1 / 23

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISAI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISAI. M.DANI ., SH., MM. Stiepas-bandung 2013. Pengantar ;.

september-middleton
Télécharger la présentation

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA GLOBALISAI M.DANI., SH., MM. Stiepas-bandung 2013

  2. Pengantar; Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan salah satu mata kuliah. yang diajarkan hampir di semua negara yang mengaku negara demokrasi sebagai salah satu upaya negara dalam membangun nasionalisme rakyatnya yang secara substansi tentu disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan negaramasing-masing.

  3. PkN / Civic’s Education di era Globalisasi PKn harus memperhatikan dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), yang menyangkut bidang politik, hukum dan moral, sehingga membawa konsekuensi materi kuliah PKn meliputi pengetahuan tentang prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan, identitas nasional, rule of law, peradilan yang bebas dan objektif, sejarah nasional, hak dan tanggungjawab warga negara, HAM, dan hak politik. PEMBEKALAN PESERTA DIDIK DENGAN KETERAMPILAN DALAM MEMBELA NEGARA PKn harus memperhatikan keterampilan kewarganegaraan (civic skill), yakni yang menyangkut keterampilan dalam berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

  4. HARAPAN DUNIA PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI Mampuuntukmenggerakanpikirananakdidik (siswa / mahasiswa); Mampuuntukmematangkanemosianak, sebabdengankematanganemosiakanmenentukankeberhasilankehidupananak; Mampumelatihanakuntukmelihatpermasalahanhidupdanterlatihuntukmemecahkanmasalahitudengancara yang benar; Mampubersifatkontekstual; Mampuuntukberorientasimengembangkanpesertadidikkearahmembangunkebulatanpertumbuhananaksecarautuh; Mampumenghasilkanindividubelajar; Mampuuntukmenghasilkanbudayabelajardanbudayailmu; Memiliki moral akademik.

  5. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI 20/2003) “PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” (Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003) PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN : “…UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN BAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB” ( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)

  6. “KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT : a. PENDIDIKAN AGAMA b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN c. BAHASA (Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003) “KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT : a. PENDIDIKAN AGAMA; b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN; c. BAHASA. (Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)

  7. Civic’s Education Di era Globalisasi Anti kekerasan; Konstitusional; Memberikan sesuatu yang rill bagi kemajuan masyarakat. Campus Based Civic’s Education (CBCE) Memberikankesempatankepadaparamahasiswagunamempersiapkandiriuntukmemasukikehidupan yang demokratisdiorganisirsesuaidengankondisidankebutuhankampus. CBCE. Memberikan perkuliahan yang menyangkut sistem pemerintahan sejarah perjuangan bangsa, dan demokrasi; Mendiskusikan peristiwa-persitiwa baik yang bersifat lokal, nsional, maupun internasional secara bebas dan terbuka; Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartispasi dalam kehidupan rill masyarakat; Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam civic education di kampus; Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kehidupan politik kemahasiswaan; Memperbanyak kegiatan simulasi bagaimana prosedur dan proses demokrasi berjalan.

  8. KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 ) Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki : a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk : - bela negara. - cinta tanah air. b. Wawasan kebangsaan, untuk : - kesadaran berbangsa - mempunyai ketahanan nasional. c. Pola pikir, sikap yang komprehensif- Integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI : ~ Kemampuan berfikir, ~ Bersikap rasional, dan dinamis, ~ Berpandangan luas sebagai manusia intelektual.

  9. Istilah & Pengertian Civic Education PkNMemilikitigaistilahteknis, Civic’s; Civic’s Education; Citizenship Education; dan Democracy Education. (Kaelan & AchmadZubaidi, 2007: 1) IstilahinipertamakalimunculdiYunani-Kuno, sejakistilahwarganegaradikenaldenganistilahCivicus. Yang berartiwargadarisebuah Negara Civic’s Education, merupakanperluasandariistilahCivic’s (IlmuKewarganegaraan) PerkembanganCivic’s Education, merupakanbagiandariilmupolitik, yaknisebuahilmu yang membahastentang Negara danWarganya Civic’sEduation, karenatugasnyamembahasaspek-aspekteoritikdariberbagaiaspektentangkehidupandemokrasipolitik, istilah lain seringjugadisebut “Civic’s and Government” Civic’s Education, dapatjugaberartisebagai “PendidikanKewargaan”; PendidikanKewarganegaraan”

