Oleh : DR. NASIR AZIZ, SE, MBA Kabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi) BAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh Darussalam

1. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Oleh :DR. NASIR AZIZ, SE, MBAKabid Perencanaan Pembangunan I (Ekonomi) BAPPEDA Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN) Disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh (Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam- 31 Januari 2007

2. PEMERINTAHAN DAERAH PEMDA DPRD SETWAN LEGISLATIF EKSEKUTIF APBD

3. FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DPRD PEMDA Pengelola Pengguna Sistem Manajemen Keuangan Daerah Legislasi Anggaran Pengawasan Tupoksi Audit BPK-RI Lap Hasil Audit

4. SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD SISTEM PELAKSANAAN ANGGARAN BUKTI TRANSAKSI LAP KEU SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH CATATAN PEMBUKUAN

5. SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pedoman Pedoman RENSTRA KL RENJA KL RKA - KL RINCIAN APBN Pemerintah Pusat Pedoman diacu dijabarkan Pedoman RPJP NASIONAL Pedoman RPJM NASIONAL RAPBN APBN RKP diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman Pedoman dijabarkan Pedoman RPJM DAERAH RPJP DAERAH RKPD RAPBD APBD KUA Pemerintah Daerah PPAS Pedoman PENJABARAN APBD RENJA SKPD Pedoman RKA – SKPD Pedoman RENSTRA SKPD DPA – SKPD PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN

6. PERDA/QANUN SISTEM PERENCANAAN 5 TH Pasal 150 UU 32/ 2004 1 TH 20 TH PERDA/QANUN M U S R E N B A N G D A M U S R E N B A N G D A RPJM DAERAH RKP DAERAH PENJABARANRPJP RPJP DAERAH Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah VISI Strategi Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah MISI Kebijakan Umum ARAH PEMBANGUNAN Program Kerja Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana Kerja (Kerangka Regulasi) Rencana Kerja (Kerangka Pendanaan)

7. SISTEM PENGANGGARAN RKPD RPJMD KU FKPD POKOK2 PIKIRAN Prioritas & Plafon Anggaran APBD RAPBD RKA Penjabaran APBD RKA SKPD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD

8. JADWAL PENGANGGARAN

9. K O M P O N E N A P B D PENDAPATAN BELANJA SURPLUS DEFISIT P E M B I A Y A A N • Dibiayai al. dr : • Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu • Pinjaman Daerah Dan Penjualan Obligasi Daerah • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan • Transfer dari Dana Cadangan • Dimanfaatkan : • Tranfer ke Dana Cadangan • Pembayaran Pokok Hutang • Penyertaan Modal (investasi) • Sisa Perhitungan TH Berkenaan

10. STRUKTUR PENDAPATAN • Pendapatan Asli Daerah: • Hasil Pajak Daerah • Hasil Retribusi Derah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah • Dana Perimbangan : • Dana Bagi Hasil • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : • Dana Darurat dari Pemerintah • Hibah • Bantuan Keuangan • Bagi hasil dari Provinsi

11. STRUKTUR BELANJA… 1. Aparatur Daerah • Belanja Administrasi Umum • - Belanja Pegawai/Personalia • - Belanja Barang dan Jasa • - Belanja Perjalanan Dinas • - Belanja Pemeliharaan • B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan • - Belanja Pegawai/Personalia • - Belanja Barang dan Jasa • - Belanja Perjalanan Dinas • - Belanja Pemeliharaan • C. Belanja Modal

12. …STRUKTUR BELANJA… 2. Pelayanan Publik • Belanja Administrasi Umum • - Belanja Pegawai/Personalia • - Belanja Barang dan Jasa • - Belanja Perjalanan Dinas • - Belanja Pemeliharaan • B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan • - Belanja Pegawai/Personalia • - Belanja Barang dan Jasa • - Belanja Perjalanan Dinas • - Belanja Pemeliharaan • C. Belanja Modal

13. …STRUKTUR BELANJA 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tersangka

14. STRUKTUR PEMBIAYAAN • Penerimaan Pembiayaan: • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu • Transfer dari Rekening Dana Cadangan • Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan • Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah • Penerimaan Piutang Daerah • Pengeluaran Pembiayaan: • Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo • Pembelian kembali obligasi daerah • Penyertaan modal (investasi) daerah • Pemberian piutang daerah • Transfer ke rekening dana cadangan

