1 / 31

Dasar Hukum

Dasar Hukum. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

mercer
Télécharger la présentation

Dasar Hukum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Dasar Hukum • UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; • UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; • UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; • UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; • UU tentang APBD dan Perda APBD; • PP No. 105/2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; • PP No. 108/2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah; • PP No. 11/2001 tentang Informasi Keuangan Daerah • PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah • PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum • PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

  2. Reformasi Keuangan Negara meliputi : • Perencanaan dan Penganggaran • Perbendaharaan • Akuntansi dan Pertanggungjawaban • Auditing

  3. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran • Penggunaan Kerangka pengeluaran Jangka menengah • Penganggaran Terpadu • Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja

  4. Implikasi SAP dalam Perencanaan dan Penganggaran • Struktur Anggaran (I account), yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan • Klasifikasi Anggaran: Organisasi, Fungsi, Ekonomi • Basis Anggaran: Basis Kas

  5. KLASIFIKASI ORGANISASI Sesuai dengan struktur organisasi Pemda (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)

  6. Klasifikasi menurut fungsi • Pelayanan Umum • Pertahanan • Ketertiban dan Keamanan • Ekonomi • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Fasilitas Umum • Kesehatan • Pariwisata dan Budaya • Agama • Pendidikan • Perlindungan Sosial

  7. Klasifikasi Ekonomi • Belanja Pegawai • Belanja Barang • Belanja Modal • Bunga • Subsidi • Bantuan Sosial • Hibah • Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga

  8. Implikasi SAP dalam Pelaksanaan Anggaran • Pengaturan kembali kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah • Pengaturan entitas akuntansi dan entitas pelaporan • Penataan kembali dokumen pelaksanaan anggaran • Penataan sistem pelaksanaan anggaran

  9. Implikasi SAP dalam Manajemen Aset • Penataan kembali ketentuan tentang manajemen aset • Pengertian • Klasifikasi • Pengakuan • Pengukuran • Perubahan • Penghentian/Penarikan

  10. Implikasi SAP dalam Manajemen Utang • Penataan kembali tentang kebijakan tentang pinjaman daerah • Klasifikasi • Biaya Pinjaman • Pengakuan • Pengukuran

  11. REFORMASI DALAM AKUNTANSI, PERTANGGUNGJAWABAN Setiap satker Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP. Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran. Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm laporan. Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani oleh KDH/ KaSatker.

  12. Implikasi SAP dalam Auditing • Terdapat kriteria yang kredibel untuk pemeriksaan atas laporan keuangan • BPK memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP. • Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada legislatif terkait, dan terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat rahasia negara). • Hasil pemeriksaan BPK dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban disertai tanggapan dari pemerintah

  13. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/D Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan (setidak-tidaknya) : Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya). Pasal 30 dan 31 UUKN

  14. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Pasal 32 UUKN

  15. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP No. 24/2005 diubah o/ PP No. 71/2010 • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah • PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan • PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran • PSAP 03 Laporan Arus KAS • PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan • PSAP 05 Akuntansi Persediaan • PSAP 06 Akuntansi Investasi • PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap • PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban • PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan, Kebijakan Akuntansi, Peribahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan • PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian • PSAP 12 Laporan Operasional • Plus: Buletin Teknis tentang Penyusunan Neraca Awal

  16. Sistem Akuntansi • Sistem akuntansi merupakan rangkaian prosedur dan elemen-elemen lainnya untuk mengolah transaksi keuangan sampai dihasilkannya laporan keuangan.

  17. Pengembangan Sistem • Sistem akuntansi berbasis komputer • Sistem akuntansi yang dikembangkan secara manual

  18. Pengembangan Sistem Akuntansi • Sentralisasi • Desentralisasi

  19. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem akuntansi • Sistem akuntansi dikembangkan secara sentralisasi atau desentralisasi; • Ketersediaan hardware; • Ketersediaan sarana penunjang yang diperlukan, seperti tenaga listrik, jaringan telepon, dan suku cadang serta bahan lainnya; dan • Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem, memelihara data base, dan memelihara sistem.

