1 / 17

Penyerahan barang dan / atau jasa yang dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan :

Penyerahan barang dan / atau jasa yang dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan :. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. 1. barang dan / atau jasa yang diserahkan merupakan BKP dan / atau JKP. 2. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 3.

maja
Télécharger la présentation

Penyerahan barang dan / atau jasa yang dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penyerahanbarangdan/ataujasa yang dikenakan PPN apabilamemenuhipersyaratan : penyerahandilakukandidalam Daerah Pabean 1 barangdan/ataujasa yang diserahkanmerupakan BKP dan/atau JKP 2 penyerahandilakukandalamrangkakegiatanusahaataupekerjaannya 3 yang menyerahkan BKP dan/atau JKP adalah PKP (PengusahaKenaPajak) 4

  2. penyerahandilakukandalamlingkunganperusahaanataupekerjaannyasebagaiPengusahaKenaPajak, artinyadalamrangkakegiatannyasehari-hari sebagaiPengusahaKenaPajak PenyerahanBarang yang dilakukantidakdalamrangkamenjalankanperusahaanataupekerjaannya, tidakterhutangpajak

  3. Pengusaha Real-Estate menyerahkanHadiahUndian Mobil, makaataspenyerahanmobilinitidakterutang PPN Namun, jikapenyerahanmobilhargajualnyamerupakanbagiandarihargajualrumah, Setiappembelirumah type tertentumendapatkanmobil, makaataspenyerahanmobilterutang PPN

  4. PT. XYZ bergerakdalambidangjasaangkutanumum (mengoperasikan bus-bus kota), menerimapendapatan lain yang berasaldaripemasangannamadan logo perusahaantertentupadabagiandarikendaraanangkutanumum (bus-bus kota) tersebut, sekalipasanguntukjangkawakturelatif lama, danberfungsijugasebagaipenghiaspenampilankendaraan pemasanganiklan berupapemasangannamadan logo perusahaantertentu tidakmemenuhiketentuan sebagaipenyerahanjasa yang dilakukan dalamlingkunganperusahaanataupekerjaan Pengusaha yang bersangkutan, sehinggaataspenyerahannyatidakterutang PPN ( SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S-1063/PJ.532/1996 TANGGAL 30 April 1996 )

  5. PT ZYX bukan PKP yang bergerakdibidangusahakontraktorataupemborongbangunan, Real Estate atau Industrial Estate, menyerahkan asset berupatanah, sebagaipengganti asset berupagedungkantordanperumahandinas yang dimiliki PT FDE (yang jugabukan PKP yang bergerakdibidangusahakontraktorataupemborongbangunan, Real Estate atau Industrial Estate) penyerahantanah yang dilakukan PT ZYX dan penyerahan asset penggantiberupagedungkantordan perumahandinasoleh PT FDE adalahpenyerahantidakdalamlingkunganperusahaanataupekerjaannya, sehinggatidakterutang PPN ( SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR NOMOR S-1923/PJ.52/1994 13 Agustus 1994 )

  6. DAERAH PABEAN wilayahRepublik Indonesia yang meliputiwilayahdarat, perairan, danruangudaradiatasnya, sertatempat-tempattertentudiZonaEkonomiEksklusifdanlandaskontinenyang didalamnyaberlakuUndang-Undang yang mengaturmengenaikepabeanan [ Pasal 1 angka 1 UU PPN ]

  7. KAWASAN PABEAN Merupakankawasandenganbatas-batastertentudipelabuhanlaut, bandarudara, atautempat lain yang ditetapkanuntuklalu-lintasbarang yang sepenuhnyaberadadibawahpengawasanDirektoratJenderal Bea danCukai (Pasal 1 angka 5 PP Nomor 2 Tahun 2009)

  8. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) merupakan jalurdiluardanberbatasandenganlautwilayah Indonesia yang meliputidasarlaut, tanahdibawahnyadan air diatasnyadenganbatasterluas 200 mil lautdiukurdarigarispangkallautwilayah Indonesia (Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1983)

  9. LANDAS KONTINEN INDONESIA Dasarlautdantanahdibawahnyadiluarwilayah RI sampaikedalaman 200 m ataulebih, dimanamasihmungkindiselenggarakaneksplorasidaneksploitasikekayaanalam [Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1973 ]

  10. Untukmelaksanakaneksplorasidaneksploitasisumberkekayaanalamdilandaskontinen, dapatdibangun, dipeliharadandipergunakaninstalasi-instalasi, kapal-kapaldan/ataualat-alatlainnyadilandaskontinendan/ataudiatasnya. Instalasidanalatdilandaskontinen Indonesia yang dipergunakanuntukeksplorasidaneksploitasisumberkekayaanalamtersebutdinyatakansebagai Daerah Pabean Indonesia [Pasal 6 ayat (1) danPasal 9 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1973 ]

  11. KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas[ KawasanBebas ] suatukawasanberadadalamwilayahhukum NKRI yang terpisahdari Daerah Pabeansehinggabebasdaripengenaanbeamasuk, PajakPertambahanNilai, PajakPenjualanatasBarangMewah, dancukai. ( Pasal 1 angka 4 PP Nomor 2 Tahun 2009 )

  12. SUBYEK PPN

  13. PENGUSAHA, PENGUSAHA KECIL, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK

  14. Pengusaha Kecil : Pengusaha yang selama 1 tahunbukumelakukanpenyerahanBarangKenaPajakdanatauJasaKenaPajakdenganjumlahperedaranbrutodanataupenerimaanbrutotidaklebihdariRp 4.800.000.000,00

  15. PengusahaKenaPajak PengusahaKenaPajakadalahpengusaha yang melakukanpenyerahanBarangKenaPajakdan/ataupenyerahanJasaKenaPajak yang dikenaipajakberdasarkanUndang-undangini [ Pasal 1 angka 15 UU PPN ]

More Related