15. PENDEKATAN KINERJA SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) DARI PERENCANAAN ALOKASI BIAYA (INPUT) YANG DITETAPKAN OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN PRODUK (BARANG ATAU JASA) YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER-SUMBER: DANA, SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL, WAKTU DAN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN SESUAI DENGAN (INPUT) YANG DIGUNAKAN KINERJA DITUNJUKKAN OLEH HUBUNGAN ANTARA INPUT (MASUKAN) DENGAN OUTPUT (KELUARAN)

16. INPUT /MASUKAN Sumberdaya (anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan/teknologi, material) Yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan PROSES Upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran OUTPUT/KELUARAN Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik /non fisik OUTCOMES/HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output/keluaran. Hasil nyata yang diperoleh setelah adanya output/keluaran BENEFIT/MANFAAT Manfaat yang diperoleh dari adanya indikator hasil IMPACT/DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya manfaat yang diperoleh dari hasil dari suatu Kegiatan. Sifatnya makro, regional Pengadaan O.Generik Jumlah Dana Rp 1.Ketaatan pd Hk /Aturan 2.Rata-rata Waktu Pengadaan Jumlah Obat Generik Yang tersedia Kualitas pengobatan Tingkat Kesembuhan Tingkat Kesehatan Masy

17. STANDAR ANALISA BELANJA DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA STANDAR ANALISA BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN PENILAIAN KEWAJARAN DALAM SAB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA

18. PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA • KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD • KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN KERJA YANG BERSANGKUTAN • KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN

19. PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA) • KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA

20. PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA • PROGRAM • KEGIATAN TARGET KINERJA • ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA • HARGA YANG BERLAKU

21. CONTOH • KEGIATAN TARGET KINERJA • ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA • HARGA YANG BERLAKU TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH 100 PESERTA TERLATIH BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA BELANJA BARANG/JASA BELANJA PERJALANAN DINAS BELANJA RATA-RATA PER PESERTA HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN BIAYA TRANSPOT

22. STANDAR ANALISA BELANJA ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN Visi Misi Tujuan Sasaran Tugas Pokok Fungsi TOLOK UKUR TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR BIAYA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

23. BELANJA YANG EKSISTENSINYA DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM) BELANJA LANGSUNG BELANJA YANG EKSISTENSINYA TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN (TERPROGRAM) BELANJA TIDAK LANGSUNG

24. PERUBAHAN APBD PERUBAHAN APBD DAPAT DILAKUKAN BILA: • PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI UMUM APBD • KEADAAN YANG MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, KEGIATAN, JENIS BELANJA • KEADAAN YANG MENYEBABKAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU HARUS DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN DALAM TAHUN ANGGARAN BERJALAN • PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD PALING LAMBAT 3 BULAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.

25. PROSES PERUBAHAN APBD KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kebijakan Umum APBD PEMDA DPRD PERATURAN KDH PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER SATKER SATKER Klarifikasi Perubahan RAPBD RKA SKPD TIM ANGGARAN EKSEKUTIF Pengajuan Ranqanun Perubahan APBD Sosialisasi kpd Masy Rancangan Perubahan APBD Perda/Qanun Perubahan APBD Persetujuan Ranqanun Perubahan APBD Evaluasi Ranqanun Perubahan APBD

26. PERUBAHAN ANGGARAN SKPD • DALAM KEADAAN MENDESAK PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD UNTUK MENDANAI KEGIATAN TERTENTU DAPAT DILAKUKAN MENDAHULUI PENETAPAN PERDA PERUBAHAN APBD, SEPANJANG MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD. • PERSETUJUAN DPRD DIKECUALIKAN UNTUK MENANGGULANGI KEADAAN DARURAT, SEPERTI BENCANA ALAM/SOSIAL. • DPA SKPD YANG MENGALAMI PERUBAHAN AKIBAT DARI ANGKA 1 & 2 DITUANGKAN KEMBALI DALAM DPA SKPD SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN. • KEGIATAN-KEGIATAN BARU UNTUK DITAMPUNG DALAM PERUBAHAN APBD DITUANGKAN DALAM RKA SKPD.

27. APBD MURNI 2006 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp 2.109.838.491.155,- OKTOBER 2006 FISIK = 69,717 % KEUANGAN = 62,076 % Sd. Oktober 2006

28. APBD Perubahan 2006 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp 2.677.285.586.638,- PREDIKSI REALISASI AKHIR DESEMBER : FISIK = 94,278 % KEUANGAN = 93,494 %

29. APBN Reguler Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Rp 4.449.415.123.000,- FISIK = 63,12 % KEUANGAN = 59,50 % Sd. Oktober 2006

30. SEKIAN TERIMA KASIH