1 / 42

KEBIJAKAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No : 46 TH 2011 DAN PERKA BKN No : 1 TH 2013

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. KEBIJAKAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No : 46 TH 2011 DAN PERKA BKN No : 1 TH 2013 KETENTUAN PELAKSANAAN PP No : 46 TH 2011). Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta. LATAR BELAKANG

palti
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No : 46 TH 2011 DAN PERKA BKN No : 1 TH 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEBIJAKAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No : 46 TH 2011 DAN PERKA BKN No : 1 TH 2013 KETENTUAN PELAKSANAAN PP No : 46 TH 2011) Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta

  2. LATAR BELAKANG UU No. 8 Th 1974 Jo UU No. 43 Th 1999 tentang POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Kedudukan PNS sangat strategis, karena PNS sebagai pemikir,perencana dan sekaligus pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan. Pasal 12 ayat ( 2) : Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil, melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan padasistem prestasi kerja Pasal 20 : Untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja

  3. maka Dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Thn 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP-3) UNSUR-UNSUR YANG DINILAI DALAM DP-3 • kesetiaan • prestasikerja • tanggungjawab • ketaatan • kejujuran • kerjasama • prakarsa • kepemimpinan TIDAK BERLAKU LAGI SE KA BKN NO 02/SE/1980

  4. Permasalahan Empirik • DP3dianggaptidak efektif dan tidak optimal • memberikan daya dukung pada tujuan • pengembangan dan pemanfaatan potensiPNS • yangberorientasi pada peningkatan • produktivitas kerja. • DP3dianggap secara substantif tidak dapat • digunakan sebagai penilaian dan pengukuran • seberapa besar produktivitas dankontribusiPNS • terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan • dan atau kegagalanPNS dalammelaksanakantugas • pekerjaannya • Proses penilaian atasan pegawai lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka.

  5. Penyempurnaan PP 10 Tahun 1979 • AmanatPP 53 Th 2010 tentang • Disiplin PNSPasal 3 angka 12 “PNSwajibmencapaisasarankerjapegawai yang ditetapkan“ 2. Penyempurnaan DP3-PNS secara umum diarahkan sesuai denganperkembangan tuntutankualitasdalam pembinaan SDM-PNS untukmembangundanmendayagunakan perilaku kerjaproduktif. 3.Penilaian Prestasi Kerja merupakan alat kendali agarsetiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Organisasi.

  6. PP No. 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil penilaianprestasikerja PNS adalahsuatuprosespenilaiansecarasistematisygdilakukanolehpejabatpenilaiterhadap SKP dan perilaku PNS psl 1 ayat (2) prestasikerjaadalah hasilkerjaygdicapai olehsetiap PNS pd satuan org sesuaidengan SKP danperilakukerjapsl 1 ayat 3 SKP adalahrencanakerjadan target yg akandicapai olehseorang PNS ygdisusundandisepakatibersamaantarapjbtpenilai dg PNS ygdinilaipsl 1 ayat 4

  7. Lanjutan .................... Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas pokok jabatan (Psl 1-5) Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakanyg dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yg seharusnya dilakukan sesuai dg ketentuan per-UU-an (Psl 1-6) Capaian SKP adalah hasil akhir kegiatan yang diperoleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

  8. Tujuan Penilaian Prestasi Kerja Untukmenjamin obyektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja Prisip Penilaian Prestasi Kerja • Objektif :penilaian hrs sesuai dg capaianygsebenarnya. • Terukur : penilaian hrs dptdiukursecarakuantitatifmaupun • kualitatif • Akuntabel : seluruhhslpenilaiandptdipertggjawabkankpd • pjbtygberwenang. • Partisipatif : penilaianantarapjbtpenilaiyagdinilai hrs aktif. • Transparan : penilaianbersifatterbukatidakrahasia.

  9. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun pd akhir Desember dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya yang terdiri atas unsur : • Sasaran Kerja Pegawai = bobot nilai 60 % • Perilaku Kerja = bobot nilai 40 % SKP meliputi aspek : • kuantitas • kualitas • waktu ; dan • biaya Unsur Perilaku kerja meliputi : • orientasi pelayanan • integritas • komitmen • disiplin • kerjasama ; dan • kepemimpinan

  10. TATA CARA PENYUSUNAN SKP • Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkanPenetapanKinerja/RencanaKerjaTahunan (RKT) Instansi dng memperhatikan : • Kegiatan hrs jelas (apa yg akan • dilakukan); • 2.Dapat diukur (brapa jml yg akan dicapai) : • - bentuk angka, jml satuan/hasil. • - kualitas sempurna tanpa revisi. • - pelayanan memuaskan. • 3.Relevan (dengantugas jabatan); • 4.Dapat dicapai (kemampuan PNS); • 5.Memiliki target waktu (dpt ditentukan waktunya, kapan waktu pnyelesaiannya).

  11. Memuat kegiatan tugas jabatan dan • target yang harus dicapai dalam kurun • waktu penilaian yang bersifat nyata dan • dapat diukur berdasarkan tugas dan • fungsi,wewenang,tanggung jawab serta • uraian tugas dalam SOTK. • SKP yang telah disusun harus disetujui • dan ditetapkan oleh pejabat penilai bila • tdk disetujui maka kpts diserahkan kpd • atasan pjbt penilai dan bersifat final. • SKP ditetapkan setiap tahun pada awal • Januari.

  12. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya. • Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS. • Perpindahanpegawaisetelahbulan • JanuaritetapmenyusunSKP padaawal • bulanmenerima SPMT atau SPMJ.

