1 / 28

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Mata Kuliah HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. Fakultas Hukum. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD. DASAR HUKUM. PASAL 22E AYAT (2), (2),(3) DAN 24C AYAT (1) UUD 1945

leoma
Télécharger la présentation

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Mata Kuliah HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Fakultas Hukum HUKUM ACARAPERSELISIHAN HASIL PEMILUANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

  2. DASAR HUKUM • PASAL 22E AYAT (2), (2),(3) DAN 24C AYAT (1) UUD 1945 • PASAL 10 AYAT (1) huruf d juncto PASAL 74 S/D 79 UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (disingkat UUMK 24/2003) • PASAL 12 AYAT (1) huruf d UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (disingkat UU 4/2004) • UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (disingkat UUPA 11/2006) • UU NO. 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU (disingkat UU 22/2007) • UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (UU 10/2008) • PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

  3. ASAS PERADILAN PHPU • ASAS OPENNES DAN TRANSPARANSI; • ASAS INDEPENDENSI DAN IMPARSIAL; • ASAS FAIR TRIAL DAN OBJEKTIF; • ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN MURAH: HARUS DIPUTUS DALAM TENGGAT 30 HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DIREGISTRASI DAN PRO DEO; • ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM: HAK SEMUA PIHAK DIDENGAR • ASAS FINAL DAN MENGIKAT: TAK ADA UPAYA HUKUM LAIN DAN MENGIKAT SEMUA PIHAK (ERGA OMNES).

  4. PENGERTIAN PHPUANGGOTA DPR, DPD,DAN DPRD(PASAL 258 UU 10/2008) • PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU) ADALAH PERSELISIHAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN PESERTA PEMILU MENGENAI PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA NASIONAL • PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA NASIONAL ADALAH PERSELISIHAN PENETAPAN SUARA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KURSI PESERTA PEMILU

  5. PIHAK-PIHAK DALAM PHPU(SUBJECTUM LITIS) • PEMOHON: PESERTA PEMILU, YAKNI PARTAI POLITIK (PARPOL) PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD ATAU PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD • TERMOHON: KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU • TURUT TERMOHON: KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN/ATAU KPU/KIP KABUPATEN/KOTA • PIHAK TERKAIT: PESERTA PEMILU YANG BUKAN PEMOHON YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG DENGAN PHPU YANG SEDANG DIPERIKSA MK

  6. KUASA HUKUM/PENDAMPING • PARA PIHAK (SUBJECTUM LITIS) DAPAT DIWAKILI DAN/ATAU DIDAMPINGI OLEH KUASA HUKUMNYA BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS UNTUK ITU

  7. OBJEK PERSELISIHAN (OBJECTUM LITIS)(PASAL 5 PMK 16/2009) PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU YANG TELAH DIUMUMKAN SECARA NASIONAL OLEH KPU YANG MEMPENGARUHI: • TERPENUHINYA AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA MINIMAL 2,5% DARI JUMLAH SUARA SAH SECARA NASIONAL OLEH PARPOL PESERTA PEMILU DALAM PENENTUAN KURSI DPR; DAN/ATAU (TERPENUHINYA PARLIAMENTARY THRESHOLD) • PEROLEHAN KURSI DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA OLEH PARPOL PESERTA PEMILU DI SUATU DAERAH PEMILIHAN (DAPIL); ATAU • PEROLEHAN KURSI PARPOL DAN PARPOL LOKAL PESERTA PEMILU DI ACEH • TERPILIHNYA CALON ANGGOTA DPD.