  10. IstilahPendidikanKewarganegaran KEWARGANEGARAAN (1957); Isipelajarannyaadalahmembahaspersoalancaramemperolehdankehilangankewargaannegara; CIVIC’S (1961); Isipelajarannyaadalahmembahastentangsejarahkebangkitannasionl, UUD, Pidatopolitikkenegaraan,, yang terutamauntukmenumbuhkan “Nation and Character building”; PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (1968); Isipelajarannyaadalah: SD: Pelajaransejarah Indonesia, Ilmutentangpolitik, danIlmuBumi; SMP: PelajarannyaadalahSejarahkebangsaan, kejadiansetelah Indonesia merdeka; SMA: Pelajarannyaadalah UUD-1945

  11. PengertianPpKn PKn merupakan wadah dan instrumen utk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yg beriman dan taqwa kpd Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan bertanggung jawab. ( P.3 UU No. 20/200) • PKN adalahilmutentangkewarganegaraan yang membahashubunganseseorangdenganorang lain, dalamkumpulanygterorganisir, hubunganseorangdenganindvidu, sertadenganNegara (Henry Randall Waite-1889)

  12. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan termasuk salah satu mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), dimana kelompok mata kuliah ini merupakan pendidikan umum yang sifatnya sangat fundamental/mendasar. Mata kuliahpengembangankepribadian, terdiriatastigamatakuliah: Pendidikan Agama; PendidikanPancasila; PendidikanKewarganegaraan. Taqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini dan dipeluknya, serta memiliki sikap tenggang rasa/toleransi terhadap agama/keyakinan orang lain. Berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan dan tindakan mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila serta memiliki integritas moral yang tinggi, yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi maupun golongannya. Memiliki wawasan yang untuk/komprehensif dan pendekatan yang integral dalam mensikapi permasalahan kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. TUJUAN MKPK

  13. Filsafat Pencasila Identitas Nasional Negara dan Konstitusi Demokrasi Indonesia HAM dan Rule of Law Hak dan Kewajiban Warga Negara Geopolitik Indonesia Geostrategi Indonesia MATERI POKOK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (KeputusanDirjenDikti No. 43 / Dikti / 2006

  14. LANDASAN ILMIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Setiap warga negara dituntut untuk hidup berguna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi masa depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan kontkes dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realitas global yang digambarkan sebagai kehidupan yang penuh paradoks dan ketakterdugaan itu. Untuk itu kepada setiap warga negara diperlukan adanya pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup bagi setiap warga negara.

  15. Undang-Undang Dasar 1945; Pembukaan Alinea Kedua dan Keempat yang memuat cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan; Pasal 27 (1) tentang Kesamaan Kedudukan dalam Hukum; Pasal 30 (1) tentang Bela Negara ; Pasal 31 (1) tentang Hak Mendapat Pengajaran Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Undang-Undang No. 20/Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. No. 1 Tahun 1988) Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Jo UU No. 20 Tahun 2003. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarga­negaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaa Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

  16. Tujuan umum;Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara; • Tujuan khusus • Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggungjawab; • Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggungjawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional;. • Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

  17. HAM & Rule of Law Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan Hak dan Kewajiban Warga Negara Filsafat Pancasila MATERI Geopolitik Indonesia Identitas Nasional Geostrategi Indonesia Demokrasi Indonesia Politik & Strategi Nasional

  18. PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yg beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, yg berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,& menjadi warganegara yg demokratis & bertanggung jawab • (Pasal 3 UU R I 20 tahun 2003 ttg Sisdiknas)

  19. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan utk membentuk peserta didik menjadi manusia yg memiliki : Rasa kebangsaan Cinta tanah air Penjelasan UU no. 20/2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional

  20. Keterkaitan Kurikulum (Pengantar)

  21. Visi, Misi Pendidikan Kewarganegaraan • Visi : Menjadisumbernilai & pedomanbagipenyelenggaraan program studidalammengembangkankepribadiansebagai WNI Misi : Membantumahasiswa agar mampumewujudkan nilaidasarkesadaranberbangsa & bernegaradalam menerapkanilmupengetahuan, teknologi & seni yang dikuasainyadegan rasa tanggungjawabkemanusiaan.

  22. Kompetensi Pendidikan .Kewarganegaraan • Kompetensi :  Mengantar mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa  Menumbuhkembangkan pola sikap & pola pikir yg komprehensif, integral pada aspek kehidupan Kep No. 43/DIKTI/Kep/2006

  23. Misi Akademik & Pedagogis Pendidikan Kewarganegaraan Partikular-terbatas POLITICAL CULTURE (Negara, Lembaga Politik) COMUNITARIAN CULTURE (Keluarga, suku, etnis, kelompok, daerah) CIVIC VIRTUE Makro - Nasional CIVIC CULTURE (Individu, Warga) Psikososial

More Related