1 / 56

Undang-Undang No.9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

Undang-Undang No.9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan . Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi J uni 2009. Oleh Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M Prof.Dr.Bernadette M.W.,SH.,MH.,CN.

laddie
Télécharger la présentation

Undang-Undang No.9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Undang-Undang No.9 Tahun 2009 TentangBadan Hukum Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Juni 2009 Oleh Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M Prof.Dr.Bernadette M.W.,SH.,MH.,CN

  2. Pertimbangan tentang BHP dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.021/PUU-IV/2006 • Menimbangbahwanamundemikian, agar undang-undangmengenai • badanhukumpendidikan yang diperintahkanolehPasal 53 Ayat (4) • UUSisdiknassesuaidenganUUD 1945, makaperludiperhatikan • hal-halsebagaiberikut: • Aspekfungsinegarauntuk: • mencerdaskankehidupanbangsa • kewajibannegaradanpemerintahdalambidangpendidikan • hakdankewajibanwarganegaradalambidangpendidikan 2. Aspekfilosofis: cita-citauntukmembangunsistempendidikannasional yang berkualitasdanbermaknabagikehidupanbangsa 3. AspekSosiologis: realitasmengenaipenyelenggaraanpendidikan yang sudahadatermasuk yang diselenggarakanolehberbagaiyayasan, perkumpulan, dansebagainya

  3. Pertimbangan tentang badan hukum pendidikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.021/PUU-IV/2006 4. AspekYuridis: tidakmenimbulkanpertentangandenganperaturanperundang-undanganlainnya yang terkaitdenganbadanhukium • 5. AspekPengaturan: • haruslahmerupakanimplementasitanggungjawabnegaradantidakdimaksudkanuntukmengurangiataumenghindardarikewajibankonstitusionalnegaradibidangpendidikan, sehinggatidakmemberatkanmasyarakatdan/ataupesertadidik • 6. AspekAspirasiMasyarakat: • aspirasimasyarakatharusmendapatperhatiandidalampembentukanundang-undangmengenaibadanhukumpendidikan, agar tidakmenimbulkankekacauandanpermasalahanbarudalamduniapendidikan

  4. Mengapa Harus Ber BHP? Hakekat Perguruan Tinggi OTONOMI Perguruan Tinggi Alasan Ber BHP Perintah Peraturan Perundang-undangan

  5. Hakekat Perguruan Tinggi • Perguruan tinggi adalah institusi yang memiliki tugas dan • tanggungjawab untuk: • mencari; • menemukan; • mempertahankan; dan • menjunjung tinggi • kebenaran • Tugas mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung • tinggi kebenaran diwujudkan melalui penerapan otonomi • keilmuan dan kebebasan akademik. • Oleh karena itu, perguruan tinggi harus otonom atau mandiri • sehingga bebas dari berbagai pengaruh kekuatan ekonomi, politik, • sosial, dan lain-lain.

  6. Perintah Peraturan Perundang-undangan Pasal 24 (2) UU.Sisdiknas Perguruan tinggi memiliki otonomi mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 50 (6) UU.Sisdiknas Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan Pasal 50 (6) UU.Sisdiknas Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

  7. Cara UU Sisdiknas Mewujudkan Otonomi Pasal 53 UU.Sisdiknas (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri Jadi UU BHP merupakan perintah/amanat UU Sisdiknas.

  8. Perintah/ Amanat Pasal 53 UU Sidiknas Mewujudkan Otonomi dengan UU Di dalam hukum terdapat tiga cara memberikan wewenang

  9. Pengertian Badan Hukum Subyek Hukum adalah manusia atau badan hukum pemilik hak dan kewajiban. Badan Hukum adalah subyek hukum yang diciptakan oleh hukum, dapat memiliki dan menjalankan hak dan kewajiban seperti manusia. Manusia Subyek Hukum Badan Hukum Publik Badan Hukum Laba BHP Badan Hukum Perdata Nirlaba

