1 / 48

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN. PENGERTIAN SPPN.

kieran-west
Télécharger la présentation

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

  2. PENGERTIAN SPPN SPPN (System Perencanaan Pembangunan Nasional) adalahsatukesatuantatacaraperencanaanpembangunanuntukmenghasilkanrencana-rencanapembangunandalamjangkapanjang, jangkamenengah, dantahunan yang dilaksanakanolehunsurpenyelenggaranegaradanmasyarakatditingkatPusatdanDaerah (UU No. 25 Tahun 2004).

  3. ASAS SPPN • Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. • Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan • SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas

  4. TUJUAN SPPN • Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; • Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan • Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

  5. RUANG LINGKUP PERENCANAAN

  6. 20 Thn 5Thn 1Thn HIRARKI PERENCANAAN Nasional Kementerian Daerah RPJPNASIONAL RPJP KL RPJPD RPJMNASIONAL RENSTRAKL RENSTRA SKPD RKP RK KL RKPD & RKSKPD APBN APBN KL APBD

  7. TAHAP PERENCANAAN • Penyusunan Rencana • Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah • Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD • Musyawarah Perencanaan Pembangunan • Rancangan Akhir Rencana Pembangunan • Penetapan Rencana • RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda • RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah • RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah • Pengendalian Pelaksanaan Rencana • Evaluasi Kinerja

  8. RPJP

  9. RPJP VISI: • Terwujudnya kehidupanmasyarakatbangsa, dannegara yang aman, bersatu, rukun, dandamai; • Terwujudnyakehidupanmasyarakatbangsa, dannegara yang menjunjungtinggihukum, kese-taraan, danhakasasimanusia; serta • Terwujudnyakehidupanmasyarakatbangsa, dannegara yang mampumenyediakankesempatankerjadanpenghidupan yang layaksertamem-berikanpondasi yang kokohbagipembangunan yang berkelanjutan

  10. RPJP MISI • Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai • Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis • Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

  11. ISI RPJP – AGENDA PEMBANGUNAN • Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Didukung oleh prioritas: • Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan • Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor • Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan • Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan • Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias • Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai Didukung oleh prioritas: • Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan dan Ketertiban serta Penyelesaian Konflik • Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis Didukung oleh prioritas: • Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi

  12. RPJM

  13. RPJM Sinkronisasi RPJM dan RPJMD • Kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan daerah-daerah • Perencanaan pembangunan daerah merupa-kan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. • Maka, sinkronisasi sangat penting untuk men-sinergikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas

  14. RENSTRA

  15. RKP

  16. RENJA

  17. ALUR PERENCANAAN Renja KL Pedoman Renstra KL RKA-KL Rincian APBN Pedoman Pemerintah Pusat Pedoman Diacu Dijabar kan Pedoman Pedoman RKP RPJP Nasional RPJM Nasional RAPBN APBN Diserasikan melalui Musrenbang Diacu Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman RAPBD APBD RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah Pemerintah Daerah Diacu Pedoman Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD Renstra SKPD Pedoman Renja SKPD UU SPPN UU KN

  18. SIKLUS APBN • Penyusunan APBN (Januari-Juli tahun n-1). • Penetapan APBN (16 Agustus-Oktober tahun n-1). • Pelaksanaan APBN (Januari-Desember tahun n). • Perubahan APBN (Nopember tahun n). • Pertanggungjawaban APBN (Juli n+1).

  19. Nota Keu. Nota Keu. RUU APBN RUU APBN PENYUSUNAN APBN & PERSIAPAN PELAKSANAANNYA SE Pagu Indikatif Penyusunan RKA K/L RKA K/L RUU APBN RKA K/L Nota Keu. RAPBN UU APBN APBN Keppres Rinc. APBN Keppres Rinc. APBN Keppres Penyusunan DIPA DIPA DIPA DIPA DIPA

  20. DULU SEKARANG • Daftar Usulan - “Shopping List” • Sebanyak-banyaknya • Seindah-indahnya • Tidak terbatas • Rencana Kerja - “Working Plan” • Input (Rp., SDM, Fasilitas, dll.) • Kegiatan (Proses) • Output / Outcome • Sehingga Perencanaan • Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional • Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output / outcomes REFORMASI ANGGARAN

  21. REFORMASI ANGGARAN • Unifikasi Anggaran (Unified Budget). Penyatuan Anggaran Rutin dan Pembangunan • Prakiraan Maju (Forward Estimates). Peningkatan Keterkaitan antara Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran • Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget). Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pemerintah

  22. SISTEM PENGANGGARAN KL PENDEKATAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKA-KL FORMAT RKA-KL : TERDIRI DARI 13 FORMULIR MEMUAT ANGGARAN SATKER MEMUAT ANGGARAN UNIT ES I MEMUAT ANGGARAN K/L Back Next mBLANKon@yahoo.com

