MENCAKUP KEDUDUKAN ORGAN2 DLM NEGARA, HUBUNGAN-HUBUNGANNYA, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TUGASNYA MASING-2“.

4. DEFINISI HTN MENURUT PARA PAKAR HUKUM • HTN MENURUT VAN DER VOT ADL: “PERATURAN HUKUM YG MENENTUKAN BADAN YG DIPERLUKAN DGN WEWENANGNYA MASING-2 DAN HUBUNGANNYA ANTARA YG SATU DGN YG LAIN SERTA ANTARA INDIVIDU YG SATU DGN INDIVIDU YG LAINNYA” • HTN MENURUT APELDORN ADL: “HUKUM NEGAR DLM ARTI SEMPIT YG MENUNJUKAN ORGANISASI-2 YG MEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAN BATAS-2 KEKUASAANNYA MASING-2”

5. - HUKUM TATA NEGARA : SEKUMPULAN PERATURAN HUKUM YANG MENGATUR ORGANISASI DARI PADA NEGARA HUBUNGAN ANTAR ALAT PERLENGKAPAN NEGARA DALAM GARIS VERTICAL DAN HORIZONTAL, SERTA KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN HAK-HAK AZASINYA. - HTN DALAM ARTI : LUAS : SEBAGAI BAGIAN DARI PADA HUKUM YANG MENGENAI SISTEM PEMERINTAHAN. SEMPIT: (MEURICA DUVENGER) HTN PERATURAN MENGENAI LEMBAGA-LEMBAGA POLITIK (LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA) DAN FUNGSI-FUNGSINYA, TIDAK ADA DI AYATKAN SECARA EKSPLISIT MENGENAI KEDUDUKAN WARGA NEGARA.

6. DI INDONESIA HTN DI BEDAKAN MENJADI : a. HTN DALAM ARTI UMUM HTN DALAM ARTI UMUM DISEBUTKAN PULA PENGANTAR HTN, YAITU : MENGENAI TEORI-TEORI KETATANEGARAAN SECARA UMUM b. HTN DALAM ARTI HUKUM POSITIF HTN POSITIF : HANYA MEMBAHAS KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA SAJA • BERDASARKAN SEMUA ITU MAKA HTN DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI SEKUMPULAN PERATURAN-PERATURAN YANG MENGENAI ORGANISASI NEGARA, LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DAN KEKUASAANNYA, HUBUNGANNYA SATU DENGAN YANG LAIN SERTA KEKUASAAANNYA, WARGA NEGARA DAN WILAYAH NEGARA.

7. B. OBJEK DAN RL HTN • OBJEK HTN ADALAH NEGARA DALAM ARTI KONKRET ATAU NEGARA YANG TERIKAT OLEH KURUN WAKTU DAN TEMPAT. SEDANG RL KAJIAN HTN SECARA UMUM ADALAH MENGENAI ORGANISASI NEGARA YANG MENCAKUP MENGENAI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA, HUBUNGAN SATU DENGAN YANG LAIN SERTA KEKUASAAANNYA, WARGA NEGARA DAN WILAYAH NEGARA. • KAJIAN PARA PAKAR HTN PENDAPATNYA MEMPUNYAI PERBEDAAN PERSPEKTIF DALAM MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP MASALAH HTN, KARENA PERMSALAHAN YANG DI JADIKAN DASAR KAJIAN HTN BERSIFAT : • DINAMIS • SITUASIONAL • KONDISIONAL

8. STUDI HTN DI INDONESIA TERPUSAT PADA SUBSTANSI DAN PENERAPAN UUD 1945 DI DALAM KENYATAANNYA SERTA MENYUMBANGKANNYA KE SEMUA BIDANG HUKUM, SEJAUH MENGENAI PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI YANG MELANDASI PENERAPANNYA DALAM PRAKTEK. • MENGAPA KAJIANNYA HANYA SEBATAS UUD 1945 ? • HAL INI DI KARENAKAN DI DALAM UUD 1945 SUDAH TERDAPAT MENGENAI : • TIPE NEGARA • STRUKTUR ORGANISASI NEGARA • LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA • KEKUASAAN • HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA • WARGA NEGARA BESERTA HAK-HAK DAN KEWAJIBANNYA • WILAYAH NEGARA • AZAS-AZAS KENEGARAAN