  8. CONTOH KASUS PARLIAMENTARY THRESHOLD • JUMLAH SUARA SAH SECARA NASIONAL PEMILU DPR: 150 JUTA; • PARLIAMENTARY THRESHOLD 2,5% X 150 JUTA = 3.750.000 • PEROLEHAN SUARA PARPOL X UNTUK DPR MISAL: 3.700.000 • KESIMPULAN: PARPOL X DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU KE MK ASAL JUMLAH SUARA KURANG YANG DIKLAIM MINIMAL 50.000, JIKA KURANG DARI ITU, MAKA PERMOHONAN TAK RELEVAN

  9. CONTOH KASUS PEROLEHAN KURSI DPRPARPOL DI SUATU DAERAH PEMILIHAN • DAPIL X, KURSI DPR YANG DIPEREBUTKAN 3, JUMLAH SUARA SAH 750.000 SUARA; • BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN (BPP), 750.000 : 3 = 250.000 • PEROLEHAN SUARA PARPOL PESERTA PEMILU SBB.: • PARPOL A : 250.000 SUARA = 1 KURSI; • PARPOL B : 225.000 SUARA = 1 KURSI (SISA SUARA TERBESAR); • PARPOL C : 160.000 SUARA; • PARPOL D : 150.000 SUARA; • PARPOL E : 100.000 SUARA; • PARPOL-PARPOL LAINNYA : 15.000 SUARA; • POTENSI PHPU AKAN TERJADI UNTUK MEMPEREBUTKAN SATU SISA KURSI, KHUSUSNYA ANTARA PARPOL C, D, DAN JUGA KEMUNGKINAN E, ASALKAN SUARA YANG DIKLAIM D LEBIH BESAR DARI 10.000, ATAU JIKA E YANG MEMOHON JUMLAH SUARA YANG DIKLAIM E HARUS LEBIH BESAR DARI 60.000. JIKA, BAIK D MAUPUN MENGKLAIM SUARA YANG JUMLAHNYA KURANG DARI YANG TERSEBUT DI ATAS,MAKAPERMOHONAN TIDAK RELEVAN DAN SIGNIFIKAN, SEHINGGA SISA SATU KURSI AKAN JATUH KE PARPOL C (SISA SUARA TERBANYAK KEDUA).

  10. CONTOH KASUSPEROLEHAN KURSI DPD • PROVINSI X, UNTUK BEREBUT 4 KURSI, JUMLAH SUARA SAH PEROLEHAN PARA CALON SECARA BERURUTAN SBB.: • CALON A : 1.250.000 SUARA; • CALON B : 1.000.000 SUARA; • CALON C : 900.000 SUARA; • CALON D : 750.000 SUARA; • CALON E : 700.000 SUARA; • CALON F : 675.000 SUARA; • BERDASARKAN UU 10/2008 YANG DAPAT KURSI ADALAH EMPAT SUARA TERBESAR, DALAM HAL INI ADALAH CALON A, B,C, DAN D; • POTENSI PHPU ADA PADA CALON D, E,DAN F.

  11. PELANGGARAN PEMILU BUKAN WEWENANG MK • WEWENANG MK HANYA MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU) YAKNI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, BUKAN MENGENAI PELANGGARAN PEMILU, BAIK PELANGGARAN ADMINISTRASI MAUPUN PELANGGARAN PIDANA PEMILU. • PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DISELESAIKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN LAPORAN BAWASLU/PANWASLU (Pasal 249 UU 10/20080). • PELANGGARAN PIDANA PEMILU, YAITU PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA YANG TERCANTUM DALAM UU PEMILU (PASAL 260 S.D. PASAL 311 UU 10/2008) MENJADI WEWENANG PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM (PASAL 252 UU 10/2008). • PUTUSAN PENGADILAN (YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP) ATAS KASUS PELANGGARAN PIDANA PEMILU YANG MENURUT UU 10/2008 MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU (MISAL MARK UP ATAU PENGGELEMBUNGAN SUARA, PENGHILANGAN SUARA, DLL) HARUS SUDAH SELESAI PALING LAMA 5 (LIMA) HARI SEBELUM KPU MENETAPKAN HASILPEMILU SECARA NASIONAL [PASAL 257 AYAT (1) UU 10/2008]. • PUTUSAN PENGADILAN KASUS PELANGGARAN PIDANA PEMILU YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU DAPAT MENJADI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PHPU MK. • BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 257 AYAT (2) UU 10/2008, KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA WAJIB MENINDAKLANJUTI PUTUSAN PENGADILAN PIDANA PEMILU YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU.

