1 / 38

STRATEGI IMPLEMENTASI BISNIS LOGISTIK MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN 2013

STRATEGI IMPLEMENTASI BISNIS LOGISTIK MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN 2013 . Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. OUTLINE. VISI DAN MISI KEMENDAG INTEGRASI PERDAGANGAN JASA DI ASEAN STRUKTUR DAN PELUANG USAHA PELAKU DAN PENYEDIA JASA LOGISTIK

sancho
Télécharger la présentation

STRATEGI IMPLEMENTASI BISNIS LOGISTIK MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STRATEGI IMPLEMENTASI BISNIS LOGISTIK MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN 2013 • Direktorat Jenderal PerdaganganDalamNegeri

  2. OUTLINE • VISI DAN MISI KEMENDAG • INTEGRASI PERDAGANGAN JASA DI ASEAN • STRUKTUR DAN PELUANG USAHA PELAKU DAN PENYEDIA JASA LOGISTIK • STRATEGI IMPLEMENTASI BISNIS LOGISTIK MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN 2013

  3. I. VISI DAN MISI KEMENDAG

  4. Visi & MisiPEMBANGUNAN PERDAGANGAN 2010-2014 Visi “Perdagangan Sebagai SektorPenggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, sertaPencipta Kemakmuran Rakyat yangBerkeadilan” Misi Meningkatkankinerja ekspor nonmigassecara berkualitas. Menguatkan pasar dalam negeri. Menjagaketersediaanbahanpokokdanpenguatanjaringandistribusinasional.

  5. RENCANA STRATEGIS 2010-2014|MISI, TUJUAN, SASARAN KEMENDAG MISI 1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas nasional secara berkualitas 2. Menguatkan pasar dalam negeri 3. Menjagaketersediaanbahanpokok & penguatanjaringandistribusinasional 4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi TUJUAN 1. Peningkatan aksespasar ekspordanfasilitasiekspor 3. Peningkatan Pengawasan & Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri 5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalamnegeri 7.Peningkatan pengawasan & perlindungankonsumen 8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok 10. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi 9. Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien 2. Peningkatan daya saing produk ekspor 4. Peningkatan peran & kemampuan diplomasi perdagangan internasional 6.Peningkatan kinerjasektorPerdaganganBesardanEceran, sertaekonomikreatif 11. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Organisasi dan SDM SASARAN Pertumbuhan ekspor nonmigas (1-4) Diversifikasi pasar ekspor (1-4) Diversifikasi Produk Ekspor (2) Penyederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri (5) DisparitasHargaAntarProvinsi (8) Kinerja Keuangan (10) Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri (3) Pencitraan Indonesia (Anholt – Export) (1-2) Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (6) Kontribusiekonomikreatif (6) Gejolak harga bahan pokok dalam negeri (8) Performansi Organisasi (10) Peran Indonesia di Forum Internasional (4) Keunggulan komparatif produk ekspor (RCA) (2) AkumulasiJumlah BPSK yang dibentuk(7) Logistics Performance Index (9) Tingkat Kepuasan SDM (11) PDN memilikiperanutama PDN memberikan dukungan

  6. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 | Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri(RPJMN 2010-2014) “Peningkatanpenataansistemdistribusinasional yang menjaminkelancaranarusbarangdanjasa, kepastianberusaha, danpeningkatandayasaingprodukdomestik”.

