1 / 61

SOSIALISASI

SOSIALISASI. PERATURAN MENTERI PERTANIAN Tentang PEDOMAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN. Haryono Sekretaris Badan Litbang Pertanian. RAKER BADAN LITBANG PERTANIAN. Surakarta, 7-9 Nopember 2006. DASAR PENETAPAN.

salali
Télécharger la présentation

SOSIALISASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN Tentang PEDOMAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Haryono Sekretaris Badan Litbang Pertanian RAKER BADAN LITBANG PERTANIAN Surakarta, 7-9 Nopember 2006

  2. DASAR PENETAPAN • Dalam rangka peningkatan kapasitas penelitian dan percepatan penyebarluasan IPTEK serta asas manfaat hasil litbang pertanian, Badan Litbang Pertanian mengupayakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.

  3. DASAR HUKUM Terutama antara lain : • UU 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK • PP No. 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan • PP lainnya.

  4. PERBEDAAN PEDOMAN LAMA DAN BARU

  5. PERATURAN MENTERI PERTANIAN No 53/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 Tentang PEDOMAN KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

  6. STRUKTUR PERMENTAN No. 53 Tahun 2006 Terdiri atas 10 BAB : • I : KETENTUAN UMUM • II : LINGKUP KERJA SAMA • III : PRINSIP KERJA SAMA • IV : SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA • V : PENGELOLAAN PELAKSANAAN KERJA SAMA • VI : HAK DAN KEWAJIBAN • VII : SUMBER PEMBIAYAAN • VIII : MEKANISME PELAKSANAAN KERJA SAMA • IX : KETENTUAN PERALIHAN • X : PENUTUP • LAMPIRAN • Juklak Kerjasama Dalam Negeri • Juklak Kerjasama Luar Negeri • Juklak Kerjasama Alih Teknologi

  7. LINGKUP KERJASAMA • Kerjasama Dalam Negeri • Kerjasama Luar Negeri • Alih Teknologi

  8. PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA DALAM NEGERI • Tujuan KDN • mempercepat penemuan atau perakitan teknologi baru berdasarkan penguasaan iptek • meningkatkan promosi dan mempercepat diseminasi/penyebarluasan inovasi teknologi pertanian • meningkatkan peran serta mitra kerja sama dalam kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan khususnya, dan pembangunan sektor pertanian pada umumnya

  9. lanjutan PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA DALAM NEGERI • mengoptimalkan penggunaan tenaga dan sarana UK/UPT serta meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan • e. meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh mitra kerja sama dengan pertimbangan bahwa fasilitas tersebut tidak tersedia di Badan Litbang Pertanian

  10. lanjutan PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA DALAM NEGERI Lingkup KDN Meliputi kerja sama dengan: • instansi pemerintah, • lembaga penelitian, • perguruan tinggi, • BUMN, • swasta, • koperasi, • kelompok tani dan/atau LSM dalam bidang penelitian dan pengembangan serta alih teknologi

  11. lanjutan PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA DALAM NEGERI Prinsip • Kerja sama dalam negeri dilakukan melalui hubungan kelembagaan formal antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan mitra kerja sama yang mengacu pada program penelitian dan pengembangan. • Kerja sama bersifat saling menguntungkan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor agribisnis serta meningkatkan kinerja UK/UPT

  12. PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA LUAR NEGERI • Tujuan : • meningkatkan alih teknologi yang relevan yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian internasional; • memperoleh metode/teknik/inovasi baru yang dihasilkan oleh lembaga penelitian internasional untuk mendukung kegiatan inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; • meningkatkan kompetensi peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di dunia internasional;

  13. lanjutan PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA LUAR NEGERI • Tujuan : • mempromosikan hasil-hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pertanian kepada dunia internasional; • meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya dan sarana penelitian yang dimiliki oleh lembaga internasional; dan/atau • meningkatkan partisipasi peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

  14. lanjutan PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA LUAR NEGERI Lingkup KLN • Meliputi kerja sama dengan institusi dan/atau badan hukum antara lain lembaga penelitian, organisasi internasional, perguruan tinggi, swasta, dan/atau LSM dalam bidang penelitian dan pengembangan serta alih teknologi. • Bilateral, regional, dan atau multilateral.