  12. BATAS WAKTU (TENGGAT)PENGAJUAN KEBERATAN[PASAL 74 AYAT (3) UUMK JO. Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008] • PALING LAMA 3 X 24 (TIGA KALI DUA PULUH EMPAT) JAM SEJAK KPU MENGUMUMKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA NASIONAL; • APABILA TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA LEGISLATIF TAHUN 2009 ADALAH 9 APRIL 2009 (VIDE PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2008), MAKA KPU PALING LAMBAT 30 HARI SETELAH TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA (TANGGAL 9 MEI 2009) SUDAH HARUS MENGUMUMKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU, BAIK ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI,MAUPUN DPRD KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL [PASAL 201 AYAT (1) uu 10/2008] ; • MENURUT PASAL 201 AYAT (2) UU 10/2008 KPU PROVINSI SUDAH HARUS MENETAPKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARPOL UNTUK ANGGOTA DPRD PROVINSI PALING LAMBAT 15 HARI SETELAH TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA (TANGGAL 24 APRIL 2009) DAN MENURUT PASAL 201 AYAT (3) UU 10/2008 KPU KABUPATEN/KOTA HARUS MENETAPKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARPOL PALING LAMBAT 12 HARI SETELAH TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA (TANGGAL 21 APRIL 2009), NAMUN TENGGAT PERMOHONAN PHPU TERHITUNG SEJAK PENGUMUMAN PENETAPAN KPU SECARA NASIONAL; • DENGAN DEMIKIAN, APABILA KPU MENGUMUMKAN PENETAPAN SUARA HASIL PEMILU TANGGAL 9 MEI 2009 PUKUL 16.00, MAKA TENGGAT PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU (3 X 24 JAM) ADALAH TANGGAL 12 MEI 2009 PUKUL 16.00. • PARPOL PEMOHON AKAN MEMPEROLEH TAMBAHAN WAKTU 15 HARI APABILA PHPU YANG DIAJUKAN PARPOL TERKAIT PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI DAN TAMBAHAN WAKTU 18 HARI APABILA PHPU TERKAIT PEROLEHAN SUARA DPRD KOTA/ KABUPATEN.

  13. TATA CARAMENGAJUKAN PERMOHONAN • PERMOHONAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA OLEH PEMOHON ATAU KUASANYA DALAM 12 (DUA BELAS) RANGKAP. • PERMOHONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DITANDATANGANI OLEH KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL ATAU NAMA YANG SEJENISNYA, ATAU KUASA HUKUM PARPOL YANG BERSANGKUTAN. • PERMOHONAN OLEH PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD DITANDATANGANI OLEH YANG BERSANGKUTAN ATAU KUASA HUKUMNYA. • PENGAJUAN PERMOHONAN HARUS DISERTAI BUKTI-BUKTI AWAL YANG MENDUKUNG, MISAL BERBAGAI SURAT DAN/ATAU DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PENGHITUNGAN SUARA YANG TELAH DIBUBUHI MATERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA NAMA SAKSI-SAKSI YANG AKAN DIAJUKAN DI PERSIDANGAN.

  14. ISI PERMOHONAN ISI PERMOHONAN MINIMAL MEMUAT: • IDENTITAS DAN ALAMAT PEMOHON BESERTA FOTOKOPI KTP DAN BUKTI SEBAGAI PESERTA PEMILU; • URAIAN YANG JELAS MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPU, KPU PROVINSI, DAN/ATAU KPU KABUPATEN/KOTA, DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON; • PERMINTAAN (PETITUM) UNTUK MEMBATALKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL OLEH KPU DAN PERMINTAAN UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON.

