1 / 10

DASAR HUKUM

Penyelesaian Sengketa Pemilu Menurut UU No. 8 Tahun 2012 Jakarta, 8 Maret 2013 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BC.Ip.Msi Ketua Komisi II DPR RI. DASAR HUKUM. UUD 1945, Pasal 22E mengenai Pemilihan Umum UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

emele
Télécharger la présentation

DASAR HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PenyelesaianSengketaPemiluMenurut UU No. 8 Tahun 2012 Jakarta, 8 Maret 2013Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BC.Ip.MsiKetua Komisi II DPR RI

  2. DASAR HUKUM • UUD 1945, Pasal 22E mengenaiPemilihanUmum • UU No. 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraPemilihanUmum • UU No. 8 Tahun 2012 tentangPemilihanUmumAnggota DPR, DPD dan DPRD

  3. PENYELENGGARA PEMILU (UU 15/2011 dan UU 8/2012) • Lembaga yang menanganipelanggarankodeetikPenyelenggaraPemilu

  4. UU No. 15 Tahun 2011 danUU No. 8 Tahun 2012 • UU ini menambah ketentuan baru yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya yang terkait dengan pelanggaran, termasuksengketaPemiludanpenyelesaiannya.

  5. DASAR HUKUM

  6. SENGKETA PEMILU • Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota. • Tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, diawali dengan adanya gugatan terhadap keputusan KPU terhadap dua hal yaitu: (a) hasil verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu; (b) hasil keputusan kpu tentang daftar calon tetap bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

  7. SENGKETA PEMILU • Upaya hukum tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan dan diajukan kepada PTTUN. Selanjutnya atas putusan PTTUN hanya dapat dilakukan kasasi kepada mahkamah agung. Selanjutnya putusan MA bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain

  8. SKEMA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI BAWASLU DAN PT TUN • KEPUTUSAN KPU: • Verifikasi Parpol • Penetapan DCT PELAKSANAAN PUTUSAN OLEH KPU TIDAK MELENGKAPI GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PERBAIKAN OLEH PENGGUGAT BELUM LENGKAP LENGKAP SELESAI GUGATAN KE BAWASLU ALTERNATIF PENYELESAIAN OLEH BAWASLU DIPROSES DIMEDIASI LENGKAP TIDAK SELESAI BANDING KE PT PTUN (diperiksa dan diputus paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap) PELAKSANAAN PUTUSAN OLEH KPU PUTUSAN MA Final dan Mengikat Paling lama 30 hari kerja sejak diterima PUTUSAN PT TUN

  9. MAJELIS KHUSUS TATA USAHA NEGARA PEMILU • Dibentuk Majelis Khusus, tdd hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tinggi usaha negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Kep. Ketua MA RI. • Hakim khusus= melaksanakan tugas hakim min. 3 tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun; mengerti Pemilu. • Selama menangani kasus sengketa tata usaha negara Pemilu dibebastugas dari memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain.

  10. Agun Gunandjar Sudarsa Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar www.agun-gunandjarsudarsa.com

More Related