  10. Jenis Badan Hukum Badan Hukum Publik Badan hukum yang didirikan oleh negara (pemerintah) dan memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum Contoh: negara, propinsi, kabupaten, kota Badan Hukum Perdata Badan hukum yang didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh negara (pemerintah), atau didirikan oleh negara (pemerintah), tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik yang mengikat umum Contoh: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, BUMN, BHMN, badan hukum pendidikan

  11. Perguruan Tinggi Saat Ini Tidak Otonom Badan Hukum Yayasan, dll Badan Hukum Negara Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Masyarakat Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah AparatYayasan dll sehingga tidak memiliki otonomi perguruan tinggi Aparat Pemerintah sehingga tidak memiliki otonomi perguruan tinggi

  12. BHP Mewujudkan Perguruan Tinggi Otonom Badan Hukum Yayasan, dll Diakui sebagai badan hukum pendidikan Badan Hukum Yayasan, dll Badan Hukum Negara Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Masyarakat BHPP Penjelasan Pasal 8 ayat (3) UUBHP Yayasan dll. yang diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak perlu mengubah bentuknya untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis tersebut. Pasal 67 ayat (2) UU BHP Yayasan dll.harus menyesuaikan tata kelolanya pada UUBHP, paling lambat 6 (enam) tahun sejak UUBHP diundangkan.

  13. Jenis, Bentuk, Pendirian, dan Pengesahan BHP

  14. Simulasi Penyesuaian/Pendirian Baru BHP

  15. Prinsip Tata Kelola BHP • Tata Kelola Keuangan oleh BHP (Pasal 4 ayat 1 UUBHP) didasarkan pada prinsip: • Nirlabayaituprinsipkegiatan yang tujuanutamanyatidakmencarilaba, sehinggaseluruhsisahasilusahadarikegiatanbadanhukumpendidikan, harusditanamkankembalikedalambadanhukumpendidikanuntukmeningkatkankapasitasdan/ataumutulayananpendidikan. • 2. Tata Kelola Pendidikan Tinggi oleh BHP (Pasal 4 ayat 2 UUBHP) didasarkan pada prinsip: • Otonomi f. Akses yang berkeadilan • Akuntabilitas g. Keberagaman • Transparansi h. Keberlanjutan • Penjaminanmutu i. Partisipasi atas tanggungjawab • Layanan prima Negara Pasal 63 UUBHP Setiap orang yang melanggar ketentuan nirlaba, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

  16. StrukturOrganisasiBHP Masyarakat Yayasan/ Pendiri BHP Masyarakat ORPK Contoh Majelis Wali Amanat ORP Contoh Senat Akademik OANA Contoh Dewan Audit OPP Rektor/Ketua/Direktur

  17. StrukturOrganisasiBHP Penyelenggara Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara ORPK Pembina dan Pengurus Yayasan ORP Senat Akademik OANA Pengawas OPP Rektor/Ketua/Direktur

  18. Tata Kelola BHP Pendidikan Tinggi Pasal 14 ayat (3) UUBHP Anggaran dasar badan hukum pendidikan dapat menambahkan fungsi tambahan selain fungsi pokok sebagaimana dimaksud di atas. Pasal 16 UUBHP Penamaan setiap organ badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dalam anggaran dasar.

  19. Anggota ORPK BHP Dikti • Pasal 18 ayat (2) UUBHP • Anggota organ representasi pemangku kepentingan di dalam • badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan • tinggi, paling sedikit terdiri atas: • pendiri atau wakil pendiri; • wakil organ representasi pendidik; • pemimpin organ pengelola pendidikan; • wakil tenaga kependidikan, dan • wakil unsur masyarakat. • Pasal 18 ayat (3) UUBHP • Anggaran dasar dapat menetapkan unsur lain sebagai anggota • organ representasi pemangku kepentingan, selain anggota • sebagaimana dimaksud pada ayat (2) • Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UUBHP • Yang dimaksud dengan wakil dari unsur lain, misalnya unsur orang • tua/wali mahasiswa, unsur alumni dan unsur mahasiswa. Maksimum 1/3

