1 / 47

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UU NO.42/2008 Oleh: MUSLIKHIN MADIANI

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UU NO.42/2008 Oleh: MUSLIKHIN MADIANI KPU KAB. PURWOREJO Di sampaikan dalam acara Konferensi Kepala Desa Se- Kab Purworejo, Selasa, 9 Juni 2009. PENDAHULUAN.

rico
Télécharger la présentation

PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UU NO.42/2008 Oleh: MUSLIKHIN MADIANI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UU NO.42/2008 Oleh: MUSLIKHIN MADIANI KPU KAB. PURWOREJO Di sampaikan dalam acara Konferensi Kepala Desa Se- Kab Purworejo, Selasa, 9 Juni 2009

  2. PENDAHULUAN • Pemilu sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi, pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit • Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting yaitu: proses penyelenggaraannya, aturan-aturan hukumnya, dan penegakan hukumnya. • Proses pemilihan menyangkut tentang penyelenggaranya, pesertanya, tahapan, logistik dan distribusi serta pemantau. Adapun aturan pemilu terkait dengan sistem pemilihan umumnya, bagaimana metode pembagian daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, serta metode penetapan pemenang dan seterusnya.

  3. REALITAS OBYEKTIF MASA KINI • Sebagianbesarpartaibelumberubahjadilebihdemokratis • Transisidemokrasidi Indonesia hampirberlalubergerakkearahkonsolidasi • PartisipasimasyarakatpadaPemilu DPR, DPD dan DPRD sekitar 70,99 %

  4. PEMILU 2009 LANDASAN HUKUM : • UUD Negara Republik Indonesia • UU No. 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum • UU No. 2/ 2008 tentang Partai Politik • UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD • UU No. 42/ 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

  5. ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU Sosialisasi UU Nomor 42 5 Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

  6. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN 2009 pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, 10 April-31 Mei 09 Pendaftaran Capres dan Cawapres, 10 - 16 Mei 09 Penetapan Pasangan Calon, Pengundian serta Penetapan Nomor Pemilu, 8 - 9 Juni 09 Masa kampanye 2 Juni 2009 - 04 Juli 2009 Pengadaan, Pencetakan dan Distribusi , 01 Feb – 07 Juli 09 Masa tenang 05 Juli – 07 Juli 2009 Pelantikan dan sumpah/janji presiden dan wakil presiden 20 / 10 / 09 Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Tahap I secara Nasional 25 – 27 Juli 09 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, 08 Juli 2009

  7. UU PEMILU No. 42/Tahun 2008 TentangPEMILU PRESIDEN WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. WNI tersebut didaftar oleh KPU dalam daftar pemilih. WNI tersebut didaftar oleh KPU dalam daftar pemilih. HAK MEMILIH HAK MEMILIH Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai pemilih.

  8. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH • KPU menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai DPS PilPres • KPU memutakhirkan DPS paling lama 30 (tiga puluh) hari • KPU mengumumkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari • KPU menerima masukan/ tanggapan dari masyarakat dan menetapkannya menjadi DPT paling lama 7 hari • DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu Presiden harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil presiden

  9. PESERTA PASANGAN CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PEMILU PRESIDEN 2009 PD, PKS, PPP, PKB, PAN, PBB (Memenuhi : 57 % ) SBY - BUDIONO PG, P HANURA (Memenuhi : 22 % ) Jusuf Kalla - WIRANTO PDIP,GERINDRA (Memenuhi : 21 %) MEGA - PRABOWO Catatan: Peserta Pemilu Presiden 2004 diikuti oleh empat pasang calon presiden dan wakil presiden dan terjadi dua putaran Sosialisasi UU Nomor 42 9