9. C. HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU LAINNYA • HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU NEGARA ILMU NEGARA MEMBERIKAN DASAR-DASAR TEORITIS KEPADA HTN POSITIF SEDANGKAN HTN MEPK KONKRETASI DARI TEORI-TEORI ILMU NEGARA. • HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU POLITIK HUBUNGAN KEDUANNYA DIIBARATKAN HTN SEBAGAI KERANGKA MANUSIA DARI ILMU POLITIK SEBAGAI DAGING YANG MELEKAT DI SEKITARNYA. HTN SANGAT MEMERLUKAN ILMU POLITIK DI KARENAKAN ILMU POLITIK DI PERLUKAN UNTUK MENGETAHUI LATAR BELAKANG DARI SUATU PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN ITU KEPUTUSAN-KEPUTUSAN POLITIK MERUPAKAN PERISTIWA YANG BANYAK PENGARUHNYA TERHADAP HTN. • HUBUNGAN HTN DENGAN HAN HUBUNGANN KEDUANYA DILIBATKAN HTN BURUNG DAN HAN ADALAH SAYAPNYA, BADAN-BADAN NEGARA ITU LUMPUH TANPA HTN KARENA BADAN NEGARA ITU MENJADI TIDAK MEMILIKI WEWENANG, SEBALIKNYA BADAN-BADAN NEGARA TANPA ADANYA HAN MENJADI BEBAS TANPA BATAS.

10. HUBUNGAN HTN DENGAN HI URUSAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA MENJADI BIDANG PENGATURAN HI, NAMUN KAPASITAS PEMERINTAH UNTUK DAPAT MENGADAKAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA INI DI TENTUKAN DI DALAM HTN D. METODE DAN PENAFSIRAN DALAM HTN • METODE MEMPUNYAI 4 ARTI YAITU : • DALAM ARTI ILMU PENGETAHUAN • DALAM ARTI CARA KERJA • DALAM ARTI PENDEKATAN • DALAM ARTI TUJUAN • METODE PENDEKATAN SANGAT DIPERLUKAN DALAM HTN, KARENA HTN DAPAT DI MENGERTI DENGAN SEMATA-MATA MELIHAT DAN MEMPELAJARI BENTUK-BENTUK PERUMUSAN KAIDAH HUKUM YANG DAPAT DI KETAHUI DARI HASIL PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIASAAN, YURISPRADISME DAN PENEMUAN ILMU PENGETAHUAN, MELAINKAN JUGA HARUS MENDEKATI PERSOALAN HTN DARI SEGI SEJARAH, KENYATAAN-KENYATAAN YANG TERDAPAT DALAM MASYARAKAT DAN PERBANDINGAN DENGAN TERTIB HUKUM NEGARA-NEGARA LAINNYA.

11. METODE DOGMATIS ( PAUL LABAND ) MENURUT METODE INI PENGKAJIAN MASALAH HTN DI LAKUKAN DENGAN MEMAHAMI BERBAGAI PERATURAN KETATANEGARAAN, MULAI UUD HINGGA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERENDAH JIKA SUATU PERSOALAN TIDAK ADA PENGATURANNYA DALAM PERATURAN-PERATURAN KETATANEGARAAN TERSEBUT, MAKA HAL TERSEBUT BUKANLAHMASALAH HTN. KELEMAHAN METODE INI ADA DALAM MEMAHAMI HTN TIDAK CUKUP HANYA MENYELIDIKI UUD DAN UU KARENA DI LUAR ITU MASIH TERDAPAT PERATURAN HTN LAINNYA YANG WALAUPUN TIDAK TERTULIS MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SAMA DENGAN UUD SEPERTI KETATANEGARAAN. • METODE HISTORIS YURIDIS (THOMA) PENGKAJIAN HTN DILAKUKAN DENGAN MEMAHAMI ASPEK SOSIOLOGIS DAN POLITIK YANG MENJADI LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA KETATANEGARAAN. KELEMAHAN METODE INI ADALAH PENYELIDIKAN BERSIFAT SUBYKETIF DAN TIDAK DAPAT MENGUNGKAPKAN LATAR BELAKANG YANG SEBENARNYA DARI MASALAH YANG DI KAJI.

12. METODE HISTORIS SISTEMATIS PERMASALAHAN HTN DI DEKATI DARI SUDUT HISTORIS DAN DI ANALISA SECARA SISTEMATIS UNTUK MENDAPATKAN PENGERTIAN YANG TEPAT. HAL INI HANYA DAPAT DIPAHAMI SECARA TEPAT BERDASARKAN KONDISI-KONDISI HISTORIS YANG MELAHIRKANNYA. SETIAP KONSEP MAUPUN IDE BETAPAPUN ABSTRAKNYA TERIKAT PADA SITUASI TERTENTU OLEH KARENA ITU PEMAHAMANNYA SECARA TEPAT TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI SITUASI YANG MELAHIRKANNYA. • PENAFSIRAN DALAM HTN PENAFSIRAN (INTERPRESTASI) MERUPAKAH SALAH SATU LANGKAH DALAM PENERAPAN HUKUM YANG DI MAKSUDKAN UNTUK MENENTUKAN MAKNA YANG TEPAT BAGI SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DALAM STUDI HTN KEBUTUHAN UNTUK MENGADAKAN PENAFSIRAN ITU TIMBUL KARENA NASKAH KONSTITUSI TIDAK MEMUAT SEMUA KETENTUAN NORMATIF YANG DI PERLUKAN UNTUK MENATA KEHIDUPAN KENEGARAAN DAN KEMASYARAKATAN.