  20. Tugas dan wewenang ORPK BHP Dikti (1) • Pasal 22 UUBHP • Tugas dan wewenang organ representasi pemangku kepentingan • pada badan hukum pendidikan adalah: • menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar dan • menetapkan anggaran rumah tangga beserta perubahannya; • b. menyusun dan menetapkan kebijakan umum; • c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana • strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran tahunan; • d. mengesahkan pimpinan dan keanggotaan organ representasi • pendidik; • e. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota organ • audit bidang non-akademik; • f. mengangkat dan memberhentikan pemimpin organ pengelola • pendidikan;

  21. Tugas dan wewenang ORPK BHP Dikti (2) • Pasal 22 UUBHP • g. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan badan hukum • pendidikan; • h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja badan hukum • pendidikan; • melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan • pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non • akademik, dan organ representasi pendidik; • j. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan badan hukumpendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan • k. menyelesaikan persoalan badan hukum pendidikan, termasuk • masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ • badan hukum pendidikan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

  22. Tugas dan wewenang ORPK BHP Dikti (2) • Pasal 22 UUBHP • g. melakukan pengawasan umum atas pengelolaan badan hukum • pendidikan; • h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja badan hukum • pendidikan; • melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan • pemimpin organ pengelola pendidikan, organ audit bidang non • akademik, dan organ representasi pendidik; • j. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan badan hukumpendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan • k. menyelesaikan persoalan badan hukum pendidikan, termasuk • masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ • badan hukum pendidikan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing.

  23. Anggota ORP BHP Dikti • Pasal 24 UUBHP • (2) Anggota organ representasi pendidik paling sedikit terdiri atas: • wakil professor; dan • wakilpendidik. • (3) Anggarandasarbadanhukumpendidikan yang menyelenggara • kanpendidikantinggi, dapatmenetapkanwakilunsur lain • sebagaianggota organ representasipendidikselainanggota • sebagaimanadimaksudpadaayat (2). • (4) Perimbanganjumlahwakilprofesordanwakilpendidik • antarprogramstudisebagaimanadimaksudpadaayat (2) • proporsionaldenganjumlahpendidik yang diwakilinyadan • diaturdalamanggaranrumahtangga. • Pasal 26 ayat (1) UUBHP • Ketua dan anggota organ representasi pendidik disahkan oleh • organ representasi pemangku kepentingan.

  24. Tugas dan Wewenang ORP BHP Dikti (1) • Pasal 27 UUBHP • Tugas dan wewenang organ representasi pendidik pada badan • hukum pendidikan adalah: • mengawasi kebijakan dan pelaksanaan akademik organ • pengelola pendidikan; • menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuanakademik; • mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; • mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis badan hukum pendidikan, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan; • menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;

  25. Tugas dan Wewenang ORP BHP Dikti (2) • mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; • memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan • akademik; • mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik; • mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan • tenaga kependidikan; • memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor; • merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada organ pengelola pendidikan; • memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana strategis serta rencana kerja dan • anggaran tahunan yang telah disusun oleh organ pengelola pendidikan;dan • m. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik organ pengelola pendidikan.

  26. Anggota OANA BHP Dikti • Pasal 29 UUBHP • Organ audit bidang non-akademikmerupakan organ • badanhukumpendidikan yang melakukanevaluasi non- • akademikataspenyelenggaraanbadanhukum • pendidikan. • (2) Susunan, jumlah, dankedudukanketuadananggota • organ audit bidang non-akademikditetapkandalam • anggaranrumahtangga.

  27. Tugas dan Wewenang OANA BHP Dikti Pasal 30 UUBHP Tugas dan wewenang organ audit bidang non-akademik pada badan hukum pendidikan adalah: a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan dalam bidang non-akademik, b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan, c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan, dan d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/atau organ pengelola pendidikan atasdasar hasil audit internal dan/atau eksternal.