  10. PenentuanPasanganCapresdanCawapres • CalonPresidendanWakilPresidendiusulkandalam 1 (satu) pasanganolehpartaipolitikatauGabunganPartaiPolitik • PasanganCalondiusulkanolehPartaiPolitikatauGabunganpartaiPolitikpesertapemilu yang memenuhipersyaratanperolehankursi paling sedikit 20% darijumlahkursi DPR ataumemperoleh 25% darisuarasahnasionaldalampemiluanggota DPR sebelumpelaksanaanPemiluPresidendanWakilpresiden

  11. KAMPANYE • Kampanye dlakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, sertta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat • Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye • Kampanye diikuti oleh peserta kampanye • Kampanye didukung oleh petugas kampanye

  12. Lanjutan • Pelaksana Kampanye terdiri atas pengurus partai politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan • Dalam melaksanakan kampanye pasangan Calon membentuk tim Kampanye nasionl • Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai pengusul • Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye

  13. Lanjutan • Tim kampanye tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi dan / atau kabupaten/kota • Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat • Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye • Nama- nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye harus di daftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya • KPU menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama anggota tim kampanye kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan panwaslu Kabupaten / Kota

  14. MATERI KAMPANYE • Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program pasangan calon dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-20025. • Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye yang meliputi visi,misi, dan program pasangan Calon melalui website KPU.

  15. METODE KAMPANYE Pertemuan terbatas; Pertemuan tatap muka dan dialog; Media massa cetak dan media massa elektronik; Penyebaran bahan kampanye kepada umum; Pemasangan alat peraga di tempat umum; Debat pasangan Calon; Kegiatan lain yg tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundangan. • Catatan: • Kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah penetapan calon peserta pemilu sampai dimulainya masa tenang; • Masa tenang berlangsung 3 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Sosialisasi UU Nomor 42 16

  16. DEBAT CAPRES DAN CAWAPRES • Debat Pasangan Calon di laksanakan 5 (lima) kali • Debat Pasangan Calon di selenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik • Moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon • Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar,penilaian, dan simpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon

  17. lanjutan • Materi debat pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945; a.Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah indonesia b.Memajukan kesejahteraan umum c.Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan d.Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

  18. MEDIA MASSA CETAK dan ELEKTRONIK üPemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaransesuai dengan peraturan perundang-undangan; üPemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat üPesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, bersifat naratif, grafis, karakter interaktif atau tidak interaktif serta yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan pesan.

  19. Lanjutan üMedia masa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye üMedia massa cetak dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan rekam jejak pasangan calon atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon üLembaga penyiaran publik seperti: TVRI, RRI, lembaga penyiaran publik lokal dan swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye

  20. Lanjutan üLembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk layanan kepada masyarakat tetapi tidak boleh dimanfatkan untuk kepentingan kampanye bagi pasangan calon üTVRI dan RRI menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Pasangan calon

  21. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KPD UMUM üpenyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;üpenyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta pasangancalonpresidendancalonwakilpresiden.

  22. PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM üKPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;üalat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;üalat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;

  23. üPemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;üPeserta pemilihan umum wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.üKetentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPU

  24. RAPAT UMUM perat KPU 28 ürapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat;üdilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya;üpelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat–tempat tersebut, sehingga tidak mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan;üdilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan;ümenghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

  25. LARANGAN DALAM KAMPANYE • Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang: a) Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau Pasangan calon yang lain; d) Menghasut dan mengadudomba peseorangan atau masyarakat e) Mengganggu ketertiban umum

  26. Lanjutan f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau pasangan calon g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon h) Menggunakan failitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan i) Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan atau atribut pasangan calon yang bersangkutan j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye

  27. KAMPANYE DILARANG MENGIKUTSERTAKAN • Ketua, wakil ketua, dan ketua muda, hakim agung pada mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi • Ketua, Wakil Ketua, anggota BPK • Gubernur, Deputi Gubernur senior, dan deputi gubernur bank Indonesia • Pejabat BUMN/BUMD • PNS • Anggota TNI dan Polri • Kepala desa • Perangkat desa • Anggota badan permusyawaratan desa dan • WNI yang tidak memiliki hak memilih

