Kebijakan Akuntasi Pengelolaan Hutan: Restorasi Ekosistem

1. Kebijakan Akuntasi Pengelolaan Hutan: • Restorasi Ekosistem • Hariadi Kartodihardjo • 14 Nopember 2013

2. Bahan Diskusi • Pengantar • Pengaturan Restorasi Ekosistem • Kebijakan Restorasi Ekosistem • Lingkup Kegiatan RE • Kebijakan Akutansi • Penutup

3. P e n g a n t a r 1 • Kelestarian hutan yang dikelola IUPHHK dipengaruhi oleh besaran reinvestasi yang ditujukan untuk mempertahanan/membangun tegakan hutan dan eksosistemnya; • Stock hutan (alam, yg dikelola BUMN) sedang dipertimbangkan/ditegaskan sebagai “kekayaan negara”; • Dalam laporan keuangan—sistem apapun—harus dapat menggambarkan kekayaan hutan (stock) sebagai sinyal bagi keberlanjutan usaha dan kelestarian hutan.

4. Agenda NKB-12 Kementerian/ Lembaga—KPK-UKP4

5. Review Kebijakan Izin—Variable CIA

6. Pengaturan IUPHHK-RE 2 • PP 6/2007 jo 3/2008: IUPHHK RE dalam hutan alam adalah: • Izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan: • pemeliharaan, • perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk • penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk • mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. • Diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif

7. Penjelasan Pasal 36: Yang dimaksud dengan "mencapai keseimbangan hayati" adalah apabila kegiatan pengembalian unsur biotik serta unsur abiotik pada suatu kawasan telah dilaksanakan sehingga pada waktunya dapat dilakukan kegiatan pemanenan. • Sebelum seimbang: IUPK, IUPJL, IUPHHBK • Setelah seimbang: IUPHHK

8. Kebijakan IUPHHK-RE 3 • Sebagai upaya pencegahan kecenderungan perubahan hutan alam produksi menjadi hutan tanaman; • Mempertahankan habitat flora/fauna di wilayah dataran rendah di luar kawasan konservasi; • RE pada hutan (alam) produksi (kurang 5% dari IUPHHK yg aktif) perlu arah tersendiri, tidak identik dengan IUPHHK-HA yang produk utamanya kayu. Produk utama selain kayu pada IUPHHK RE sejalan dengan karakteristik investor RE; • Pada dasarnya peran Pemerintah (fungsi publik) dijalankan IUPHHK RE pada periode sebelum dicapai keseimbangan;

9. Catatan: P 56/2009-P 24/11 • Yang dihadapi RKU-RE adalahhutanalamproduksitidakhomogendanprioritaskerjabukanhanyakayu. • Pembagian areal berdasarkanetat/daur menjadi tidak sejalan dengan kondisi lapangan yang memerlukan sistem klusteryang kemudian dibagi berdasarkanprioritaskerja. Penerapan kluster/zonasi berdasarkan keunikan ekosistemnya. • IUPHHK-RE = IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IUPHHK, setelah mencapai keseimbngan akan sebagai IUPHHK-HA++ • IUPHHK-RE mempunyai karakteristik tersendiri diluar IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT

10. Lingkup Kegiatan RE 4 • IUPHHK-RE sebagai bentuk pengelolaan HP berbeda dengan sistem IUPHHK-HA; • Melestarikan populasi satwa endemik, langka dan satwa bernilai ekonomis; • Mengembangkan produk unggulan HHBK untuk obat-obatan, holtikultura, kosmetika, dan pangan, jasa lingkungan dan pengemb. ekonomi masy sekitar; • IUPHHK-RE melaksanakan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem sampai mencapai keseimbangan hayati. Sumber: DirBRUK-Kemenhut, 11 Nop 2013

11. Output dan Outcome RE Sumber: Modifikasi dari DirBRUK- Kemenhut, 11 Nop 2013 INTERVENSI OUTPUT OUTCOMES Aleviasi kemiskinan Produktivitas Resiko ekonomi Layanan ekosistem HP dlm IUPHHK RE Kehidupan lestari Resiko Lingkungan Konektivitas Hutan Konservasi biodiversitas Biodiversitas Mitigasi

12. Keseimbangan Hayati, Ekosistem dan Zonasi Sumber: Modifikasi dari DirBRUK- Kemenhut, 11 Nop 2013 • Peningkatan keragaman jenis, komposisi tegakan dan produktivitas sebagai HP potensial; • Tercapainya populasi minimum satwa kunci; • Berkembangnya potensi dan manfaat HHBK; • Berkembangnya potensi dan manfaat jasa lingkungan; • Komponen biotik dan abiotik seimbang serta aliran energi tidak tergangguan; • Faktor penentu yaitu frekuensi dan intensitas gangguan, keragaman jenis dan siklus biogeokimia. • Faktor tsb sbg dasar kegiatan: penanaman, penyiapan lahan, pemilihan jenis, pengayaan, modifikasi tempat tumbuh, dan terwujud populasi penyebar benih • Perlindungan dilakukan melalui pengaturan keragaman jenis dan struktur hutan • Kawasan RE ditata dalam blok RKU dan zonasi yang berupa zona lindung, zona produksi dan zona tidak untuk produksi • Pembangunan koridor satwa (minimal lebar 500 m) antar zona lindung (minim 30% minim luas 2000 ha?)