  7. RENCANA STRATEGIS 2010-2014|Fokus Prioritas Pembangunan Bidang Perdagangan Dalam Negeri (RPJMN 2010-2014) Fokus prioritas 3: Peningkatanefektivitaspengawasandaniklimusahaperdagangan, yang didukung oleh kegiatan prioritas: • PenegakanHukumPersaingan Usaha* • PengembangandanHarmonisasiKebijakanPersaingan* • PengembanganKebijakandanPemberdayaanPerlindunganKonsumen • PenguatanLembagaPerlindunganKonsumenNasional • PeningkatanTertibUkur • PeningkatanEfektifitasPengawasanBarangBeredar & Jasa • Fokus prioritas 2:Penguatanpasardomestikdanefisiensipasarkomoditi, yang didukung oleh kegiatan prioritas: • Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan • Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. • Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah. • Pengembangan Ekonomi Kreatif. • PembinaandanpengawasanPerdaganganBerjangkaKomoditi • PembinaandanpengawasanPasarLelang Dan SistemResiGudang Fokus prioritas 1:Peningkatan Jaringan distribusi untuk menunjangpengembanganlogistik nasional, yang didukung oleh kegiatan prioritas: • PeningkatanKelancaranDistribusiBahanPokokdanBarangStrategis • PengembanganJaringanDistribusiPerdagangandalammendukungSistemLogistikNasional • KoordinasiPenataandanPengembanganSistemLogistikNasional* * Prioritas BIDANG * Prioritas NASIONAL * Prioritas BIDANG unit Eselon I lainnyadiKemendag * BukanKegiatanKemendag 7

  8. RENCANA STRATEGIS 2010-2014|Strategi Utama dan Peran Ditjen PDN dalam Pembangunan Perdagangan 2011-2014 1 Sistem Logistik Nasional Misi 3 Rantai pasok komoditas, penataan pelaku jasa logistik perdagangan (termasuk Industri pos) 3. Menjaga ketersediaan bahan pokok & penguatan jaringan distribusi nasional 2 Pengembangan sarana distribusi-Pasar Harmonisasi Kebijakan, Pasar percontohan, Revitalisasi Pasar, Panduan Pasar, Sistem informasi Pengembangan Gudang & Pusat Distribusi 3 Sistem Informasi, Resi Gudang , Revitalisasi Fisik Gudang, Manajemen Gudang 8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok 9. Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien Pusat Informasi Pasar 4 Informasi dan analisa Harga & Non harga (EWS) 5 Monitoring Bahan Pokok Sidak pasar untuk bahan pokok, operasi pasar PDN memiliki peran utama 6 Bursa Berjangka Komoditi PDN memberikan dukungan Program Non FlagshipKemendag Pembinaan pelaku, pengawasan, lindung nilai, referensi harga komoditas Flagship Kemendag 8

  9. II. INTEGRASI PERDAGANGAN JASA ASEAN

  10. Integrasi Perdagangan Jasa di ASEAN |Pengertian Perdagangan Jasa Internasional • Perdagangan jasa didefinisikan ke dalam 4 mode : • Pemasok jasa dari satu wilayah dari suatu negara ke wilayah negara lainnyaatau mode 1 (cross border supply); • Pemasok jasa dalam satu wilayah dari suatu negara kepada konsumen jasa dari negara lainnya atau mode 2 (consumption abroad); • Pemasok jasa dari suatu negara menyuplai jasa melalui keberadaannya di negara lainnya atau mode 3 (commercial presence); • Suplai jasa dilakukan melalui keberadaan dari natural person suatu negara anggota di dalam wilayah salah satu negara atau mode 4 (movement of natural person) 10

  11. Integrasi Perdagangan Jasa di ASEAN |Peranan Perdagangan Jasa • Perdagangan jasa semakin besar peranannya dalam perekonomian dunia baik dalam perdagangan barang maupun dalam memberikan kontribusi dalam GDP. • Peranan sektor jasa di negara maju telah mencapai 70% lebih dari GDP, dan rata-rata di negara emerging market telah mencapai di atas 60%, sementara di Indonesia telah mencapai 40% lebih. • Untuk menjadi negara maju struktur perekonomian Indonesia memerlukan pertumbuhan yang tinggi untuk sektor tersier High income country Lower middle income country Perubahan struktur ekonomi menjadi sebuah NEGARA MAJU bisa diwujudkan bila sektor-sektor utama tumbuh sebagai berikut: •Primer : 7,8 – 8,3 % per tahun •Sekunder : 12,6 – 13,1 % per tahun •Tersier : 13,4 – 13,9 % per tahun 11

