Download
fungsi bantuan hukum bagi pegawai negeri sipil n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FUNGSI Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil PowerPoint Presentation
Download Presentation
FUNGSI Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil

FUNGSI Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil

484 Views Download Presentation
Download Presentation

FUNGSI Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FUNGSI Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil Oleh: JunniMuslimin, S.Ag. MA(KasubbagHukmasdan KUB KanwilKemenagProvinsi Bengkulu)

  2. PERAN BIRO HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 2

  3. TUGAS POKOK BIRO HUKUM DAN KLN BiroHukum dan Kerja sama Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakanpelayanan dan pembinaanadministrasihukum, penelahaan, dan koordinasiperumusanperaturanperundang-undangan, sertapembinaankerjasamaluarnegeriberdasarkankebijakanSekretariatJenderal.

  4. VISI KEMENTERIAN AGAMA “TerwujudnyaMasyarakat Indonesia TaatBeragama, Rukun, Cerdas, Mandiridan Sejahtera LahirBatin” 4

  5. MISI KEMENTERIAN AGAMA Meningkatkankualitaskehidupanberagama. Meningkatkankualitaskerukunanumatberagama. Meningkatkankualitasraudhatulathfal, madrasah, perguruantinggi agama, pendidikan agama, danpendidikankeagamaan. Meningkatkankualitaspenyelenggaraanibadahhaji. Mewujudkantatakelolakepemerintahan yang bersihdanberwibawa. 5

  6. TATA KELOLA YANG AKUNTABEL HUKUM / TATA NILAI / STANDAR PERILAKU Kualitas Pemahaman Pengamalan Agama Kualitas Penyeleng- garaan Haji VISI Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Kerukunan Umat Beragama

  7. DEFINISI HUKUM = TATA NILAI HUKUM ADALAH TATA NILAI YANG DISEPAKATI MENJADI SUATU STANDAR PERILAKU YANG WAJIB DIIKUTI, BERSIFAT MEMAKSA, DAN MEMBERIKAN SANGSI BAGI ORANG YANG MELANGGARNYA. 7

  8. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Ketetapan MPR-RI; • Undang-Undang/PERPU; • PeraturanPemerintah; • PeraturanPresiden; • Peraturan Daerah Propinsi; • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 Ayat (1)

  9. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilak sanakan menurut Undang Undang Dasar.***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***) Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. 9

  10. LANDASAN HUKUM KEMENTERIAN Pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh menterimenteri negara. (2) Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan olehPresiden. *) (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *) (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang.***)

  11. TUGAS DI BIDANG HAM (AGAMA) Pasal 28E • Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)

  12. TUGAS DI BIDANG HAM (AGAMA) Pasal 28I (1)Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)

  13. TUGAS DI BIDANG HAM Pasal 28J • Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **) • Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

  14. TUGAS DI BIDANG AGAMA Pasal 29 (1)Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2)Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

  15. TUGAS DI BIDANG PENDIDIKAN Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****) (3) Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undangundang.****)

  16. TUGAS DI BIDANG PENDIDIKAN (4) Negara memprioritaskan anggaranpendidikan sekurangkurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****) (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)

  17. Terwujudnyaperaturan per-undang2-an ygkondusifbagikehidupanberagama; VISI Terwujudnya KLN ygmenguntungkanbagikehidupanberagama. Mewujudkan per-undang2an ygkondusifbagipelaksanaankehidupanberagama; Meningkatkanpemahamanthdpperaturan per-undang2an dibidang agama; MISI Memperjuangkan/menyelesaikan kasus2 hukumdilingkunganKementerian Agama; Mendayagunakankerjasamaluarnegeriuntukmendukungpengembangankehidupanberagamadi Indonesia.

  18. S T R A T E G I Disiplin Networking KreatifdanInovatif Amanah

  19. Program Umum: • Menyiapkan, menyusun & meng-evaluasiperaturanperundang-undanganbidang agama • MemberikanpenyuluhanhukumkepadaaparatKementerian Agama danmasyarakat • MemberikanpertimbanganhukumkepadapimpinanKementerian Agama danmewakilinyadipengadilan • Melakukanpembinaandanpengawasanterhadaplembagadanmasyarakatkeagamaanasing yang beradadi Indonesia • Memberikanpelayananterhadaptenaga-tenagakeagamaan, pelajardanmahasiswabidang agama di Indonesia.

