1. PMK 44/PMK.04/2012 TANGGAL 16 MARET 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PMK 255/PMK.04/2011 DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN JAKARTA, APRIL 2012

2. LATAR BELAKANG BEBERAPA KETENTUAN DALAM PMK 147 DIKELUHKAN PENGGUNA JASA, ANTARA LAIN KETENTUAN TENTANG : • LOKASI KB • Agar diberikanmasatransisi yang cukup • SUBKONTRAK • Agar masatransisipadapmk 255 diperpanjang • Diizinkansubkontrakuntukpekerjaanutama • PENJUALAN LOKAL • Agar diberikantransisi/tahapanuntukpenyesuaian • Agar diizinkanpenjualanlokallebihdari 25 persen • BARANG MODAL • Tidakmengakomodirperalatanpabrikdanpengecualiansparepartssebagaibarang modal • Pemindahtangananantar kb < 2 tahuntidakdiakomodir • Pembebasanbmataspemindahtangaanbarang modal ketlddp

3. PERMASALAHAN UMUM • LOKASI KB • BANYAK KB YANG BERLOKASI DI LUAR KAWASAN INDUSTRI • BEBERAPA PERUSAHAAN BESAR (YG BERDIRI SEJAK DULU) BERADA DI LUAR KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI • SUBKONTRAK • MAYORITAS PERUSAHAAN GARMENT MELAKUKAN SUBKONTRAK UNTUK KEGIATAN UTAMA (SUBKON ORDER) • KETENTUAN PENJUALAN LOKAL • PERUSAHAAN YANG HASIL PRODUKSINYA DIPERLUKAN OLEH INDUSTRI HILIR DI INDONESIA (INTERMEDIATE GOODS) TERKENDALA DENGAN BATASAN PENJUALAN LOKAL 25% • BARANG MODAL • BANYAK PERUSAHAAN YG MEMERLUKAN PERALATAN PABRIK DAN SPAREPARTS UNTUK PRODUKSI • KB YANG AKAN BERALIH KE KITE TERKENDALA DENGAN SYARAT JANGKA WAKTU PEMBERIAN PEMBEBASAN BM BRG MODAL (4 THN)

4. BEBERAPA KETENTUAN YANG DIUBAH

5. PENYEMPURNAAN DEFINISI BARANG MODAL MERUBAH KETENTUAN “PASAL 1 ANGKA 10” SBB : Barang modal adalahbarang yang digunakanolehpenyelenggara KB, pengusaha KB, atau PDKB berupa : • Peralatan u untukpembangunan • peralatanuntukpembangunan, perluasan, ataukonstruksi KB • Mesin • peralatanpabrik; dan • cetakan (moulding) termasuksukucadang, tidakmeliputibahandanperkakasuntukpembangunan, perluasan, ataukontruksi KB • Keterangan : • Mengakomodirpemasukanperalatanpabriksepertigenset, forklift, dll yang seharusnyadansesuaiketentuanterdahulujugamendapatfasilitas • Mengakomodirkeluhanpenggunajasaterkaitdenganpemasukanspareparts

6. MEKANISME PEMASUKAN BARANG MODAL MENAMBAH “PASAL 24A” DENGAN POKOK PENGATURAN : • Persetujuanpemasukanbarang modal berupa “peralatanpabrik” dan “sukucadang” diberikanolehKakanwil/Kepala KPU • Persetujuandiberikandenganmempertimbangkan : • Tingkat kepatuhanperusahaan • Keterkaitanbarang modal yang dimasukkandengankegiatanproduksi • Kewajaranjumlahbarang modal yang dimasukkan. • PermohonandiajukankeKanwilmelaluiKepala Kantor Pabean. • Kantor Pabeanmelakukanpenelitian (tidaksedangprosespidana, tidakmemilikitunggakan, tidaksedangdalamprosespailit) • Kanwilmelakukanpenelitian (barang benar2 dibutuhkanuntukkelancaranproduksi, kewajaranjumlah, penggantianbarang modal) • Keterangan : • Pemasukanperalatanperkantorandansukucadangdenganfasilitasharusdikontrol agar tidakdisalahgunakan . Untukkeseragamandanmempertimbangkantingkatrisiko, perizinanpemasukanbarangdimaksuddiberikanolehPejabatEselon II

7. PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL MERUBAH KETENTUAN “PASAL 32” DENGAN POKOK PENGATURAN : • Pemindahtangananbarang modal antar KB untuk yang diimpor < 2 tahundapatdiberikandenganpersetujuanKakanwil/Kepala KPUBC • Pemindahtangananbarang modal ke TLDDP dengansyaratharustelahdipakaidi KB selama 2 tahun • “Telahdipakai” dihitungsejaktanggalpemakaian. Dengandokumenpendukungatausuratpernyataan. • Keterangan : • Ketentuan PMK 147 tidakmengakomodirpemindahtangananbarang modal antar KB yang diimporkurangdari 2 tahun. Pelaksanaandilapanganterkendalakarenadalampraktiknyabanyakpemindahtangananbarang modal antar KB terutamauntuk KB yang memperoleh order dari buyer yang samamaupun KB dalamsatumanajemen • Untukmengantisipasi KB sebagai trader, makapemindahtangananbarang modal ke TLDDP diberibatasantelahdipakaiselama 2 tahun.