13. METODE INTERPERSTASI GRAMATIKAL YANG DISEBUT JUGA METODE PENAFSIRAN OBYEKTIF, MERUPAK CARA PENAFSIRAN ATAU PENJELASAN YANG PALING SEDERHANA. UNTUK MENGETAHUI MAKNA KETENTUAN UNDANG-UNDANG DENGAN MENGURAIKANNYA MENURUT BAHASA SUSUNAN KATA ATAU BUNYINYA. INTERPRESTASI MENURUT BAHASA INI SELANGKAH LEBIH JAUH SEDIKIT DARI SEKEDAR MEMBACA UU DARI SISI ARTI ATAU MAKNA KETENTUAN UU DI JELASKAN MENURUT BAHASA SEHARI-HARI YANG UMUM. INI TIDAK BERARTI BAHWA HAKIM TERIKAT ERAT PADA BUNYI KATA-KATA DARI UU INTERPRESTASI MENURUT BAHASA INI JUGA HARUS LOGIS. • INTERPRESTASI HISTORIS MAKNA KETENTUAN DALAM SUATU PERATURAN PER UU DAPAT JUGA DI TAFSIRKAN DENGAN CARA MENELITI SEJARAH PEMBENTUKAN PERATURAN ITU SENDIRI, PENAFSIRAN INI DIKENAL DENGAN INTERPRESTASI HISTORIS ADA 2 MACAM INTERPRESTASI HISTORIS YAITU: 1) PENAFSIRAN MENURUT SEJARAH UU 2) PENAFSIRAN MENURUT SEJARAH HUKUM

14. PENDAPAT PARA PAKAR HTN 1. WADE DAN PHILIPS HTN MENGATUR ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA, TUGAS DAN HUBUNGANNYA ANTAR PERLENGKAPAN NEGARA ITU. 2. PATON HTN ADALAH HUKUM MENGENAI ALAT-ALAT TUGAS DAN WEWENANG ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA. 3. R. KRANENBURG HTN MELIPUTI HUKUM MENGENAI SUSUNAN HUKUM DARI NEGARA TERDAPAT DALAM UUD 4. UTRECHT HTN MEMPELAJARI KEWAJIBAN SOSIAL DAN KEKUASAAN PEJABAT-PEJABAT NEGARA

15. 5. LONGEMANN, PROF. DR. J.H.A, HTN YANG DIPELAJARI ADALAH : a. JABATAN-JABATAN APA YANG ADA DALAM SUATU NEGARA b. SIAPA YANG MENGADAKAN JABATAN-JABATAN ITU c. BAGAIMANA CARANYA MELENGKAPI JABATAN-JABATAN ITU d. APA TUGAS JABATAN ITU e. APA YANG MENJADI WEWENANGNYA f. BAGAIMANA HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PARA PEJABAT g. DI DALAM BATAS-BATAS APA ORGANISASI NEGARA MENJALANKAN TUGASNYA 6. LJ APELDORN : PENGERTIAN NEGARA MEMPUNYAI BEBERAPA ARTI : a. NEGARA DALAM ARTI PENGUASA YAITU ADANYA ORANG- ORANG YANG MEMEGANG KEKUASAAN DALAM PERSEKUTUAN RAKYAT YANG MENDIAMI SUATU DAERAH

16. b. NEGARA DALAM ARTI PERSEKUTUAN RAKYAT YAITU ADANYA SUATU BANGSA YANG HIDUP DALAM SATU DAERAH DI BAWAH KEKUASAAN MENURUT KAIDAH-KAIDAH HUKUM. c. NEGARA DALAM ARTI WILAYAH TERTENTU YAITU ADANYA SUATU DAERAH TEMPAT BERDIAMNYA SUATU BANGSA DI BAWAH KEKUASAAN. d. NEGARA DALAM ARTI KHAS ATAU FILENS YAITU ADANYA HARTA KEKAYAAN YANG DI PEGANG OLEH PENGUASA UNTUK KEPENTINGAN UMUM.