  20. LANDASAN HUKUM PERATURAN MENTERI JenisPeraturanPerundang-undanganselainsebagaimanadimaksuddalamPasal 7 ayat (1), mencakupperaturan yang ditetapkanoleh MPR, DPR, DPRD, MA, MK, BPK, KY, BI, menteri, lembagaataukomisiygsetingkat yang dibentukolehundang-undang, Pemerintahatasperintahundang-undang, DPRD Prop, Gubernur, DPRD kab/kota, bupati, walikota, kepaladesaatauygsetingkat. Pasal 8 ayat (1)

  21. LANDASAN HUKUM PERATURAN MENTERI Peraturanperundang - undangansebagaimanadimaksud pd ayat (1) diakuikeberadaannya & mempunyaikekuatanhukummengikatsepanjangdiperintahkanolehPeraturanPerundang-undanganyglebihtinggiataudibentukberdasarkankewenangan. Pasal 8 ayat (2) Peraturanperundang - undangan yang lebihrendahtidakbolehbertentangandenganperaturanperundang-undangan yang lebihtinggi.)

  22. LEMBAGA KONTROL PER-UNDANG2-AN MAHKAMAH AGUNG Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang undangan di bawah undang undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. Pasal 24A (1)

  23. LEMBAGA KONTROL PER-UNDANG2-AN MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putu sannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, me mutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***) (Pasal 24C (1))

  24. KETENTUAN PIDANA (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 15

  25. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

  26. HAL-HAL KHUSUS • PENDELEGASIAN KEWENANGAN • PENYIDIKAN • PENCABUTAN • PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN • PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG • PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

  27. JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. JudulPeraturanPerundang–undanganmemuatketeranganmengenaijenis, nomor, tahunpengundanganataupenetapan, dannamaPeraturanPerundang–undangan. 2. NamaPeraturanPerundang–undangandibuatsecarasingkatdanmencerminkanisiPeraturanPerundang–undangan. 3. Judulditulisseluruhnyadenganhurufkapital yang diletakkanditengahmarjintanpadiakhiritandabaca.

  28. PEMBUKAAN PembukaanPeraturanPerundang–undanganterdiriatas: • FraseDenganRahmatTuhan Yang MahaEsa; 2. JabatanPembentukPeraturanPerundang-undangan; 3. Konsiderans; 4. DasarHukum; dan 5. Diktum.

  29. BATANG TUBUH BatangtubuhmemuatsemuasubstansiPeraturanPerundang-undangan yang dirumuskandalampasal-pasal. Padaumumnyadikelompokkankedalam: • KetentuanUmum; • MateriPokok yang Diatur; • KetentuanPidana (jikadiperlukan); • KetentuanPeralihan (jikadiperlukan); • KetentuanPenutup.

  30. PENUTUP PenutupmerupakanbagianakhirPeraturanPerundang-undangandanmemuat: 1.rumusan perintahpengundangandanpenempatanPeraturanPerundang-undangandalamLembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atauBerita Daerah; 2. penandatangananpengesahanataupenetapanPeraturanPerundang-undangan; 3. PengundanganPeraturanPerundang-undangan; dan 4. akhirbagianpenutup.

  31. PENJELASAN • SetiapUndang-Undangperludiberipenjelasan. • PeraturanPerundang-undangandibawahUndang-Undangdapatdiberipenjelasan, jikadiperlukan.

  32. LAMPIRAN JikaPeraturanPerundang-undanganmemerlukanlampiran: • harusdinyatakandalambatangtubuhdandinyatakanbahwalampirantersebutmerupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturanPerundang-undangan yang bersangkutan. • Padaakhirlampiranharusdicantumkannamadantandatanganpejabat yang mengesahkan/menetapkanPeraturanPerundang-undangan yang bersangkutan.

  33. BAHASA PERUNDANG-UNDANGAN Prinsip: • Bahasa yang digunakandalamPeraturanPerundang-undanganadalahBahasa Indonesia. Jikadiperlukanmenggunakankataatauistilahdalambahasaasing, harusdicetak miring. • Dirumuskandalamsuatukalimat yang tegas, jelas, singkat, danmudahdimengerti. • Kata, frasaataususunankalimat yang yang digunakantidakmemilikipengertian lain.