  12. Integrasi Perdagangan Jasa di ASEAN |Perdagangan Jasa di ASEAN • ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) disahkan pada KTT ke-5 ASEAN tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok- Thailand; • Perdagangan Jasa di ASEAN mengacu pada prinsip-prinsip perdagangan jasa di GATs WTO yaitu: • Most Favored Nation (MFN). • National Treatment. • Transparancy. • Progressive Liberalization. • Legally binding. • Mekanisme perundingan dilakukan melalui ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) • Isi dari kesepakatan AFAS antara lain: • Meningkatkan kerjasama dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pasokan dan distribusi jasa • Menghapus hambatan perdagangan jasa • Meliberalisasikan perdagangan jasa 12

  13. Integrasi Perdagangan Jasa di ASEAN |Perkembangan Perundingan Perdagangan Jasa di ASEAN • Dalam mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015, integrasi di sektor jasa menjadi salah satu yang mengemuka. Tingkat integrasi harus dipenuhi. • Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (AFAS) legally binding, komitmennya “GATS Plus”. • Target akumulasi liberalisasi: - Tahun 2010 (AFAS 8) : 80 subsektor - Tahun 2012 (AFAS 9) : 100 subsektor - Tahun 2014 (AFAS 10) : 120 subsektor - Tahun 2015 (AFAS 11) : 128 subsektor • Roadmap liberalisasi ASEAN : - Tahun 2010 : 3 Sektor prioritas (70% ForeignEquityParticipation/FEP): e-Asean, healthcare dan pariwisata (29 Sub-sektor), 51 subsektor non PIS (51% FEP) - Tahun 2013 : Sektor logistik ( 9 sub-sektor FEP 70% al. Jasa pergudangan, pengepakan, kargo, kurir, dan jasa transportasi pengiriman barang) - Tahun 2015 : 128 sub-sektor(FEP 70%) • Saat ini perundingan perdagangan jasa telah memasuki ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket 8 13

  14. III. STRUKTUR DAN PELUANG USAHA PELAKU DAN PENYEDIA JASA LOGISTIK

  15. Struktur Horisontal Saluran Logistik Barang (Generic Key Stakeholder Relations) Penyedia jasa logistik Shipper / Consignee Keywords: 1> moving the goods; 2> Provider of logistics services. Forwarder /Ekspedition Port Operator Regulator Warehouse / Depot Operator Carrier Sumber: Anggadinata, Center for Logistics and Supply Chain Studies, ITB, 2009 - Seri Mata Kuliah Regulasi dan Kebijakan, Mlog ITB, 2011

  16. Struktur Vertikal Saluran Logistik Barang (Generic Key Stakeholder Relations) Importer Exporter Producer Distributor Pelaku Logistik /Pemilik barang Wholesale Keywords: 1> transfer of entitlement of goods; 2> the doers of logistics. Agent Retail – End Point of Sales (Hypermarket, Supermarket, Minimarket, Pasar Tradisional / Rakyat, Warung, Kios) Household /Rumah Tangga Non Household /Non RT Sumber: Anggadinata, Center for Logistics and Supply Chain Studies, ITB, 2009 - Seri Mata Kuliah Regulasi dan Kebijakan, Mlog ITB, 2011

  17. Infrastruktur Logistik Pariwisata Jaringan Keuangan Jaringan Informasi Jaringan Transportasi Jaringan Distribusi Sumber: Anggadinata, Center for Logistics and Supply Chain Studies, ITB, 2010

  18. Infrastruktur Logistik Komoditas / Barang Jaringan Keuangan Jaringan Informasi Jaringan Transportasi Jaringan Distribusi Sumber: Anggadinata, Center for Logistics and Supply Chain Studies, ITB, 2010

  19. Besaran Bisnis Logistik NasionalNational Logistics Cost (2010) • Indonesia, National GDP = USD 539,38 Milyar 1) = Rp. 5.394 Trilyun • Bisnis Logistik Nasional diperkirakan = Rp. 5.394 T x 26% 2) = Rp. 1.402 Trilyun, terdiri dari : • Inventory Carrying Cost = Rp. 421 Trilyun • Transportation Cost = Rp. 841 Trilyun; • Administration Cost /Shipper related cost = Rp. 140 Trilyun; 1) Young Jai CHO, Secretary General, ASEAN-Korea Centre, November 2010; 2) Total logistics cost Indonesia diperkirakan sebesar 26%; Pusat Kajian Logistik dan Rantai Pasok ITB, 2010; Tidak dipublikasikan;