  23. SISTEM PENGANGGARAN KL ANGGARAN TERPADU -KPJM - ANGGARAN KINERJA FORMAT RKA-KL KEGIATAN KELUARAN VOLUME KELUARAN KEGIATAN PRAKIRAAN MAJU KEGIATAN JENIS BELANJA MEMUAT BIAYAOUTPUT KEGIATAN PENDAPATAN KEGIATAN JENIS BELANJA RINCIAN PER MATA ANGGARAN MEMUAT BIAYA INPUT KPJM ANGGARAN KINERJA ANGARAN TERPADU ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA Back mBLANKon@yahoo.com

  24. PROSES RKA-KL Menguji/membandingkan apakah kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tupoksi satker, dan benar-benar mendukung program 1. Penelahaan Mengukur biaya kegiatan/sub kegiatan dengan standar biaya atau RAB 2. Costing Ringkasan RKA-KL per satker untuk mempercepat dan mempermudah penyusunan DIPA oleh K/L dan Pengesahan DIPA oleh DJPBN 3. Satuan Anggaran K/L 4. Himpunan RKA-KL Bahan penyusunan RAPBN 2006 Menetapkan rincian anggaran K/Lmenurut Fungsi/Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja dan Lokasi 5. Keppres Rincian APBN

  25. NO. FORMULIR PENYUSUN KODE NAMA 1. Form 1.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran Satuan Kerja 2. Form 1.2 Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja 3. Form 1.3 Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja Satuan Kerja 4. Form 1.4 Rincian Anggaran Pendapatan per MAP Satuan Kerja 5. Form 1.5 Rincian Perhitungan Biaya per Kegiatan Satuan Kerja 6. Form 2.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran Unit Organisasi 7. Form 2.2 Rincian Anggaran Belanja Unit Organisasi 8. Form 2.3 Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja Unit Organisasi 9. Form 2.4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Organisasi 10. Form 3.1 Rincian Kegiatan dan Keluaran K/L 11. Form 3.2 Rincian Anggaran Belanja K/L 12. Form 3.3 Rincian Anggaran Belanja per Jenis Belanja K/L 13. Form 3.4 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja K/L FORMULIR PENYUSUNAN RKA-KL

  26. FORM 1.1 Kegiatan A Indikator Keluaran A1 Indikator Keluaran A2 Indikator Keluaran A3 Kegiatan B Indikator Keluaran B1 Indikator Keluaran B2 Indikator Keluaran B3

  27. FORM 1.2

  28. FORM 1.5 NAMA KEGIATAN A NAMA SUBKEGIATAN A1 BELANJA PEGAWAI Gaji & Tunjangan Rincian: Honor/Lembur BELANJA BARANG Barang & Jasa Pengadaan Bahan/ATK Rincian: Langganan listrik, telepon, gas, air BELANJA MODAL Tanah Rincian: Pembuatan sertifikat tanah

  29. KLASIFIKASI ANGGARAN DALAM RKA-KL SATKER UNIT ORG OUTPUT JENIS BELANJA (INPUT) NATIONAL GOALS Keterangan: FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN K/L

  30. SATUAN KERJA LEGALITAS INSTANSI YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI DAERAH JELAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) MENJADI SATUAN KERJA KOORDINASI ANTARA K/L DAN GUB/BUP/WALIKOTA DLM PENETAPAN SATUAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MENJADI LEBIH JELAS KRITERIA SATUAN KERJA UNIT ESELON II PUSAT DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA SEJAUH DIPERLUKAN DAN DIUSULKAN ESELON I TERKAIT TANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN LEBIH JELAS MEMPERMUDAH PROSES PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN/PROGRAM Back

  31. SATUAN KERJA SATKER PERANGKAT DAERAH UNIT ESELON I KEMENTERIAN /LEMBAGA SATKER NON VERTIKAL TERTENTU UNIT ESELON II PUSAT INSTANSI VERTIKAL / UPT SATKER SEMENTARA SATKER KHUSUS

  32. SATUAN KERJA • UNIT ESELON I • SATKER DI LINGKUNGAN K/L, YAITU UNIT ORGANISASI ESELON I YANG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN • 2. UNIT ESELON II PUSAT • SATKER DI LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI ESELON I, YAITU • UNIT ESLON II PUSAT YANG DITETAPKAN UNTUK • MELAKSANAKAN SATU ATAU LEBIH KEGIATAN • 3. SATUAN KERJA VERTIKAL / UPT DI DAERAH • INSTANSI VERTIKAL K/L, YAITU UNIT ESELON II DAN ESELON III DI DAERAH YANG MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN K/L SESUAI DENGAN TUPOKSINYA

