1 / 40

MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU

MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU. DIKLAT CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU 2011. DASAR HUKUM. PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS

parson
Télécharger la présentation

MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU DIKLAT CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU 2011

  2. DASAR HUKUM PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR 03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMDIKNAS

  3. Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989 Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 Peraturan MENEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah 2 kali disempurnakan Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan

  4. Pasca OTDA wewenang pejabat penetap angka kredit dan prosedur kenaikan jabatan/pangkat guru disesuaikan Kepmendiknas No.013/U/2002 1. Otonomi Daerah Diterbitkan 2. Perubahan Struktur Organisasi Depdiknas Diterbitkan PERMENDIKNAS NOMR 174 TAHUN 2010

  5. Berdasarkan Permendiknas No. 174 Tahun 2010, Mendiknas menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka kredit guru dalam bentuk Pemberian Kuasa. Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas, kepada: 1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untukkenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/ddanpengangkatanpertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d.

  6. kenaikan jabatan/pangkat: Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b; Guru Pratama, golongan ruang III/a menjadi Guru Pratama Tk. I, golongan ruang III/b sampai dengan Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi Guru pada Sekolah Indonesia di luar negeri;dan pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b ke atas. 2.Kepala Biro Kepegawaian menetapkan angkakredituntuk:

  7. PENETAPAN ANGKA KREDIT digunakan untuk salah satu syarat ~ Pengangkatan ~ Kenaikan pangkat ~ Kenaikan Jabatan tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat fungsional ybs oleh karena itu anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesional cermat – teliti – obyektif – total – dan memiliki komitmen yang tinggi 7

  8. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS menyatakan bahwa Pejabat Fungsional dapat naik jabatan dan pangkat apabila memenuhi sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan disamping persyaratan lain sesuai dengan ketentuan.

  9. Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB No 16 Tahun 2009: Angka Kredit adalah: “satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya”. • Angka kredit merupakan representasi Prestasi • Kerja yang berkaitan dengan tugasnya. • Dengan demikian, guru yang berprestasi • dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.

  10. Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009 Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

  11. Pasal 22 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru Madya, IV/b s.d. Guru Utama, IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah; Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e yang diperbantukan pada SILN MENDIKNAS atau PEJ. ES I YG DITUNJUK Dirjen yg menangani Dikdasmen, Kemenag Guru Madya, IV/a di lingkungan Kementerian Agama Guru Muda, III/c s.d. III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag. Kakanwil Kemenag

  12. Guru Pertama, III/a s.d. III/b di lingkungan Kantor Kab/Kota Kemenag. Ka.Kantor Kab/Kota Kemenag Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a di lingkungan Provinsi Gubernur/ Kadis Dik Bupati/Walikota/ Kadis Dik Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a di lingkungan Kab/Kota Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a di lingkungan inst pusat selain Guru SILN dan Kemenag Pimpinan Instansi Pusat atau Pej Lain yg ditunjuk

  13. Pejabat Penetap Angka Kredit dibantu oleh TIM PENILAI (Pasal 21 ayat (2)) MENDIKNAS atau PEJ. ES I YG DITUNJUK TIM PENILAI PUSAT Dirjen yg menangani Dikdasmen, Kemenag TIM PENILAI KEMENAG TIM PENILAI KANWIL KEMENAG Kakanwil Kemenag Ka.Kantor Kab/Kota Kemenag TIM PENILAI KANTOR KAB/KOTA KEMENAG

  14. Gubernur/ Kadis Dik TIM PENILAI PROPINSI Bupati/Walikota/ Kadis Dik TIM PENILAI KAB/KOTA Pimpinan Instansi Pusat atau Pej Lain yg ditunjuk TIM PENILAI INSTANSI

  15. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru. • Susunan keanggotaan Tim Penilai: • seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis; • seorang wakil Ketua merangkap anggota; • seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan • paling kurang 4 (empat) orang anggota. Pasal 23 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg Juklak Jabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang. Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang2 orang harus dari guru

  16. TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU Tim penilai angka kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional GURU • Pasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai: • menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan • dan pangkat guru yang dinilai; • b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerjaguru; dan • c. dapat aktif melakukan penilaian Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional 16 16

  17. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN(Lampiran I Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009) 80 kegiatan

  18. KOMPOSISI PENILAIAN • Unsur Utama > 90 % - Pelatihan Prajabatan - Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu - Pengembangan keprofesian berkelanjutan • Unsur Penunjang <10 % - Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan bidang yang diampunya - Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas guru 18

  19. PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK Kepala Sekolah dibantu guru senior mencantumkan perkiraan angka kredit guru pada format DUPAK sesuai dengan bukti prestasi kerja guru Pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir dilakukan secara berurutan Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isinya dan kemudian menandatangani formulir serta dilengkapi bukti-bukti

  20. 4. Untuk Guru Madya IV/b s.d Guru Utama IV/e • Ijazah • Bukti fisik pelaks kegiatan • unsur utama dan penunjang • SK pangkat/jabatan terakhir • PAK terakhir • SK pembagian tugas guru KEPALA RA/TK, MA/SD,MTs/SLTP, MA/SLTA, SLB Berkas usul 1 SET SAJA KA. BKD PROPINSI/KAB/KOTA MENDIKNAS U.p. Sekretaris Tim Penilai Pusat Tim penilai • Dengan Tembusan: • Kadisdik Prop • Kadisdik Kab/kota

  21. SEKRETARIAT TPP 3B PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT PAK 3A 1 Y OK T SURAT PENGANTAR/ LAPORAN HASIL PENILAIAN TIM PENILAI PUSAT 2 4 UNIT PENGUSUL