13. Keputusan Penting A). ZL—HHBK, JL, Pkaws ZP—kelola sosial • Apabila pemanf. kawasan, HHBK, jasa lingkungan dan satwa dengan koridor antar zona lindung telah terwujud dan berfungsi, apakah ke depan kayu tetap harus menjadi prioritas hasil hutan—dalam kondisi sudah terjadi perubahan struktur? IUPHHK-HA IUPHHK-RE Seimbang A). Silvikultur TPTI? Kerusakan HA TPTI, TPTJ, SILIN Pemulihan HA Silvikultur RE • Perubahan STRUKTUR: • Tegakan/ekosistem hutan • PWH dan investasi • Hubungan sosial • Hubungan pasar B).

14. Kegiatan dalam Kategori Akutansi DRAFT Tahapankegiatan silvikulturRE: • Penataan areal kerja • Inventarisasi potensi hutan dan kawasan. • Penataan RKUPHHK-RE, zonasi dan koridor satwa. • Pembukaan wilayah hutan terbatas. • Pembuatan persemaian/pembibitan. • Penanaman/pengayaan. • Pemeliharaan. • Restorasi habitat flora dan atau fauna. • Perlindungan dan pengamanan. • Penelitian dan pengembangan. Dirinci dan dikategorikan ke dalam ASET dan BEBAN Pasal 38 dan Pasal, 40 PP 3/2008: Tegakan dalam IUPHHK-HT dan HTR dapat menjadi agunan sepanjang izin masih berlaku. Tidak ada pengaturan hasil penanaman dalam IUPHHK-RE. Hampir seluruh aset merupakan Aset Hak Kelola, memiliki masa manfaat selama masa konsesi atau selama belum dialihkan kepada negara. Sumber: DirBRUK-Kemenhut, 11 Nop 2013

15. Kebijakan Akutansi—Tujuan Usaha—Tujuan Negara 5 • Tujuan pelaporan keuangan (akutansi) pada fase belum mencapai keseimbangan adalah: • Diketahui kepastian sumber dana dan ketepatan (efektif/efisien) alokasinya sesuai RKU yang telah disetujui; • Diketahui perkembangan asset negara dan asset perusahaan; • Diketahui arah pemanfaatan SDH yang optimal bagi perusahaan dan bagi negara.

16. Dana donasi hendaknya dapat diperhitungkan sebagai pendapatan; • Penilaian hasil akutansi perlu disertai catatan khusus kondisi masa sebelum keseimbangan; • Pengklasifikasian kegiatan berdasarkan jenis-jenis aset dan beban, hendaknya dilakukan validasi melalui contoh/simulasi dari IUPHHK-RE yang telah berjalan; • Hasil simulasi bukan hanya dipastikan sesuai dengan norma-norma akutansi tetapi juga sejalan dengan tujuan laporan akutansi bagi IUPHHK-RE.

17. Catatan khusus: • Akuntasi agriculture sdh diatur secara internasioal tetapi belum diadopsi Indonesia: aset biologis (HA yg ada di RE) harus diukur nilai wajar—dapat diadopsi oleh Manajemen RE sebagai instrumen pengendalian stock hutan; • Aset tidak harus melekat pada pemilikannya. Aset negara dicatat oleh pemegang izin tapi tidak dicatat oleh negara (double counting). HA tidak dicatat baik oleh negara maupun pemegang izin—secara hukum bukan kekayaan negara; • Manfaat yang tidak dapat diuangkan tidak dapat dihitung dalam akutansi, dapat menjadi dasar catatan tambahan sistem akuntasi RE

18. P e n u t u p 6 • Pelaporan keuangan melalui akutansi IUPHHK (RE) perlu sejalan dengan tujuan awalnya yaitu adanya respon pemegang IUPHHK (RE) untuk memperbaiki kinerjanya; • Respon pemegang IUPHHK-RE akan dapat benar-benar menuju tujuan pengelolaannya apabila IUPHHK-RE dapat diposisikan secara spesifik dan berbeda dengan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT.

19. Terima Kasih