  28. OPP BHP Dikti Pasal 31 UUBHP (2) Organ pengelola pendidikan memiliki otonomi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  29. Tugas dan Wewenang OPP BHP Dikti (1) • Pasal 33 ayat (2) UUBHP • Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi pada badan • hukum pendidikan adalah: • menyusun dan menetapkan kebijakan akademik; • menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan; • menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan; • mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;

  30. Tugas dan Wewenang OPP BHP Dikti (2) • Pasal 33 ayat (2) UUBHP • mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan; • mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan; • menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik; • menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;

  31. Tugas dan Wewenang OPP BHP Dikti (3) • Pasal 33 ayat (2) UUBHP • bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; • melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan • membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

  32. Perubahan atau Penyesuaian ke BHP Pasal 65 sd Pasal 67 UU BHP Perubahan Pemerintah BHPP 4 Tahun PT Perubahan BHMN BHPP 3 Tahun Pengakuan (Penyesuaian Tata Kelola) Yayasan, dll BHP Penyelenggara 6 Tahun

  33. Permendiknas No. 32 Tahun 2009 • Tentang • Mekanisme • Pendirian BHP • Perubahan BHMN atau PT • Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi • Sebagai Badan Hukum Pendidikan • Tanggal 17 Juli 2009

  34. Macam Pendirian/Perubahan/Pengakuan BHP • (1)Pendirianbadan hukum pendidikan terdiri atas: • a. pendirian BHPP; • b. pendirian BHPM. • (2) Perubahanmenjadi badan hukum pendidikan terdiri atas: • a. perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan olehDepartemen menjadi BHPP; • b. perubahan perguruan tinggi BHMN menjadi BHPP; • c. perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan olehdepartemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen(LPND) menjadi BHPP; • perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan olehmasyarakat menjadi BHPM. • (3)Pengakuanpenyelenggara sebagai badan hukum pendidikan • yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain • sebagai BHP Penyelenggara.

  35. Pendirian BHP Masyarakat • Pasal 4 Permendiknas No. 32 Tahun 2009 • Mekanisme pendirian BHPM sebagai berikut: • orang atau masyarakat sebagai pendiri menyusun studi kelayakan pendirian BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris; • studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh pendiri kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh persetujuan; • apabila studi kelayakan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, pendiri membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan studi kelayakan yang telah disetujui Menteri; • akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh pengesahan.

  36. Perubahan PTS menjadi BHP Masyarakat • Pasal 9 Permendiknas No. 32 Tahun 2009 • Mekanisme perubahan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi BHPM sebagai berikut: • penyelenggara menyusun rencana perubahan perguruan tinggi menjadi BHPM dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris; • rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh persetujuan; • apabila rencana perubahan dan rancangan akta pendirian/anggaran dasar BHPM disetujui, penyelenggara membuat akta pendirian BHPM di hadapan notaris dengan menyerahkan rencana perubahan yang telah disetujui Menteri; • akta notaris tersebut disampaikan oleh notaris kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk memperoleh pengesahan.

  37. Penyesuaian Tata Kelola Yayasan ke Tata Kelola BHP Pasal 67 ayat (2) UU BHP Yayasan, perkumpulan atau badan hukum lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, paling lambat 6(enam) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 67 ayat (4) UU BHP Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah akta pendiriannya.

  38. Penyesuaian Tata Kelola Yayasan ke Tata Kelola BHP • Pasal 28 ayat (1) UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan • Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang • tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh UU ini atau • Anggaran Dasar. • Pasal 31 ayat (1) UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan • Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan • Yayasan. • Pasal 40 ayat (1) UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan • Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. • Pasal 21 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan • Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. • Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

  39. PengakuanPenyelenggara sebagai BHP Penyelenggara • Pasal 11 Permendiknas No. 32 Tahun 2009 • Mekanisme pengakuan penyelenggara sebagai badan hukum pendidikan yaitu pengakuan yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sebagai BHP Penyelenggara sebagai berikut: • penyelenggara menyusun rancangan perubahan akta pendirian/ anggaran dasar, khusus bagian tata kelola penyelenggara untuk disesuaikan dengan tata kelola badan hukum pendidikan, yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya; • rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar tersebut disampaikan oleh penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktorat Jenderal; • apabila rancangan perubahan akta pendirian/anggaran dasar disetujui, penyelenggara mengubah akta pendirian di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya;