  34. PILIHAN KATA • Untukmenyatakanmaksimumatau minimum, gunakankata “paling”; • Untukmenyatakantidaktermasuk, gunakakata ”kecuali”; • Untukmenyatakanmaknatermasuk, guakankata “selain”; • Untukmenyatakanpengandaianataukemungkinan, gunakankata “jika, apabila, ataudalamhal”; • Untukmenyatakankumulatif, gunakankata “dan”; • Untukmenyatakansifatdeskresionerdarisuatukewenangan, gunakankata“dapat”; • Untukmenyatakanadanyakewajiban, gunakankata “wajib”; dan • Untukmenyatakanpemenuhansuatukondisiataupersyaratan, gunakakata“harus”.

  35. BEBERAPA TEKNIK PENGACUAN 1. Untukmenunjukpasalgunakanfrasa “sebagaimanadimaksuddalamPasal ….; 2. Untukmenunjukayatgunakanfrasa“sebagaimanadimaksudpadaayat …. ”; 3. PengacuanduaataulebihPasalatauayat, gunakanfrasa“sampaidengan”; • PengacuanduaataulebihPasal/ayatygberurutan, tetapiterdapatpasal/ayatygdikecualikan, gunakankata“kecuali”; • UntukmenyatakanbahwaberbagaiketentuandalamsuatuPeraturanPerundang-undanganmasihberlaku, gunakanfrasa“berlakusepanjangtidakbertentangandenganketentuanygdiaturdalam Undang-Undang ini.

  36. SubstansiPerundang-undangan JikaPeraturanPerundang-undangan yang dinyatakanmasihtetapberlakuhanyasebagiandariketentuanperaturanperundang–undangantersebut, gunakanfrasetetapberlaku, kecuali …. Contoh : PadasaatUndang-Undanginiberlaku, PeraturanPemerintahNomor … Tahun … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tetapberlaku, kecualiPasal 5 sampaidenganPasal 10.

  37. PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

  38. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

  39. PELANGGARAN DISIPLIN PNS Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

  40. KEWAJIBAN PNS wajib: 1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, & Pemerintah; 4. Menaati peraturan perundang-undangan; 5. melaksanakan tugas kedinasan 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,dan martabat PNS; 7. mengutamakan kepentingan negara 8. memegang rahasia jabatan; 40

  41. KEWAJIBAN 9. jujur, tertib, cermat, dan bersemangat; 10. melaporkan yang dapat membahayakan atau merugikan negara; 11.menaati ketentuan jam kerja; 12. mencapai sasaran kerja; 13.menggunakan dan memelihara BMN; 14.pelayanan kepada masyarakat; 15. membimbing bawahan; 16.memberikan kesempatan bawahan; dan 17.menaati peraturan kedinasan. 41

  42. LARANGAN Setiap PNS dilarang: 1. menyalahgunakan wewenang; 2. menjadi perantara (makelar); 3. bekerja utk negara/lembaga Int’l; 4. bekerja pada perusahaan/LSM asing; 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan BMN; 6. melakukan kegiatan yg merugikan negara; 7. memberi atau menyanggupi untuk jabatan; 42

  43. LARANGAN 8. Menerima hadiah/pemberian utk jabatan; menghalangi atau mempersulit pihak lain yg mengakibatkan kerugian menghalangi tugas kedinasan berdampak negatif kpd negara; berkampanye mendukung salah satu calon peserta Pemilu; 12. membuat keputusan/kegiatan dukung Capres/Cawapres; 13. Membuat keputusan/kegiatan dukung Calon Kada/Wakada; 43

  44. PRINSIP PENJATUHA N HUKUMAN DISIPLIN PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kewajiban dan/atau Larangan dijatuhi hukuman disiplin. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

  45. HUKUMAN DISIPLIN Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat.

  46. HUKUMAN DISIPLIN (2) Jenis hukuman disiplin RINGAN terdiri dari: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

  47. HUKUMAN DISIPLIN (3) Jenis hukuman disiplin SEDANG terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

  48. HUKUMAN DISIPLIN (4) Jenis hukuman disiplin BERAT terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan • pemberhentian tidak dengan hormat sebaga PNS.

  49. KEWENANGAN Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan I/a sampai dengan golongan I/d untuk semua jenis hukuman disiplin ringan.

  50. KEWENANGAN Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menjatuhkan hukuman disiplin bagi: • Pejabat struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,dan fungsional umum golongan II/adan golongan II/b untuk semua jenis hukuman disiplin ringan; dan • Pejabat fungsional umum golongan I/a sampai dengan golongan I/d untuk hukuman disiplin penundaan KGB, atau penundaan KP.