1 / 15

DASAR HUKUM: DEKONSENTRASI

SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014. DASAR HUKUM: DEKONSENTRASI. PP No. 7 Tahun 2008 t entang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

anana
Télécharger la présentation

DASAR HUKUM: DEKONSENTRASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SAMBUTAN DAN ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN PADA ACARA PEMBUKAANEVALUASI DAN PERENCANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2014

  2. DASAR HUKUM: DEKONSENTRASI • PP No. 7 Tahun2008 tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan • Permenkes No. 1144/2010 tentangOrganisasidan Tata KerjaKementerianKesehatan • SK Menkes No. 168/2006 tentangKebijakanObatNasional • SK Menkes No. 32/2013 tentangRencanaStrategisKementerianKesehatan 2010-2014 • Rencana Aksi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2010-2014

  3. PROFIL DEKONSENTRASI 2011-2014Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan *s/d Mei 2014 • Pada periode 2011-2013, alokasi dekonsentrasi cenderung meningkat, realisasi dekonsentrasi cenderung menurun • Dengan kinerja seperti tahun lalu (2013), diprediksi realisasi dekonsentrasi dapat mencapai di atas 90%.

  4. PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA. 2013Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sumber: e-monev DJA, 12 Juni 2014 • Menu dekonsentrasi dengan realisasi tertinggi: Peningkatan Pelayanan Kefarmasian (92,68%) • Menu dekonsentrasi dengan realisasi terendah: Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekkes (86,85%)

  5. PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA. 2013Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan • Menu dekonsentrasi relevan dengan indikator kegiatan, sehingga mendorong capaian indikator

  6. PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TA. 2013Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan • Realisasi tertinggi: 526211; realisasi terendah: 522112 • Ada jenis belanja yang seharusnya tidak dapat dimuat dalam dekonsentrasi

  7. PEMANTAUAN DEKONSENTRASI TA. 2014Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sumber: e-monev Bappenas, 12 Juni 2014 • Provinsi yg belum ada realisasi s/d Mei 2014: DKI, DIY, Jatim, Papua, Kepri • 15 Provinsi belum pernah mengisi pelaporan e-monev DJA TA. 2014: NAD, SumUt, Jambi, SumSel, Babel, DKI, JaBar, Bali, NTB, SulUt, SulTra, SulBar, Maluku, Papua, Papua Barat

  8. RencanaKerjaPemerintah (RKP) 2015 (Perpres No. 43 Tahun2014) • PedomanbagiKementerian/LembagadalammenyusunRencanaKerjamaupunRencanaKerjaAnggaranTahun 2015 bagiKementeriandanLembaga, • AcuanbagiPemerintah Daerah dalammenyusunRencanaKerjaPemerintah Daerah Tahun 2015, dan • PedomanbagiPemerintahdalammenyusunRancanganAnggaranPendapatandanBelanja Negara (RAPBN) Tahun 2015

  9. RKP 2015 : ArahKebijakandanStrategi Pembangunan BidangSosialBudayadanKehidupanBeragama • Meningkatkanaksesdankualitaspelayanankesehatanibu, anak, remajadanlanjutusia, • Meningkatkanaksesterhadappelayanangizimasyarakat, • Meningkatkanpengendalianpenyakitdanpenyehatanlingkungan, • Meningkatkanketersediaanobat yang bermutusertaterjaminnyapelayanankefarmasiandanalatkesehatan yang sesuaidenganstandardanpersyaratanbagipelayanankesehatandisetiaptahapkehidupan, • Meningkatkanpengawasanobatdanmakananberbasisresiko, • Meningkatkanperanaktifmasyarakatdalammembudayakanperilakuhidupsehat,

  10. RKP 2015 : ArahKebijakandanStrategi Pembangunan BidangSosialBudayadanKehidupanBeragama • MengembangkanJaminanKesehatanNasional, • Meningkatkanketersediaan, penyebaran, dankualitassumberdayamanusiakesehatan, • Meningkatkanaksespelayanankesehatandasar yang berkualitas, • Meningkatkanaksespelayanankesehatanrujukan yang berkualitas, • Menguatkanmanajemen, penelitiandanpengembangan, dan system informasi, • Mengembangkandanmeningkatkanefektifitaspembiayaankesehatan.

  11. Arahkebijakan4. Meningkatkanketersediaanobat yang bermutusertaterjaminnyapelayanankefarmasiandanalatkesehatan yang sesuaidenganstandardanpersyaratanbagipelayanankesehatandisetiaptahapkehidupan • Peningkatantersedianyaobat, vaksindanbahanmedishabispakai yang bermutu, meratadanterjangkaudipelayanankesehatanpemerintah, terutamaobat yang tercantumdalamformulariumnasional, • Peningkatanjaminanmutupelayanankefarmasian, • Terlaksananyapenggunaanobatrasionaldalampelayanankesehatandisetiaptahapkehidupan (continuum of care) • Penguatankapasitasinstitusidalammanajemenlogistikobat,

  12. Arahkebijakan4. Meningkatkanketersediaanobat yang bermutusertaterjaminnyapelayanankefarmasiandanalatkesehatan yang sesuaidenganstandardanpersyaratanbagipelayanankesehatandisetiaptahapkehidupan • Penguatankapasitasinstitusidalamteknologipenapisandibidangobatdanalatkesehatan, • Pengembangankemandirianpenyediaanvaksin, • Peningkatanpengendalian, monitoring danevaluasihargaobat, • Peningkatanpembinaankualitas pre dan post-market alatkesehatan, • Peningkatanpembinaansaranaproduksidandistribusisediaanfarmasidanalatkesehatan.

  13. BeberapaperanPemerintahPusatdialihkankepadaPemerintah Daerah sebagaiurusanwajibdantugaspembantuan • PentingnyaperhatianPemerintah Daerah terhadapProgram KefarmasiandanAlatKesehatanuntukmenjaminketersediaanobatuntukpelayanankesehatandasar, meningkatkanpelayanankefarmasian, pengendalianalatkesehatan, danpembinaanproduksidandistribusikefarmasiandanalatkesehatan.

  14. ALOKASI DEKON PROVINSI

  15. ALOKASI DEKON PROVINSI (LANJUTAN….)

More Related