PANCASILA & REFORMASI

1. PANCASILA & REFORMASI PANCASILA

2. PENGANTAR : PANCASILA PADA ORLA DAN ORBA 1

3. P E N D A H U L U A N Pengertian Pancasila 1. Tidakbolehmelakukankekerasan 2. Tidakbolehmencuri 3. Tidakbolehberjiwadengki 4. Tidakbolehberbohong 5. Tidakbolehmabukminumankeras / obat-obatanterlarang

4. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila Pancasila mempunyai arti yang sangat dalam dan luhur yaitu : 1. pancasila sebagai dasar filsafat negara. 2.pancasila sebagai dasar kerohanian dan pandangan hidup bangsa indonesia.

5. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila 4. sebagai kepribadian bangsa Ciri-ciri kepribadian bangsa indonesia tersebut antara lain : 1.    Bangsa indonesia adlah bangs yang bertuhan 2.    Bangsa indonesia bangs yang berkemanusiaan yang adil dan beradap. 3.    Bangsa indonesia adalah bangsa yang selalu suka rukun dan bersatu. 4.    Bangsa indonesia adalah bangsa yang bersikap keadilan sosial. 3.pancasila persatuan seluruh bangsa indonesia

6. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila • DasarHukumPenyelenggaraanPendidikanPancasila • 1.   UU No.2 Tahun 1989 TentangSistemPendidikanNasional • Berdasarkanketentuan UU No.2 Tahun 1989 Pasal 39 dinyatakanbahwa : • Isikurikulummerupakansusunanbahankajiandanpelajaranuntukmencapaitujuanpenyelenggaraansatuanpendidikan yang bersangkutandalamrangkaupayapencapaiantujuanpendidikannasional. • Isikurikulumsetiapjenis, jalurdanjenjangpendidikahwajibmemuat : • PendidikanPancasila; • Pendidikan agama; dan • Pendidikankewarganegaraan • 2.   PP No.60 Tahun 1999 TentangPendidikanTinggi, • Berdasarkanketentuanini, khususnyapadaPasal 13 ayat (2) ditetapkanbahwakurikulum yang berlakusecaranasionaldiaturolehmenteripendidikandankebudayaan. • 3.  SuratKeputusanDirjen DIKTI DepartemenPendidikanNasionalRepublik Indonesia No. 38 / DIKTI / Kep./2002 yang merupakanpenyempurnaanlebihlanjutdariKeputusanDirjen DIKTI No. 265/ DIKTI/ Kep/ 2000 danSuratKeputusanDirjen DIKTI No. 356/ DIKTI/ Kep/ 1995

7. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila TujuanPendidikanPancasila TujuanpenyelenggaraanPendidikanPancasiladiperguruantinggiadalah agar mahasiswamampu : 1.   Memahami, menganalisisdanmenjawabmasalah-masalah yang dihadapiolehmasyarakatbangsanyadankonsistendengancita-cita yang digariskandalamUndang-UndangDasarRepublik Indonesia 1945 2.   MenghayatiifilsafatdantatanilaifilsafatPancasila, sehinggamenjiwaitingkahlakunyaselakuwarganegaraRepublik Indonesia. 3.   Menjadiwarganegara yang memilikikesadarankebangsaan yang tinggidansikaptanggungjawabsebagaiWarga Negara Indonesia.

8. Dasar-dasarPenyelenggaraanPendidikanPancasila Membentukwatakbangsa yang kukuh, jugauntukmemupuksikapdanperilaku yang sesuaidengannilai-nilaidannorma-normaPancasila Agar mahasiswamemahami, menghayatidanmelaksanakanPancasiladan UUD 1945 dalamkehidupansehari-harisebagaiwarganegara RI Jugamenguasaipengetahuandanpemahamantentangberagammasalahdasarkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara yang hendakdiatasidenganpemikiran yang berlandaskanPancasiladan UUD 1945.

9. SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA

10. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA RumusanPidatoBaikdalamkerangkauraianpidatomaupundalampresentasilisanMuhYaminmengemukakan lima calondasarnegarayaitu:1.Peri Kebangsaan2.Peri Kemanusiaan3.Peri ke-Tuhanan4.Peri Kerakyatan5.Kesejahteraan Rakyat

11. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei '45) Persatuan Mufakat dan demokrasi Keadilan sosial Kekeluargaan Musyawarah

12. Ir. Soekarno (01 Juni '45) • Kebangsaan Indonesia/ Nasionalisme • Peri Kemanusiaan dan Internasionalisme • Mufakat/ Demokrasi • Kesejahteraan Sosial • Ketuhanan Yang Maha Esa

13. Dibentuknya Panitia Sembilan Beranggotakan: Ir. Soekarno (Ketua) Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua) Drs. Moh. Yamin Mr. Achmad Soebardjo Abdul Kahar Muzakir KH. Wachid Hasyim H. Agus Salim Abikoesno Tjokrosoejoso. Prof . Dr . Soepomo

14. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Dokumenini pula yang disebutPiagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. MuhYamin. Adapunrumusanrancangandasarnegaraterdapatdiakhirparagrafkeempatdaridokumen “RancanganPembukaanHukumDasar” (paragraf 1-3 berisirancanganpernyataankemerdekaan/proklamasi/ declaration of independence).Rumusaninimerupakanrumusanpertamasebagaihasilkesepakatanpara “PendiriBangsa”.Rumusankalimat“… denganberdasarkepada: ke-Tuhanan, dengankewajibanmenjalankansyari’at Islam bagipemeluk-pemeluknya, menurutdasarkemanusiaan yang adildanberadab, persatuan Indonesia, dankerakyatan yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilansertadenganmewujudkansuatukeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia.” AlternatifpembacaanAlternatifpembacaanrumusankalimatrancangandasarnegarapadaPiagam Jakarta dimaksudkanuntukmemperjelaspersetujuankeduagolongandalam BPUPKI sebagaimanaterekamdalamdokumenitudenganmenjadikananakkalimatterakhirdalamparagrafkeempattersebutmenjadi sub-sub anakkalimat.“… denganberdasarkepada: ke-Tuhanan[A] dengankewajibanmenjalankansyari’at Islam bagipemeluk-pemeluknya, menurutdasar,[A.1] kemanusiaan yang adildanberadab,[A.2] persatuan Indonesia, dan[A.3] kerakyatan yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilan[;] serta[B] denganmewujudkansuatukeadilansosialbagiseluruhrakyat Indonesia

15. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Rumusan V: PPKI Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sebuah “emergency exit” yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

16. Piagam Jakarta • 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. • 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. • 3. Persatuan Indonesia. • 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. • 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas Usul Moh. Hatta butir 1 dari Piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

17. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA KETUHANAN YANG MAHA ESA Sila pertama Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Bintang

18. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Sila kedua: KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAP Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Rantai

19. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Sila ketiga: PERSATUAN INDONESIA Mampumenempatkanpersatuan, kesatuan, sertakepentingandankeselamatanbangsadannegarasebagaikepentinganbersamadiataskepentinganpribadidangolongan. Sanggupdanrelaberkorbanuntukkepentingannegaradanbangsaapabiladiperlukan. Mengembangkan rasa cintakepadatanah air danbangsa. Mengembangkan rasa kebanggaanberkebangsaandanbertanah air Indonesia. Memeliharaketertibandunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadi, dankeadilansosial. Mengembangkanpersatuan Indonesia atasdasarBhinneka Tunggal Ika. Memajukanpergaulandemipersatuandankesatuanbangsa. Pohon Beringin.

20. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Sila keempat: KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Kepala Banteng

21. LATAR BELAKANG SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA Sila kelima: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Mengembangkanperbuatan yang luhur, yang mencerminkansikapdansuasanakekeluargaandankegotongroyongan. Mengembangkansikapadilterhadapsesama. Menjagakeseimbanganantarahakdankewajiban. Menghormatihakorang lain. Sukamemberipertolongankepadaorang lain agar dapatberdirisendiri. Tidakmenggunakanhakmilikuntukusaha-usaha yang bersifatpemerasanterhadaporang lain. Tidakmenggunakanhakmilikuntukhal-hal yang bersifatpemborosandangayahidupmewah. Tidakmenggunakanhakmilikuntukbertentangandenganataumerugikankepentinganumum. Sukabekerjakeras. Sukamenghargaihasilkaryaorang lain yang bermanfaatbagikemajuandankesejahteraanbersama. Sukamelakukankegiatandalamrangkamewujudkankemajuan yang meratadanberkeadilansosial. Padi Dan Kapas.

