GOOD GOVERNANCE SEBAGAI INTI REFORMASI BIROKRASI

1. GOOD GOVERNANCE SEBAGAI INTI REFORMASI BIROKRASI Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel

2. REFORMASI BIROKRASI • Reformasi birokrasi adalah perubahan radikal dalam sistem pemerintahan untuk mengarah kepada birokrasi modern. • Pemerintahan yang baik diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen  pemerintahan yang bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efektif dan efisien, tegaknya supremasi hukum, transparansi, dan akuntabel

3. PERLU KOMITMEN • Reformasi birokrasi tergantung pada komitmen politik pimpinan, baik di pusat maupun daerah (dan jajarannya) dan dukungan politik DPR dan DPRD. • Peran kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan di pusat dan di daerah.     • Check and balance dari berbagai institusi dan kelompok sosial dan juga individu

4. KENISCAYAAN • Penegakan hukum (law enforcement) • Keteladanan pimpinan dalam tindakan anti korupsi dan menindak koruptor yang bebas bergerak di birokrasi pemerintah • Pembenahan kinerja yang buruk, berbelit-belit, aparat yang tidak melayani, pelayanan yang buruk, terlalu gemuk, maraknya praktek KKN dan birokrasi yang tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakat

5. BIROKRASI MODERN • Desentralisasi, dimana sistem pengambilan keputusan terhadap Efisiensi,efektivitas dan kualitaspelayanan; • aqlokasi sumber daya didekatkan pada 'point of delivery'; • Fleksibilitas untuk melakukan pengaturan yang secara langsung akan menghasilkan cost effective policy outcomes; • Penciptaan iklim kompetisi dan produktivitas untuk menghasilkan pelayanan yang efisien; • Penguatan Kapasitas startejik pemerintah sebagai 'steer' (pengatur) yang akan mengarahkan organsasi pemerintah melakukan evaluasi dan merenspons berbagai perubahan eksternal pada biaya yang rendah; • Fokus pada penyelarasan kewenangan dan tanggungjawab sebagai kunci peningkatan kinerja; dan • Penerapan akuntabilitas dan transparansi.

6. PRINSIP GOOD GOVERNANCEPasal 20 UU No. 32/2004 • Asas Kepastian Hukum,adalah asas dlm neg hukum yg mengutamakan landasan per-UU-an, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. • Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,adalah asas yg menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; • Asas Kepentingan Umum, adalah asas yg mendahulukan kesejahteraan umum d/p kepentingan individu atau kelompok dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. • Asas Keterbukaan, adalah asas yg membuka diri terhadap hak masy utk memperoleh informasi yg benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. • Asas Proporsionalitas, adalah asas yg mengutamakan keseimbangan antara hak % kewajiban Penyelenggara Negara

7. LANJUTAN… • Asas Profesionalitas, adalah asas yg mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi,kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Asas Akuntabilitas, adalah asas yg menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku. • Asas Efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna • Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik

8. ARAH PERUBAHAN • Dari birokrasi tidak efektif dan efisien menjadi birokrasi modern • Dari birokrasi kekuasaan menjadi birokrasi pelayanan • Dari birokrasi represif ke arah brokrasi partisipatif • Dari birokrasi kepentingan elit ke kepentingan rakyat • Semua menuju kepada penciptaan kesejahteraan masyarakat

9. BIROKRASI MASA DEPAN • Rencana yang jelas • Komitmen • Sinergi • Komunikasi • Konsisten

10. AKHIRNYA.. • THANK YOU • MATOR KASOON • SYUKRON KATSIRON • TERIMA KASIH • WASSALAM