1 / 22

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN. Drs. BAYU TEJA MULIAWAN, Apt, M.Pharm , MM DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK & PERBEKALAN KESEHATAN. Outline. PENDAHULUAN. DASAR HUKUM DAK. DANA ALOKASI KHUSUS. EVALUASI DAK 2011 - 2012. PELAKSANAAN DAK 2013. MENU DAK 2013.

lot
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN Drs. BAYU TEJA MULIAWAN, Apt, M.Pharm, MM DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK & PERBEKALAN KESEHATAN

  2. Outline

  3. PENDAHULUAN

  4. DASAR HUKUM DAK

  5. DANA ALOKASI KHUSUS

  6. EVALUASI DAK2011 - 2012

  7. PELAKSANAANDAK 2013

  8. MENU DAK 2013

  9. TATA CARA REALOKASI

  10. PERSETUJUAN REALOKASIS/D APRIL 2013

  11. KEBIJAKANDAK 2014

  12. ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian MDG yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk kelas III RS serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat, aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014.

  13. TARGET OUTPUT Jumlah Poskesdes yang beroperasi sebanyak 58.500 Poskesdes. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%. Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak menjadi 96 puskesmas. Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100%. Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%.

  14. TARGET KINERJADAK PELAYANAN KEFARMASIAN PenyediaanObatdanPerbekalanKesehatanuntukKabupaten/Kota sebanyak 491 Pembangunan BaruInstalasiFarmasiKabupaten/Kota sebanyak 10; RehabilitasiInstalasiFarmasiKabupaten/Kota sebanyak 75; PengadaanSaranaPendukung InstalasiFarmasiKabupaten/Kota sebanyak 200; PengadaanSaranaPendukungRoda 4 InstalasiFarmasiKabupaten/Kota sebanyak 50;

  15. TARGET KINERJADAK PELAYANAN KEFARMASIAN • PengadaanSaranaInstalasiPengolahanLimbahPadatObatInstalasiFarmasiKabupaten/Kota sebanyak 50; • Pembangunan baru/RehabilitasiInstalasi FarmasiProvinsisebanyak 20; • PengadaanSaranaPendukungInstalasiFarmasiProvinsi sebanyak 20; • PengadaanSaranaPendukungRoda 4 InstalasiFarmasiProvinsi sebanyak 20; • PengadaanSaranaInstalasiPengolahanLimbahPadatObatInstalasiFarmasiProvinsi sebanyak 20.

  16. JUSTIFIKASI DAK PELAYANAN KEFARMASIAN Kabupaten/Kota dengan anggaran Obat dan Perbekkes yang belum mencukupi. Ketersediaan dan Kondisi Instalasi Farmasi Provinsi dan sarana pendukungnya yang belum sesuai standar. Ketersediaan dan kondisi Instalasi Farmasi Kab/Kota dan sarana pendukungnya yang belum sesuai standar. Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan (DTPK)

  17. KEBIJAKANDAK PELAYANAN KEFARMASIAN Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) dan/atau Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.

  18. PENUTUP

  19. DAK BUKAN MERUPAKAN SUBSTITUSI ANGGARAN OBAT APBD AKAN TETAPI HANYA MERUPAKAN TAMBAHAN / SUPLEMEN DAERAH WAJIB MENYEDIAKAN ANGGARAN OBAT UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA APBD TERUTAMA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014 KARENA BELUM SEMUA MASYARAKAT MENDAPATKAN JAMINAN ASURANSI PADA PELAKSANAAN SJSN TAHAP I

More Related