  28. Kampanye Bagi PNS • PNS boleh menghadiri kampanye dengan syarat: • Tidak memakai atribut PNS/Partai/Pasangan Capres-Cawapres • Tidak memobilisasi PNS lain

  29. UU PEMILU No.42/Tahun 2008TentangPEMILU PRESIDEN Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan (dibuat Berita Acara) PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dilakukan dengan memberikan TANDA 1 KALI pada surat suara Memberikan tanda satu kali dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan TANDA diatur dengan peraturan KPU

  30. UU PEMILU No.10 /Tahun 2008TentangPEMILU PESIDEN Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; SURAT SUARA DINYATAKAN SAH SURAT SUARA untuk pemilu Presiden DINYATAKAN SAH Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, atau foto, nama salah satu pasangan calon dalam surat suara.

  31. Tata cara pemberian suara adalah sebagai berikut : a) Suara pada surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dinyatakan sah apabila:: • Surat suara ditandatangani olleh Ketua KPPS • Bentuk pemberian tanda adalah tanda centang / Conteng ( ) atau sebutan lainnya • Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada kolom pasangan calon Psiden ddan Wakil Presiden • 4) Sudut tanda centang / contreng ( ) atau sebutan lainnya terdapat pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun ujung garis tanda centang / contreng ( ) melewati garis kolom tersebut

  32. LanjutanPenghitunganSuaradi TPS * Dalam melaksanakan penghitungan suara, apabila ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara selain dimaksud pada angka 4 huruf a dan b : • dalam bentuk tanda coblos; garis datar atau silang • karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna, yaitu tinta pada ballpoint ternyata tidak dapat berfungsi sempurna * Tanda pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan b, suaranya dianggap sah : * Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 3, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c, d dan e. * KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama. * Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru ditandai, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam DPT dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap peserta Pemilu.

  33. CONTOH SUARA SAHPEMILIHAN UMUM PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RITAHUN 2009

  34. 10 11 12 SAH UNTUK PASANGAN NO. 10 Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom nomor urut pasangan capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan no 10.

  35. 10 11 12 SAH UNTUK PASANGAN NO. 11 Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () melebihi kolom nomor urut pasangan capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan no 11.

  36. 10 11 12  SAH UNTUK PASANGAN NO. 10 Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom foto capres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

  37. 10 11 12  SAH UNTUK PASANGAN NO. 11 Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom foto cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 11.

  38. 10 11 12  SAH UNTUK PASANGAN NO. 10 Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () berada diantara foto capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

  39. 10 11 12  SAH UNTUK PASANGAN NO. 12 Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () melebihi kolom foto cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 12.

  40. 10 11 12  SAH UNTUK PASANGAN NO. 10 Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom nama capres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

  41. 10 11 12  SAH UNTUK PASANGAN NO. 12 Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom nama cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 12.

  42. 10 11 12  SAH UNTUK PASANGAN NO. 10 Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () diantara nama capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

  43. BIROKRASI PENGHITUNGAN SUARA Sosialisasi UU Nomor 10 44

  44. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN • KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang Pleno terbuka yang di hadiri oleh pasangan Calon dan Bawaslu. • Penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolaehan suara di tetapkan dengan keputusan KPU • Penetapan sebagaimana dimaksud, dilakukan paling lambat 30 hari sejak hari/ tanggal pemungutan suara. Sosialisasi UU Nomor 42 45

  45. PENETAPAN CALON TERPILIH Apabila hasil pemungutan dan perhitungan suara mayoritas lebih dari lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20 % di setiap provinsi dan tersebar lebih dari setengahjumlah provinsi di indonesi, tidak dilaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden Tahap ke II dan selanjutnya di tetapkan presidn dan wakil presiden terpilih oleh KPU. 46 Sosialisasi UU Nomor 42

  46. TERIMA KASIH Sosialisasi UU Nomor 42 47

More Related