1 / 46

POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. MARET 201 4 – KELAS A

POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. MARET 201 4 – KELAS A. HK ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH PENGANTAR. BAB I – PENDAHULUAN PENGANTAR OBYEK ( NEGARA ) ISTILAH HAN LETAK HAN DEFINISI HAN RUANG LINGKUP HAN. PENGANTAR HUKUM.

sirvat
Télécharger la présentation

POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. MARET 201 4 – KELAS A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. POWER POINT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH. MARET 2014 – KELAS A

  2. HK ADMINISTRASI NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH PENGANTAR

  3. BAB I – PENDAHULUAN • PENGANTAR • OBYEK ( NEGARA ) • ISTILAH HAN • LETAK HAN • DEFINISI HAN • RUANG LINGKUP HAN

  4. PENGANTAR HUKUM

  5. PENGANTAR : DASARNYA HUKUM : PIH + PHI + ILMU NEGARA HUKUM

  6. MKDKH P H I + P I H Hk.PERDATA / HK.PIDANA/ II Hk.INTERNASIONAL HUKUM TATA NEGARA HK ADMINISTRASI Hk.ADAT/ Hk.DAGANG DSB

  7. PIH + PHI + ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  8. PEMBAGIAN HUKUM : (KLASIK – ULPIANUS ) A> HUKUM PRIVAAT HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG B>HUKUM PUBLIEK HUKUM PIDANA HK INTERNASIONAL HUKUM TATA NEGARA 1.DAS 2.DAL

  9. HUKUM BERKEMBANG : A.PRIVAAT RECHT 1.HK.PERDATA 2.HK.DAGANG

  10. B.PUBLIEK RECHT 1.HUKUM PIDANA 2. HUKUM INTERNASIONAL 3. HUKUM TATA NEGARA 4.HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  11. PEMBAGIAN HUKUM : ( BUKA KEMBALI PHI NYA ) 1.Menurut ISINYA 2.Menurut TEMPAT BERLAKUNYA 3.Menurut SUMBERNYA 4.Menurut BENTUKNYA 5.Menurut TEMPAT BERLAKUNYA 6.Menurut FUNGSINYA

  12. HUKUM : privaatRecht * isiHk.PerdataHkDagang Hk.Pidana PubliekRecht HI HAN Hk.Tata Negara

  13. MENURUT TEMPAT BERLAKUNYA : HUKUM NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL

  14. Menurut BENTUKNYA TERTULIS - MenjelmakedalamPeraturan PerUndang-Undangan TIDAK TERTULIS Menurut SUMBERNYA

  15. Menurut SUMBERNYA : A.TERTULIS 1.PERATURAN PERUNDANG- UNDAGAN 2.YURISPRUDENSI 3, TRAKTRAT 4. DOKTRIN

  16. B.TIDAK TERTULIS 1.HUKUM ADAT 2,CONVENTION / KONVENSI/KEBIASAAN KETATANEGARAAN

  17. MENURUT WAKTU BERLAKUNYA : 1.IUS CONSTITUTUM 2.IUS CONSTITUENDUM

  18. Menurut Fungsinya : 1,Hukum Materiil 2.Hukum Formil 1. “HUKUM MATERILL : “Merupakanpedomanbagiwargamasyarakattentangbagaimanaorangselayaknyaberbuatatautidakberbuatdidalammasyarakat “ Contoh :

  19. MENURUT FUNGSINYA : HUKUM MATERIIL : HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA HUKUM HUKUM TATA NEGARA FORMIL HUKUM ADMINISTRASI

  20. HUKUM FORMIL : “Kumpulan ketentuan-ketentuantentangcarabagaimanaorangharusmenyelesailanmasalah-masalahdanmendapatkankeadilandari Hakim apabilakepentingannyaatauhak-haknyadilanggarolehorang lain dansebaliknyabagaimanacaramempertahankankebenarannyaapabilaiadituntutolehorang lain .” *Kesimpulan

  21. HUKUM ACARA : 1.HUKUM PERDATA HK.ACARA PERDATA 2.HUKUM PIDANA HK.ACARA PIDANA 3.HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HK.ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( HAPTUN ) 4.HUKUM TATA NEGARA HK.ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

  22. HUKUM FORMIL : HUKUM ACARA PERDATA HUKUM ACARA PIDANA HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA HK.ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

  23. HUKUM FORMIL YUDISIIL BADAN PERADILAN A.PENGADILAN NEGERI B.PENGADILAN TINGGI C.MAHKAMAH AGUNG

  24. PERADILAN UMUM • PENGADILAN NEGERI • PERADILAN KHUSUS • * PENGADILAN AGAMA • PENGADILAN MILITER • PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

  25. HK.ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MASUK UMUM / KHUSUS

  26. Hk PRIVAAT : “Hk yang mengatur hubungan2 antaraorang yang satudenganorang yang lain, denganmenitikberatkankepadake – pentinganperseorangan” Contoh :