  20. Peta Peluang Usaha Terkait dengan Logistik

  21. IV. STRATEGI IMPLEMENTASI BISNIS LOGISTIK MENGHADAPI PASAR BEBAS ASEAN 2013

  22. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL • Padatanggal 5 Maret 2012, Presidentelahmenandatangani PERPRES NO 26 Tahun 2012 tentang CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL. • Dalamcetakbirutersebut, terdapat 6 kuncipenggerakutama: KomoditasPenggerakUtama, PelakudanPenyediaJasaLogistik, InfrastrukturTransportasi, TeknologiInformasidanKomunikasi, SDM danManajemen, sertaRegulasidanKebijakan.

  23. Cetak Biru Sislognas dan Relevansinya dengan Isu Strategis Lainnya Sinkronisasi dan Harmoniasi Cetak Biru Sislognas Perkembangan Global MP3EI • Komoditas Penggerak Utama; • PenyediaJasaLogistik; • SDM Logistik; • Infrastruktur; • Teknologi InformasidanKomunikasi; • Regulasi dibidanglogistik. • Kelembagaan LogNas • Konektivitas Nasional • Koridor Ekonomi • ASEAN Integration of Logistics Services Tahun 2013; • Masterplan on ASEAN Connectivity • Trend Logistik Global RPJMN 2010-2014 PrioritasNasional 7: IklimInvestasidanIklim Usaha, substansiinti 3: LogistikNasional (PengembangandanPenetapanSistemLogistikNasional Inpres 14/2011 Tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional (terbitnya Perpres tentang Cetak Biru Sistem Logisitk Nasional)

  24. Sislognas & MP3EI 2 1 Meningkatkan Daya Saing Meningkatkan Kesejahteraan IPTEK / INOVASI 3 • Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro yg dijabarkan lebih lanjut dalam RKP dan RK-Kementerian/Lembaga setiap tahunnya • Cetak Biru berperan dalam mencapai sasaran RPJMN, menunjang Implementasi MP3EI, dan mewujudkan visi ekonomi Indonesia Tahun 2025

  25. PENDEKATANUTAMA CETAK BIRU SistemLogistikNasional…. • Berbasis Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) • Paradigma : ship follows the trade & ship promotes the trade • Menggunakan pendekatan 6 kunci penggerak utama logistik (six key drivers)

  26. Enam Penggerak Utama Sislognas Daya saing Nasional Komoditas Infrastruktur Pelaku dan Penyedia Jasa Sislognas SDM Kesejahteran Masyarakat TIK Regulasi Cetak Biru Sistem Logistik Nasional

  27. Kondisi yang diharapkan Komoditas Penggerak Utama • Terwujudnya sistem logistik komoditas penggerak utama (key commodities) yang mampu meningkatkan dayasaing produk nasional baik di pasar domestik, pasar regional maupun di pasar global • Tenjaminketersediaanbarang, kemudahanmendapatkanbarangdenganharga yang terjangkau dan stabil, serta rendahnya disparitas harga antarwilayah di Indonesia • Penghela (driver) dari seluruh kegiatan logistik. Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik • Terwujudnya Pelaku Logistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL) yang terpercaya dan profesional, yang tidak hanya mampu bersaing dan menguasai sektor logistik dalam tataran lokal dan nasional, tetapi juga mampu bersaing di tataran global • Terwujud “pemain lokal kelas dunia” (world class local players) Infrastruktur Transportasi • Tersedianya jaringan infrastuktur transportasi yang memadai dan handal dan beroperasi secara efisien sehingga terwujud konektivitas domestik (domestic connectivity) baik konektivitas lokal (local connectivity) maupun konektivitas nasional (national connectivity) dan konektivitas global (global connectivity) yang terintegrasi • dengan transportasi laut dan transportasi massal sebagai tulang punggungnya.