  33. SATUAN KERJA DI DAERAH • SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD). • K/L SETELAH BERKONSULTASI DENGAN GUB/BUP/WALIKOTA MENUNJUK SKPD YANG TUPOKSINYA TERKAIT DENGAN PROGRAM/KEGIATAN K/L DI DAERAH • 2. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU. • DLM HAL PROGRAM/KEGIATAN TIDAK DPT DILIMPAHKAN KEPADA SKPD KARENA TIDAK ADA KETERKAITAN TUPOKSI MAKA K/L DPT MENUNJUK INSTANSI LAIN YG BUKAN SKPD. MISALNYA KEGIATAN KELISTRIKAN DESA DILAKSANAKAN OLEH PT. PLN (PERSERO) • SATUAN KERJA SEMENTARA. • DLM HAL SATKER TSB PADA 1 DAN 2 TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, MAKA K/L DAPAT MENETAPKAN SATUAN KERJA SEMENTARA

  34. SATUAN KERJA KHUSUS SATKER YANG DITETAPKAN KHUSUS UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DANANYA BERSUMBER DARI: BA 61 Cicilan bunga BA 62 Subsidi & transfer BA 69 Belanja lain-lain BA 96 Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri BA 97 Pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri BA 98 Penerusan pinjaman BA 99 Penyertaan modal negara

  35. JADWAL PENYUSUNAN RKA-KL DAN RAPBN SEB MenKeu & Ketua Bappenas ttg Prioritas Program & Indikasi Pagu Penyusunan Rencana Kerja KementerianLembaga SE MenKeu ttg Pagu Sementara Kementerian Lembaga Penyu-sunan RKAKL Penela-ahan RKAKL 2006 Penyu-sunan RAPBN Waktu Persiapan Penyusunan RKA-KL 1.Menyempurnakan Unified Budget 2.Melaksanakan Pilot Proyek KPJM (Perkiraan Maju) 3.Mewujudkan Anggaran Kinerja Nota Keuangan RAPBN

  36. Diagram Proses Penyusunan RKA-KL UU APBN Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Keppres tentang Rincian APBN Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran Lampiran RAPBN (Himpunan RKA-KL) SE Pagu Sementara SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu Rancangan Keppres ttg Rincian APBN Dokumen Pelaksanan Anggaran RKA-KL Renstra KL Rancangan Renja KL Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran Januari – April September - Desember Mei – Agustus (4) (8) (9) Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP Pembahasan RKA-KL Pembahasan RAPBN DPR (11) (7) Kabinet/ Presiden Kementrian Perencanaan Penelaahan Konsistensi dengan RKP (6) (10) (13) (2) Pengesahan Kementrian Keuangan (5) Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran (12) (14) (3) (1) Kement. Negara/ Lembaga Daerah

  37. PENYUSUNAN RKP (1)

  38. PENYUSUNAN RKP (2)

  39. PENYUSUNAN RKP (3)

  40. PENYUSUNAN RKA-KL (1)

  41. PENYUSUNAN RKA-KL (2)

  42. KPJM (Kerangna Pengeluaran Jangka Menengah) adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan yang dilakukan dalam perspektif waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai prakiraan maju.PP No. 21 Tahun 2004 pada Pasal 15 mengamanatkan bahwa penerapan penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berdasarkan kinerja dilakukan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 KPJM Back

  43. KPJM Dasar hukum: • UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara • PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah • PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan RKA-KL

  44. KPJM

  45. KPJM Alokasi Anggaran 2006 KonsekwensiAnggaran 2007 KonsekwensiAnggaran 2008 KonsekwensiAnggaran 2009 CONTOH: JIKA BIAYA MURID BERTAMBAH 100% MAKA UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN YANG SAMA PADA TAHUN DEPAN PERLU BIAYA PENAMBAHAN GURU 100%, SEBALIKNYA PENYEDIAAN DANA UNTUK TUNJANGAN VETERAN DARI TAHUN KE TAHUN SECARA ALAMIAH MENURUN

  46. ANGGARAN KINERJA Menetapkan kegiatan K/L yang benar-benar mendukungpencapaian sasaran program / sesuai dengantugas pokok dan fungsi K/L Menetapkan keluaran (output) yang terukur dan hasil(outcome) untuk setiap kegiatan / sub kegiatan Perhitungan biaya masukan (input) dan biaya keluaran (out put) menggunakan standar biaya yang ditetapkan Back

  47. ANGGARAN KINERJA UMUM KHUSUS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA INDIKATOR KINERJA STANDAR BIAYA EVALUASI KINERJA DITETAPKAN MENKEU (SETELAH BERKOORDINASI DENGAN K/L TERKAIT) DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN

  48. PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KEDALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN 4 KEMENTERIAN KEUANGAN 5 Membahas kebutuhan biaya input untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah ditetapkan 3 INDEK STANDAR BIAYA UMUM DAN KHUSUS 1 KEMENTERIAN/ LEMBAGA MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB KEGIATAN 2 BADAN PUSAT STATISTIK MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN PADA SUATU DAERAH

More Related