  27. a>HukumPerdata / BurgerlijkRecht: “ Rangkaian peraturan2 Hukum yang me ngaturhubunganhukumantaraorang yang satudenganoranglain,dengan menitikberatkankepadakepentingan perseorangan “ BW (BURGERLIJK WETBOEK ) / KHUS /KITAB UNDANG-UNDANG HK SIPIL

  28. Diresmikanpada 1 Oktober 1838 b> HukumDagang: “Keseluruhanaturanhukum yang mengaturdengandisertaisanksiterhadapperbuatanmanusiadidalamusahamerekauntukmenjalankanperdagangan “ • KUHD / Wetboek Van Koophandel Indonesia • ( W.K ) – mulaiberlaku 1 Mei 1848

  29. HUKUM PUBLIK / HUKUM NEGARA : “ Hukum yang mengaturhubunganantaranegaradenganalat-alatperlengkapanatauhubunganantaranegaradenganperseorang an ( Warga Negara ) “ HukumPidana :” Hukum yang mengaturttg pelanggaran & kejahatanthdkepentingan umum “

  30. HukumInternasional:” Sekumpulanhukum yang sebagianbesarterdiriatas asas-asas & peraturantingkahlaku yang mengikat Negara2 & karenaitu ditaatidalamhubungan negara2” HK PERDATA INTERNAS & HK PUBLIK INTERNAS

  31. Hukum Tata Negara : “Sekumpulanperaturanhukum yang me - ngaturorganisasidarinegara,hubungan antaralatperlengkapannegaradalamgaris vertikal &horizontal,sertakedudukan Warga Negara & Hak-hakAsasi “

  32. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA NANTI

  33. PIH + PHI + ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  34. OBYEK NEGARA ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA FH HK ADMINISTARSI NEGARA ILMU ADMINISTRASI NEGARA - FIA

  35. HTN + HAN Tidakadaperbedaanprinsip hanyakhususdidalamhukum ADMINISTRASI NEGARA ILMU ADMINISTRASI NEGARA Beda HK ADMINISTRASI NEGARA

  36. HAN AdministratiefRecht – Belanda DroitAdministratief - Perancis Administrative Law - Inggris VerwaltungsRecht - Jerman

  37. :UNSUR NEGARA : KLASIK 1,RAKYAT 2.WILAYAH 3.PEMERINTAH BERKEMBANG PENGAKUAN (SDT; HI )

  38. KAPANKAH NEGARA RI MERDEKA ? 17 AGUSTUS 1945 18 AGUSTUS 1945

  39. ISTILAH HAN : 1.H T P SK Mendikbud RI N0 : 0198/V/1978; pernahdigunakandiUnair,UGM , Unibraw; Unpad 2.HTUP WiryonoProjodikoro 3.HTUN UU No.14 / 1970 Tap II / MPR / 1983 UU No.5 / 1986

  40. HTUN : UUDS 1950 → Pasal ……. KRIS → Pasal …… UU No.14 / 1970 → Pasal ….. UU No.8 /1974 → Pasal 35 Kurikulum UI

  41. LETAK HAN DLM KERANGKA HUKUM • HTN DalamartiLuas 2. MerupakanHukumAntara, artinya : TerletakantaraHukumPrivaat & PubliekRecht ( Sehinggamempunyaipengaruhterutama Watak & Sifat )

  42. HUBUNGAN DENGAN HK.PERDATA;HK PIDANA & HUKUM TATA NEGARA HUKUM TATA NEGARA

  43. RUANG LINGKUP HAN 1.Dasar –dasar & Prinsip- prinsipUmumdari HAN. 2.Hukum tentangOrganisasi 3.Hukum tentang Aktivitas2 daripadaAdmNeg 4.Hk ttg Sarana2 daripadaAdm Negara 5.Hk AdministrasiPemerintah Daerah 6.Hk ttgPeradilanAdministrasi Negara

  44. DEFINISI HAN 1.LOGEMANN “ Hukum yang mengaturbagaimanacaraPemerintahikutberperandidalamkehidupanSosial “ 2. Prof,Dr.PRAYUDI ATMOSUDIRDJO “ AdalahHukummengenaiselukbeluk Administrasi Negara “

  45. 3. GERANDO “Hukum yang mengaturhubungantimbalbalikantaraPemerintahdan yang dipemerintah “ 4. VAN VOLEN HOVEN “ Rangkaian & peraturan yang mengatur organ tertinggi & organ rendahsetelah organ tersebutmelakukankewenangannya .”

  46. 5. DE HANN “ MerupakanInstrumenyuridisbagiPemerintah / Penguasauntuksecaraaktifmengendalikankehidupanmasyarakat .” PEMERINTAH WARGA

More Related