  28. Kondisi yang diharapkan Teknologi dan Informasi • Tersedianya e-Logistik Nasional yang menyediakan layanan satu atap sistem pengiriman data, dokumen logistik perdagangan, dan informasi secara aman dan handal untuk melayani transaksi G2G, G2B, dan B2B baik untuk perdagangan domestik maupun internasional, dan terkoneksi dengan jejaringan logistik ASEAN dan jejaring logistik global secara on line yang didukung oleh infrastuktur dan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang handal dan beroperasi secara efisien • tersedianya SDM logistik profesional baik pada tingkat operasional manajerial, dan strategis yang sesuaidengan kebutuhan nasional • Adanya klasifikasi dan penjejangan profesi logistik, sertapendirian lembaga pendidikan logistik baik melalui jalur akademik, jalur vokasi, maupun jalur profesi Sumber Daya Manusia Regulasi • tersedianya landasan hukum, penegakan hukum (law enforcement), serta implementasi peraturan perundangan yang terkait dengan logistik. • Sinkronisasiperaturan perundangan logistik baik antar kementerian/lembaga maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah Kelembagaan • terbentuknya Kelembagaan Logistik Nasional yang berfungsi membantu Presiden dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mensinkronkan pelaksanaan pengembangan Sistem Logistik Nasional.

  29. Jaringan Sistem Logistik Nasional Pelabuhan Hub Internasional AFRIKA Pelabuhan Hub Internasional EROPA Desa AntarPulau Desa Kota/ Kab Desa Pelabuhan Hub Internasional Indonesia Pelabuhan Hub Internasional ASIA Desa AntarPulau Desa Kota/ Kab Desa Desa Pelabuhan Hub Internasional AMERIKA Kota/ Kab Desa Pelabuhan Hub Internasional AUSTRALIA AntarPulau Desa Koneksi Jaringan Global Integrasi Jaringan Lokal dan Nasional

  30. Arah Kebijakan Strategis • Mengutamakan Integrasi Ekonomi Nasional yang mendukung Pengamanan dan Perluasan Pasar Domestik • Menghela tercapainya Visi Ekonomi Indonesia 2025 • Mendorong terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim • Mendorong Terobosan dan Akselerasi Mengejar Ketertinggalan Dalam Persaingan Global • Meningkatkan Peran Pemda dan Sinergi Pusat-Daerah Dalam Mengembangkan Potensi Sumber Daya • Mendorong Kompetisi yang berkeadilan • Mendorong Partisipasi Dunia Usaha dan Kesempatan Berusaha.

  31. Integrasi Jaringan Logistik Global Integrasi Jaringan Logistik ASEAN Menyatukan Logistik dan Rantai Pasok Nasional, Penguatan Kapasitas Penyedia Jasa Logistik dan Pelaku Logistik Nasional Roadmap Sistem Transportasi Nasional Roadmap Sistem Pengadaan Nasional Roadmap Sistem Informasi Nasional Roadmap Sistem Perdagangan Nasional Membangun Kerangka Kelembagaan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 2011 2012 2015 2020 2025 2014 Roadmap Sislognas

  32. Milestone Kinerja Logistik Nasional sampai 2025

  33. Kerangka Implementasi Sislognas Locally Integrated and Globally Connected for National Competitiveness and Social Welfare MP3EI Koridor Papua dan Maluku Koridor Sulawesi Koridor Kalimantan Koridor Bali dan Nustra Koridor Jawa Koridor Sumatra Program dan Rencana Aksi Kementerian/Lembaga Strategi, Program dan Rencana Aksi Nasional RPJMN

  34. ESENSI PROGRAM AKSI Kinerja Pelaku Logistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL)

  35. ESENSI PROGRAM AKSI Kinerja ManajemenSumberDayaManusia

  36. ESENSI PROGRAM AKSI Kinerja Regulasi dan Kebijakan

  37. ESENSI PROGRAM AKSI Kinerja Kelembagaan

  38. Terima kasih

More Related