  15. lanjutan PRINSIP-PRINSIP KERJASAMA LUAR NEGERI Prinsip KLN • Atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Dilaksanakan dengan sistem pengendalian yang ketat, al. melalui perizinan dari instansi pemerintah yang berwenang bagi aspek-aspek yang terkait dengan : • penggalian data/informasi di luar kontek perjanjian kerja sama penelitian; • penggunaan sumber plasma nutfah; dan/atau peta,dll. yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan /keamanan nasional.

  16. SYARAT DAN TATA CARAPELAKSANAAN KERJA SAMA (Pasal 10-16)

  17. PENGELOLAAN PELAKSANAAN KERJA SAMA (Pasal 17-19) • UK/UPT membahas rencana kerja sama dan menyiapkan Naskah Perjanjian Kerja sama. • Naskah Perjanjian Kerja sama di tingkat Badan Litbang Pertanian ditandatangani oleh Kepala Badan, di tingkat UK/UPT ditandatangani oleh Kepala UK atau Kepala UPT dengan diketahui/disyahkan oleh pejabat setingkat di atasnya, serta pimpinan mitra kerja sama. • Kepala UK/UPT wajib melakukan pengawasan, pengendalian, dan laporan pelaksanaan kegiatan

  18. lanjutan PENGELOLAAN PELAKSANAAN KERJA SAMA (Pasal 17-19) • Kepala UK/UPT wajib membuat rekapitulasi dan laporan teknis kerja sama tengah tahun dan akhir tahun sesuai dengan format yang berlaku. • Rekapitulasi disampaikan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada bulan Juni tahun berjalan. • Laporan teknis kerja sama tengah tahun dan akhir tahun disampaikan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

  19. SUMBER PEMBIAYAAN (Pasal 21) • Mitra Kerja Sama; • Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; atau • Mitra Bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Cost Sharing);

  20. KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 23) • Perjanjian kerja sama penelitian dan pengembangan dan atau alih teknologi yang telah ditandatangani dan sedang dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku. • Perjanjian kerja sama penelitian dan pengembangan dan atau alih teknologi yang bertentangan dengan Pedoman ini harus disesuaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.

  21. PENUTUP Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. KL.010.50.2000, dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  22. MANAJEMEN KERJASAMA KEMITRAAN KEDEPAN • Desentralisasi Manajemen di Unit Kerja dan tingkat UPT, dengan koordinasi Sekretariat Badan • Hubungan Kerjasama yang bersifat Institusional • Sharing dana (porsi) antara Badan Litbang dengan Mitra bersifat fleksibel • Berbasis negosiasi

  23. TINDAK LANJUTBAGI SELURUH UK/UPT • Melakukan sosialisasi internal UK/UPT baik bagi para pejabat struktural maupun fungsional • Melakukan sosialisasi ke mitra kerja secara proaktif • Mereview seluruh kerjasama yang sedang berjalan dengan memperhatikan aturan peralihan

  24. TINDAK LANJUTBAGI SELURUH UK/UPT(lanjutan) • Memahami dan melaksanakan PP dan Pedoman lainnya terkait dengan UU 18 tahun 2002, antara lain : - PP tentang BLU - RPP tentang Kerjasama/Perizinan penelitian Asing - RPP Penelitian Berisiko tinggi, dll

  25. TINDAK LANJUTBAGI SELURUH UK/UPT(lanjutan) • Memahami dan melaksanakan UU dan PP lainnya terkait, antara lain : - HKI, MTA - Manajemen Keuangan (Unified Budgeting System)

  26. Terima Kasih

  27. LAMPIRAN 1 (PERMENTAN No 53/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006) PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DALAM NEGERI

  28. RUANG LINGKUP • Jenis kegiatan: penelitian, perekayasaan, pengkajian, dan pengembangan dalam bidang pertanian; • Mitra kerja sama: instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, swasta, koperasi, kelompok tani, LSM, dan lain lain. SASARAN DAN SIFAT KERJA SAMA • Untuk menghasilkan keluaran antara lain berupa teknologi, formula, data, informasi, prototype, rekomendasi, varietas, dan lain-lain • Dilakukan dengan cara berkontribusi dalam hal sumberdaya : teknologi, SDM, peralatan, dana, sarana dan/atau fasilitas lainnya