  20. Sistem Akuntansi - Sentralisasi • pekerjaan akuntansi dilaksanakan di satuan kerja pengelola keuangan • tidak perlu banyak menyediakan hardware maupun sumber daya manusia • pekerjaan akuntansi menumpuk di satuan kerja pengelola keuangan • Transaksi keuangan non-kas, seperti pemindahan aset antara satuan kerja, penghapusan aset, dan transaksi non-kas lainnya yang terjadi di unit pengguna anggaran/barang harus dilaporkan segera ke satuan kerja pengelola keuangan.

  21. Sistem Akuntansi - Desentralisasi • pekerjaan akuntansi akan tersebar di satuan kerja pengguna anggaran/barang • sarana dan prasarana yang relatif banyak • tenaga akuntansi/komputer yang cukup di setiap satuan kerja

  22. Penyusunan Neraca Awal • Pembentukan tim untuk penyusunan neraca; • Perumusan pendekatan penyusunan neraca; • Perumusan kebijakan penilaian pos-pos neraca; • Penyiapan formulir serta elemen data yang harus dikumpulkan; • Pembekalan untuk tim penyusun neraca; • Inventarisasi aset dan utang pemerintah; • Pengolahan data hasil inventarisasi; • Pembahasan hasil inventarisasi; • Penyusunan draf neraca; dan • Finalisasi penyusunan neraca.

  23. ELEMEN-ELEMEN SISTEM AKUNTANSI • Kebijakan akuntansi • Pedoman sistem akuntansi • Prosedur akuntansi • Sumber daya manusia • Formulir • Catatan • Buku-buku • Laporan • Prasarana lain, khususnya teknologi informasi

  24. Kebijakan Akuntansi • Pilihan-pilihan alternatif yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dituangkan dalam kebijakan akuntansi

  25. Pedoman Akuntansi • Format laporan keuangan • Bagan Akun • Jurnal Standar • Pengakuan • Pengukuran • Penyajian dan Pengungkapan • Pelaporan Keuangan • Buku/Dokumen/Formulir

  26. BAGAN AKUN/PERKIRAAN • Daftar akun/perkiraan/rekening yang digunakan dalam proses akuntansi untuk membukukan seluruh transaksi keuangan daerah • Bagan Perkiraan Standar untuk sistem akuntansi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseragaman dan konsistensi perlakuan akuntansi • Bagan perkiraan standar (buku besar) akan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku secara nasional sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan gabungan, penyusunan statistik keuangan pemerintah, maupun untuk keperluan lainnya.

  27. Klasifikasi APBD • APBD ditetapkan oleh DPRD terinci sampai dengan organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja

  28. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem • Penyediaan anggaran yang cukup • Penyediaan SDM dengan latar belakang akuntansi dan pengetahuan komputer yang cukup dan pengembangan karier yang jelas di bidang akuntansi • Komitmen pimpinan/stakeholders untuk membangun dan memanfaatkan sistem • Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan

  29. PERMASALAHAN • SDM yang kompeten di bidang akuntansi • Sarana/prasarana • Anggaran • Manajemen • Politik • Penyusunan neraca awal

  30. SIMPULAN • Standar akuntansi merupakan pedoman pokok dlm penyusunan dan penyajian LK pemerintah. • Harus disusun sistem akuntansi sesuai dengan per-UU-an dan Standar Akuntansi Pemerintahan. • Kebijakan akuntansi penting utk memandu pengembangan sistem serta membantu pengguna dalam memahami sistem akuntansi • Pengembangan sistem akuntansi seyogyanya sejalan dengan sistem penganggaran dan perbendaharaan • Pengembangan sistem akuntansi membutuhkan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yg cukup. • Perlu dibangun jenjang karir SDM bidang keuangan dan akuntansi. • Perlu disusun neraca awal yang akan menjadi saldo pembuka akun-akun dalam sistem akuntansi pemerintah.

  31. TERIMA KASIH

More Related