  13. UNSUR-UNSUR SKP • Kegiatan Tugas Jabatan: • Harus mengacu kepada PenetapanKinerja/RKT dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah (SOTK): • - Eselon I • - Eselon II • - Eselon III • - Eselon IV • - Eselon V • - Jabatan Fungsional Umum (JFU) • - Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

  14. Lanjutan,,, Angka Kredit : PNS JFT harus menetapkan target angka kredit yg akan dicapai dlm kurun waktu tertentu (1 thn). ( Ketika target KP sdh di tetapkan, maka target perolehan angka kreditnya tiap thn dpt dihitung/ direncanakan)

  15. Lanjutan,,, Target : Target yg akan dicapai harus jelas yg meliputi aspek: 1) Kuantitas (Target Output/TO) - kegiatan, dokumen, konsep, laporan. 2) Kualitas (Target Kualitas/TK) - baik, paling tinggi nilai 100 (sempurna). 3) Waktu (Target Waktu) - bln, triwulan, semester, 12 bln. 4) Biaya (Target Biaya/TB) - penyelesaian dlm 1 thn, jml biaya ? : jutaan, ratusan juta, milyaran.

  16. Tugas Tambahan dan Kreativitas • Penilaian Tugas Tambahan : • Tugastambahanadalahtugas lain atau • tugas-tugas yang diberikan oleh • atasannya yg adahubungannya • dengantugasjabatan ybs dantidakada • dalam SKP yang telahditetapkan serta • dibuktikan dg surat keterangan . • Nilai tugas tambahan diberikan pada • akhir thn penilaian paling rendah nilai • 1 (satu) paling tinggi nilai 3 (tiga) : • tgs tambahan 1 s.d 3 kgt = nilai 1. • tgs tambahan 4 s.d 6 kgt = nilai 2. • tgs tambahan > 7 = nilai 3.

  17. Tugas Tambahan dan Kreativitas • Penilaian Kreativitas : • Kreativitasadalahkemampuan • seorangPNS menciptakan/ • menemukan sesuatugagasan/ • metodepekerjaan yang • berkaitan dengan tugas pokoknya. • Bila penemuan baru bermanfaat bagi unit kerjanyadan dibuktikan dg SK yg di TTD oleh Kepala unit setingkat Eselon II maka nilainya 3 (tiga)

  18. Tugas Tambahan dan Kreativitas • Bila penemuan baru bermanfaat bagi organisasinyadan dibuktikan dg SK yg di TTD oleh PPK maka nilainya 6 (enam). • Bila penemuan baru bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden maka nilainya 12 (dua belas).

  19. Yang Perlu Mendapat Perhatian Sasaran Kerja Pegawai(SKP) yang telah disusun dan disetujuibersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan, ditetapkan sebagai kontrak kerja, selanjutnya pada akhir tahun SKPtersebutdigunakan sebagai standar/ukuran penilaian prestasi kerja. PP No 46 Tahun 2011 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 ( Psl 33 )

  20. Sanksi : PNS yang tidak membuat SKP dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS PNS yang mecapai SKP pada akhir tahun Hanya 25 % s/d 50 % dikenakan hukuman disiplin Sedang Psl 9 (ayat 12) PNS yang mecapai SKP pada akhir tahun Kurang dari 25 % dikenakan hukuman disiplin Berat Psl 10 (ayat 10)

  21. Tingkat danJenis HD Tingkat hukumandisiplinterdiridari: hukumandisiplinringan; hukumandisiplinsedang; dan hukumandisiplinberat. Jenis HD ringan terdiri dari : teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

  22. Jenis HD sedang terdiri dari : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) thn; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) thn; Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) thn. Jenis HD berat terdiri dari : penurunanpangkatsetingkatlebihrendah selama 3 (tiga) thn; pemindahandalamrangkapenurunanjabatan setingkatlebihrendah; pembebasandarijabatan; pemberhentiandgnhormattidak ataspermintaansendirisebagai PNS; dan pemberhentiantidak dengan hormatsebagai PNS.

  23. Tata Cara Penilaian SKP • Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb: • 91 – ke atas : Sangat baik • 76 – 90 : Baik • 61 – 75 : Cukup • 51 – 60 : Kurang • 50 – ke bawah : Buruk 2. Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan diukur dengan 4 aspek, yaitu: aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sbb: a. Aspek Kuantitas = Realisasi Output (RO) x 100 Target Output (TO) b. Aspek Kualitas = Realisasi Kualitas (RK) x 100 Target Kualitas (TK)

  24. UNTUK MENILAI KUALITAS OUTPUT, DIGUNAKAN KRITERIA SBB :

  25. RUMUS PERHITUNGAN ASPEK WAKTU 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol): 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 0 x 100 2. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 100 3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai dengan buruk : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) - 100 76 - x 100 4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu: Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 100 100 % -

  26. RUMUS PERHITUNGAN ASPEK BIAYA 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol): 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) x 0 x 100 2. Jika aspek biaya yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik : 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) x 100 3. Jika aspek biaya yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai dengan buruk : 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) - 100 76 - x 100 4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari target biaya: Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) x 100 100 % -

  27. PENILAIAN SKP PNS YANG MUTASI • Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal, vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau sebaliknya) • Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu. • Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan. • Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.

  28. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  29. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian …..… Januari s/d 31 Desember ……….…

  30. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  31. PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

  32. sekian dan terima kasih semoga manfaat

More Related