22. PERUBAHAN PANCASILA PADA ERA REFORMASI 2

23. Pengertian Reformasi • Berasal dari kata “re” dan “formasi” • Re = kembali • Formasi = bentuk • Jadi Reformasi menata kembali / merubah bentuk suatu ketatanegaraan, pemerintah, organisasi, dll, untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya • Fungsinya ?  perbaikan

24. Latar Belakang Terjadinya Reformasi DEMONSTRASI BESAR-BESARAN DILAKUKAN OLEH AKSI MAHASISWA MENYEBABKAN KRISIS. DISEBABKAN KETIDAKPUASAN PADA PEMERINTAHAN SOEHARTO KRISIS POLITIK, EKONOMI, SOSIAL - Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. SOEHARTO AKHIRNYA MEMILIH UNTUK MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATANNYA.

25. Dampak Reformasi & Era Reformasi di Indonesia Pengunduran diri Presiden Soeharto dari kursi pemerintahan pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh BJ. Habibie. Meskipun sempat terjadi penolakan dari sebagian mahasiswa dengan dipilihnya BJ. Habibie sebagai presiden yang menggantikan Soeharto dengan dalih BJ. Habibie juga bagian dari rezim Orde Baru, tapi pelantikan presiden BJ Habibie tetap dilaksanakan.

26. KONDISI BANGSA INDONESIA

27. Kondisi Bangsa dan Rakyat di Era Reformasi Masalah kemiskinan, meskipun program Pemerintah untuk menangani masalah ini sudah cukup banyak yang terealisasikan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan BOS (Bantuan Oprasional Sekolah), namun ternyata itu masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, hasil survei pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Hasil ini memang menunjukan penduduk miskin berkurang 2,43 juta jiwa dibandingkan dengan (hasil survei) Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen (dari total populasi). Namun tetap saja 14,15 persen itu bukanlah angka yang kecil buat Negara seperti Indonesia.

28. Kondisi Bangsa dan Rakyat di Era Reformasi Berkenaan dengan pendidikan, Indonesia masih menyimpan sekitar 15,04 jiwa yang buta huruf. Berdasarkan laporan di tahun 2005, Indonesia menempati nomor urut 111 dari 177 negara. Di kawasan Asia Tenggara saja kita masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan negara Malaysia yang menempati posisi 59, Thailand di posisi 76, Philipina peringkat 83, dan Vietnam yang menempati posisi 109. Isu yang tak kalah penting lainnya adalah isu ekonomi. Ternyata sejak jatuhnya perekonomian di era Orde Baru, kita masih belum dapat bangkit meski sudah di era reformasi. Bahkan kondisi tersebut kian terancam memburuk saat terjadinya krisis finansial Amerika Serikat yang berimbas kepada krisis finansial global. Dampak dari itu semua, banyak pengusah-pengusaha yang bangkrut. Dan banyak juga terjadi PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

30. Masa Pemerintahan B.J Habibie Kebijakan2 pada masa B.J Habibie:

31. Masa Pemerintahan B.J Habibie Masalah yg ada: Kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi sangat kecil dan kemudian dirinya tidak mencalonkan diri pada pemilu yang dilaksanakan.

32. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur:

33. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid Masalah yang ada : • Gus Dur tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI-Polri.

34. Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri Kebijakan-kebijakan pada masa Megawati:

35. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Kebijakan-kebijakan pada masa SBY:

36. SIMULASI PERUBAHAN PENERAPAN PANCASILA PADA ZAMAN ORBA HINGGA ZAMAN REFORMASI 3

37. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI 4 • LIBERALISME • KOMUNISME • SOSIALISME • PANCASILA