1 / 30

DASAR HUKUM

SOSIALISASI PELAKSANAAN SISTEM PERJALANAN DINAS DI KABUPATEN SUKOHARJO Sesuai Perbup No : 59 Tahun 2011 Sukoharjo, 29 Februari 2012. DASAR HUKUM. Permenkeu No 45/PMK.02/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri & Pegawai Tidak Tetap .

carina
Télécharger la présentation

DASAR HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASIPELAKSANAAN SISTEM PERJALANAN DINAS DI KABUPATEN SUKOHARJOSesuai Perbup No : 59 Tahun 2011Sukoharjo, 29 Februari 2012

  2. DASAR HUKUM • Permenkeu No 45/PMK.02/2007 tentangPerjalananDinasJabatanDalamNegeribagiPejabat Negara, PegawaiNegeri & PegawaiTidakTetap. • Permenkeu No 84/PMK.02/2011 tentangStandarBiayaTahunAnggaran 2012. • Permendagri No 22 Tahun 2011 tentangPedomanPenyusunan APBD TA 2012 • Perbup No 40 Tahun 2011 tentang SIB KabupatenSukoharjoTahun 2012

  3. DEFINISI : Pasal 1 1. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tepat yang dituju di dalam negeri.

  4. 2. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 3. Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 4. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.

  5. 5. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor satuan kerja berada. 6. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan. 7. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

  6. Uang Transport PP adalahuang yang diperlukanuntukpergidanpulangdari tempat/kotakedudukanketempat/kota tujuan yang dapatdibuktikandengantiket atau kilometer. • ModaTransportasiadalahalatangkutan yang digunakandalammelaksanakanperjalanandinas. 10. Detaseringadalahpenugasansementara waktu.

  7. Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang adalah atasan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas. PERINTAH PERJALANAN DINAS

  8. Transport PP (At Cost) BiayaPenginapan UangMakan UangSaku Transport Lokal UangRefresentatifbagi Pejabat Negara & PNS tertentu BIAYA PERJALANAN DINAS : (meliputi) Lumpsum

  9. MengikutiKlasifikasikelasModaTransportasi : • ModaTransportasiUdara 1. KlasifikasiBisnisdiberikanuntuk Bupati/WakilBupati; 2. KlasifikasiEkonomidiberikanuntuk Eselon II sampaidengan PNS Golongan I; • ModaTransportasiDaratklasifikasiEksekutifuntuksemuaGolongan UANG MUKA TRANSPORT PP :

  10. ModaTransportasi Air 1. Klasifikasi I B diberikanuntukBupati/ WakilBupatidanEselon II; 2. Klasifikasi II A diberikanuntukEselon III sampaidengan PNS Golongan I

  11. 1. BiayaperjalanandinasdalamwilayahProvinsiJawa Tengah yang dilakukandengankendaraanumum, makabiayaperjalanandinassebagaimanadimaksudpadasemuadibayarkansecaralumpsum. PELAKSANAAN SISTEM LUMPSUM & AD COST

  12. 2.Utk perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Tengah, biaya transport PP dibayar sesuai biaya riil (ad cost) sedangkan biaya-biaya lainnya dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggiutkPenginapan, UangMakan, UangSaku, Transport Lokal & UangRefresentatifbagiPejabat Negara/ PNS tertentu. 3.Perjalanan dinas dlmdaerahantar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan hanyadiberikanketikaperjalanandinasdilakukan paling sedikit 7 (tujuh) Km pulangpergi. Pasal 5 ayat (4)

  13. Perjalanan dinas untuk pengemudi dalam rangka mengantar pimpinan hanya diberikan biayapenginapan, uang makandanuangsaku. • Pejabat Negara danPegawaiNegeriSipildilarangmenerimabiayaperjalanandinasrangkap (dua kali ataulebih) untukperjalanandinas yang dilakukandalamwaktu yang sama. Pasal 5 ayat (7)

  14. Dalamhalperjalanandinasdilakukansecarabersama-sama (rombongan), makapenentuanbiayatransporuntukseluruhpejabatnegara/pegawaidptmenggunakanbiayatransporygsama (menyesuaikan) denganpejabat/pegawaitertinggi.

  15. Jika alat transportasi yg digunakan utk melakukan perjalanan dinas tdk sesuai dengan yg ditetapkan dlm SPPD semula di luarkesalahan/kemampuanpegawai bersangkutan yg berakibat uang muka transport yg telah dibayarkan kurang, maka menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dpt diberikan tambahan biaya transport PP sesuaidengantiketyang digunakan. Pasal 13

  16. Jika alat transportasi yang digunakan berakibat uang muka transport yang telah dibayarkan lebih, maka kelebihan uang transport PP yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali. Pasal 14

  17. PENGGOLONGAN BIAYA PERJALANAN DINAS • tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati; • tingkat B untuk Pejabat Eselon II; • tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV; • tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/V/Golongan III; • tingkat E untuk Golongan I dan II.