  22. KEPALA TKlB,/SDLB,SLTPLB, SLTALB 5. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI PROVINSI • Ijazah • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang • SK pangkat/jabatan terakhir • PAK terakhir • Surat pembagian tugas Berkas usul KEPALA BKD PROPINSI GUBERNUR / KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI

  23. KEPALA TK,/SD,SLTP, SLTA, SLB • GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA • Ijazah • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang • SK pangkat/jabatan terakhir • PAK terakhir Berkas usul BUPATI/WALIKOTA/ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA KA. BKD KAB/KOTA

  24. KEPALA PERWAKILAN R.I / PEJABAT YG MEMBIDANGI PENDIDIKAN 7. GURU yang diperbantukan pada SILN Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e • Ijazah • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang • SK pangkat/jabatan terakhir • PAK terakhir Berkas usul MENDIKNAS U.P. SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT

  25. KEPALA TK,/SD,SLTP, SLTA, SLB • GURU GOLONGAN II • Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 2009 • Ijazah • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang • SK pangkat/jabatan terakhir • PAK terakhir Berkas usul KA. DINAS PENDIDIKAN PROPINSI/KAB/KOTA

  26. KEPALA TK,/SD,SLTP, SLTA, SLB • GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA • Ijazah • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang • SK pangkat/jabatan terakhir • PAK terakhir Berkas usul PEJABAT YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN (PALING RENDAH ES III) MENTERI YANG BERSANGKUTAN

  27. Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada pada: Ditjen PAUDNI untuk Guru RA/TK Formal, TK-LB Ditjen Dikdas untuk Guru MI/SD, MTs/SMP/SMPLB Ditjen Dikmen untuk Guru MA/SMA dan MAK/SMK/SMALB. Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang menangani pendidik dan tendik pada masing-masing Ditjen tersebut *). *) tentatif. Akhir tahun 2011 akan disiapkan edaran mengenai prosedur pengusulan penilaian prestasi kerja guru.

  28. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. 2.Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU (Pasal 21)

  29. Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapatdinilai dan mendapat angka kredit adalah yangdiperoleh pada saat periode penilaian(setelah kenaikan jabatan yang terakhir), Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah. • Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya

  30. Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas : • Surat Pengantar dari BKD bagi guru Pemda • Surat pengantar usul dari pejabat ybw. bagi guru di luar Dinas Pendidikan dan Kemenag) • Surat Pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian Kemenag bagi guru-guru di lingkungan Kemenag • DUPAK • Surat pernyataan melaksanakan kegiatan unsur utama dan penunjang • Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang • SK kenaikan jabatan dan pangkat terakhir • PAK terakhir • DP3 tahun terakhir • Surat Keputusan mengenai pembagian tugas guru dari kepala sekolah, SK pengangkatan Kepala Sekolah • Foto copy ijazah bagi yang belum diajukan penilaiannya

  31. Dalam hal pengajuan DUPAK guru, KEPALA SEKOLAH selaku atasan langsung: a. Menetapkan SK pembagian tugas guru dalam melaksanakan PBM, setiap awal tahun pelajaran b. Membuat surat pernyataan pelaksanaan PBM atau proses BK, setiap akhir semester c. Membuat surat pernyataan pelaksanaan penunjang PBM atau bimbingan, yang menjadi kewenangannya. d. Memeriksa dan menetapkan DUPAK guru di lingkungannya yang akan naik jabatan/pangkat e. Mengusulkan DUPAK beserta bukti prestasi guru ybs. kepada pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemda

  32. Untuk meningkatkan pelayanan penilaian angka kredit Guru Pembina keatas, sejak tahun 2003 telah dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di 12 LPMP, yaitu: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, Berkas usul tidak perlu dikirim ke Kantor Kemdiknas di Jakarta, tetapi ke LPMP Propinsi setempat.

  33. Mendekatkan pada sasaran/guru yang dinilai • Tersedianya SDM/Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di daerah • Pelayanan perolehan angka kredit guru lebih efisien dan efektif • Guru akan lebih cepat mengetahui hasilnya TUJUAN PERCEPATAN PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU

  34. HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU TAHUN 2011 (AKHIR JUNI)

  35. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU

  36. Tahun 2007 Tingkat keberhasilan sebesar 16% Tahun 2008 * Berkas usul yang dinilai 5.603 * Memenuhi syarat 1.385 * Belum memenuhi syarat 4.218 Tingkat keberhasilan 24,71 %

  37. Jumlah berkas usul setiap tahun semakin bertambah banyak jumlahnya • Tingkat keberhasilan setiap tahun seharusnya cenderung meningkat • Guru yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada umumnya kesulitan untuk memenuhi angka kredit pengembangan profesi.

  38. UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMA BELUM DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDUR PENGUSULAN YANG BARU, MAKA BERKAS USUL PAK GURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS S.D. GURU UTAMA, IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITUJawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,disampaikan kepada: MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN GEDUNG C LANTAI 5 JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA PUSAT

  39. BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURU UTAMA, IV/e YANG BERADA DI 12 PROPINSI PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AGAR DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA LPMP DI PROPINSI TERSEBUT SELAKU SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT YANG BERKEDUDUKAN DI LPMP. PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENA MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DAN PENGELOLAAN DOKUMEN/BERKAS USUL AKAN LEBIH EFISIEN DITANGANI OLEH LPMP. PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESAN AKHIR TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TPP.

  40. terima kasih

More Related