  29. TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA • Persiapan • UK/UPT dan mitra kerja sama merumuskan sasaran kerja sama dan peran masing-masing • UK/UPT bersama-sama dengan mitra kerja sama menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biaya dan teknis pelaksanaan dalam kerangka acuan • UK/UPT bersama-sama dengan mitra kerja sama menyusun naskah perjanjian, dibuat minimal rangkap 4 (empat),

  30. TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA • Penandatanganan Naskah Kerja Sama • Di tingkat UPT nilai kontrak kurang 300 juta, ditandatangani oleh Kepala UPT dan mitra. • Di tingkat UPT, nilai kontrak 300– 500 juta, ditandatangani oleh Kepala UPT dan mitra disahkan oleh atasan langsung UPT yang bersangkutan. • Di tingkat UK, nilai kontrak sampai 500 juta, ditandatangani oleh Kepala UK dan • mitra.

  31. lanjutan TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA • Penandatanganan Naskah Kerja Sama • Perjanjian kerja sama berikut memerlukan pengesahan Kepala Badan Litbang • Pertanian : • Kerja sama di tingkat UK/UPT dengan nilaikontrak di atas 500 juta rupiah • Kerja sama yang melibatkan lintas departemen • Kerja sama yang melibatkan lintas sektoral eselon I lingkup Departemen Pertanian • Kerja sama yang mempunyai nilai resiko kontrak melebihi dari dana cadangan • Kerja sama menyangkut kebijakan strategis dan/atau kebijakan Menteri Pertanian • Kerja sama jangka panjang (lebih dari lima tahun) • Kerja sama yang mengubah peruntukan atas lahan/kebun/kolam/ tambak/bengkel percobaan misalnya dengan mendirikan bangunan permanen dan lain-lain.

  32. TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA • 1. UK/UPT wajib melakukan penatausahaan kerja sama, dilaksanakan oleh bidang atau seksi yang menangani kegiatan kerja sama di UK/UPT yang bersangkutan. • Bidang atau seksi tsb melaporkan hasil penatausahaan kerja sama kepada Kepala UK/UPT. Kepala UK/UPT secara berjenjang menyampaikan laporan tengah dan akhir tahun kepada Sekretariat Badan. • Barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama dapat menjadi barang inventaris UK/UPT, sesuai dengan kesepakatan atau sebagaimana tertuang dalam perjanjian, diproses dalam • berita acara serah terima barang. • UK/UPT yang tidak menyampaikan laporan dapat dikenai sanksi administratif .

  33. HAK DAN KEWAJIBAN • A. HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI/PEREKAYASA/PENYULUH • 1. Hak Peneliti/Perekayasa/Penyuluh • Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan/ rekomendasi untuk pengembangan penelitian; • Dapat menerima imbalan sesuai peraturan yang berlaku.

  34. lanjutan HAK DAN KEWAJIBAN • 2. Kewajiban Peneliti/Perekayasa/Penyuluh • Menyiapkan rancangan kegiatan teknis/ilmiah; • Melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai kerangka acuan; • Membuat laporan ilmiah pelaksanaan kerja sama; • Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian; • Memberikan bimbingan teknis kepada mitra sesuai perjanjian kerja sama.

  35. lanjutan HAK DAN KEWAJIBAN • B. HAK DAN KEWAJIBAN UK/UPT • 1. Hak UK/UPT • Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan • Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama; • Mengelola biaya kerja sama • Dapat menerima imbalan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

  36. lanjutan HAK DAN KEWAJIBAN • 2. Kewajiban UK/UPT • Menyusun rencana kerja bersama dengan mitra kerja sama; • Menyediakan peneliti/perekayasa/penyuluh, dana, sarana, dan atau bimbingan yang diperlukan sesuai perjanjian; • Melaksanakan kegiatan kerja sama; • Mengarahkan, membimbing, memberikan masukan dan saran kepada para pelaksana guna keberhasilan kerja sama; • Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian; dan • Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

  37. lanjutan HAK DAN KEWAJIBAN • C. HAK DAN KEWAJIBAN MITRA KERJA SAMA • 1. Hak Mitra Kerja Sama • Mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan perjanjian; • Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan; • Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada UK/UPT; • Menerima laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari UK/UPT sesuai dengan perjanjian.