  15. REGISTRASI DANJADWAL SIDANG • PANITERA MENCATAT PERMOHONAN YANG SUDAH LENGKAP DAN MEMENUHI SYARAT DALAM BUKU REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI (BRPK). • PERMOHONAN YANG BELUM LENGKAP DAN BELUM MEMENUHI SYARAT HARUS DIPERBAIKI OLEH PEMOHON DALAM WAKTU 1 X 24 JAM DAN APABILA TIDAK DIPENUHI, PANITERA MENERBITKAN AKTA YANG MENYATAKAN BAHWA PERMOHONAN TIDAK DIREGISTRASI. • PANITERA MENGIRIMKAN PERMOHONAN KE KPU DALAM WAKTU 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK REGISTRASI DALAM BRPK DISERTAI PERMINTAAN KETERANGAN TERTULIS KPU YANG DILENGKAPI BUKTI-BUKTI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIPERSELISIHKAN. • MAHKAMAH MENETAPKAN HARI SIDANG PERTAMA PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DICATAT DALAM BRPK DAN PENETAPAN TERSEBUT DIBERITAHUKAN KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SEBELUM HARI SIDANG. • JADWAL PHPU TAHUN 2009(TENTATIF): • PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL OLEH KPU: 9 Mei 2009 (paling lambat). • MASA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN KE MK : 10 S.D. 12 MEI 2009. • MASA REGISTRASI PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN: 10 – 12 MEI 2008 • PENGIRIMAN BERKAS KE KPU: 13 – 15 MEI 2009 • HARI SIDANG PERTAMA: PALING LAMBAT 18 MEI 2009. • MASA PERSIDANGAN: 18 MEI – 18 JUNI 2009. • PUTUSAN : PALING LAMBAT 24 JUNI 2009

  16. PEMERIKSAAN PERMOHONAN • PEMERIKSAAN DILAKUKAN OLEH PANEL HAKIM YANG TERDIRI DARI MINIMAL 3 (TIGA) ORANG HAKIM KONSTITUSI. • PANEL HAKIM BERWENANG MELAKUKAN; • PEMERIKSAAN PENDAHULUAN; • PEMERIKSAAN PERSIDANGAN; • PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI SURAT • PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI; • PENYUSUNAN RANCANGAN PUTUSAN. • PANEL HAKIM MELAPORKAN HASIL PEMERIKSAAN PERMOHONAN KEPADA RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH).

  17. ALAT BUKTI ALAT BUKTI DALAM PHPU TERDIRI ATAS: • KETERANGAN PARA PIHAK • SURAT ATAU TULISAN • KETERANGAN SAKSI • PETUNJUK DAN • ALAT BUKTI LAIN BERUPA INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

  18. ALAT BUKTI SURAT/TULISAN • BERITA ACARA & SALINAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DI TPS; • BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI PPS; • BERITA ACARA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUARA DARI PPK; • BERITA ACARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DIKPU KABUPATEN/KOTA; • BERITA ACARA DAN SALINAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA; • BERITA ACARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KPU PROVINSI; • BERITA ACARA DAN SALINAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANGGOTA DPRD PROVINSI; • BERITA ACARA DAN REKAPITULASI PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI KPU; • BERITA ACARA DAN SALINAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA SECARA NASIONAL OLEH KPU; • SALINAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU; • DOKUMEN TERTULIS LAINNYA.

  19. SAKSI • SAKSI DALAM PHPU ADALAH SAKSI YANG MELIHAT, MENDENGAR, ATAU MENGALAMI SENDIRI PROSES PENGHITUNGAN SUARA YANG DIPERSELISIHKAN. • SAKSI DALAM PHPU TERDIRI ATAS: • SAKSI RESMI PESERTA PEMILU; • SAKSI DARI PEMANTAU PEMILU YANG BERSERTIFIKAT; • SAKSI LAIN YANG DIPANGGIL MAHKAMAH • SAKSI HARUS MENGUCAPKAN SUMPAH DI PERSIDANGAN.

