DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI

1. DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI

2. DASAR HUKUM PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN KEPADA PERUM PERHUTANI NEGARA PEMERINTAH (PUSAT) Pasal 4, UU No.41/1999 KEWENANGAN (1) Semua hutan, termasuk kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (2) Penguasaan hutan oleh negara : Memberi wewenangan kepada Pemerintah untuk : a. Mengatur dan mengurus hutan kawasan hutan dan hasil hutan b. Menetapkan status wilayah sebagai Kawasan hutan atau sebagai bukan kawasan hutan c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta perbuatan hukum mengenai kehutanan • Pasal 10, UU No.41/1999 • PENGURUSAN • (1) Pengurusan Hutan • (pasal 4 (2) a) ; • bertujuan untuk • memperoleh manfaat yang • sebesar-besarnya, • serbaguna dan lestari • untuk kemakmuran • rakyat • (2) Pengurusan Hutan meliputi • kegiatan penyelengaraan : • a. Perencanaan Kehutanan • b. Pengelolaan Hutan • c. Litbang,Diklat, • Penyuluhan • d. Pengawasan PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU DAERAH B U M N Pasal 21, UU No.41/1999 PENGELOLAAN PengelolaanHutan (pasal 10 (2) b) meliputikegiatan: a. Tata Hutandan Penyusunanrencana pengelolaanhutan b. Pemanfaatanhutandan PenggunaanKawasan c. Rehabilitaidan reklamasihutan d. Perlindunganhutan dankonservasialam Penjelasan Pasal 21 UU.41 Th 1999 • PP. No.6TH 2007 • Pasal4(1) : • Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan. Ps 1 (5) PP 72 PP. No. 72/2010 Tentang PERUM PERHUTANI DiberiTugas & WewenangKegiatanPengelolaan Hutan, berdasarkanprinsip Perusahaan & GCG Pasal3 (Di Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, Banten) PERSERO UU. No. 19/2003 Tentang BADAN USAHA MILIK NEGARA “Tidaktermasuk kewenanganPublik”. PERUM 2

3. EKSISTENSI PERUM PERHUTANI DIKAITKAN DENGAN PP 6/2007 PP 6/2007Pasal140(e) Kewenangan yang telahdiserahkankepada BUMN tetapberlaku danpelaksanaannyadisesuaikandengan PP ini PERHUTANI Kegiatantatahutandanpenyusunanrencanapengelolaanhutan, sertapemanfaatanhutan Tidakperluijin sebagaimanadiatur PP 6/2007 Sistemnyadisesuaikandengan PP 6/2007 Tata Hutan Pemanfaatan Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Dasar : KewenanganPerhutanidiberikandengan PP 72/2010sederajatdengan PP 6/2007 jo PP 3/2008 Hutan Lindung Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi 4

4. PP 72/2010TENTANGPERUM PERHTANI DELEGASI KELOLA HUTAN KORPORASI Maksuddantujuan Perusahaan : menyelenggarakanusaha yang bertujuanuntukkemanfaatanumumberupapenyediaanbarangdan/ataujasa yang berhubungandenganPengelolaanHutandanhasilhutan yang berkualitasdenganharga yang terjangkauolehmasyarakatberdasarkanprinsipPengelolaanHutanlestaridanprinsiptatakelolaperusahaan yang baik. (Pasal 11 (1) PP. 72/2010) Modal Perusahaan Rp. 700.000.000.000,- (Pasal 12 PP. 72/2010) Pengelolaan Hutan Perhutani, meliputi : tatahutandanpenyusunanrencanaPengelolaanHutan; Pemanfaatanhutan; rehabilitasidanreklamasihutan; dan perlindunganhutandankonservasialam. PemerintahmelanjutkanpenugasankepadaPerhutaniuntukmelakukanPengelolaanHutandiHutan Negara yang beradadiProvinsiJawa Tengah, ProvinsiJawaTimur, ProvinsiJawa Barat, danProvinsiBanten, kecualihutankonservasi, berdasarkanprinsippengelolaanhutanlestaridanprinsiptatakelolaperusahaan yang baik. (Pasal 3) Tidaktermasukkegiatan yang merupakankewenanganpublik paling sedikitmeliputi: penunjukandanpenetapankawasanhutan; pengukuhankawasanhutan; pinjampakaikawasanhutan; Permehut P.18/2011, P.14/2013 tukarmenukarkawasanhutan; Permenhut P. 32/2010 jo P.41/2012 perubahan status danfungsikawasanhutan; pemberianizinpemanfaatanhutankepadapihakketigaatasPengelolaanHutan yang adadiwilayahkerja Perusahaan; dan kegiatan yang berkaitandenganPenyidikPegawaiNegeriSipilKehutanan; Permenhut P.23/Mehut-II/2013 tentang DOLAPKEU pada Perum Perhutani 5

5. Menyelenggarakan Kegiatan Usaha yang berhubungan dgn Pengelolaan Hutan Usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki untuk trading house, agroindustrial complex, agrobisnis, properti, pergudangan, pariwisata, hotel, resort, rest area, rumah sakit, pertambangan galian C, prasarana telekomunikasi, pemanfaatan sumber daya air, dan sumber daya alam lainnya; dan kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dantujuan Perusahaan. Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan; Pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; Rehabilitasi dan Reklamasi hutan; Perlindungan hutan dan konservasi alam; Pengolahan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi; Pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan; Penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan; Pengembangan agroforestri; Membangun dan mengembangkan Hutan Rakyat dan/Hutan Tanaman Rakyat;dan Perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain. Kegiatan usaha utama Kegiatan usaha lain PP No. 72 Tahun 2010PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA Dpt dikerjasamakan dengan pihak lain Perhutani menyusun RPKH disetujui Menteri Teknis atau Pejabat yang ditunjuk Perusahaan membuat RTT 6

6. PERMENHUT No. P.23/MENHUT-II/2012tentang PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN HUTAN PADA PERUM PERHUTANI KegiatanPemanfaatan Hutan • Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk biaya penanaman dan pemeliharaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. • Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan merupakan aset negara yang pemanfaatannya akan digunakan oleh Perhutani untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan.

7. Pengelolaan Hutan pada dasarnya adalah kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; • Perhutani merupakan BUMN Kehutanan yg diberi penugasan (delegasi) oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di semua Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kecuali Hutan Konservasi; • Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah; • Hutanadalahsuatukesatuanekosistemberupahamparanlahanberisisumberdayaalamhayati yang didominasipepohonandalampersekutuanalamlingkungannya, yang satudenganlainnyatidakdapatdipisahkan. • Berdasarkan konstatasi hukum di atas, maka Tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan merupakan aset negara yang pemanfaatannya akan digunakan oleh Perhutani untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan.

8. Aspek Korporasi • Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk PERUM; • Perhutani adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. • Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan (PP. 72 Th 2010), Perhutani didirikan dengan maksuddantujuanmenyelenggarakanusaha yang bertujuanuntukkemanfaatanumumberupapenyediaanbarangdan/ataujasa yang berhubungandenganPengelolaanHutandan HASIL HUTAN YANG BERKUALITAS DENGAN HARGA YANG TERJANGKAU OLEH MASYARAKAT berdasarkanprinsipPengelolaanHutanlestaridanprinsiptatakelolaperusahaan yang baik. (Pasal 11 (1) PP. 72/2010)

9. Kebijakan Ekspor Log • Dasar : SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1132/Kpts-II/2001 dan No. 292/MPP/Kep/10/2001, tanggal 8 Oktober 2001. • Perhutani tidak melakukan ekspor Kayu Log Premium