1 / 76

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011. T E N T E N G PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ). PEMETAAN PEMIKIRAN. TENTANG PENINGKATAN KINERJA. Reformasi Birokrasi. PNS Prof. Bertggjwb , Jujur dan Adil ( psl 12:2 UU No.43 /1999). KINERJA PEGAWAI. PPK PNS.

rio
Télécharger la présentation

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURAN PEMERINTAHNO. 46 TAHUN 2011 T E N T E N G PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS )

  2. PEMETAAN PEMIKIRAN TENTANG PENINGKATAN KINERJA

  3. Reformasi Birokrasi PNS Prof. Bertggjwb, JujurdanAdil(psl 12:2 UU No.43/1999) KINERJA PEGAWAI PPK PNS KINERJA ORGANISASI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SKP ( SasaranKerjaPegawai ) PP ( PenilaianPrilaku )

  4. Sistimpembinaan PNS 1. Prestasi Kerja 2. KARIR 1.PeingktanPrstasiKrj 2.PengebgnPotensi

  5. LATAR BELAKANG 1. UntukmewujudkanpembinaanPegawaiNegeriSipilberdasarkansistemprestasikerjadansistemkarier yang dititikberatkanpadasistemprestasikerja, perludilakukanpenilaianprestasikerja;

  6. 2. PenilaianpelaksanaanpekerjaanPegawaiNegeriSipilsebagaibagiandaripembinaanPegawaiNegeriSipilsebagaimanadiaturdalamPeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1979 tentangPenilaianPelaksanaanPekerjaanPegawaiNegeriSipil (DP3) sudahtidaksesuailagidenganperkembangankeadaandankebutuhanhukumdalampembinaanPegawaiNegeriSipil;

  7. KETENTUAN UMUM 1. Penilaianprestasikerja PNS adalahsuatuprosespenilaiansecarasistematis yang dilakukanolehpejabatpenilaiterhadapsasarankerjapegawaidanperilakukerja PNS.

  8. KETENTUAN UMUM 2. Prestasikerjaadalahhasilkerja yang dicapaiolehsetiap PNS padasatuanorganisasisesuaidengansasarankerjapegawaidanperilakukerja.

  9. KETENTUAN UMUM 3. SasaranKerjaPegawai yang selanjutnyadisingkat SKP adalahrencanakerjadan target yang akandicapaiolehseorang PNS

  10. KETENTUAN UMUM • Target adalahjumlahbebankerja yang akandicapaidarisetiappelaksanaantugasjabatan. 5. Perilakukerjaadalahsetiaptingkahlaku, sikapatautindakan yang dilakukanoleh PNS atautidakmelakukansesuatu yang seharusnyadilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  11. KETENTUAN UMUM 6. Rencanakerjatahunanadalahrencana yang memuatkegiatantahunandan target yang akandicapaisebagaipenjabarandarisasarandan program yang telahditetapkanolehinstansipemerintah.

  12. KETENTUAN UMUM 7. Pejabatpenilaiadalahatasanlangsung PNS yang dinilai, denganketentuan paling rendahpejabatstrukturaleselon V ataupejabat lain yang ditentukan. 8. Atasanpejabatpenilaiadalahatasanlangsungdaripejabatpenilai.

  13. TUJUAN PPK PNS • Untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

  14. PRINSIP PPK PNS • a. objektif; • b. terukur; • c. akuntabel . . . • d. partisipatif; dan • e. transparan.

  15. OBJEKTIF • adalahpenilaianterhadappencapaianprestasikerjasesuaidengankeadaan yang sebenarnyatanpadipengaruhiolehpandanganataupenilaiansubjektifpribadidaripejabatpenilai.

  16. TERUKUR • adalahpenilaianprestasikerja yang dapatdiukursecarakuantitatifdankualitatif.

  17. AKUNTABEL • adalahseluruhhasilpenilaianprestasikerjaharusdapatdipertanggungjawabkankepadapejabat yang berwenang.

  18. PARTISIPATIF • adalahseluruhprosespenilaianprestasikerjadenganmelibatkansecaraaktifantarapejabatpenilaidengan PNS yang dinilai

  19. TRANSPARAN • adalahseluruhprosesdanhasilpenilaianpretasikerjabersifatterbukadantidakbersifatrahasia.

  20. UNSUR PPK PNS a. SasaranKerjaPegawai; (SKP) b. PerilakuKerja.

  21. SKP ? 1. Setiap PNS wajibmenyusun SKP berdasarkanRencanaKerjaTahunaninstansi.

  22. SKP ? 2. SKP memuatkegiatantugasjabatandan target yang harusdicapaidalamkurunwaktupenilaian yang bersifatnyatadandapatdiukur.

  23. SKP ? • SKP yang telahdisusunharusdisetujuidanditetapkanolehpejabatpenilai. 4. Dalamhal SKP yang disusunoleh PNS tidakdisetujuiolehpejabatpenilaimakakeputusannyadiserahkankepadaatasanpejabatpenilaidanbersifat final.

  24. SKP ? 5. SKP disusunsetiaptahunpadaawalbulanJanuari. 6. DalamhalterjadiperpindahanpegawaisetelahbulanJanuarimaka yang bersangkutantetapmenyusun SKP padaawalbulansesuaidengansuratperintahmelaksanakantugasatausuratperintahmendudukijabatan.

  25. SKP ? 7. PNS yang tidakmenyusun SKP sebagaimanadimaksuddalamPasal 5 dijatuhihukumandisiplinsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang mengaturmengenaidisiplin PNS.

