1 / 10

Dasar Hukum I

Dasar Hukum I. Keputusan Menteri Keuangan, beberapa tugas TKBJ: melakukan koordinasi persiapan dan negosiasi bidang perdagangan jasa; melaksanakan capacity building ; mengkoordinasi study cost benefit analysis ; melaksanakan sosialisasi. Dasar Hukum II.

taini
Télécharger la présentation

Dasar Hukum I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DasarHukum I Keputusan Menteri Keuangan, beberapa tugas TKBJ: • melakukan koordinasi persiapan dan negosiasi bidang perdagangan jasa; • melaksanakan capacity building; • mengkoordinasi study cost benefit analysis; • melaksanakan sosialisasi.

  2. DasarHukum II KeputusanMenteriPerdagangan, tugas Tim Perundingadalahmenangani, melakukan, mengamankandanmemperjuangkanposisidanstrategisuatuperundinganperdaganganinternasionalberdasarkankepentingannasionaldi forum: • perundinganperdagangan multilateral; • perundinganperdagangan regional; • perundingan bilateral.

  3. Tim KoordinasiBidangJasa 2010 Tahun 2010 TKBJ diproyeksikandikelolaolehKementerianPerdagangan DitjenKerjasamaPerdaganganInternasional.

  4. Mode dalamCommitment SchedulesBidangJasa • Mode 1 (Cross border supply): Kebebasanpemasokjasaasinguntukmemberikanjasanyasecaracross border tanpaharushadirdinegaratersebut; • Mode 2 (Consumption abroad): Kebebasanbagikonsumenuntukmenggunakanjasadinegara lain dengancaraberadapadanegaratempatpenyediajasatersebut; • Mode 3 (Commercial presence): Kebebasanperusahaanasinguntukhadirdanmendirikanbadanusahanyadi Negara lain; • Mode 4 (Movement of natural person): Kebebasanbagiorangpribadiuntukmemberikanjasanyamaupununtukbekerjadiperusahaandinegara lain.

  5. KategoriComercial Presence Kategoricomersial presence (Mode 3) adalah: • Joint venture; • Joint operation; • Cabangperusahaanasing; • Kantor perwakilanperusahaanasing.

  6. KategoriNatural Person • Intra-Corporate Transferees (ICT): Executive, ManagerdanSpecialist; • Business Visitors (BV)& Services Salespersons (SS):Sales negotiationsdansetting up a commercial presence. • Contractual Service Suppliers (CSS): Employeesdanindependent professionals. • Kategori natural person lainnya

  7. KategoriNatural Person Lainnya • Installers and servicers; • Graduates trainees; • Personalities of internationally recognized reputation; • Legal representatives; • Personnel of foreign enterprises; • Artist; • Sportsmen atausportwomen; • Fashion Models atau Specialty occupations; • Personnel of Public or private enterprises; • Spouses of ICT atau Professional.

  8. SektorJasa Sektor jasa terdiri dari 12 sektor ( 160 subsektor): • Jasabisnis(termasukjasa profesional seperti engineering dan komputer); • Jasa komunikasi; • Jasa konstruksi dan tehnik terkait; • Jasa distribusi; • Jasa pendidikan; • Jasa lingkungan; • Jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan); • Jasa kesehatan dan sosial; • Jasa wisata dan travel; • Jasa rekreasi, budaya dan olah raga; • Jasa transportasi • Jasa-jasa lainnya.

  9. Sektor Jasa yang Dikecualikan • Jasa yang terkait dengan kebijaksanaan yang mempengaruhi hak lalu lintas udara dan jasa langsung yang terkait; • Pemasokan jasa yang terkait dengan pelaksanaan wewenang pemerintah; Jasa ini bukan dipasok baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk kepentingan persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa contohnya polisi, pemadam kebakaran, operasi kebijakan moneter, administrasi pajak dan kepabeanan.

More Related