  40. PengakuanPenyelenggara sebagai BHP Penyelenggara (2) • Pasal 11 Permendiknas No. 32 Tahun 2009 • perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan atau perkumpulan tersebut diberitahukan oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan dan perkumpulan diberitahukan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada menteri yang berwenang atas badan hukum tersebut; • fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Pemberitahuan ten-tang perubahan akta pendirian/anggaran dasar yayasan atau perkumpulan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dan fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Pemberitahuan ten-tang perubahan akta pendirian/anggaran dasar badan hukum lain selain yayasan atau perkumpulan dari menteri yang berwe-nang atas badan hukum lain selain yayasan atau perkumpulan tersebut disampaikan oleh notaris atau pejabat yang berwenang membuat aktanya kepada Menteri.

  41. Penyesuaian Tata Kelola Yayasan ke Tata Kelola BHP Tata Kelola Yayasan yang diakui sebagai BHP Penyelenggara Tata Kelola Yayasan Tata Kelola BHP Tugas & Wewenang Pembina Tugas & Wewenang ORPK + Tugas & Wewenang OPP Tugas & wewenang Pengurus + Tugas & Wewenang ORP Rektor/Ketua/Direktur Senat Akademik Tugas & wewenang Pengawas Tugas & wewenang OANA +

  42. Sumber Pendanaan BHP Menurut UUBHP Pemerintah BHP Hibah Masyarakat Sumber Pendanaan BHP Badan Hukum Pendidikan Peserta Didik

  43. Penjaringan Calon Peserta Didik Menurut UUBHP Pasal 46 ayat (1) UU BHP Badan hukum pendidikan wajibmenjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Pasal 62 ayat (1) UU BHP Pelanggaran terhadap Pasal 46ayat (1)dikenai sanksi administratif.

  44. Beasiswa Bagi Peserta Didik Menurut UUBHP (1) Pasal 46 ayat (2) UU BHP Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswaatau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik WargaNegara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomidan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggipaling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruhpeserta didik. Pasal 46 ayat (4) UU BHP Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau badan hukumpendidikan.

  45. Beasiswa Bagi Peserta Didik Menurut UUBHP (2) Pasal 40 ayat (3) UU BHP Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk: a. beasiswa; b. bantuan biaya pendidikan; c. kredit mahasiswa, dan/atau; d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Pasal 62 ayat (1) UU BHP Pelanggaran terhadap Pasal 40ayat (3)dikenai sanksi administratif.

  46. Sumber Daya Manusia BHP Menurut UUBHP Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (PNS-Dpk) Pendidik Sumber Daya Manusia BHP Status Pegawai Badan Hukum Pendidikan (P-BHP) Tenaga Kependidikan

  47. Kedudukan PNS Sebelum dan Sesudah BHP Sesudah BHP Sebelum BHP Badan Hukum Negara Badan Hukum Negara Berlaku UU.No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU.No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah SK SK PNS Dpk PNS BHPP ? Berlaku UU.No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Perjanjian Kerja

  48. Perjanjian Kerja dalam UU BHP Pasal 55 UU BHP (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimak-sud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan pemim-pin organ pengelola BHPP, BHPPD, atau BHPM, dan bagi BHP Penyelenggara dia-tur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. PNS Dpk PBHP Rektor/Ketua/Direktur

  49. Perjanjian Kerja dalam UU Guru dan Dosen Pasal 1 Butir 7 UU Guru dan Dosen Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Butir 8 UU Guru dan Dosen Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  50. Remunerasi PNS Dpk Menurut UUBHP • Pasal 55 ayat (4) UUBHP • Pegawai negeri sipil memperoleh remunerasi dari: • Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dan • b. badan hukum pendidikan sesuai ketentuan dalam AD dan/atau ART BHP Remunerasi Dari BHP Biaya Operasional (berupa Biaya Personalia) dari BHP Gaji dan Tunjangan PNS Biaya Operasional (berupa Biaya Personalia) dari Pemerintah atau pemerintah daerah

More Related