  18. PENYETARAAN BIAYA PERJALANAN DINAS • Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD dan Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat B. • Pegawai BUMN/ BUMD disesuaikan menurut tingkat pendidikan dengan ketentuan setinggi-tingginya disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat C. • Kepala Desa/tokoh masyarakat/masyarakat disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat D.

  19. Perangkat Desa lainnya disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat E. Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya disetarakan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai yang bersangkutan

  20. BUKTI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS • SuratPerintahTugas; • SuratPerintahPerjalananDinas; • LaporanPerjalananDinas; • TiketPergiPulang (khususad cost)

  21. PERLU DIPERHATIKAN • Dalam SPPD tidakbolehadapenghapusan-penghapusanataucacat-cacatdalamtulisan, apabilaadaperubahan-perubahandilakukandengancoretandandibubuhiparafdariPejabat yang berwenang. • Besaranpenerimaanjumlahbiayaperjalananperjalanandinasdibuktikandengantandaterimauangperjalanandinas yang mencantumkanjumlahuang yang diterimadanditandatanganiolehPegawaiNegeriSipil yang melakukanperjalanandinasdanBendaharaPengeluaran/ BendaharaPengeluaranPembantusertadiketahuiolehPejabatPelaksanaTeknisKegiatan.

  22. …. SatuanBiayaTikettermasuk : biayaasuransi, airport tax & biayarestribusilainnya SatuanBiayaTaksi/ TransporLokal : merupakantarif 1 kali perjalanandarikantortempatkedudukanmenujubandara/ stasiun/ terminal keberangkatanataudaribandara/ stasiun/ terminal kedatanganmenujutempattujuan. BiayaygdikeluarkandariKab. SukoharjokeStasiun Solo BalapanataudariStasiunGambirketempattujuankrnsulitutkmendapatkanbukti, makadimasukkandalamtransporlokal. PenginapanutkAjudan & SopirBupati/ WakilBupatitetapdiberikansesuaidgngolonganpegawaiygbersangkutan

  23. . ContohPerhitungan SPPDbagi PNS : Bilaseorang PNS ygmelaksanakanPerjalananDinaske Jakarta dgnjasaangkutanKeretaApiberangkat1 Februari 2012pukul20.00 WIB dari Solo Balapansampaidi Jakarta Gambirtanggal2 Februari 2012 pukul05.00 WIB transit di Hotel Alia Cikinisebelumketempattujuan. Kemudiansetelahacaraselesai, kembalike Hotel Alia sampai sore hari. Jam 17.30 WIB pergikeStasiun Jakarta Gambir & sampaidi Solo Balapan3 Februari 2012; makaperhitungan SPPD adalah : ....

  24. Transport PP : sesuaidgntiketkeretaapi (At Cost) • BiayaPenginapandihitung : 1 hari (disesuaikandgnanggaranygtersedia & dibuktikankwitansi hotel) • UangMakandihitung : 2 hari • UangSakudihitung : 2 hari • Transport Lokal : 2 hari • UangRefresentatif : 2 hari (khususPejabat Negara & PNS tertentu)

  25. Apa yang harusdicatatdalam SPPD • tanggalberangkatdaritempatkedudukan/tempatberadadanditandatanganiolehPejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk. • tanggaltibadanberangkatdi/daritempattujuandanditandatanganiolehpihak/pejabatditempat yang didatangi. • tanggaltibakembaliditempatkedudukandanditandatanganiPejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk. • modatransportasi yang harusdigunakan.

  26. Selambat-lambatnya 10 harikalendersetelahperjalanandinasberakhir, SPPD ygtelahdibubuhicatatantanggaltibakembali &tandatanganPejabat Yang Berwenang/pejabat lain ygditunjukdiserahkankepadabendaharawan yang semulamembayarbiayaperjalanandinaskepadapegawai yang bersangkutanutkselanjutnyadigunakandlmpenyusunanpertanggungjawabannya. TATA CARA PELAKSANAAN &PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS&PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

  27. Padasaatpenyerahan SPPD, diadakanperhitungankembalidanpenyelesaianapabilaterdapatkekurangan/kelebihanbiayaperjalanandinasdari yang telahdibayarkansemula, perhitungankembaliinidituangkandalamPerhitungan SPPD Rampung. • Padadasarnyapertanggungjawabanmengenaibiaya-biayaperjalanandinas yang telahdibayarkandibatasihinggapadapembuktianbahwaperjalanandimaksudbenar-benartelahdilakukan.

  28. BENTUK RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

  29. BENTUK PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

  30. SEKIAN & TERIMA KASIH

More Related