Unsur Melawan Hukum, Perkembangannya dalam Hukum Pidana dan Tentang Tindak Pidana Islam

1. Unsur Melawan Hukum, Perkembangannya dalam Hukum Pidana dan Tentang Tindak Pidana Islam Faiq Tobroni, SHI., MH. Pertemuan Kesembilan

2. Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Membicarakan Sifat Melawan Hukum • Untukdapatdipidananyaseseorang yang telahmelakukantindakpidana, adaketentuandidalamhukumacara: • Tindakpidana yang dituduhkanharusdibuktikan. • Tindakpidanaituhanyadikatakanterbuktijikamemenuhisemuaunsur yang terdapatdidalamrumusannya. Untukmenjatuhkanhukumanpidana, harusdipenuhiunsur-unsurtindakpidana yang terdapatdalammsuatupasal. Salahsatuunsurdalamsuatupasaladalahsifatmelawanhukum (wederrechtelijke) baik yang secaraeksplisitmaupun yang secaraimplisitterdapatdalamsuatupasal.

3. Lanjutan Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (wederrechtelijke) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud. Ini sebagaimana terdapat dalam Ps 167 (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 (1), 334 (1), 335 (1), 372, 429 (1), 431, 433 (1), 448, 453-455, 472 dan 522. Sedangkan penggunaan wederrechtelijke untuk menunjukkan maksud atau cogmerk dapat dijumpai dalam Ps 328, 339, 362, 368 (1), 369 (1), 378, 382, 390, 446 dan 467. • Ada sebagian pasal yang tidak mencantumkan kata “melawan hukum” disebabkan: • Dilihat dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit. • Bila Perbuatan seseorang dianggap melawan hukum berarti menunjukkan bahwa perbuatannya bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya.

4. Pengertian Melawan Hukum • Melawan hukum: unlawfulness, onrechtmatige daad, wederrechtelijk, illegal, zonder behoegdheid (tanpa kewenangan), zonder eigenrecht (tanpa hak). • Perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan dengan lewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. • Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bersandar pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel.

5. Paham sifat Melawan Hukum • Perbuatanmelawanhukumformil, yaitusuatuperbuatandianggapmelawanhukumapabilaperbuatantersebutsudahdiaturdalamundang-undang. • Perbuatanmelawanhukummateril, yaituterdapatmungkinsuatuperbuatanmelawanhukumwalaupunbelumdiaturdalamundang-undang.

6. Melawan Hukum sebagai Unsur Delik Pendapat bahwa “melawan hukum” sebagai unsur delik di antara para pakar, tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur “melawan hukum”, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal demikian merupakan pendapat para pakar yang menganut paham formil, antara lain Prof. Simons. Berbeda dengan pakar yang menganut paham materiil, yang menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan, unsur “melawan hukum” perlu dibuktikan. Penganut paham meteriele wederrechtelijke adalah Zevenberger dan van Hamel. Mereka menyatakan bahwa semua delik tidak saja bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi juga bertentangan dengan paham kemasyarakatan.

7. Adanyaperbedaanpendapatantara Simons denganzevenbergerdan van Hamel membukapenerapanhukum yang luas. Hal tersebutdapatdiketahuidengankasus-kasussebagaiberikut: • Penganiayaan yang diaturdalamPasal 351 KUHP. Penganiayaanadalahsuatuperbuatan yang menimbulkan rasa sakitataulukapadaorang lain. • Menurut Simons, penganiayaandapatdihukumkarenadilarangdandiancamdenganhukumanolehundang-undang. • MenurutZevenberger, penganiayaanbelumtentudapatdihukum. Sebab, apabilaterdapathal-hal yang memangmembolehkan, perbuatanitutidakperludihukum, misalnyaorangtua yang memukulanaknyadalamrangkamendidiknya. • Van Hamel berpendapatbahwaperbuatanmemukulanak, tidakdihukum. Sehubungandenganitu, harusdibuktikanapakahperbuatanituwederrechtelijkatautidak.

8. Pidana dalam Islam • Para fuqaha sering menggunakan istilah jinayah atau jarimah untuk menyebut tindak pidana.

9. Unsur Jarimah • Unsur ‘amm: unsur yang harusdipenuhipadasetiapjarimah. • Unsurformil: adanyaundang-undangataunash (ar-ruknasy-syar’i). Asaslegalitas. • Unsurmateril: sifatmelawanhukum (ar-rukn al-madi). Adanyatingkahlaku yang membentukjarimahbaik by commission maupun by omission. • Unsurmoril: pelakunyamukallaf (ar-rukn al-adabi). Menpertimpangkanaspekmukallafdantidaksahnyahukumankarenasubhat. • Unsur‘khass: unsur yang harusdipenuhipadajarimahtertentu.

10. Unsur khass • Unsur yang hanyaterdapatpadaperistiwapidana (jarimah) tertentudanberbedaantaraunsurkhususpadajenisjarimahyang satudenganjenisjarimahlainnya. Misalnyapadajarimahpencurian, harusterpenuhiunsurperbuatandanbenda. Perbuatanitudilakukandenagncarasembunyi-sembunyi, barangitumilikorang lain secarasempurnadanbendaitusudahadapadapenguasaanpihakpencuri. Syarat yang berkaitandenganbendaituberupaharta, adapadatempatpenyimpanandanmencampaisatunisab. Unsurkhusus yang adapadajarimahpencuriantidaksamadenganjarimahhirabah(penyamun), pelakunyaharusmukallaf, membawasenjata, jauhdarikeramaiandanmenggunakansenjata.

11. KlasifikasiTindakPidanadalam Islam Dilihatdariberatringannyahukumanadatigajenis: • Jarimahhudud: hukumannyatelahditetapkan Allah (had). Tidakmempunyaibatasmaksimaldan minimal sertatidakbisadihapusperorangan (sikorbanatauwalinya) atauulilamri. Contoh: zina, qadzaf, pencurian, hirabah, al-baghy, minumankerasdanriddah. • JarimahQisasDiyat: ancamannyaberupaqisasdandiyat. Telahditentukandantidakadabatas minimal danmaksimaltetapibisadihapusperoranganatauulilamri. Contoh: al-qatl al-amd, al-qatlsibh al-amd, al-qatl al-khata’, al-jarh al-amd, al-jarh al-khata’. • JarimahTa’zir, diancamdenganhukumanselainhad danqisasdiyat. untukmenentukanhukumannyaberadaditanganulilamri

12. Pembagian jarimah ta’zir • Jarimahhududdanqisasdiyat yang mengandungunsursyubhatatautidakmemenuhisyarat, namunhalitusudahdianggapsebagaiperbuatanmaksiat, sepertiwati’ subhat, pencurianhartasyirkah, pembunuhan ayah terhadapanaknya, pencurian yang bukanhartabenda. • Jarimahta’zir yang jenisjarimahnyaditentukanolehnash, tetapisanksinyaolehsyar’Idiserahkankepadapenguasa, sepertisumpahpalsu, saksipalsu, meniputimbangan, menipu, mengingkarijanji, mengkhianatiamanatdanmenodai agama. • Jarimahta’zirdanjenissanksinyasecarapenuhmenjadiwewenangpenguasademiterealisasinyakemaslahatanumat. Misalnyapelanggaranterhadapperaturanlingkunganhidup, lalulintas, danperaturanlainnya.