8. SUBKONTRAK MERUBAH KETENTUAN “PASAL 39” DENGAN POKOK PENGATURAN : PengaturanSubkontrakdikembalikansesuaiketentuan yang lama dengantetapmerujukpada PP 32 Tahun 2009, yaitu : • Pengusaha KB atau PDKB dapat : • Memberikanpekerjaansubkontraksebagiankegiatanpengolahanke KB lain atauke TLDDP • Menerimasubkontrakdari TLDDP • Pemeriksaanawalataupenyortirandanpemeriksaanakhirataupengepakanharusdilakukandi KB ybs. • Keterangan : • Ketentuandalam PMK-147 yang melarangpekerjaanutamadilaranguntukdisubkontrakkanmenuaibanyakkeluhanolehpenggunajasaterutamauntukindustri garment. • Pekerjaanmenerimasubkontrakdalam PMK 147 tidakdiakomodir. Memperhatikankondisibisnis, memanfaatkan idle capacity, sertamengingatdalam PP 32 haltersebutdiperbolehkan, makadalam PMK 44 haltersebutdiakomodir

9. SUBKONTRAK (2) • Pemberianpersetujuanmenerimasubkontrakdari TLDDP dengansyarat : • Pekerjaanmenerimasubkontrakhanyapekerjaansampingan • Tidaksedangdalamprosespidana • Tidakmemilikitunggakanutang • Tidakdalamprosespailit • Tidaksedangmemberikansubkontrakuntukjenispekerjaan yang sama/identik • MenambahkanpenegasanbahwadalamrangkakelancaranpelayananKepala KPPBC dapatmendelegasikankewenangankepejabat yang ditunjukdenganmenerbitkanSkepPendelegasianWewenang. Memperhatikananalisabebankerja, manajemenrisiko, danpengamananhakkeuangannegara.

10. PERPANJANGAN IZIN TERKAIT LOKASI MERUBAH KETENTUAN “PASAL 56A” DENGAN POKOK PENGATURAN DALAM AYAT (1) SBB : Izin KB yang telahditerbitkansebelum PMK 147, yang belummemenuhiketentuanlokasi (berlokasidiLuarKawasanIndustri) masihdapatdiberikanperpanjangansampaidengan 31 Desember 2016 denganmemperhatikan : • Tingkat kepatuhanperusahaan; • Memilikitingkatrisikorendah ; dan • Tidakmemilikitunggakanhutangataukewajibankepabeanan. • Keterangan : • Dalam PMK 255 (perubahanpertama PMK 147) adapersyaratanhanyauntukindustripadatkarya. Persyaratantersebutdihapusdalam PMK 144 karenaterkesansubyektifdanhanyamengakomodirindustritertentu

11. PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL KE TLDDP PASAL 56A HURUF a, DENGAN POKOK PENGATURAN SBB : Pemindahtangananbarang modal yang diimporsebelumpemberlakuan PMK 147 ke TLDDP tetapdiberlakukanketentuan yang lama (KMK 291/1996 jo. PMK 101/2005)  yaitudapatdiberikanpembebasanjikatelahdiimporlebihdari 2 tahundenganmengajukanpermohonankeDirekturFasilitasKepabeanan • Apabilabarang modal telahdiimpor > 4 tahundanmemenuhisyaratpembebasansesuai PMK 147, tidakperludiajukankeDirekturFasilitasKepabeanantetapikeKanwilsetempat (dipertegasdiPerdirjen) • Keterangan : • Demikepastianhukumkarenabarang modal diimpormasihdenganmengikutiketentuan yang lama. Hal inijugauntukmengakomodir KB yang akanberalihke KITE terkendaladenganpembebasanmesin yang harusmenunggu 4 tahun

12. BATASAN PERSENTASE JUAL LOKAL UNTUK INTERMEDIATE GOODS PASAL 56A HURUF b, DENGAN POKOK PENGATURAN SBB : Batasanpengeluaranhasilproduksi KB ke TLDDP untukbarang yang masihmemerlukanproseslebihlanjut, tidakdapatberfungsitanpabantuanbaranglainnya, dan/atautidakdapatdigunakanlangsungolehkonsumenakhir (intermediate goods) berlakuketentuan yang lama (KMK 291 jo PMK 101) sampaidengan 31 Desember2014 • Yaitudiberikanbatasanmaksimal 60% darinilaiproduksitahunberjalan • Nilaiproduksitahunberjalanadalahnilaiproduksidari 1 Januarisampaitanggalpengeluaranbarang  penegasandalamPerdirjen. • MengajukanpermohonankeDirekturFasilitasdenganmelampirkanrincianjenisbarangsertauraianjenisbarang • Keterangan : • Mengakomodirkeluhandaripenggunajasaterutama yang hasilproduksinyadiperlukansebagaibahanbakuuntukindustrididalamnegeri . • Sambildisiapkanbentukfasilitasfiskal yang lain, sampaidengan 2014 masihbisadiberikanbatasanmengacukeketentuan yang lama

13. TERIMA KASIH