  38. lanjutan HAK DAN KEWAJIBAN • 2. Kewajiban Mitra Kerja Sama • Menyusun rencana kerja bersama-sama UK/UPT yang dituangkan dalam Kerangka Acuan; • Menyediakan dana, sarana, SDM, dan atau fasilitas lain yang diperlukan sesuai perjanjian; • Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian.

  39. HASIL KERJA SAMA • Berupa data, informasi, teknologi, formula, prototipe dan atau rekomendasi dapat digunakan oleh UK/UPT dan atau mitra kerja sama untuk keperluan sendiri sesuai dengan perjanjian; • Hasil samping berupa produk dapat dimanfaatkan secara proposional sesuai dengan perjanjian, yang menjadi hak/bagian UK/UPT disetor ke kas negara;

  40. lanjutan HASIL KERJA SAMA • 3. Hasil kerja sama berpotensi menjadi kekayaan intelektual, pemanfaatannya diatur sbb : • Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang; • Kerja sama penelitian dan pengembangan di mana UK/UPT menyediakan seluruh dana sarana, teknologi, sementara mitra kerja sama hanya menyediakan lahan, tempat, dan alat maka HKI sepenuhnya milik UK/UPT;

  41. lanjutan HASIL KERJA SAMA • Kerja sama penelitian dan pengembangan di mana teknologi, dana, sarana, prasarana, serta rancangan penelitian dan pengembangan disediakan oleh mitra kerja sama, sedangkan UK/UPT hanya menyediakan tenaga kerja maka HKI dapat sepenuhnya menjadi milik mitra kerja sama; • Kerja sama penelitian dan pengembangan yang sumber dayanya merupakan kontribusi dari kedua belah pihak, maka HKI dari hasil kerja sama tersebut menjadi milik bersama dimana pemanfaatannya secara komersial diatur sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. 4. Hasil kerja sama penelitian dan pengembangan yang berupa plasma nutfah menjadi milik Pemerintah, sedangkan kepemilikan yang berupa galur/strain/ klon/varietas diatur sesuai dengan perjanjian.

  42. LAMPIRAN 2 (PERMENTAN No 53/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006) PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LUAR NEGERI

  43. JUKLAK KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LUAR NEGERI • Ruang Lingkup • Jenis kegiatan : penelitian, perekayasaan, pengkajian, • pengembangan dan alih teknologi dalam bidang pertanian; • 2. Meliputi kerja sama dengan lembaga penelitian asing, organisasi internasional, perguruan tinggi asing, swasta asing, dan LSM asing. Dilakukan dalam skema bilateral, regional, dan multilateral.

  44. lanjutan • Sasaran • Untuk memperoleh dan menghasilkan keluaran berupa teknologi (paket, komponen), formula, data, informasi, prototype, rekomendasi, varietas, dll. • Meningkatkan akses pemanfaatan sumberdaya dan sarana penelitian yang dimiliki oleh lembaga internasional • Meningkatkan partisipasi peneliti Badan Litbang Pertanian dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

  45. TATA CARA PELAKSANAANKERJASAMA Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama

  46. Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama

  47. TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA Persetujuan Kerja Sama

  48. HAK DAN KEWAJIBAN Sama dengan hak dan kewajiban pada Kerja sama Dalam Negeri. HASIL KERJA SAMA Sama dengan hasil pada Kerja sama Dalam Negeri.

  49. MONITORING DAN EVALUASI • Kepala UK/UPT wajib melakukan monef selama pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan • Bila mitra tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian kerjasama, UK/UPT wajib memberi peringatan tertulis sekurang-kurangnya 2 x selang waktu satu bulan • Bila mitra menghentikan kerjasama, biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat diambil kembali

  50. LAMPIRAN 3 (PERMENTAN No 53/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006) PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI

More Related