  26. SKP ? 8. SKP yang telahdisetujuidanditetapkan, menjadidasarpenilaianbagipejabatpenilai. 9. Penilaian SKP meliputiaspek: • a. kuantitas; • b. kualitas; • c. waktu; dan • d. biaya.

  27. KUANTITAS • adalahukuranjumlahataubanyaknyahasilkerja yang dicapai.

  28. KUALITAS • adalahukuranmutusetiaphasilkerja yang dicapai.

  29. WAKTU • adalahukuranlamanyaprosessetiaphasilkerja yang dicapai.

  30. BIAYA • adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja.

  31. SKP ? • Penilaian SKP paling sedikitmeliputiaspekkuantitas, kualitas, danwaktu, sesuaidengankarakteristik, sifat, danjeniskegiatanpadamasing-masing unit kerja. 11. Dalamhalkegiatantugasjabatandidukungolehanggaranmakapenilaian SKP meliputi pula aspekbiaya.

  32. SKP ? 12. Berdasarkanaspeksebagaimanatersebutdiatasmakasetiapinstansimenyusundanmenetapkanstandartekniskegiatansesuaidengankarakteristik, sifat, jeniskegiatan, dankebutuhantugasmasing-masingjabatan.

  33. SKP ? 13. Instansidalammenyusunstandartekniskegiatandilakukanberdasarkanpedoman yang ditetapkanolehKepalaBadanKepegawaian Negara.

  34. PENILAIAN SKP 1.Penilaian SKP dilakukandengancaramembandingkanantararealisasikerjadengan target. 2. Dalamhalrealisasikerjamelebihidari target makapenilaian SKP capaiannyadapatlebihdari 100 (seratus).

  35. PENILAIAN SKP 3. Dalamhal SKP tidaktercapai yang diakibatkanolehfaktordiluarkemampuanindividu PNS makapenilaiandidasarkanpadapertimbangankondisipenyebabnya.

  36. PENILAIAN SKP 4. PNS ygmelaksanakantugastambahan yang diberikanolehpimpinanataupejabatpenilai yang berkaitandengantugasjabatan; dan/atau 5. Menunjukkankreativitas yang bermanfaatbagiorganisasidalammelaksanakantugasjabatan; makahasilpenilaianmenjadibagiandaripenilaiancapaian SKP.

  37. PENILAIAN SKP 6. Ketentuanlebihlanjutmengenaipedomanpenyusunandanpenilaian SKP diaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.

  38. PRILAKU KERJA 1. Penilaianperilakukerjameliputiaspek: a.orientasipelayanan; b. integritas; c. komitmen; d. disiplin; e. kerjasama; dan f. kepemimpinan (pejabatstruktural)

  39. ORIENTASI PELAYANAN • adalahsikapdanperilakukerja PNS dalammemberikanpelayananterbaikkepada yang dilayaniantara lain meliputimasyarakat, atasan, rekansekerja, unit kerjaterkait, dan/atauinstansi lain.

  40. INTEGRITAS • adalahkemampuanuntukbertindaksesuaidengannilai, normadanetikadalamorganisasi.

  41. KOMITMEN • adalahkemauandankemampuanuntukmenyelaraskansikapdantindakan PNS untukmewujudkantujuanorganisasidenganmengutamakankepentingandinasdaripadakepentingandirisendiri, seseorang, dan/ataugolongan.

  42. DISIPLIN • adalahkesanggupanPegawaiNegeriSipiluntukmenaatikewajibandanmenghindarilarangan yang ditentukandalamperaturanperundang-undangandan/atauperaturankedinasan yang apabilatidakditaatiataudilanggardijatuhihukumandisiplin.

  43. KERJASAMA • adalahkemauandankemampuan PNS untukbekerjasamadenganrekansekerja, atasan, bawahandalam unit kerjanyasertainstansi lain dalammenyelesaikansuatutugasdantanggungjawab yang ditentukan, sehinggamencapaidayagunadanhasilguna yang sebesar-besarnya.

  44. KEMIMPINAN • adalahkemampuandankemauan PNS untukmemotivasidanmempengaruhibawahanatauorang lain yang berkaitandenganbidangtugasnyademitercapainyatujuanorganisasi.

  45. PRILAKU KERJA 2. PenilaianperilakukerjasebagaimanadimaksuddalamPasal 12 dilakukanmelaluipengamatanolehpejabatpenilaiterhadap PNS sesuaikriteria yang ditentukan.

  46. PRILAKU KERJA 3. Pejabatpenilaidalammelakukanpenilaianperilakukerja PNS sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatmempertimbangkanmasukandaripejabatpenilai lain yang setingkatdilingkungan unit kerjamasing-masing.

  47. PRILAKU KERJA • Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus). • KetentuanlebihlanjutmengenaikriteriapenilaianperilakukerjaakandiaturdenganPeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara.

  48. TATA CARA PENILAIAN 1. Penilaianprestasikerjadilakukandengancaramenggabungkanpenilaian SKP denganpenilaianperilakukerja.

  49. TATA CARA PENILAIAN • Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen). • Penilaianprestasikerja PNS dilaksanakanolehpejabatpenilaisekalidalam 1 (satu) tahun.

  50. TATA CARA PENILAIAN 4. PenilaianprestasikerjadilakukansetiapakhirDesemberpadatahun yang bersangkutandan paling lama akhirJanuaritahunberikutnya.

More Related