  20. RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH) • RPH DIADAKAN SETELAH PEMERIKSAAN PERMOHONAN SELESAI. • RPH MINIMAL DIHADIRI 7 (TUJUH) ORANG HAKIM KONSTITUSI. • RPH MEMBAHAS DAN MENGAMBIL PUTUSAN DENGAN CARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT. • DALAM HAL MUSYAWARAH TIDAK MENCAPAI MUFAKAT, PUTUSAN DIAMBIL DENGAN SUARA TERBANYAK. • RANCANGAN PUTUSAN YANG SUDAH DIPERSIAPKAN PANEL HAKIM DIBAHAS DAN DISEMPURNAKAN DALAM RPH.

  21. PUTUSAN • PUTUSAN PHPU PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DICATAT DALAM BRPK. • PUTUSAN DIBACAKAN/DIUCAPKAN DALAM SIDANG PLENO TERBUKA UNTUK UMUM YANG DIHADIRI OLEH MINIMAL 7 (TUJUH) ORANG HAKIM KONSTITUSI. • AMAR PUTUSAN DAPAT MENYATAKAN: • PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA APABILA SYARAT SUBJECTUM LITIS DAN OBJECTUM LITIS TIDAK DIPENUHI. • PERMOHONAN DITOLAK, APABILA TIDAK BERALASAN. • PERMOHONAN DIKABULKAN, APABILA BERALASAN. • PUTUSAN YANG MENGABULKAN PERMOHONAN JUGA MEMUAT PERNYATAAN PEMBATALAN PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPU DAN MENETAPKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR.

  22. TINDAK LANJUT PUTUSAN • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT. • KPU, KPU PROVINSI,DAN KPU KABUPATEN/KOTA WAJIB MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI [PASAL 259 AYAT (3) UU 10/2008]. • PUTUSAN DISAMPAIKAN KEPADA PARA PIHAK DAN PRESIDEN [PASAL 15 AYAT (4) DAN (5) PMK 16/2009].

  23. PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA PHPU Pengajuan Permohonan Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU PARPOL 3 x 24 jam Penerimaan Permohonan Oleh MK Pengajuan Permohonan • Calon Anggota DPD • Parpol Lokal Peserta Pemilu di Aceh Pengajuan Permohonan Asli Faksimili On-Line e-mail 3 x 24 jam 3 hari 23

  24. ALUR PERKARA PHPU TIDAKDILENGKAPI Penerimaan Permohonan Berkas Permohonan Dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam Waktu 1 X 24 jam TIDAK LENGKAP Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Diterbitkan Akta Pernyataan Permohonan Tidak Diregistrasi Pemeriksaan Persyaratan & Kelengkapan Permohonan LENGKAP LENGKAP 24

  25. ALUR PERKARA PHPU Penetapan Hari Sidang Pertama MK Paling lambat 7 hari kerja • Penyampaian Permohonan • Permintaan Keterangan Tertulis KPU • Bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan Pemberitahuan kepada Pemohon & KPU • Penyampaian Keterangan Tertulis KPU Paling lambat 3 hari sebelum hari persidangan Paling lambat 1 hari Permohonan Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Persidangan MK Paling lambat 3 hari kerja PUTUSAN Diputus paling lambat 30 hari kerja 25

  26. PRAKIRAANJUMLAH SIDANG PHPU 462 SIDANG 77 Perkara 3 Sidang Panel 231 Sidang Panel X 77 Perkara 2 R P H 154 R P H X 77 Perkara 1 Sidang Pleno 77 Sidang Pleno X 25 Hari 18 SIDANG/HARI PANEL 1 6 Sidang/hari PANEL 2 6 Sidang/hari PANEL 3 6 Sidang/hari 26

  27. PENYAMPAIAN PUTUSAN MK PEMOHON PEMOHON PEMOHON PUTUSAN MK K P U PEMOHON PRESIDEN 27

  28. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related